Headlines News :

    Like Fun Page Kami

    Peningkatan Mutu Pelayanan Keperawatan Melalui Peningkatan Pendidikan Perawat SPK (Bagian 2)

    Ilustrasi Perawat. (Foto: jobdesc.net)
    PEWARTAnews.com – Sejak 2008 PPNI, AIPNI dan dukungan serta bekerjasama dengan Kemendiknas melalui project Health Profession Educational Quality (HPEQ), melakukan pembaharuan dan penyusunan kembali Standar Kompetensi Perawat Indonesia, Naskah Akademik Pendidikan Keperawatan Indonesia, Standar Pendidikan Ners, standar borang akreditasi pendidikan ners Indonesia (PPNI, 2017). Semua standar tersebut mengacu pada Peraturan Presiden No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan saat ini sudah diselesaikan menjadi dokumen negara yang berkaitan dengan arah dan kebijakan tentang pendidikan keperawatan Indonesia. Berdasarkan level KKNI, DIII Keperawatan masuk pada level 5, Ners (sarjana+ners) level 7, magister keperawatan dan/atau ners spesialis level 8, serta doktor keperawatan level 9 (Presiden RI, 2012a). Pengukuran kompetensi terhadap lulusan pendidikan vokasi dan profesi dilakukan melalui uji kompetensi untuk menilai pengetahuan, keterampilan dan perilakunya. Jika telah lolos uji kompetensi akan mendapatkan sertifikat kompetensi sebagai pengakuan atas kompetensi yang dimilikinya untuk melakukan praktik keperawatan. Sertifikat kompetensi yang telah didapat digunakan untuk mendapatkan STR dan SIPP sebagai aspek legal izin melakukan praktik keperawatan profesional (DPR RI, 2014b). Perawat dengan pendidikan SPK tidak dapat mengikuti uji kompetensi sebagai perawat vokasi maupun profesi, sehingga tidak dapat memiliki STR dan SIPP untuk melakukan praktik keperawatan profesional. 

    Lahirnya Pendidikan Universitas Terbuka bagi Lulusan SPK
    Rencana peningkatan mutu tenaga kesehatan tahun 2020 yang harus memenuhi kualifikasi minimal Diploma III, menjadi dasar beberapa pihak untuk melakukan percepatan atau penyetaraan tenaga kesehatan yang belum DIII. Universitas Terbuka (UT) bekerjasama dengan 9 asosiasi bidang kesehatan di Indonesia untuk penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Jarak Jauh (PTJJ) di lingkungan Dinas Kesehatan seluruh Indonesia. Sebagai upaya bersama meningkatkan SDM kesehatan di Indonesia, kerjasama ini ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman pada 3 Desember 2015 di Auditorium Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (PPSDM) Kesehatan, Jakarta (Universitas Terbuka, 2015). Pada saat penandatanganan nota kesepahaman tersebut, ternyata UT belum memiliki Program Studi DIII Perawat, dan baru akan mengajukan usulan untuk program studi baru. Padahal pada saat itu masih dalam posisi monotarium berdasar SE Kemenristek Dikti No. 1104/C/KL/2015 tentang pengumuman pembukaan program studi pada PTN tahun 2016 dan No. 1105/C/KL/2015 untuk PTS (Kemenristekdikti, 2015).

    Selain itu, UT menerapkan sistem belajar jarak jauh dan terbuka. Istilah jarak jauh berarti pembelajaran tidak dilakukan secara tatap muka, melainkan menggunakan media, baik media cetak (modul) maupun non-cetak (audio/video, komputer/internet, siaran radio, dan televisi). Makna terbuka adalah tidak ada pembatasan usia, tahun ijazah, masa belajar, waktu registrasi, dan frekuensi mengikuti ujian. Batasan yang ada hanyalah bahwa setiap mahasiswa UT harus sudah menamatkan jenjang pendidikan menengah atas (SMA atau yang sederajat) (Universitas Terbuka, n.d.).

    Berdasarkan Pasal 14 Permendikbud No 109 Tahun 2013 disebutkan, bahwa Pendidikan Tinggi Jarak Jauh (PTJJ) dapat diselenggarakan setelah mendapat izin Menteri dan diberikan kepada Perguruan Tinggi penyelenggara PTJJ yang mempunyai izin Program Studi secara tatap muka dalam Program Studi yang sama. Pasal 15 juga mensyaratkan bahwa Prodi tatap muka sejenis dilakukan PT yang sudah terakreditasi A yang  dapat menyelenggarakan PTJJ, baik di dalam maupun di luar wilayah Indonesia (Kemendikbud, 2013). Berdasarkan peraturan tersebut, UT tidak memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan program PTJJ karena belum memiliki izin operasional dan memiliki prodi keperawatan terakreditasi A. Selain itu juga berpotensi menimbulkan pertanyaan apakah dengan PTJJ mampu menjamin kualitas dari kompetensi lulusan peserta didik sebagai perawat profesional.

    Rekognisi Pembelajaran Lampau
    Menteri kesehatan mengeluarkan peraturan nomor 41 tahun 2016 tentang program percepatan peningkatan kualifikasi pendidikan bagi tenaga kesehatan di bawah DIII sebagai upaya peningkatan kompetensi dan kualitas pelayanan kesehatan (Kemenkes, 2016). Program tersebut dilakukan melaui Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) yang kemudian pedoman pelaksanaannya diatur di dalam SK Dirjen Kemenristekdikti No 123/B/SK/2017 (Kemenristekdikti, 2017).

    Pengakuan terhadap rekognisi pembelajaran lampau (Recognition of Prior Learning) telah diidentifikasi sebagai strategi yang tepat untuk meyakinkan bahwa seseorang tidak harus memulai dari awal untuk mendapatkan pengakuan keterampilan berharga yang sudah dimilikinya (ANTA, 2000). RPL merupakan pengakuan atas capaian pembelajaran seseorang yang diperoleh dari pendidikan formal, non formal, informal, dan/atau pengalaman kerja ke dalam pendidikan formal (Kemenkes, 2016). Sehingga seseorang tidak harus memulai dari awal untuk mendapatkan pengakuan keterampilan berharga yang sudah dimilikinya (Kemenristekdikti, 2017). Apabila setelah dilakukan RPL masih terdapat kekurangan satuan kredit semester, maka kekurangan tersebut ditempuh melalui pendidikan formal yang diadakan oleh program studi terakreditasi minimal B. Pada akhir Pendidikan formal yang telah dijalani, peserta RPL tetap harus menjalani uji kompetensi sesuai peraturan yang berlaku (Kemenkes, 2016).

    Penutup
    Peningkatan mutu pelayanan keperawatan melalui peningkatan pendidikan dan kompetensi perawat SPK sampai saat ini masih dinilai dari sisi administrasi saja. Dengan pengalaman yang dimiliki oleh perawat SPK, bisa jadi kualitas pelayanannya lebih baik dari perawat yang DIII maupun Ners. Akan tetapi yang perlu digaris bawahi di sini adalah legalitas dari perawat SPK yang mana tidak memiliki STR. Untuk mendapatkannya harus melalui uji kompetensi dengan syarat minimal pendidikan DIII.

    Pengawasan STR di rumah sakit begitu ketat, berdasar surat edaran No. 864/SE/KARS/VIII/2017 seluruh staf medis yang memberikan asuhan kepada pasien di rumah sakit memiliki STR dan SIP yang valid (KARS, 2017) Lalu yang menjadi pertanyaan bagaimana dengan pengawasan dan evaluasi bagi perawat yang memberikan pelayanan keperawatan di komunitas, baik itu yang membuka praktik mandiri maupun di fasilitas pelayanan kesehatan.

    Kebijakan pemerintah terkait RPL perlu menjadi perhatian dan pertimbangan terkait peningkatan pendidikan dan kompetensi bagi perawat SPK sebagai upaya dalam meningkatkan pelayanan kesehatan.


    Penulis: Ns. Fida’ Husain, S.Kep.
    Mahasiswa Magister Keperawatan Universitas Diponegoro 2017, Konsentrasi Keperawatan Dewasa

    Peningkatan Mutu Pelayanan Keperawatan Melalui Peningkatan Pendidikan Perawat SPK (Bagian 1)

    Ilustrasi Perawat. (Foto: tvm.com.mt)
    PEWARTAnews.com – Kualitas pelayanan kesehatan sangat berkaitan erat dengan kualitas tenaga pemberi layanan kesehatan. Perawat memiliki peran penting dalam pemberian layanan kesehatan, karena sebagian besar tenaga kesehatan indonesia adalah perawat. Perawat di Indonesia jumlahnya paling banyak bila dibandingkan dengan tenaga kesehatan lainnya, yaitu 309.017 orang yang terdata di Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (BPPSDMK) Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2016. Akan tetapi dari jumlah yang terdata tersebut, perawat dengan pendidikan Sekolah Perawat Kesehatan (SPK) masih sebanyak 6,2% atau 19.201 orang (BPPSDM, 2017). Pendidikan SPK setingkat dengan SLTA dan merupakan jenjang pendidikan terendah bagi seorang perawat (Asmadi, 2008).

    Berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 mengatakan bahwa lulusan SPK masih diberikan kewenangan praktik keperawatan hingga tahun 2020, karena untuk melanjutkan praktiknya perawat harus memiliki ijazah minimal Diploma III (DPR RI, 2014a, 2014b). Jika sampai batas waktu yang ditentukan belum memenuhi persyaratan, perawat dengan latar belakang pendidikan SPK, maka akan diberhentikan hak praktiknya baik praktik mandiri maupun di RS. Ketua DPD PPNI Jawa Timur Prof. Dr. Nursalam, M.Nurs. (Hons) menjelaskan seperti yang dikutip dalam SURYA Online bahwa tenggang waktu yang diberikan tersebut merupakan kesempatan bagi perawat untuk bisa melanjutkan pendidikan formalnya. Perawat minimal harus ijazah memiliki minimal D3 Keperawatan, karena itulah syarat untuk mengikuti uji kompetensi dan mendapatkan surat tanda registrasi (STR) (Sofiana, 2016).

    Sejarah Sekolah Perawat Kesehatan (SPK) di Indonesia
    Sejarah mencatat, keperawatan memiliki pendidikan yang begitu kompleks. Berawal dari didirikannya Sekolah Pengatur Rawat (SPR) di Rumah Sakit Tantja Badak (sekarang Rumah Sakit Hasan Sadikin) pada tahun 1952 yang kemudian berubah nama menjadi Sekolah Perawat Kesehatan (SPK) (Asmadi, 2008). Lama pendidikan SPK dirancang tiga tahun dengan latar belakang pendidikan lulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP). SPK telah menyumbang tenaga keperawatan dalam jumlah yang besar pada waktu itu, karena mayoritas pendidikan di Indonesia pada saat didirikan adalah SPK (Priharjo, 2008). Pada tahun 1962 mulai didirikannya pendidikan akademi keperawatan (AKPER) di Jakarta. Hingga pada tahun 1985 dibukalah program pendidikan sarjana keperawatan pertama di Universitas Indonesia untuk mencetak tenaga perawat yang profesional melalui pengembangan pendidikan keperawatan (Asmadi, 2008).

    Seiring berjalannya waktu, pendidikan tinggi keperawatan semakin berkembang. Sistem Kesehatan Nasional (SKN) menyatakan bahwa penyelenggaraan pendidikan vokasi, sarjana, dan profesi tingkat pertama adalah institusi pendidikan tenaga kesehatan yang telah diakreditasi oleh asosiasi institusi pendidikan kesehatan yang bersangkutan. Sedangkan dalam Sistem Pendidikan Nasional (SPN) berdasar UU No 20 Tahun 2003 dijelaskan bahwa apa yang dimaksud dengan pendidikan akademik, profesi dan vokasi yang semuanya diselenggarakan melalui pendidikan tinggi.

    Bila dilihat dari pernyataan dalam SKN dan SPN dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan SPK sudah tidak sesuai lagi. Hal ini ditanggapi antara lain dengan mengonversikan SPK menjadi jenjang pendidikan diploma tiga dan menunjuk AKPER yang melaksanakan program ini dan dengan memberi kesempatan kepada perawat lulusan SPK untuk melanjutkan pendidikannya (Asmadi, 2008).

    Peran Kepemimpinan Transformasional
    Beberapa penelitian menyebutkan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap motivasi perawat untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi antara lain faktor pengembangan karir (Sandi, 2016), gaji, jabatan (Supriyanti, 2015), penghargaan (Setyaningsih, Wuryanto, & Sayono, 2013) dan dukungan pimpian (Rahmawati, Komarudin, & Angraeni, 2014; Setyaningsih et al., 2013).

    Gaya kepemimpinan transformasional memiliki peran penting dalam penentuan kebijakan percepatan pendidikan tenaga kesehatan, khususnya perawat SPK sebelum tahun 2020. Kepemimpinan transformasional merupakan tipe kepimimpinan yang mempengaruhi bawahan sehingga bawahan merasakan kepercayaan, kebanggaan, loyalitas dan rasa hormat terhadap atasan serta termotivasi untuk melakukan lebih dari apa yang diharapkan (Yukl, 2010).

    Pemerintah, organisasi profesi, asosiasi pendidikan dan pimpinan institusi memiliki peran penting dalam peningkatan pendidikan dan kompetensi perawat SPK. Sejauh ini pemerintah telah mengeluarkan regulasi terkait peningkatan mutu pelayanan kesehatan dan peningkatan SDM. Organisasi profesi dan asosiasi pendidikan telah membuat standar kompetensi perawat serta bekerja sama dengan pemerintah sebagai upaya meningkatkan pendidikan dan kompetensi perawat.

    Standar Kompetensi Perawat di Indonesia
    Kompetensi tenaga kesehatan harus setara dengan kompetensi tenaga kesehatan di dunia internasional, sehingga registrasi tenaga kesehatan lulusan dalam negeri dapat diakui di dunia internasional (Presiden RI, 2012b). Saat ini, pendidikan tinggi keperawatan yang diakui di Indonesia berdasarkan UU No 38 tahun 2014 dan Kepmen Riset Dikti No 257/M/KPT/2017 adalah pendidikan vokasi (DIII Keperawatan), pendidikan akademik (sarjana, magister, doktoral) dan pendidikan profesi (ners, spesialis) (DPR RI, 2014b; Kementerian Riset dan Dikti, 2017). Pendidikan vokasi merupakan pendidikan yang diarahkan terutama pada kesiapan penerapan dan penguasaan keahlian keperawatan tertentu sebagai perawat. Pendidikan akademik merupakan pendidikan yang diarahkan terutama pada penguasaan dan pengembangan disiplin ilmu keperawatan yang mengcakup program sarjana, magister, doktor. Sedangkan pendidikan profesi merupakan pendidikan yang diarahkan untuk mencapai kompetensi profesi perawat (PPNI, 2017).


    Penulis: Ns. Fida’ Husain, S.Kep.
    Mahasiswa Magister Keperawatan Universitas Diponegoro 2017, Konsentrasi Keperawatan Dewasa

    Pengalaman Menarik sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)

    PEWARTAnews.com -- Menjadi anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) merupakan wujud konkrit Penulis dalam melancarkan penyelenggaraan kepemiluan di tanah air tercinta, khususnya di daerah tempat Penulis berdomisili (Bangun, Kec. Sambaliung, Kab. Berau) untuk Pilgub Kalimantan Timur 2018. Sebagai Negara yang komit terhadap kedemokrasiannya, maka sudah selayaknya kita sebagai warga negara ikut andil dalam menyelenggarakan pesta demokrasi, baik secara nasional maupun secara regional. Seperti halnya menjadi anggota PPK yang Penulis lakoni sekarang.

    Sebenarnya tidak semesti harus masuk dalam struktural KPU (dari pusat hingga ke daerah) atau penyelenggara pemilu untuk menyatakan diri sebagai insan yang ikut andil melancarkan urusan demokrasi. Hal yang paling kecil menurut Penulis terhadap urusan ikut andil tersebut, dapat juga disalurkan melalui animo kita untuk mengikutsertakan diri dalam suasana mencoblos (Pilpres, Pilgub, Pilbup/Pilwakot, Pilkakam, maupun Pileg di tingkat pusat maupun daerah), baik sebagai status Daftar Pemilih Sementara (DPS), Daftar Pemilih Tetap (DPT), maupun sebagai Daftar Pemilih Tambahan (DPTb).

    Penulis dilantik menjadi PPK, tepat pada hari Jumat, 10 November 2017 sampai dengan hari ini, 17 November 2017 berarti tepat satu minggu dengan pemublikasian tulisan ini. Pelantikan tersebut, berlangsung di hotel Bumi Segah (Tanjung Redeb, Berau, Katim). Langsung dilantik oleh ketua KPUD Berau, Roby Maula, S.Hut.

    Tugas ini merupakan amanah baru bagi Penulis yang harus dilakoni dengan penuh integritas, jujur, adil, dan bebas rahasia. Menjalani tugas sebagai PPK, bagi Penulis, ini merupakan kali pertama. Awalnya hanya berniat mencari pengalaman supaya tidak buta sama sekali dengan urusan kepemiluan. Betapa awamnya Penulis dengan urusan ini, sampai umur sekarang (30 tahun), Penulis hanya tau kepanjangan dari TPS dengan seputar singkatan dari pemilihan presiden sampai pemilihan kepala daerah juga pemilihan legislatif. Berkat keseriusan dalam mencari pengalaman, Penulis pun mulai mem-browsing tentang urusan kepemiluan, baik yang berkaitan dengan singkatan yang sudah lazim, UU Kepemiluan, PP samapai pada PKPU Nomor 3 tahun 2015. Akhirnya, Penulis mulai terpahamkan dengan singkatan-singkatan maupun peraturan yang berkaitan dengan urusan kepemiluan.

    Sebagai peserta yang ingin melewati berbagai seleksi, baik seleksi administrasi, tes tertulis, maupun tes wawancara, maka sudah sewajarnya Penulis menyiapkan diri dengan sungguh-sungguh. Untuk membuktikan animo tersebut, Penulis berusaha memenuhi berbagai persyaratan untuk mendaftar dan mem-browsing materinya satu minggu sebelum dihadapkan dengan tes tertulis dan tes wawancara.

    Dalam Pasal 16 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 mengatakan bahwa anggota PPK berjumlah sebanyak 5 orang, dengan rincia 30% keterwakilan perempuan dan 70% laki-laki. Tetapi, pada UU terbaru Nomor 7 Tahun 2017 menyaratkan PPK itu hanya 3 orang, tetap ada porsi khusus bagi perempuan. Namun karena instruksi KPU Berdasarkan Surat Edaran KPU nomor 324/KPU/VI/2016  dijelaskan bahwa pedoman pembentukan PPK, PPS dan KPPS masih menggunakan PKPU Nomor 3 tahun 2015, maka anggota PPK masih stagnasi dengan aturan lama, sewalaupun ketukan palu terhadap UU baru Nomor 7 tahun 2017 sudah dijatuhkan. Baru akan diberlakukan 3 orang anggota PPK, apabila Pilpres dan Pileg 2019 mendatang.

    Akhirnya kami berlima, terpilih menjadi anggota PPK Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur untuk Pilgup 2018 nanti. Keanggotaan yang perpilih dari 10 orang yang mendaftar khusus di Kecamatan tempat domisili Penulis, empat orang dari kecamatan (internal instansi Kecamatan) dengan Penulis sendiri sebagai akademisi.

    Setelah terpilih, kami pun secara internal melakukan rapat untuk menentukan devisi dan daerah koordinasi (pembagian wilayah tupoksi), yakni pada hari Minggu, 12 November 2017. Pak Mulyadi yang sudah ditunjuk secara aklamasi oleh kami berempat sebagai ketua, menangani devisi logistik, Pak Edwin (nama pendek) sebagai devisi kelembagaan, Pak Putra (nama pendek) sebagai devisi data, dan Bu Aiva/Eva (nama pendek) sebagai devisi keuangan.

    Masuk pada tahap pembagian daerah koordinasi. Berdasarkan keputusan rapat,  Penulis mendapatkan daerah koordinasi yang mudah dan dekat dijangkau, yakni sebanyak tiga kampung/desa (Gurimbang, Tanjung Perangat, dan Sukan) sedangkan anggota yang lain  membagi habis dari semua kampung/kelurahan selain dari yang sudah ditetapkan oleh ketua untuk Penulis. Adapun total kampung/desa/kelurahan se-Kecamatan Sambaliung sebanyak 14 kampung/kelurahan, dengan jumlah TPS sebanyak 64 TPS. Sedangkan daftar pemilih laki-laki sebanyak 12.712 suara, perempuan sebanyak 10.163 suara. Jadi, total pemilih sebanyak 22.875 suara (Sumber: Panwascam 'Edi Setiawan' yang sekarang menjabat lagi).

    Mulai pelantikan (10-11-2017) sampai dengan hari ini (17-11-2017) Penulis mulai bersilaturrahmi dengan PPS tempat daerah koordinasi Penulis. Kampung yang sudah diadakan silaturrahmi hari ini atau yang pertama adalah di Kampung Tanjung Perangat. Sisa dua kampung lagi, yakni Gurimbang dan Sukan.

    Kisah menarik yang diselingi humoris, ada pada langkah pertama dalam bersilaturrahmi di Kampung Tanjung Perangat ini. Awal mula, Penulis mengontak by WA dengan salah seorang anggota PPS, yakni Bu Heni (nama pendek). Kontakan pertama terjadi di pagi hari tadi, kata Bu Heni, pagi ini Kepala Kampungnya belum ada Pak, nanti saya kabari Bapak kalau sudah kami dapatkan waktu luang beliau, begitu pinta Bu Heni. Singkat kata, terjadilah kesepakatan sore hari bakda asar acara silaturrahimnya. Penulis pun sampai di Kampung Tanjung Perangat, namun yang terlihat adalah anggota PPS sebanyak tiga orang (sesuai pasal 19 UU No 10 tahun 2016), salah satunya Bu Heni sedangkan Kepala Kampung dalam hal ini Pak Saepudin (Baru menjabat dua tahun) belum ada di tempat. Karena ketua PPS, yakni Pak Bahrul (sapaan atau nama pendek) merasa saya sebagai tamu yang sudah beberapa menit menunggu, Pak Bahrul pun akhirnya menyimpulkan untuk menghubungi Kepala Kampung agar mengetahui di mana posisi beliau.

    Tibalah saatnya Kepala Kampung hadir di hadapan kami. Kami pun diarahkan menuju ruang pertemuan di kantornya.
    Kami berbincang ringan sebelum membuka secara resmi maksud kedatangan Penulis ke sana, barulah sebentar dari itu Penulis pun membuka acara silaturrahmi tersebut secara resmi, dengan maksud, ingin mengetahui secara detail usaha PPS dalam menyiapkan segala sesuatunya untuk menunjang urusan kepemiluannya. Begitupun kepada pihak yang memiliki wewenang tertinggi di kampung tersebut, hal yang sama kami menanyakannya. Umumnya masalah sekretariat dan sekretaris bahkan masalah pendataan daftar pemilih sementara dan tambahan akan diperdayai oleh Kepala Kampung staf-staf atau anggotanya untuk memutakhirkan data sewalaupun ada tim khusus untuk itu, yakni anggota PPDP yang akan dibentuk menjelang Pilgub. Setelah semua kami bicarakan mulai A sampai Z,  tibalah saatnya kami tutup.

    Hal yang bersifat lucu pun mulai mencuat dari lisan Kepala Kampung. Beliau mengungkapkan dan menceritakan isi telpon ketua PPS tadi, bahwa isinya adalah "... Ada orang kecamatan yang datang Pak, namanya Saharudin (Penulis)", Kepala Kampung menjawab, ia kami akan ke sana. Lanjut Kepala Kampung mengabarkan kepada temannya yang membonceng (staf keuangannya), kita ditunggu Pak Camat (Maksud dari Kepala Kampung merespon begitu, bahwa Pak Camat Kecamatan Sambaliung namanya sama dengan Penulis, yang membedakan dobel  D dan gelar saja). Akhirnya dengan segala daya dan upaya, staf yang membonceng pun melaju dengan kecepatan di atas 80 (imbuh Kepala Kampung), setelah sampai di tempat sekitaran Kantor Kepala Kampung, bertanya-tanya, mana Pak Camat, kok ndak terlihat mobilnya? Imbuhnya. Eeehh, ternyata PPK juga namanya Saharudin, kami kira tadi Pak Camat.

    Sebenarnya bukan beliau tidak tahu dengan kehadiran Penulis sebagai anggota PPK, tetapi mungkin tidak dikabari nama PPK (Penulis) pada paginya saat pertama kali dikabari oleh Ketua PPS. Barulah sore hari ketika ditelpon oleh ketua PPS untuk menanyakan kembali kepastian Kepala Kampung mengenai jadi bertemu dan posisi Kepala Kampung, disertakannya dengan nama PPK-nya oleh Ketua PPS. Hal inilah menjadi kronologi sehingga memungkinkan terjadinya salah duga oleh Pak Saepudin.

    Itulah kisah awal Penulis menjalani tugas sebagai PPK di Berau, Kalimantan Timur.
    Semoga ada manfaat dan pelajaran dari tulisan ini.


    Berau, 17 November 2017
    Penulis: Saharudin, S.Pd., M.Pd.I.
    Guru SMAN 12 Berau, Kalimantan Timur / Dosen STIE Muhammadiyah Berau / STIT Muhammadiyah Berau / Dosen STIPER BERAU / Pemuda Asal Bima NTB


    Transformational Leadership Meningkatkan Kinerja Perawat Rumah Sakit

    Ilustrasi Perawat. Foto: manajemenrumahsakit.net.
    PEWARTAnews.com – Rumah sakit sebagai institusi pemberi pelayanan kesehatan mempunyai peranan yang sangat penting dalam upaya peningkatan status kesehatan bagi masyarakat. Di dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit, pada Pasal 4 disebutkan bahwa Rumah Sakit mempunyai tugas memberikan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna. Upaya untuk bisa melaksanakan tugasnya tersebut, tentu saja membutuhkan peran serta yang aktif dari berbagai tenaga yang ada di Rumah Sakit, salah satunya adalah tenaga keperawatan. Tenaga keperawatan merupakan tenaga kesehatan terbanyak di Rumah Sakit yaitu sekitar 60% dari seluruh tenaga kesehatan yang ada.

    Perawat merupakan tenaga kesehatan yang selalu ada di setiap rumah sakit dan merupakan ujung tombak pelayanan kesehatan. Perawat memberikan pelayanan keperawatan di Rumah Sakit selama 24 jam sehari serta mempunyai kontak yang konstan dengan pasien. Pelayanan keperawatan yang baik dan berkualitas tidak terlepas dari adanya komitmen dari perawat untuk memberikan pelayanan yang baik kepada pasien. Upaya untuk bisa menghasilkan pelayanan keperawatan yang optimal tersebut, dibutuhkan tenaga keperawatan yang berkualitas dan berkompetensi tinggi. Selain itu, dibutuhkan pemimpin keperawatan yang baik dan mampu memotivasi staf perawat untuk meningkatkan kapasitasnya dan menggunakan manajemen asuhan keperawatan yang baik dalam memberikan layanan keperawatan.

    Transformational Leadership
    Kepemimpinan merupakan hal yang sangat penting dalam mengelola sebuah organisasi, dalam hal ini Rumah Sakit. Kepemimpinan yang efektif membutuhkan pemimpin yang berkualitas dan mempunyai gaya kepemimpinan yang baik. Kepemimpinan transformasional adalah suatu kepemimpinan di mana pemimpin memotivasi bawahannya untuk mengerjakan lebih dari yang diharapkan dengan meningkatkan rasa pentingnya bawahan dan nilai pentingnya pekerjaan. Kepemimpinan transformasional adalah gaya terbaik untuk memimpin, bukan hanya karena mengarahkan, tapi juga memberikan kesempatan untuk pengembangan dan pembelajaran, selain itu juga memotivasi staf perawat untuk merasa bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya. Kepemimpinan transformasional melibatkan empat konsep utama yang meliputi pertimbangan individual (individualized consideration), stimulasi intelektual (intellectual stimulation), motivasi inspirasional (inspirational motivation), dan pengaruh ideal (idealized influence). Kondisi pada kepemimpinan transformasional, pemimpin mendorong dan mendukung para bawahan untuk mencapai tingkat kompetensi dan kinerja yang lebih tinggi. Pemimpin memiliki tanggung jawab memberikan arahan dan dukungan untuk bawahannya. Selain itu, pemimpin juga memotivasi bawahan untuk mencapai visi bersama. Kondisi yang demikian, kepemimpinan transformasional dipandang sebagai model kepemimpinan yang paling efektif. Selain kepemimpinan, salah satu hal yang mendasari sifat profesionalisme kerja perawat adalah motivasi kerja. Motivasi sangat penting untuk dipahami karena melalui motivasi seseorang terdorong untuk melakukan suatu pekerjaan.

    Motivasi 
    Menurut teori Maslow, pada dasarnya seseorang berperilaku tertentu itu didorong oleh berbagai macam kebutuhan yang harus dipenuhinya. Perasaan atau pikiran yang mendorong seseorang untuk berperilaku atau melakukan suatu pekerjaan inilah yang disebut dengan motivasi. Seseorang dikatakan mempunyai motivasi kerja yang tinggi apabila ia mulai merasakan adanya bentuk perhatian, dorongan dan penghargaan yang diberikan dari suatu instansi terkait untuk dirinya dalam rangka menghargai hasil pekerjaan yang telah dilakukannya sehingga ia akan merasa puas terhadap hasil pekerjaan yang telah ia kerjakan.

    Motivasi merupakan salah satu unsur yang bisa mendorong seorang perawat untuk berperilaku menuju tujuan yang ingin dicapainya.  Perawat yang mempunyai motivasi kerja yang tinggi adalah yang mampu memahami segala bentuk keluhan pasien tentang penyakitnya, dan mampu menjaga hubungan baik dengan pasien, antar rekan sejawat, maupun profesi lainnya. Selain itu juga memiliki rasa tanggungjawab yang tinggi terhadap tugas-tugas yang dikerjakannya, dan mampu menunjukkan prestasi kerja yang baik kepada instansi terkait. Motivasi juga bisa membuat seorang perawat untuk memprediksi perilaku apa yang akan dilakukan. Dalam hal ini perilaku dari perawat akan baik jika berasal dari motivasi perawat yang memang baik. Jadi apabila seorang perawat memiliki motivasi yang baik untuk mencapai tujuannya, maka kinerja perawat tersebut akan meningkat.

    Kinerja
    Kinerja (performance) menjadi isu penting saat ini. Hal ini terjadi sebagai konsekuensi dari tuntutan masyarakat terhadap kebutuhan akan pelayanan prima atau pelayanan yang bermutu tinggi yang tidak terpisahkan dari standar, karena kinerja diukur berdasarkan standar. Kinerja tenaga keperawatan yang baik akan berpengaruh terhadap mutu pelayanan keperawatan kepada pasien. Perawat diharapkan dapat menunjukkan kontribusi profesionalnya secara nyata dalam meningkatkan mutu keperawatan, yang berdampak terhadap pelayanan kesehatan secara umum pada organisasi tempatnya bekerja, dan dampak akhir akan bermuara pada kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.

    Kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawabnya. Kinerja perawat sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan merupakan masalah yang sangat penting untuk dikaji dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan. Kinerja perawat yang baik merupakan jembatan dalam menjawab jaminan kualitas pelayanan kesehatan yang di berikan terhadap pasien baik yang sakit maupun sehat.

    Kunci utama dalam peningkatan kualitas pelayanan kesehatan adalah perawat yang mempunyai kinerja tinggi. Namun tak jarang ditemukan keluhan berkaitan dengan kualitas pelayanan kesehatan yang muaranya berasal dari kinerja petugas kesehatan termasuk perawat. Misalnya keluhan tentang perawat yang kurang cepat dan kurang sigap saat menanggapi keluhan pasien, mengganti infus dan sebagainya. Selain itu sering kita dengar keluhan tentang perawat yang jarang tersenyum dan terkesan galak. Untuk itu perlu kiranya rumah sakit memfokuskan masalah kualitas pelayanan terhadap kinerja perawat. 

    Beberapa penelitian telah membuktikan bahwa kinerja perawat dipengaruhi oleh banyak hal, diantaranya adalah kepemimpinan dan motivasi. Ketika motivasi perawat tinggi maka perawat tersebut akan menghasilkan kinerja yang baik, demikian juga sebaliknya. Eratnya pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja perawat harus memperoleh perhatian khusus dari pihak manajemen Rumah Sakit, karena kinerja perawat yang baik juga dapat menjadi salah satu faktor meningkatnya kinerja rumah sakit. Motivasi kerja yang tinggi menjadikan para perawat mempunyai semangat yang tinggi untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi pasien sehingga pasien merasa puas dengan pelayanan yang diberikan. Perlu diperhatikan juga upaya untuk mempertahankan motivasi kerja para perawat agar tetap berada pada level yang tinggi sehingga akan berdampak positif bagi perkembangan Rumah Sakit ke depan. Perawat  akan semakin termotivasi apabila keinginan serta kebutuhan mereka terpenuhi. Terdapat hubungan yang kuat antara motivasi dengan kinerja, semakin tinggi motivasi kerja maka akan semakin baik kinerja yang dihasilkan. Motivasi kerja perawat yang tinggi sangat mendukung dalam meningkatkan kinerja perawat yang lebih baik dalam menangani pasien, sehingga dapat mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan Rumah Sakit dan untuk meningkatkan mutu pelayanan rumah sakit terhadap masyarakat.

    Sebagai pemimpin, kita diharapkan untuk selalu bisa memotivasi perawat dalam meningkatkan kinerjanya, salah satunya dengan cara menerapkan gaya kepemimpinan transformasional. Tidak hanya memotivasi, tetapi juga memberikan contoh/teladan tentang bagaimana menjadi seorang perawat yang baik dan professional. Dengan adanya teladan dan motivasi yang baik dari pimpinan, diharapkan perawat dapat meningkatkan motivasinya sehingga kinerja yang dihasilkan juga baik dan berkualitas.


    Daftar Bacaan:
    Nursalam, Manajemen Keperawatan, Aplikasi Dalam Praktik Keperawatan Profesional, Edisi 1, Jakarta, Salemba Medika, 2002.
    Sipatu L, Pengaruh Motivasi, Lingkungan Kerja dan Stres Kerja terhadap Kinerja Perawat di Ruang Rawat Inap RSUD Undata Palu, 2013: 146–57.
    Qarani WM, Articles Transformational Leadership : A Strategy, 2017: 7(1):9–16.
    Mohammad S, Chagani I, Articles Transformational Leadership In Emergency Department For Nursing Staff Retention, 2015;5(2):4–10.
    Kim S, Yoon G, An Innovation-Driven Culture in Local Government : Do Senior Manager’s Transformational Leadership and the Climate for Creativity Matter?, 2015;
    Tawale EN, Hubungan antara Motivasi Kerja Perawat dengan Kecenderungan mengalami Burnout pada Perawat di RSUD Serui – Papua, Fak Psikol Univ Hang-Tuah Surabaya, 2011;13(2):74–84.
    Mandagi FM, Umboh JML, Rattu JAM, Analisis Faktor-Faktor yang Berhunungan dengan Kinerja Perawat dalam Menerapkan Asuhan Keperawatan di RSU Bathesda GMIM Tomohon, JE-Biomedik, 2015;3(3).
    Mangkunegara A, Perilaku Organisasi, Bandung: Refika Aditama; 2005.
    Mulyono MH, Hamzah A, Zulkifli AA, Faktor yang Berpengaruh terhadap Kinerja Perawat di Rumah Sakit Tingkat III 16.06.01 Ambon, J AKK, 2013;2(1):18–26.
    Mudayana AA, Pengaruh Motivasi dan Beban Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Di Rumah Sakit Nur Hidayah Bantul, Kesmas Uad, 2010;4(2):76–143.
    Badi’ah Atik MNKRW dkk, Rawat Inap Rumah Sakit Daerah Panembahan Senopati Bantul Tahun 2008 the Relation Between Motivation and Performance in Hospital Ward, Manaj Pelayanan Kesehat [Internet]. 2009;12(2):74–82. Available from: http://jurnal.ugm.ac.id/jmpk/article/download/2555/2289


    Penulis: Yuli Mustika
    Mahasiswa Magister Keperawatan Universitas Diponegoro, Semarang

    Bermesra dengan Anak

    Saharudin (Penulis) sedang bermesraan dengan anaknya.
    PEWARTAnews.com – Bermesra, itu adalah hal yang wajar bagi seorang anak dengan orangtuanya (Bapaknya). Kemesraan itu harus dijaga dan dibina agar selalu langgeng. Kelanggengan itu harus dibina mulai dari kecil hingga anak berusia dewasa. Kelanggengan merupakan pondasi bagi hubungan seorang anak dengan Bapaknya, karena dengan pondasi inilah antara Bapak dengan anak bisa saling bertukar pikiran, baik untuk masalah keluarga secara umum maupun secara khusus. Masalah secara umum, bisa saja dalam bentuk urusan kelanjutan ekonomi keluarga dan masa depan anak, sedangkan masalah khusus bisa berupa didikan dan pelatihan agar anak berakhlak yang baik dan berbakti pada orangtua dan bisa juga anak tersebut menjadi bekal untuk dipraktekkan juga anaknya kelak. Namun akhir- akhir ini, sebagian dari orang tua sudah jarang memedulikan urusan kelanggengan ini. Bahkan tidak jarang terjadi, permasalahan orang tua dengan anak sering terjadi, baik saling tidak memedulikan, perkelahian, maupun pembunuhan.

    Peran orang tua dalam urusan kelanggengan ini sungguh sangat penting dan itu harus dilakukan sejak dini. Hal itu bisa dilakukan dengan beberapa cara, antara lain: Pertama, masa balita. Pada masa ini, orang tua harus bisa mengajak anaknya bisa mengajaknya bermain, bercanda, dan menanamkan nilai agama dengan cara menyesuaikan dengan dunia mereka. Kedua, masa remaja. Pada masa ini, orang tua harus berusaha memeras pikiran agar sang anak bisa nurut dan mulai patuh. Banyak yang bisa dilakukan pada masa ini, beberapa di antaranya adalah, mulai memberikan contoh dan mengajak dia (sang anak) untuk melakukan hal itu (hal baik yang kita inginkan), salahsatunya adalah solat. Pada masa ini pula, diharapkan orang tua, apabila ingin anaknya nurut, perbanyaklah mencontohkan, bukan mengajak atau menyuruh. Ketiga, masa dewasa (sebelum ia menikah). Pada masa ini, kita tidak perlu lagi banyak-banyak menyuruh, yang mereka butuh adalah dukunngan moril maupun materil (kalau ada), serta jangan lupa kita ingatkan dan arahkan sekali waktu.

    Orang tua harus mampu memahami fase pendidikan anak, dengan memahami fase pendidikan anak tadi (masa balita, remaja, dan dewasa) maka insya Allah, anak tidak lagi menjadi beban dikala ia sudah besar (dewasa), melainkan orang tua menikmati apa yang ia besarkan dan didik selama ini. Memang dalam mendidik anak, tidak segampang membalikkan telapak tangan, tetapi, setidaknya tawaran dan gambaran mengurus anak tadi kurang lebih sama dengan cara memelihara tanaman yang kita tanam, di kebun atau di sawah. Tanaman itu perawatannya hanya pada saat awal-awal tanaman (masa balita), masa perawatan (masa remaja), dan masa memetik (masa dewasa).

    Demikianlah gambaran singkat tentang kemesraan seorang ayah dan anak. Tentu masih banyak kekurangannya, tetapi setidaknya ada yang bisa di manfaatkan buat orang tua yang sayang akan anaknya. Salam buat ortu yang sayang anak.

     
    Berau, 20 Maret 2017
    Penulis: Saharudin, S.Pd., M.Pd.I.
    Guru SMAN 12 Berau, Kalimantan Timur / Dosen STIE Muhammadiyah Berau / STIT Muhammadiyah Berau / Dosen STIPER BERAU / Pemuda Asal Bima NTB

    KEPMA Bima mewakili IKPM NTB untuk Tampilkan Legenda Dae La Minga

    Suasana saat pementasan.
    Yogyakarta, PEWARTAnews.com -- Sebanyak 34 provinsi dari berbagai Ikatan Keluarga Pelajar Mahasiswa (IKPM) yang ada di Yogyakarta dan salah satunya adalah Keluarga Pelajar Mahasiswa (KEPMA) Bima-Yogyakarta mewakili IKPM NTB telah sukses tampil menghadiri undangan dari Dinas Kebudayaan DIY lewat IKPMDI Yogyakarta untuk mempertunjukan salah satu seni budaya atau kebudayaan yang di miliki oleh daerahnya dalam rangka memeriahkan acara “Selendang Sureta 2017” yang diselenggarakan di XT Squere Yogyakarta (12/11/2017) pukul 20:20 WIB.

    Dalam acara “Selendang Sutera” tersebut,, KEPMA Bima-Yogyakarta mewakili IKPM NTB, mempertunjukan salah satu cerita dari daerahnya, biasa dikenal luas dengan cerita rakyat, cerita tersebut dikenal juga dengan sebutan Legenda Dae la Minga. Selain menceritakan tentang sebuah kerajan Sanggar yang di pimpin oleh Ruma Sangaji, dalam cerita rakyat/Legenda Dae La Minga ini, KEPMA Bima mewakili IKPM NTB mempertunjukan tarian tradisional miliki daerahnya antara lain: Tari Wura Bongi Monca (tarian selamat datang), Tari Dae La Minga dan salah satunya Gantao (Silat). Tarian yang ditampilkan dalam acara itu merupakan Tarian Kolaborasi antara sanggar tradisi dan Budaya Rimpu Mbojo Yogyakarta.

    “Dengan cerita rakyat yang di tampilkan Rimpu Mbojo sangat memuaskan, dan secara tidak langsung dengan berbagai peranan yang dimainkan pemainnya berhasil menghipnotis seluruh penonton yang hadir. Saya bangga dengan pemuda dan pemudi Bima yang masih bisa menampilkan warisan tradisi dan budaya lewat cerita dan tariannya. Semoga kedepannya akan ada banyak lagi pemuda dan pemudi Bima yang mau ikut andil dalam mempelajari dan belajar bersama terkait warisan dan tradisi ini. Serta dukungan dari pemerintah daerah baik kabupaten Bima, Kota Bima maupun provinsi NTB untuk memberikan dukungan kepada para pemuda dan pemudi yang memiliki inisiatif untuk merawat warisan tradisi dan budaya seperti ini”. Tutur Agus Salim Selaku Ketua KEPMA BIMA/IKPM NTB.

    Adanya kegiatan seperti ini mampu memberi inspirasi untuk menggali potensi yang ada di daerah. “Kegiatannya menarik, mampu memberikan inspirasi penggalian budaya, karena jogja adalah miniaturnya Indonesia. Terus menggelar dan berkegiatan kebudayaan sebagai bentuk rasa cinta pada ke-Bhineka Tunggal Ika-an,” tutur Rizalul Fiqry yang juga turut andil dalam pendampingan dan pengarahan saat latihan-latihan pra acara.

    “Dengan adanya kegiatan ini saya lebih sadar bahwa budaya itu penting dan untuk teman-teman yang udah berpartisipasi dalam acara, dan seluruh penonton berbanggalah jadi orang Indonesia karena Indonesia mempunyai banyak budaya dan jangan pernah meremehkan Budaya,” tutur Al Imanuddin selaku Koordinator cerita Legenda Dae La Minga.

    Wakil Sekretaris pengurus Forum Silaturrahim Weki Ndai Mbojo-Yogyakarta M. Jamil, S.H. mengatakan bahwa tampilnya legenda Dae la Minga memberi kebanggaan tersendiri bagi warga NTB, lebih-lebih warga Mbojo yang ada di Yogyakarta. "Alhamdulillah, suatu kebanggaan tersendiri buat warga NTB telah sukses memperkenalkan legenda Dae La Minga, kalau sudah ditampilkan di Jogja, otomatis sudah dipertontonkan se Indonesia, karena Jogja merupakan miniatur Indonesia,  semangat berkarya di Jogja, buktikan pada dunia bahwa Indonesia kaya akan budaya dan tradisi yang mesti terus dilestarikan," ucap M. Jamil yang juga saat ini jadi Direktur Pengurus Cabang LAKPESDAM Kota Yogyakarta.


    Penulis: Siti Hawa
    Mahasiswi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta / Perempuan asal Ncera, Belo, Bima NTB. 

    IMARA Sukses Gelar Pelantikan Pengurus Baru

    Suasana pelantikan IMARA. 
    Yogyakarta, PEWARTAnews.com -- Ikatan Mahasiswa Wera (IMARA) Yogyakarta resmi menyelenggarakan pelantikan pengurus baru periode 2017/2018 pada 12 November 2017. Acara yang berlangsung dengan khidmat tersebut dihadiri langsung oleh Ketua Umum Keluarga Pelajar Mahasiswa (KEPMA) Bima-Yogyakarta, dan beberapa tamu undangan dari forum-forum kecamatan yang ada di bawah naungan KEPMA Bima-Yogyakarta. Selain itu, juga disaksikan oleh senior-senior dan beberapa sesepuh dari IMARA Yogyakarta.

    Dalam sambutannya saudara Agus Salim selaku Ketua Umum KEPMA Bima-Yogyakarta, menegaskan pentingnya koordinasi secara aktif dan massif antara IMARA dengan KEPMA Bima-Yogyakarta, dan antara IMARA dengan Organisasi-organisasi Paguyuban lain yang ada di bawah naungan Kepma  Bima Yogyakarta, "IMARA dan KEPMA harus intens berkoordinasi, begitu juga dengan lembaga-lembaga lainnya, agar tercipta selalu keharmonisan dalam berlembaga," beber Agus.

    Lelaki yang saat ini sedang mengenyap pendidikan di UIN Sunan Kalijaga ini menambahkan, tugas pokok kepengurusan IMARA periode 2017/2018 ialah mengupayakan pengembangan dan peningkatan organisasi IMARA itu sendiri. "Pengembangan dan peningkatan dalam arti, mengusahakan adanya perkembangan dan peningkatan yang lebih dari pada kemajuan-kemajuan yang berhasil dicapai oleh pengurus sebelumnya," ucapnya.

    Lebih lanjut Agus menekankan supaya semua organisasi yang ada di bawah naungan KEPMA Bima-Yogyakarta untuk mengedepankan asas kekeluargaan namun tetap harus tunduk pada anggaran dasar dalam organisasi, sehingga kecakapan dan taat administrasi terwujud dalam interaksi keorganisasian.

    Senada dengan apa yang disampaikan oleh Ketua Umum KEPMA Bima-Yogyakarta, dalam sambutannya saudara Darvin selaku sesepuh IMARA, menaruh harapan lebih kepada pengurus IMARA periode 2017/2018 untuk dapat membawa corak warna baru di dalam internal IMARA guna meningkatkan dan memajukan kualitas organisasi, lebih-lebih dalam mengasah kualitas dan potensi diri seluruh kader IMARA. "IMARA harus bisa memberikan kontribusi real di dalam kehidupan sosial masyarakat Bima, dan berperan sebagai garda terdepan dalam mengamati dan mengaktualisasikan ilmu dan keterampilan yang dimiliki untuk kemajuan masyarakat Wera pada khususnya," beber Darfin.

    Acara yang berlangsung singkat tersebut pun, berjalan dengan lancar dan sukses. Pelantikan pengurus pun mendapat tempat yang paling sakral, tatkala pembaca Surat Keputusan dari KEPMA dan dilanjutkan dengan pengambilan sumpah yang dipimpin oleh saudara Darvin selaku sesepuh IMARA. (Asrizal / PEWARTAnews)

    Puisi: Ego dan Ujarmu tentang Angin Kepadaku

    Ego

    Dingin
    Begitu kemelut berontak dalam batin
    Melampaui batas asa dengan yakin
    Seperti tragedi di malam pengantin
    Kisahku tidak akan jadi miskin
    Hanya berlalu kemarin

    Terang
    Tatkala satu titik jauh kan membentang
    Menggelayuti semangat yang nyaris hilang
    Bak bentangan sayap raksasa burung elang
    Dongengku tidak pernah usang
    Tertelan ganasnya ruang

    Lemah
    Ketika sukma telah dilebur amarah
    Meremas keyakinan yang serba salah
    Seperti penatnya tungkai tuk melangkah
    Baladaku tidak mungkin patah
    Terseok-seok melawan arah


    Yogyakarta, 28 Oktober 2017



    Ujarmu tentang Angin Kepadaku

    Katamu
    Angin adalah candu
    Bagiku
    Angin adalah tempatku
    Bercengkrama merengkuh syahdu

    Katamu
    Angin adalah candu
    Bagiku
    Angin adalah jalanku
    Bergumul menahan sendu

    Katamu
    Angin adalah candu
    Bagiku
    Angin adalah caraku
    Bersenggama menolak rindu


    Yogyakarta, 15 November 2017
    Karya: Sella_Manggala

     

    Iklan

    Iklan
    Untuk Info Lanjut Klik Gambar
    Copyright © 2015-2017. PEWARTAnews.com - All Rights Reserved
    Template Created by Creating Website