Headlines News :

    Follow Kami di Twitter

    Cari Berita / Artikel disini

    Arsip Web

    Like Fun Page Kami

    Sanggar Rimpu Akan Persembahkan RETRIBISHOW, Yuuk Mari Ramaikan!

    Pamflet informasi Retribishow.
    Yogyakarta, PEWARTAnews.com -- Kota Yogyakarta dikenal sebagai kota pendidikan. Selain itu, yang tidak kalah populer Yogyakarta juga dikenal sebagai kota budaya. Banyak kreasi dan aktifitas kebudayaan yang lahir dan juga diselenggarakan di Yogyakarta. Begitu juga inisiasi dari Sanggar Seni Rimpu Mbojo-Yogyakarta. Sebuah sanggar seni yang merupakan badan otonom dari lembaga Keluarga Pelajar Mahasiswa (KEPMA) Bima-Yogyakarta. Sanggar Seni Rimpu ini merencanakan agenda "Remaja Etnic Rimpu Bima Show (RETRIBISHOW)" yang akan diselenggarakan pada tanggal 23 Agustus 2018, mulai jam 19.00 WIB, di Kedai Roots, Nologaten, Yogyakarta.

    Spesial Performs dalam agenda ini adalah Tari Kreasi Rimpu, Puisi, dan Music. Penambah meriah suasana, akan menghadirkan Bintang Tamu (guest star), Brother Bim.

    Salahsatu pengurus Sanggar Seni Rimpu Mbojo-Yogyakarta, Ruslin yang juga dikenal luas dengan nama Arlan, menyebutkan bahwasannya acara yang diselenggarakan oleh Sanggar Seni Rimpu Mbojo-Yogyakarta ini akan mencoba memadukan suatu keunikan budaya dengan tampilan modern. "Acara ini kami lakukan sebagai upaya mengangkat budaya Mbojo agar tidak ditelan atau tidak tergerus zaman. Acara ini dipadukan juga dengan tampilan modern, agar bisa dinikmati oleh semua kalangan," beber Arlan.

    Lebih lanjut, Arlan mengatakan bahwasannya bakat mahasiswa Bima dalam dunia seni sangat begitu banyak. Akan diadakannya acara ini, menurut Arlan, merupakan sebuah upaya untuk menelusuri sekaligus mewadahi salahsatu kegemaran mahasiswa Bima dalam dunia seni. "Acara ini dilakukan sebagai upaya untuk menyalurkan bakat dan kreatifitas teman-teman Bima yang ada di Kota Gudeg Yogyakarta," ucapnya. (PEWARTAnews)



    IKPM NTB Yogyakarta: Kami Mendesak Bencana Lombok Ditetapkan Sebagai Bencana Nasional

    Suasana saat rapat koordinasi (20/08/2018) menyikapi gempa susulan yang terjadi di Lombok NTB. 
    Yogyakarta, PEWARTAnews.com -- Meski pemerintah melalui berbagai kementerian akan membantu proses pemulihan (rehabilitasi) dan rekonstruksi seluruh fasilitas publik yang rusak atau hancur akibat gempa beruntun berkekuatan rata-rata di atas 6 SR, kita tidak bisa berharap bahwa itu bisa langsung dikerjakan. Tidak. Karena masing-masing Kementerian mata anggarannya sudah jelas peruntukannya untuk tahun 2018 dan 2019. Anggaran disusun satu tahun sebelumnya. Misalnya APBN 2019 sudah diketok di tahun 2018 oleh DPR. Dan tak ada mata anggaran untuk rehabilitasi dan rekonstruksi gempa Lombok! Apalagi anggaran 2018? Pasti tidak ada karena di bahasnya dan disetujuinya tahun 2017.

    Jadi anggaran untuk rehabilitasi dan rekonstruksi fasilitas publik akibat gempa Lombok baru bisa diusulkan untuk APBN 2020, dan di bahas oleh Panggar DPR pada 2019. Jadi dikerjakannya nanti tahun 2020.

    Bahwa sekarang ada anggaran bencana di APBN itu untuk seluruh Indonesia lebih tertuju pada penanganan tanggap darurat bukan untuk pembangunan rehabilitasi atau rekonstruksi.

    Jadi kenapa kami mengusulkan agar Pemerintah Provinsi meminta agar ditetapkan sebagai bencana nasional? Karena dengan ditetapkan sebagai bencana nasional, ada ruang untuk mengajukan APBN-P yang memasukkan anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi gempa Lombok pada anggaran 2019 melalui sebuah badan adhoc yang dibentuk pemerintah yang biasanya diberi nama Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR). Dengan dibentuknya BRR yang setingkat Menteri yang beranggotakan lintas kementrian, termasuk TNI/Polri maka penanganannya akan lebih koordinatif dan fokus. Bukan saja itu BRR adalah lembaga yang boleh menampung bantuan atau donor dari negara asing (sahabat) yang mau membantu. Tanpa ada sebuah lembaga seperti BRR bantuan asing tidak bisa masuk. Selain itu, BRR dalam menyalurkan bantuan lebih terkoordinasi, pasti tidak tumpang tindih antara satu desa dengan desa lainnya. Maping daerah dan datanya pasti terupdate.

    Dan terakhir dengan ditetapkan sebagai bencana nasional niat baik Presiden Jokowi yang katanya membantu 50 juta rupiah setiap KK atau rumah yang hancur itu legal bagi Kemenkeu mencairkannya. Sekarang, nomenklaturnya tidak ada, bagaimana mau mencairkan? Kan mereka juga tidak mau salah yang berakibat masuk penjara.

    Jadi itulah kenapa kami tulis perlu ditetapkan sebagai bencana nasional dan pembentukan BRR. Karena memang sangat layak juga untuk menpercepat pembahasan anggarannya.

    Oleh karena itu, kami Mahasiswa se--Indonesia mendesak Presiden untuk segera menetapkan bencana alam yang terjadi di Lombok menjadi bencana Nasional.

    Sejak tanggal 29 Juli 2018 lalu, Pulau Lombok diguncang gempa yang tiada putus. Puncaknya adalah gempa besar berkekuatan 7,0 SR pada 5 Agustus 2018 yang dampaknya dirasakan di hampir seluruh wilayah Pulau Lombok dan sebagian luar Pulau Lombok. Data terbaru korban meninggal mencapai 436 jiwa dari seluruh kabupaten di Pulau Lombok (terbanyak di Kabupaten Lombok Utara dan 2 di antaranya adalah korban di Denpasar. Pengungsi berjumlah 270.168 jiwa tersebar di ribuan titik tenda darurat dan masih banyak titik kamp darurat yang diinisiasi warga yang belum tersentuh bantuan karena berada di lokasi perbukitan dan minim akses. Mereka bertahan hidup dengan kemampuan seadanya. Kerusakan fisik meliputi 67.857 unit rumah rusak, 468 sekolah rusak, 6 jembatan rusak, 3 rumah sakit rusak, 10 puskesmas rusak, 15 masjid rusak, 50 unit musala rusak, dan 20 unit perkantoran rusak (data ini bersifat sementara). Kerusakan ini menyebabkan penanganan medis, distribusi bantuan, dan lain-lain ikut terhambat.

    Kami akui Anda keren, Saudara, karena pada saat orang panik Anda masih lancar bicara politik. Tapi, lihatlah bahwa “Seribu Masjid” telah rubuh, berganti “Seribu Tenda”. Kami  berteriak agar status Bencan Lokal di Lombok diganti menjadi Bencana Nasional tapi tetap tidak mau didengar. Kami manusia, bukan angka stasistik yang terus bergerak. Bencana tidak bisa ditakar dengan aturan normatif dan angka-angka. Kami tidak pernah memilih takdir untuk tinggal di Lombok yang kecil dan terpencil, hingga pantas kau perlakukan tidak adil. Kami bukan pengemis, tapi itu bukan berati kami harus mengais dan menanggung dosa geografis. Kami tidak minta berlebih dan nilai tambah, hanya semacam tawar menawar yang searah.

    Di Pemilu nanti, mereka yang mati, memang tak punya hak suara lagi. Tapi, jika Anda tetap tak punya hati maka suara Golput kami, sudah bisa Anda hitung mulai hari ini.

    #GempaLombokBencanaNasional


    Asrama Bumi Gora NTB, Yogyakarta, 20 Agustus 2018

    Tertanda
    Koordinator Umum Posko Tanggap Bencana IKPM NTB Yogyakarta

    Asrizal

    Rayakan HUT RI Ke-73, Sanggar Padompo Gelar Panggung Kemerdekaan

    Salahsatu momen dalam agenda Panggung Kemerdekaan "Sanggar Padompo". Foto: Rizalul Fiqry.
    Yogyakarta, PEWARTAnews.com -- Menyambut momentum sakral, momentum sejarah, yakni suatu perayaan dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT RI) Ke-73 sangat beragam agendanya. Suatu lembaga atau masyarakat untuk menyambutnya, ada yang mengisi dengan lomba makan krupuk, panjat pinang, pertemuan-pertemuan ilmiah, bahkan ada juga juga yang mengisinya dengan membuka panggung kesenian. Salahsatunya, Sanggar Padompo, sebuah sanggar seni dibawah naungan organisasi etnis Ikatan Keluarga Pelajar Mahasiswa Dompu (IKPMD) Yogyakarta dalam rangka HUT RI Ke-73 kali ini menggelar kegiatan "Panggung Kemerdekaan bersama Sanggar Padompo", dengan tajuk "Mari Berkarya di Panggung Kemerdekaan". Agende yang dikemas dengan begitu apik ini diselenggarakan pada tanggal 17 Agustus 2018, dimulai sekitar jam 19.00, bertempat di Our Coffee (Lembah UGM).

    Secara umum, ada beberapa agenda yang begitu luarbiasa yang ditampilkan dalam acara ini, diantaranya penampilan Accoustic, penampilan Tari, dan penampilan Puisi. Banyak yang suport dalam mensukseskan acara ini, setidak-tidaknya ada beberapa lembaga yang turut andil menampilkan kebolehannya dalam agenda yang diracik dengan santai ini. Beberapa lembaga tersebut diantaranya, Klana Swara, Kidung Swara, Ncuhi Donggo, Asrama Sulbar, Sanggar Nusantara, Aura Coustic, Rannis Akustik, Kelompok Sekrup, FORMASY Sula-Maluku Utara, Bowo CS, dan yang lainnya.

    Momentum agenda ini, yang tidak kalah heboh adalah ketika tampilnya salahsatu tokoh mahasiswa Donggo di Yogyakarta, Rizalul Fiqry namanya. Biasa dikenal luas dengan nama Cici, atau abang Cici. Buah dari kepiawaian dan ketekunan, dari salahsatunya Rizalul Fiqry dalam mengawal juga, hingga kini lahir sebuat wadah/lembaga bernama "Sanggar Padompo".

    Penambah suasana kemeriahan acara ini, seorang Rizalul Fiqry juga menampilkan sebuah puisi yang di intonasikan begitu indahnya, dan juga dengan gayanya yang begitu khas, bertopi koboy. Judul puisi yang dibawakan adalah, "Jarak".

    Puisi yang penuh makna, dibawakan dengan penuh sensasi, yang mendengar pasti terhanyut dalam keasikan. Ini beberapa bagian dari puisi yang telah dibacakan Rizalul Fiqry saat pentas tersebut. "Menaknai bisikan angan. Yang tak kunjung termaknai. Aroma malam begitu pekat. Hening menterjemahkan isyarat langit," ucapnya saat membacakan puisi berjudul "Jarak" itu. (PEWARTAnews)

    IKPM NTB Yogyakarta Desak Pemerintah tuk Tetapkan Gempa NTB Sebagai Bencana Nasional

    PEWARTAnews.com -- Kami dari Ikatan Keluarga Pelajar Mahasiswa (IKPM) Nusa Tenggara Barat Yogakarta menanggapi dan menolak penjelasan Dr. Zulkiflimansyah (Dr Zul) selaku Gubernur terpilih di Nusa Tenggara Barat (NTB) yang mengkaitkan bencana Alam Lombok NTB dengan dunia pariwisata, ini sangat sangat lucu dan tidak masuk akal.

    Dr Zul selaku Gubernur terpilih Provinsi NTB sangat kami apresiasi tingkat kesadaranya dalam berpikir bijak mengenai Lombok kedepanya. Jujur, pandangan itu sangat istimewa jika dilirik dari sudut politik infrastruktur ke depannya terkait perkembangan dunia parawisata di Lombok.

    Namun kami sangat kecewa dengan apa yang dikatakan Dr Zul mengenai pariwisata sebagai aset di Lombok kedepanya, sementara yang kami tahu bahwa Lombok adalah Daerah Seribu Masjid, sangat tidak wajar ketika Gubernur terpilih mengaitkan bencana ini dengan pariwisata, sementara bencana adalah hukum mutlak dari Tuhan.

    Menurut pandangan kami, Dr Zul yang mengkaitkan parawisata dengan bencana Gempa Bumi di Lombok sangat tidak rasional. Jika hal itu bisa dijadikan alasan seorang Gubernur terpilih maka,  kami pun akan ikut mengkaitkan lahirnya Gempa Bumi di Lombok karena Parawisata di Lombok yang semakin hari semakin menjadi-jadi, tanpa kita sadari bahwa Lombok adalah Pulau Seribu Masjid, yang seharusnya sebagai tempat berkumpul para suhadah, para ulama, para kyai, para guru agama, para penghafal Al-Qur'an, dan lain-lain yang berkaitan dengan sebuah nama Seribu Masjid.

    Di sisi lain, ketika Dr Zul mengaitkan bencana Gempa Bumi dengan parawisata, disaat nyawa manusia terancam, kehidupan masyarakat sedang trauma, rumah-rumah warga rata dengan tanah, apakah etis jika mengutamakan pariwisata ketimbang kehiduapan dan kesejahteraan rakyat?

    Selain itu, ketika pariwisata tersebut meningkat kedepanya, ujung-ujungnya hanya pemerintah yang menuai kesenangan, sementara masyarakat hanya mendapat dampak kesusahan dalam menjamu kehidupanya.

    Kami sangat kecewa dengan pernyataan Dr Zul, oleh karena itu, kami selaku Ikatan Keluarga Pelajar Mahasiswa (IKPM) Nusa Tenggara Barat Yogyakarta menyatakan sikap:

    Pertama, Menolak dengan tegas pernyataan bpk Dr Zul mengenai pernyataanya tentang kekhawatiranya pada dampak pariwisata yang dimiliki NTB juga pemulihan imagenya

    Kedua, Menghimbau kepada pemerintah setempat yang masih menjabat, agar mengeluarkan sikap bahwa bencana alam Lombok adalah bencana nasional

    Ketiga, Menghimbau pada seluruh aktivis NTB, mahasiswa, lembaga-lembaga Mahasiswa, organisasi-organisasi ekstra kampus maupun intra kampus NTB untuk mendesak pernyataan Dr Zul supaya ditarik kembali.

    Keempat, Mahasiswa NTB Yogyakarta siap menjadi bagian terpenting dalam mengawal isu-isu yang terus berkembang mengenai sikap pemerintah NTB tentang Gempa Bumi, terutama pada penyaluran Logistik terhadap masyarakat.


    Salam Hormat kami,

    Ikatan Keluarga Pelajar Mahasiswa (IKPM) Nusa Tenggara Barat Yogakarta.

    #PrayForLombok
    #DukaLombokDukaKitaBersama

    Koordinator Tanggap Bencana IKPM NTB Yogyakarta

    Muhammad Akhir

    HUT RI KE-73 Menjawab Persoalan Sosial (Kupasan tentang Hutang Luar Negeri)

    PEWARTAnews.com -- Hemm. Hemm. Hemm. Penulis menganggap bahwa tulisan ini mestinya harus diawali dengan senyuman, agar pembaca tidak kepanasan terlebih dahulu sebelum membacanya sampai tuntas.

    Tema besar coretan sederhana ini adalah sebagai upaya menyambut kemerdekaan Indonesia. Oleh karenanya penulis berinisiatif mengangkat tema "HUT RI KE-73 Menjawab Persoalan Sosial". Runutan tulisan ini akan coba penulis kupas terkait beberapa sub tema, diantaranya: Pertama, Hutang Luar Negeri (HLN). Kedua, TKA/China Dipermudah. Ketiga, BBM Naik. Keempat, Jual Aset Negara. Kelima, Impor Besar-Besaran. Keenam, Bahan Pokok Naik. Ketujuh, Jauhi Ulama. Kedelapan, PDIP Bermesraan dengan China. Kesembilan, Bahaya Komunis.

    Tulisan ini akan penulis buat berseri, agar pengupasannya lebih sedikit tajam untuk dijadikan acuan bahan refleksi bersama. Pada point pertama kali ini, penulis akan coba menguraikan sub tema tentang "Hutang Luar Negeri (HLN)".

    Hutang Luar Negeri (HLN)
    Seketika penulis teringat dengan salah satu buku yang pernah saya baca dulu, semasih mengenyam studi strata satu (S1), judul bukunya tentang "Perimbangan Keuangan Daerah dengan APBN". Buku itu adalah tulisan bapak Badrul Munir yang merupakan Wakil Gubernur NTB 5 tahun lalu, dan beliau pernah mendampingi Tuan Guru Bajang (TGB) Zainul Madji di periode pertamanya jadi Gubernur termuda  di Indonesia.

    Badrul Munir, yang juga pria kelahiran Sumbawa NTB itu mengupas tuntas semua hal yang berkaitan dengan keuangan, mulai dari APBD, APBN, hingga plus minus keuangan Nasional. Momentum ini, penulis ingin sampaikan tentang substansi jika kita ingin hutang dimana saja, dengan sebuah analogi sebagaimana yang penulis coba uraikan dibawah ini.

    Jujur, penulis punya teman, namanya sebut sajs inisialnya A. Si A pernah mengajukan diri untuk mengambil uang secara online di sebuah Bank Swasta, tanpa dipikirkan oleh si A itu mendapat balasan "Oke" dari Bank. Maksudnya bahwa pengajuannya disetujui oleh pihak Bank Swasta tersebut, tidak lama kemudian A datangi alamat sebuah Bank Swasta itu. Disana A diinformasikan sedetail mungkin bahwa syarat untuk mengambil uang yakni harus begini dan begitu, pokoknya ribetlah ceritanya. Namun, syarat yang pokok agar teman saya bisa berhutang katanya disesuaikan dengan pendapatan si A yang bertindak sebagai pihak pertama yang ingin hutang itu tadi. Jadi intinya bahwa pihak Bank itu harus melihat dan menelusuri terlebih dahulu kebenaran penghasilan pihak pertama yang mau hutang dan juga dibuktikan dengan dokumen resmi yang berkekuatan hukum tetap, agar pihak Bank bisa menaksir dapat memberikan hutang seberapa besar kepada A berdasarkan penghasilannya.

    Misalnya, tidak mungkin pihak Bank memberikan pinjaman 50 juta kepada A yang hanya memiliki pendapatan tetap 3 jutaan/bulan dengan rencana bayaran 2,5 juta/bulan dalam waktu paling maksimal seperti yang ditentukan oleh pihak Bank, karena pendapatan A hanya 3 jutaan, terus untuk bayar cicilan bulanan 2,5 juta, ditambah lagi kebutuhan bulanan lainnya. Maka pihak Bank terpaksa membatalkan keinginan si A.
    Dari analogi diatas, bila kita kaitkan dengan rasio hutang luar negeri Indonesia saat ini, maka kurang lebih logikanya begitulah yang berlaku. Artinya bahwa Bank Dunia itu tidak mungkin memberikan uang pinjaman kepada suatu Negara tertentu, jika tidak berdasarkan kemampuan APBN suatu Negara.

    Hal ini sejalan dengan apa yang dikatakan Badrul Munir, penulis buku Perimbangan yang telah penulis sebutkan di awal tulisan ini. Selain itu, disisi lain ternyata sangat linear seperti pengakuan Menteri Keuangan saat tayang disalah satu TV Swasta beberapa waktu yang lalu, Sri Mulyani mengatakan bahwasannya, "Kita punya kemampuan untuk membayar hutang luar negeri, karena kita memiliki usaha-usaha yang produktif dan insya Allah kita optimis dan kita mampu bayar hutang itu kok," kata beliau dalam sebuah tayangan TV tersebut. Toh yang membuat hutang luar negeri yang di ombar ambir oleh masyarakat tertentu, sekarang bukan hanya jamannya pak jokowi, katanya bahkan pak jokowi menanggung hutang pemerintah sebelumnya termasuk di tahun 1998 itu paling parah bengkaknya hutang kita ini.
    Menteri yang berprestasi di Bank Dunia inipun menambahkan dengan menantang siapapun yang ingin bicara soal Hutang Luar Negeri (HLN), "Ayo kita blak-blakan di media massa dengan saya. Udahlah kita tidak usah ribut dengan angka HLN kita, dan kita jangan terjebak dengan angka," begitulah pesan beliau kepada seluruh rakyat Indonesia.

    Mohon maaf, diatas merupakan kupasan sederhana penulis tentang "Hutang Luar Negeri (HLN)", untul point kedua dan seterusnya akan penulis uraikan di lain waktu. Bila ada pandangan lain dari pembaca sekalian, boleh juga diuraikan lebih rinci, agar kita semua semakin teredukasi dengan itu.


    Penulis: Samrin, S.Pd.
    Pemuda asal Bima NTB / Mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Indraprasta (UNINDRA) Jakarta.

    Sambut 73 Tahun HUT RI, KEPMA Bima Jogja Salurkan Bantuan Lebih Dari 100 Juta untuk Korban Gempa Lombok NTB

    Ketua Posko KEPMA Bima-Yogyakarta saat menyalurkan bantuan di KLU.
    Lombok Utara, PEWARTAnews.com -- Kesekian kalinya Tim Tanggap Bencana Keluarga Pelajar Mahasiswa (KEPMA) Bima-Yogyakarta memberikan bantuan kepada warga di sejumlah tempat pengungsian akibat gempa bumi yang terjadi di Nusa Tenggara Barat (NTB). Kali ini tim menelusuri tiga kecamatan di Kabupaten Lombok Utara, di antaranya kecamatan Kayangan, kecamata Gangga dan kecamatan Bayan.

    Bantuan yang di salurkan oleh Tim Tanggap Bencana KEPMA Bima-Yogyakarta ini berupa beras dua ton, makanan berupa mie instan serta makanan ringan, dan juga air mineral. Selain itu ada juga berupa obat-obatan, vitamin, keperluan bayi berupa susu, pampers serta keperluan ibadah seperti sarung, sajadah, Al-Qur’an, pakaian baru dan selimut.

    Penanggung jawab relawan Ismail, S.H.I. yang juga biasa disapa Bung Is ini mengatakan, bahwasannya pemberian bantuan yang dilakukan di Kabupaten Lombok Utara ini adalah gelombang ketiga, pertama di Kota Mataram, kedua di Kabupaten Lombok Barat dan ketiga di Kabupaten Lombok Utara (KLU).

    “Penyaluran kali ini merupakan penyaluran yang ketiga. Semoga bantuan yang kami berikan bisa membantu meringankan beban dan memenuhi kebutuhan keluarga kita di Lombok ini selama di tenda pengungsian, kami berharap bencana seperti ini tidak ada lagi yang melanda kita di Indonesia maupun di dunia”, beber Bung Is, pada Kamis (16/08/2018) usai melakukan penyaluran bantuan.

    Lebih lanjut Bung Is berharap Pemerintah untuk lebih cepat memperhatikan akses pendidikan, tempat ibadah serta fasilitas pelayanan umum yang kini sudah memprihatinkan kondisinya, "Harapannya pemerintah lebih cepat membantu para korban gempa berupa pembangunan akses pendidikan, tempat ibadah serta fasilitas pelayanan Umum," ucapnya.

    Selain itu, Bung Is berharap Pemda NTB mengambil kebijakan strategis terkait pariwisata di NTB. "Kami berharap Gubernur NTB membuat kebijakan untuk membatasi tempat-tempat wisata yang tidak sesuai dengan adat serta Agama Islam. Agar nuansa wisata religi di Lombok semakin berkembang Pesat," harapnya.

    Tim tanggap bencana KEPMA Bima-Yogyakarta saat penyaluran bantuan dibantu oleh para relawan dari FKP Macerdas Mataram. Selain penyaluran bantuan, tim KEPMA Bima-Yogyakarta juga menghibur dan bermain dengan sejumlah anak-anak untuk melakukan trauma healing di pengungsian.

    Saat melakukan penyaluran bantuan, seorang warga penerima bantuan M. Eriksman menyampaikan rasa bangga dan terima kasih yang mendalamnya kepada KEPMA Bima-Yogyakarta karena kepeduliannya terhadap para pengsungsi korban gempa. “Terima kasih kami sampaikan kepada KEPMA Bima-Yogyakarta yang telah membantu meringankan beban kami,” ucap M. Eriksman.

    Total keseluluhan pemberian bantuan tiga tahap yang diberikan oleh KEPMA Bima-Yogyakarta untuk korban gempa ini lebih dari seratus juta rupiah. Keseluruhan dana tersebut adalah hasil galangan di masyarakat dan mahasiswa Yogyakarta yang dikumpulkan oleh seluruh organisasi dibawah naungan KEPMA Bima-Yogyakarta. (PEWARTAnews)

    Sekilas tentang Kata "Merdeka"

    PEWARTAnews.com -- Moment 17 Agustus adalah sajadah untuk merefleksi sistem nilai, sosial, historis, dan kebudayaan yang sempat membiru di bumi nusantara. Refleksi itu bertujuan untuk mengingatkan kita bahwa sesungguhnya telah ada fase sejarah yang dikhianati, kita lupakan atau sengaja diabaikan. Beragam-ragam bentuk orang merayakan itu, upacara pengibaran Sang Saka Merah Putih adalah pilihan paling maestream yang kita tempuh sebagai bentuk keseriusan kita terhadap momentum sejarah tersebut. Disisi lain, corak dalam merayakan hari kemerdekaan bisa berbentuk permainan atau hiburan demi hiburan. Semua entitas kegiataan itu merupakan representasi dari sebuah kata 'Merdeka'.

    Apakah hanya itu 'merdeka' di definisikan?

    Saya pernah bertemu dengan orang yang tidak waras (gila) di salah satu desa yang berada di pulau Sumbawa, nama desa itu adalah Pidang. Posisi desanya tepat berada di wilayah timur pulau Sumbawa, terletak pada perbatasan antara Sumbawa dengan Dompu. Kasusnya begini, orang gila itu di usik, dicaci maki, di suruh kerja tampa upah, diperas tenaganya tampa gaji. Saya berfikir orang gila itu di larang untuk gila karena melihat berdasarkan perlakuan beberapa orang terhadapnya. Orang gila itu sudah tidak bisa merayakan bentuk gilanya karena di paksa berbuat bukan atas dasar kesukaannya ataupun kemauannya sebagai orang gila. Perlakuan ini terus terjadi sampai orang gila itu mati dalam keadaan lapar.

    Dalam kasus sederhana itu ternyata, kemerdekaan seseorang itu hanya di pahami dari segi subjektif belaka. Kemerdekaan belum dipahami dua arah antara subjek dan objek yang terlibat dalam ruang tersebut. Begitu juga dalam bernegara, semestinya kemerdekaan harus bersifat desentralistik tidak boleh hanya bersifat sentralistik. Kemerdekan harus diposisikan tidak hanya untuk merayakan moment sejarah. Namun kemerdekan harus menyinggung juga persoalan sosial yang hidup sekarang. Kemerdekaan harus menemukan posisinya dalam masyarakat sebagai dasar, penyambung, maupun tujuan (dia harus tau bahwa merdeka itu bisa menjadi dasar atau ideologi, bisa menjadi penyambung antara beberapa hak dan kewajiban yang beriteraksi, bisa menjadi tujuan bagi setiap rutinitas manusia yang beragam bentuknya). Merdeka tidak boleh di pahami secara general, sebab Merdekanya orang waras dengan orang yang tidak waras tentu berbeda. Merdeka menurut si A dengan si B tentu berbeda pula. Berarti, kemerdekan harus di pahami dengan dua perdekatan. Pertama, kemerdekaan secara struktural atau secara formal. kemerdekaan secara formal merupakan tersedianya ruang yang bebas kepada setiap orang untuk menjalankan hak dan kewajibannya. Yang kedua, kemerdekaan secara esensial. Maksudnya, dalam menjalankan hak dan kewajibannya setiap orang harus merasa tenang dan bahagia. Namun sebagai cacatan, tenang dan bahagia disini tidak boleh berbenturan dengan nilai-nilai sosial yang ada.

    Nah, Kalau setiap orang masih belum bisa menikmati itu, mendingan negara ngak usah merayakan hari kemerdekaan, kalau perayaan itu dilakukan sebagai bentuk penghargaan terhadap subjek sejarah cukup kita kirimin Al-Fatihah yang banyak saja untuk mereka yang telah berjuang untuk bangsa dan negara.

    Anggaran yang di gelontorkan untuk perayaan hari kemerdekaan mendingan di masukkan ke saku partai politik, supaya hasrat kekuasaannya berjalan mulus tampa kendala. Biar yang di pelosok tetap menjadi benalu dan di kota tetap menjadi bunga mawar.


    Penulis: Dedi Purwanto, S.H.
    Eks Ketua Umum DPC PERMAHI DIY

    Sebuah Catatan tentang Impor

    PEWARTAnews.com -- Semua bangsa pasti menginginkan kedaulatan pangan, tidak terkecuali Indonesia. Bila mana saat ini Indonesia belum menggapai tujuan tersebut, itu menjadi pekerjaan rumah (PR) kita bersama agar suatu saat kita menggapai titik kedaulatan seutuhnya.

    Dewasa ini, pada hakikatnya bahwa kebijakan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (Jokowi-JK) tentang impor, menurut penulis sudah cukup tepat. Karena pada prinsipnya di setiap kebijakan itu, tentu pihak eksekutif sebagai pelaksana. Pembatu dan pelayan rakyat pasti lebih tahu dan lebih paham kondisi yang ada, karena disisi lain bahwa selain para Menteri, Badan, Komisi, dan para kepala daerah (Pemda) tingkat 1 dan 2 di seluruh pelosok negeri ini terkait kerja-kerjanya adalah melaksanaan representasi dari Jokowi-JK sebagai Kepala Negara. Bahasa sederhananya, bisa dibilang bahwa Jokowi-JK adalah pelaksana peraturan perundang-undangan yang diperintahkan oleh rakyat, yang mana pelaksanaan pengawasannya dilakukan melalui Legislatif --Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota.

    Guna untuk memastikan keefektifan dan kelancaran pelaksanaan amanah rakyat seperti yang digambarkan diatas, dalam pelaksanaannya, bahwa eksekutif (Jokowi-JK) ada lembaga lain yang kredibel dan diberi kewenangan secara konstitusi sebagai mengawas setiap kebijakan yang dikeluarkan pemerintah, tidak lain dan tidak bukan adalah Lembaga Legislatif (DPR). Kondisi demikian, bermakna bahwa sikap yang diambil Jokowi-JK terkait impor ini tentu sudah berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebelum mengambil sikap yang demikian, pasti sudah mempertimbangkan dengan matang dengan juga meminta masukan dari para menteri-menterinya. Ending yang bisa kita lihat dari sikap ini, dibuktikan bahwa Jokowi-JK sampai detik ini tidak di tegur oleh Legislatif sebagai pelanggar hukum. Maka wajar dalam hal ini penulis katakan bahwa Jokowi-JK tidak salah dalam mengeluarkan kebijakan impor yang dipersoalkan oleh sekelompok masyarakat tertentu, yang mana penulis pahami bahwa kebanyakan mereka yang mempersoalkan tersebut adalah oposisi Jokowi-JK. Namun, menurut penulis dengan demikian tidak menjadi masalah, selama hal itu juga masih dalam batas kewajaran.

    Sebagai contoh, misalnya kebijakan impor bawang merah. Kita harus memahami dan menyadari terlebih dahulu bahwasannya Indonesia merupakan negara yang besar. Selain itu, kita harus petakan terlebih dahulu bahwa mana saja daerah yang penghasil bawang merah di Indonesia?. Ya, kita bisa bilang Brebes-Jawa Tengah, Bima-NTB. Selain dua daerah tersebut, ada juga daerah di Pulau Sumatera (Samosir, Batubara dan Medan).

    Kondisi demikian, yang perlu kita ingat, juga menjadi pertanyaan penulis, mampukah Brebes-Jawa Tengah menyuport kebutuhan bawang merah di pulau Jawa? Jawabannya tentu tidak. Oleh karena itu, menurut penulis, maka wajar dan bisa dibilang tidak kurang ajar bahwasannya Jokowi-JK mengeluarkan Kebijakab impor bawang merang di wilayah Jabodetabek dan daerah-daerah Jawa lainnya yang tidak mampu di suport oleh pasokan bawang dari Brebes-Jawa Tengah yang merupakan sebagai salah satu daerah andalan penghasil bawang merah terbesar tiap tahunnya.

    Kemudian, pertanyaan selanjutnya, Daerah Bima-NTB yang konon dicatat oleh Menteri Pertanian RI sebagai daerah penghasil bawang merah andalan wilayah Indonesia Timur, "Apakah mampu Bima NTB dengan kemampuan produksi bawang merah yang terbatas itu menyuplai kebutuhan bawang merah untuk wilayah Indonesia Timur yang meliputi lebih kurang 15-20 provinsi, mulai dari wilayah Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Kalimantan, Maluku dan Papua? Atau justru mau berharap produksi Brebes yang belum tentu mampu memenuhi kebutuhan bawang merah di Pulau Jawa. Menurut pengamatan penulis, tentu saja tidak mampu memenuhi semua. Begitupun di Pulau Sumatera yang lebih kurang pemetaannya sama saja.

    Point penting yang dilakukan pemerintah karena mempertimbangkan daerah-daerah andalan penghasil bawang merah di negara sebesar ini, makanya wajar Jokowi-JK membangun Bendungan dan Dam-Dam Besar di daerah-daerah kering agar lahan yang tidak produktif menjadi lebih produktif untuk setiap hasil pertanian, salahsatu yang terpenting diantaranya Bawang Merah.

    Terkait kekurangan pasokan bawang merah, maka sikap yang diambil Jokowi-JK sebagai Pemerintah Eksekutif adalah kebijakan impor. Tujuan utamanya adalah agar kebutuhan bawang merah di negara besar kita ini merata dan dengan harga yang sama.

    Oh ya, sedikit penulis coba mengupas soal harga bawang merah yang kian merosot. Hal demikian bukan semata-mata kesalahan Pemerintah. Menurut pandangan penulis, itu semua karena begitu banyak calo-calo yang sengaja memainkan harga, sehingga harga tidak stabil. Sebagai upaya menangkal hal demikian, menjadi tugas kita bersama sebagai masyarakat, aktivis mahasiswa, LSM, Pers, dan lain-lain untuk melakukan pengawasan seketat mungkin dan bukan semata-mata Jokowi-JK yang di persalahkan.

    Selain itu, saat ini bangsa kita sudah mengamini sistem Otonomi Daerah (Otda). Jadi Pemerintah Daerah (Pemda) diharapkan jangan cuci tangan atau menutup mata melihat kondisi seperti ini, terutama persoalan yang ada di wilayah hukum pemdanya masing-masing. Pemda juga harus profesional menjalankan tupoksi yang diamanahkan undang-undang untuk dijalankannya, jangan mentang-mentang kepala daerahnya bukan satu partai dengan Jokowi-JK malah berbuat dosa semuanya. Pemda harus suci dan harus bantu pemerintah pusat, karena keberadaan Pemda adalah representasi pemerintah pusat yang kebetulan saat ini di pimpin oleh Jokowi-JK.

    Kenyataan yang tergambar diatas, penulis pikir bahwa hal ini juga berlaku sama dengan kebijakan Jokowi-JK tentang Hutang Luar Negeri (HLN), yang menjadi bahan kampanye team/pendukung pasangan Prabowo-Sandiaga Uno saat ini untuk menyerang rivalnya.

    Akhir kalimat, berbeda pandangan itu wajar. Ini merupakan refleksi dari pengamatan yang dilakukan penulis dan juga sebagai pandangan akademik. Bila berlainan, silahkan runutkan secara akademis pula, biar kita sama-sama teredukasi dengan kondisi yang berkembang saat ini.


    Penulis: Samrin, S.Pd.
    Pemuda asal Bima NTB / Mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Indraprasta (UNINDRA) Jakarta.
     

    Iklan

    Iklan
    Untuk Info Lanjut Klik Gambar
    Copyright © 2015-2017. PEWARTAnews.com - All Rights Reserved
    Template Created by Creating Website