Headlines News :

    Like Fun Page Kami

    Membangun Kesadaran Baru Melalui Studi Hukum Kritis (Critical Legal Studies)

    Buku "Menggagas Hukum Progresif Indonesia".
    PEWARTAnews.com -- Studi hukum kritis (critical legal studies) merupakan salah satu aliran pemikiran dalam ilmu hukum yang dikembangkan dari pemikiran legal realism. Studi hukum kritis mengembangkan pemikiran dan ajaran yang pada garis besarnya menentang kembali norma-norma, standar-standar dalam teori hukum dan implementasinya dari apa yang di kenal sebagai sistem hukum modern. Sistem hukum modern merupakan sistem hukum positif yang didasarkan pada asas-asas dan lembaga-lembaga hukum Negara barat yang sebagian besar didasarkan atas asas-asas dan lembaga-lembaga hukum romawi.

    Ciri-ciri yang melekat pada sistem hukum modern atu hukum positif adalah: Pertama, Sistem hukum modern merupakan sistem yang berasal dari tatanan sosial masyarakat Eropa pada masa kelahiran dan perkembangan kapitakisme;

    Kedua, Sistem hukum modern sangat di pengaruhi oleh paradigma positivism dalam ilmu pengetahuan alam, sehingga sistem hukum modern dibangun dalam tradisi pemikiran yang meyakini bahwa dalam teori maupun praktik hukum dapat dikonstruksi dan dikelola secara netral, tidak berpihak dan objektif;

    Ketiga, Bersifat rasional, telah melepaskan diri dari pengaruh ketuhanan; Keempat, Dinyatakan dalam hukum tertulis.

    Salah satu ciri positivisme adalah reduksionisme yang mengandung makna bahwa realitas direduksi menjadi fakta-fakta yang dapat di amati. Akan tetapi sebagaimana yang dikatakan oleh Santos, reduksionisme tidak mudah dilakukan dalam ilmi-ilmu sosial,sehingga bisa dipahami kalau dikatakan bahwa ilmu sosial pada dasarnya tidak bebas nilai.

    Kritik-kritik terhadap positivisme sebagai paradigma dalam ilmu sosial, dilakukan oleh penganut Paradigm Frankfrut yang mulai eksis pada tahun 1923, dengan mengembangkan teori kritis (critical theory). Teori kritis yang di bangun oleh mazhab Frankfrut pada awalnya dilatar belakangi oleh tradisi pemikiran kritis yang dibangun oleh Karl Marx, yang kemudian dikembangkan oleh penganutnya yang disebut kelompok pemikir neo-marxian. Karl Marx memahami kritik sebagai upaya emansipatoris untuk membebaskan diri dari penindasandan alienasi yang terjadi karna adanya hubungan-hubungan dalam masyarakat yang sebenarnya tidak seimbang. Max Horkheimer menegaskan bahwa kritik terhadap masyarakat adalah inti marxisme dan dengan itulah marxisme menjadi dasar teori kritis.

    Hubert Rottleuthner mencatat ada tiga karakteristik teori kritis adalah: Pertama, Teori kritis di arahkan oleh sesuatu kepentingan perubahan fundamental pada masyarakat untuk kepentingan ini harus ditumbuhkan sikap kritis untuk menginterpretasikan realitas yang di nilai.

    Kedua, Teori kritis dilandaskan pada pendekatan berpikir historis. Dilihat dari perspektif historis, keterasingan manusia dari alam atau lingkungannya berasal dari tindakan manusia itu sendiri, yang dalam perkembangan pemikirannya telah mengkongkritkan hal-hal yang abstrak di dunia ini.

    Ketiga, Dalam teori kritis ada upaya untuk mengembangkan suatu teori komprehensif untuk memahami keadaan masyarakat sekarang. Dengan demikian, sekalipun teori hukum kritis ini banyak di kembangkan dari teori-teori neo-marxian tetapi teori kriris tersebut selalu di kembangkan untuk dapat beradaptasi dengan masyarakat yang terus berubah.

    Donny Gahral Ardian mencatat teori kritis emansipatoris menurut mazhab Frankfrut harus memenuhi tiga unsur: Pertama, Bersikap kritis dan curiga terhadap realitas yang ada. Kedua, Berpikir dengan memperhatikan aspek historis yang terjadi dalam masyarakat. Tidak memisahkan teori dari praktik dan tidak memisahkan fakta dari nilai-nilai yang ada.

    Jadi pemegang teori kritis memiliki perhatian pada upaya atau mengupas dan menkaji masalah dominasi terutama dalam praktiknya. Pengkajian dilakukan dengan tujuan untuk melawan dominasi tersebut. Teori kritik juga dimaksud untuk membantu masyarakat memahami mengapa dominasi terjadi terhadap mereka. Kemudian teori kritis diharapkan untuk dapat menjadi sarana untuk memberdayakan masyarakat agar dapat melakukan sesuatu guna membebaskan diri dari penderitaan. Sebagaimana yang dikatakan oleh Hubert Rottleuthner bahwa teori kritik diarahkan oleh kepentingan praktis, yaitu melakukan perubahan masyarakat secara fundamental.

    Jadi penganut aliran studi hukum kritis bermaksud membongkar atau menjungkir-balikkan struktur hierarkis dalam masyarakat yang tercipta karna adanya dominasi dan usaha-usaha itu akan dicapai dengan menggunakan hukum sebagai saranannya. Menurut studi hukum kritis, dominasi dilegitimasikan dengan sarana hukum melalui hegemoni. Jadi hegemoni dapat didefinisikan sebagai proses dimana kelomoik elite dalam masyarakat dapat memerintah atau mengatur melalui persetujuan dari masyarakat yang di tekan. Antonio Gramsci yang dikenal dengan tokoh yang membangun teori hegemoni mengatakan, "untuk menjaga eksistensi hegemoni ini maka the ruling elites akan menciptakan a system of beliefs yang sedemikian rupa harus di terima sebagai the natural order".

    Jadi tujuan dari studi hukum kritis adalah untuk menghilangkan halangan-halangan atau kendala yang di alami idividu yang berasal dari struktur sosial. Dengan hilangnnya kendala itu diharapkan agar individu-individu itu dapat memberdayakan diri untuk mengembangkan tentang pengertian baru dalam keberdayaaan serta secara bebas dapat mengekspresikan pendapatnya.

    Ajaran teori kritis bermaksud untuk menentang ajaran hukum yang telah di anggap paling benar yaitu ajaran yang mengedepankan peran hukum positif, tanpa memperhatikan realitas yang ada. Berdasarkan dengan itulah aliran hukum kritis mendorong dilakukannya perhatian yang lebih besar untuk melihat hukum dalam konteks sosial. Soetandyo Wignjosoebroto mengatakan teori hukum kritis bukannya mengabaikan sifat kajian-kajian hukum doktrional, akan tetapi bermaksud menegaskan bahwa dalam setiap penciptaan hukum selalu terjadi apa yang di sebut judgements, yaitu keputusan-keputusan yang di infiltrasi oleh pertimbangan-pertimbangan yang bersifat extra legal. Maka dasar pijakan analisis dalam ajaran hukum kritis tetap pada norma atau hukum posiitif yang berlaku tetapi harus dikembangkan dengan menyertakan factor sosial atau pengalaman hidup untuk memfungsikan hukum positif tersebut. Hukum tidak lagi di lihat sebagai sarana control sosial tetapi harus digunakan sebagai sarana rekayasa masyarakat (law as tool of social engineering) .

    Dari uraian-uraian tersebut dapat dikatakan bahwa aliran pemikiran legal realism terkandung pendekatan pendekatan yang bersifat subjektif dan didalamnya mulai dilibatkan penafsiran-penafsiran oleh penegak hukum dapat dikatakan titik temu antara aliran pemikiran legal realism dengan aliran pemikiran studi hukum kritis yaitu bahwa kuduanya didasarkan pada premis dasar yang sama.

    Berdasarkan uraian studi hukum kritis pada akhirnya dapat disebutkan memiliki karakteristik sebagai berikut: Pertama, Studi hukum kritis bermaksud menunjukan bahwa doktrin hukum merupakan sesuatu yang bersifat tidak pasti dan menunjukan bagaimana prinsip-prinsip hukum yang ada dapat di gunakan untuk membuat keputusan-keputusan yang sebenarnya.

    Kedua, Studi hukum kritis menggunakan analisis-analisis historis, sosial untuk mengidentifikasi sebagaimana kelompok atau institusi diuntungkan oleh keputusan hukum karna adanya determinacy doktrin-doktrin hukum.

    Ketiga, Studi hukum kritis mengungkapkan bagaimana analisis yuridis dan kultur hukum dapat mengaburkan realitas yang sebenarnya tetapi justru dilahirkan keputusan-keputusan hukum yang seolah-olah sudah legitimate.

    Keempat, Tidak ada penafsiran yang netral dari suatu doktrin hukum di dalam setiap tahap proses pembuatan hukum selalu ada interpretasi-interpretasi politis yang bersifat subjektif.

    Dari pemahaman sistem hukum modern maka dapat di tarik bahwa dalam perspektif studi hukum kritis, tumbuh dan berkembangnnya sistem hukum modern sangat dipengaruhi oleh paradigma positivisme ilmu pengetahuan alam, dengan kapitalisme sebagai ideologi ekonomi dan perilaku. Dalam konstruksi pemikiran paradigma positivisme, maka perangkat ketentuan hukum diyakini sebagai perangkat yang bersifat netral, tidak berpihak dan harus diberlakukan secara impersonal (tidak subjektif). Pengaruh paradigm positivism kemudian melahirkan school of jurisprudence yang disebut formalism, yang meyakini bahwa di dalam menangani suatu kasus hakim akan mengidentifikasi prinsip dan aturan yang relevan dan akan menerapkannya secara deduktif, tanpa bantuan dari pendekatan dari perspektif lain. Paradigma positivisme juga mengatakan bahwa hukum itu independen yang tidak dipengaruhi oleh ilmu-ilmu lain.


    Resensi Buku
    Judul Buku  : "Menggagas Hukum Progresif Indonesia"
    Penulis.        : Qodry Azizy, dkk
    Editor           : Ahmad Gunawan BS
    Harga Buku : Rp.45.000,-
    Penerbit.      : Pustaka Pelajar
    Halaman.     : XIV+288 Halaman
    Peresensi     : Dicky Julkarnain (Ketua Umum Forum Intelektual Muda Ncera Yogyakarta --FIMNY)

    Kebersihan Hati

    Prof. Dr. H. Rochmat Wahab, M.Pd., M.A.
    PEWARTAnews.com -- Kunci hidup manusia adalah hati yang bersih, hati yang selamat, dan hati yang suci. Makna lainnya, bahwa kebersihan, keselamatan, dan kesucian hati itu sangat menentukan selamat tidaknya seseorang dalam hidupnya. Mengapa demikian, Allah SWT berfirman, “(yaitu) hari di mana harta dan anak-anak tak berguna, kecuali orang-orang yang menghadap kepada Allah SWT dengan hati yang bersih (QS Asy Syu’ara, 26:88-89). Juga Rasulullah SAW bersabda, “Sesungguhnya dalam tubuh ada segumpal darah. Jika segumpal darah itu baik, maka baiklah seluruh tubuh. Namun, jika segumpal darah itu rusak, maka rusaklah seluruh tubuh. Ketahuilah segumpal darah itu adalah hati (HR Bukhori dan Muslim).

    Menyadari akan pentingnya posisi hati dalam hidup kita, maka kita merasa sangat perlu bisa menjaga hati dari noda dan dosa, menjaga dari hal-hal yang bisa membusukkan hati, dan membersihkan hati dari niat-niat kurang terpuji, sehingga kita terhindar dari perilaku tercela, melainkan terbiasa berbuat kebaikan  kepada Allah SWT maupun kepada orang lain. Kita tidak sadar bahwa yang selama ini kita selalu menjaga hati dan perilaku, diam-diam bisa terprovokasi oleh perilaku yang kurang terpuji lewat medsos. Memang  kita sudah memiliki UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), bahkan sejumlah orang atau institusi telah berhasil menjadikannya sebagai instrumen untuk melindungi diri dari kekerasan dan perlakuan yang merugikan. Namun cukup banyak yang dirugikan dengan kata-kata yang menyinggung perasaan, bahkan sampai mengolok-olok yang mereka diamkan dan tidak ambil langkah hukum dengan pasrahkan kepada-Nya.

    Apapun yang terjadi kondisi dewasa ini sangat menguji diri kita, sehingga kita harus menjaga hati dengan ekstra keras.

    Setidak-tidaknya upaya yang bisa dilakukan di antaranya: 1) menyegerakan dan menyempurnakan ibadah wajib; 2) memperbanyak ibadah sunnah; 3) memperbanyak dzikir; 4) tilawah Al-Qur'an (membaca, memahami dan mengamalkan); 5) bergaul dalam lingkungan yang baik dan kondusif; 6) mengingat kematian dan hari akhir; 7) menghindari riya’, ujub, dan takabbur, buruk sangka, dan marah; 8) membiasakan sabar, husnudz dzan,  memaafkan, saling mendoakan; 9) menghindari jalan syaithan.

    Memang untuk menjaga hati dan membersihkan hati tidak bisa instan, melainkan butuh proses secara terus menerus. Ending akhir yang penting adalah menuju ke yang terbaik, apapun posisi kita sekarang. Ada good willingness untuk terus menjadi lebih baik, memiliki qalbun saliim.

    Penulis: Prof. Dr. H. Rochmat Wahab, M.Pd., M.A.
    Dosen dan Guru Besar Universitas Negeri Yogyakarta (UNY)

    Sambut Hari Disabilitas Internasional, IKA SUKA Ilmu Hukum Kaji Hak Perdata Disabilitas

    Susana saat dikusi disabilitas berlangsung, 02/11/2018.
    Yogyakarta, PEWARTAnews.com – Minggu, 2 Desember 2018, Ikatan Keluarga Alumi Sunan Kalijaga Ilmu Hukum (IKA SUKA Ilmu Hukum) menyelenggarakan kegiatan diskusi yang mengusung tema “Hak-Hak Perdata Bagi Penyandang Disabilitas di Indonesia”, yang dilaksanakan di Gedung Student Center Lantai dua UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Kegiatan ini dihadiri lebih dari sepuluh orang peserta, dan kedepannya akan dilaksanakan secara rutin tiap hari minggu sore. Tema disabilitas ini diangkat sebagai bentuk suport dan refleksi dalam memperingati hari Disabiltas Internasional yang bertepatan pada tanggal 3 Desember 2018.

    Kegiatan ini merupakan kegiatan kerjasama antara IKASUKA Ilmu Hukum dan Himpunan Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum (HMPS-IH) yang memiliki tujuan yang sama yakni mewadahi dan memfasilitasi mahasiswa ilmu hukum guna mempermudah menemukan dan/atau bahkan menguasai bidang konsentrasi hukum.

    Diskusi ini, mendatangkan satu pemateri yakni M. Jamil, S.H., selaku Ketua IKA SUKA Ilmu Hukum. Guna memperlancar berjalannya diskusi, kegiatan ini dimoderatori oleh saudari Shinta Martika yang merupakan mahasiswa Prodi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

    Ketua IKASUKA Ilmu Hukum M. Jamil, S.H. dalam kesempatannya sebagai pemantik menyampaikan bahwa Indonesia yang mengadopsi dirinya sebagai negara yang berlandaskan hokum, maka sudah sejatinya negara harus memperlakukan hal yang sama baik itu masyarakat normal maupun yang secara fisik tidak normal (disabilitas). “Negara Indonesia adalah negara hukum, begitu bunyi Pasal 1 Ayat (3) amandemen ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Karena Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) menganut Negara hukum, maka dalam suatu negara hukum semua orang harus diperlakukan sama dihadapan hukum (equality before the law). Pemberlakuan sama dihadapan hukum tersebut, baik dalam kesehariannya sebagai masyarakat Indonesia maupun dalam penerimaan haknya dalam hal keperdataan, baik orang tersebut fisiknya sehat secara jasmani dan rohati maupun keterbelakangan mental (penyandang disabilitas)” ucap Jamil.

    Lebih lanjut, Jamil menjabarkan, negara telah berupaya untuk mengejawantahkan pesan moral dari konstitusi tersebut melalui hadirnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. “UU tersebut ada dan hadir sebagai bentuk dari pemerintah untuk dapat melindungi hak-hak daripada penyandang disibilitas itu sendiri. Selain itu, dalam Pasal 5 disebutkan bahwa hak bagi mereka salah diantaranya ialah, pekerjaan, perlindungan hukum, pelayanan publik, dan lainnya,” bebernya.

    “Jika ditinjau dari segi hukum perdata maka terdapat dua hak perdata bagi penyandang disabilitas di Indonesia yaitu hak mutlak dan hak relatif. Hak mutlak dapat dibagi dalam tiga golongan, yaitu pertama, hak asasi manusia; kedua, hak publik mutlak; dan, hak keperdataan,” terangnya.

    Terkait hal di atas, saat sesi tanya jawab Moh. Khalilullah A. Razaq, S.H., sebagai refleksi terhadap isu disabilitas mempertanyakan ulang, apakah kelompok penyandang disibilitas dapat menyalonkan diri sebagai anggota parlemen? Selain itu, ada juga pertanyaan yang muncul dari peserta lainnya, yaitu Musleh dan Qodar. Hal yang dipertanyakan dalam diskusi tersebut adalah hak apa yang didapatkan dari seorang nenek disabilitas miskin yang dituntut oleh keluarganya sendiri dan bagaimana jika dikemudian hari seorang disabilitas yang melakukan pelanggaran hukum lalu ia jadikan ‘disabilitasnya’ sebagai alasan untuk menjadi tameng hukum?

    Diskusi IKASUKA Ilmu Hukum.

    Seperti apa yang dipaparkan sebelumnya, M. Jamil menegaskan bahwa, “Konstitusi kita telah menjamin siapa pun itu dan selama ia sah sebagai negara Indonesia maka ia memiliki hak politik yang melekat pada dirinya yaitu ‘dapat memilih dan dipilih’. Artinya, bagi kelompok disabilitas juga bisa menjadi sebagai anggota parlemen. Buktinya, saat ini juga ada alumni Ilmu Hukum yang kebetulan penyandang disabilitas saat ini menjadi calon legislatif di Kota Yogyakarta,” sebutnya.

    Terkait pertanyaan yang kedua, Jamil menjelaskan bahwa sekali lagi Indonesia berasaskan pada prinsip Equality Before the Law. Artinya apa? Semua warga negara dan termasuk kelompok disabilitas harus diperlakukan sama di muka hukum. Lantas apa haknya? Menurutnya, hak yang diperoleh adalah hak perlindungan hukum dari seorang lawyer. Dan manakala dikemudian hari seorang disabilitas menggunakan perbedaanya sebagai ‘pencari’ alasan pembenar maka hakim dalam hal ini sebagai penegak hukum dapat menerima, memeriksa dan memutus perkara tersebut dengan seadil-adilnya. Karena hakim berasaskan adagium ius curia novit/curia novit jus berarti hakim dianggap mengetahui semua hukum sehingga Pengadilan tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili perkara,” tegasnya.

    Reporter: Nabila Herlin Nareswari

    Prof. Rochmat Wahab: Kita Harus Lebih Baik, Lebih Produktif dengan Ridlo Allah

    Prof. Dr. H. Rochmat Wahab, M.Pd., M.A. saat ngobrol santai dengan Mantan Presiden RI BJ Habibie.
    Yogyakarta, PEWARTAnews.com – Setiap kita sebagai bani Adam yang telah memulai kehidupan pasti akan menjumpai titik akhirnya yakni kematian. Guna menyiapkan hal tersebut, mantan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) dua periode 2009-2017 Prof. Dr. H. Rochmat Wahab, M.Pd., M.A. mengatakan kita sebagai manusia harus bergerak dan berpacu untuk menjadi lebih baik dari hari-hari sebelumnya. Jika tidak demikian, kata Rochmad, kita dalam mengarungi hidup ini akan terasa sia-sia belaka, yang jauh lebih tidak enak malah kita akan merugi.

    “Hanya Dialah Yang Maha Awal dan Maha Akhir (Huwal awwalu wal aakhirah). Sebagai manusia, hakekat hidupnya adalah to become, bukan to be. Harus bergerak dan berpacu untuk menjadi lebih baik. Jika tidak, kita hidup itu sia-sia, merugi bahkan binasa. Adanya seperti tidak adanya (Wujuduhu ka adamihi). Karena itu dari waktu ke waktu, kita harus lebih baik, lebih produktif di bawah naungan ridlo Allah Swt,” ucap Rochmat, 16 Oktober 2018, di Yogyakarta.

    Semasa kita hidup di dunia ini, kata Rochmat, dalam sisa kehidupan kita di bumi ini kita seharusnya wajib memaknainya sebagai suatu karunia Ilahi yang begitu berharga. Saking berharganya, kata Rochmat, suatu keharusan bagi kita dapat memagaj waktu yang kita miliki agar dipergunakan untuk hal-hal yang positif sebagai bekal kita hidup di dunia, lebih-lebih untuk bekal kita kelak di akhirat.

    “Sisa-sisa usia kita, wajib dimaknai sebagai karunia paling berharga yang harus di-manaj dengan baik, baik untuk memenuhi amanah kita sebagai hamba Allah maupun khalifah filardhi, sehingga menjadi golongan orang-orang beruntung, raih bahagia dunia dan akhirat, bukan golongan orang-orang yang merugi dengan terus menjaga iman di tengah-tengah kejahiliyahan moderen dan banyak beramal sholeh. (QS, Ashri),” beber Rochmat. (MJ / PEWARTAnews)


    FIMNY Gelar Pelantikan Pengurus Periode 2018-2020 dan Dialog Publik

    Suasana saat Pembina FIMNY Sulaiman, S.IP. mengambil sumpah pelantikan pengurus FIMNY Periode 2018-2020.
    Yogyakarta, PEWARTAnews.com – Pelantikan Forum Intelektual Muda Ncera Yogyakarta (FIMNY) pengurus periode 2018-2020 dilaksanakan pada hari Minggu (25/11/2018). Pengambilan sumpah pelantikan dilakukan oleh Sulaiman, S.IP. selaku salahsatu Pembina FIMNY. Selain pelantikan, acara ini juga dirangkaikan dengan Dialog Publik sukses terselenggara di Aula Golkar Yogyakarta.

    Pelantikan Pengurus FIMNY Periode 2018-2020 yang diadakan bersamaan dengan Dialog Publik ini mempunyai tema yang berbeda. Adapun tema Pelaktikan yakni “Revitalisasi Nilai-Nilai Kepemimpinan untuk FIMNY yang Berkemajuan”, dan tema Dialog Publik yakni “Apa Kabar Pendidikan Indonesia Hari Ini?”. Acara ini bersamaan dengan menyambut Hari Guru Nasional yang jatuh pada 25 November 2018.

    Suni Setiawan Selaku Ketua Panitia Pelaksana mengungkapkan bahwa persiapan dari diskusi publik tersebut sudah berlangsung sejak jauh-jauh hari. “Diskusi ini memang sudah dipersiapkan sejak jauh hari dengan persiapan yang matang. Diskusi berlangsung sejak pukul 10:00 sampai 12:00 berjalan cukup menarik. Sebelum diskusi Publik juga dilakukan Pelantikan Pengurus FIMNY. Alhamdulillah, acaranya berjalan dengan lancar tanpa adanya suatu hambatan yang berarti,” ujar Suni Setiawan (25/11/2018).

    Andri Ardiansya, M.Pd. saat mengawali Dialog Publik, 25/11/2018.

    Diskusi tersebut di pandu oleh Andri Ardiansya, M.Pd. (Mahasiswa Doktor Universitas Syarif Hidayatullah Jakarta), dengan menghadirkan tiga orang pemateri. Pemateri pertama, Nawassyarif, M.Pd. (Direktur Utama Nusa Baca), membahas terkait bagaimana pendidikan di ranah informal, baik dari pendidikan yang bentuk sosial, keluarga tokoh masyarakat, Agama dan lain sebagainya, dan beliau berpesan bahwa, “Semua Orang adalah Guru dan dimanapun kita berada adalah sekolah,” beber Syarif.
    Nawassyarif, M.Pd. saat menyampaikan materi dialog publik, 25/11/2018.

    Pemateri kedua, Siti Muna Hayati, M.H.I. (Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta), membahas pendidikan dari segi formal, diawal penyampaiannya beliau sedikit menyinggung Pasal 31 UUD 1945. “Bunyi ayat-ayat dari pasal 31 UUD1945 diantaranya, 1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan; 2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya; 3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu system pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang; 4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional; 5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia,” sebut Muna.
    Siti Muna Hayati, M.H.I. saat menyampaikan materi dialog publik, 25/11/2018.

    Kemudian Siti Muna Hayati mengupas Pendidikan dari segi formal. Di beliau juga bertanya, “Sudah berpendidikankah Indonesia?,” tanyanya. Berdasarkan data-data statistik yang beliau paparkan ternyata Indonesia belum berpendidikan, karena gaya yang di terapkan sekolah saat ini yaitu top down atau gaya bank (dimasukin terus tanpa ada proses dialegtika) dan sekolah kebanyakan hanya menjadikan manusia sebagai robot.

    Pemateri ketiga Fajriatul Kamelia, S.I.Kom. (Alumni UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta) membahas pendidikan dari perspektif media. Kamelia mengatakan bahwa ternyata dengan banyaknya media bukan malah mencerdaskan tapi malah membingungkan, maka dari itu beliau membeberkan agar masyarakat lebih cerdas membaca informasi di media. “Tidak boleh langsung mempercayai apa saja yang dikabarkan media, karena setiap media yang merilis berita membawa kepentingan masing-masing. Oleh karna itu ketika ada berita harus di analisis benar-benar supaya melahirkan daya kritis. Kemudian kita sebagai generasi penurus bangsa atau mahasiswa harus mampu menciptakan berita tandingan untuk mengabarkan kebenaran sesungguhnya di lapangan,”  kata Kamelia.

    Fajriatul Kamelia, S.I.Kom. saat menyampaikan materi dialog publik, 25/11/2018.

    Point yang terakhir, Andri Ardiansyah, M.Pd. selaku moderator terlihat sangat luar biasa dalam menghendel forum, sehingga diskusinya berjalan dengan lancar dan diakhir pembicaraannya beliau mengatakan bahwa, “Kalau ingin menjadi aktivis silakan kuliah di Makassar, kalau ingin menjadi cendekiawan atau ilmuwan kuliahlah di Yogyakarta umumnya lagi di Jawa, kemudian kalau ingin menjadi politisi maka Jakarta adalah tempatnya pas,” celotehnya dengan menggebu-gebu.

    Adapun daftar nama Pengurus FIMNY 2018-2020 yakni sebagai Berikut, Ketua Umum Diky Julkarnain, Wakil Ketua Umum Fahrul Maulana Akbar, Sekretaris Ainul Rofik, Bendahara Yuni Yati. Bidang Sumber Daya Manusia (SDM): Muhammad Fauzi (Koordinator), Suni Setiawan, Istisusanti, Maemunah, Angga Pratama, Nining Marlina dan Mimi Israfana.

    Senior FIMNY M. Jamil, S.H. saat menyerahkan kenang-kenangan untuk Pemateri Siti Muna Hayati, M.H.I. usai dialog publik, 25/11/2018.  

    Bidang Olahraga, Arif Ardiansyah (Koordinator), Jumratun, Nurhidaya, Hafsah dan Nur Faujiah. Bidang Hubungan Masyarakat (HUMAS): Ardiansyah (Koordinator), Arif Gunawan, Faturrahman, Khairul Anas, Hajrah dan Nurhayati. Bidang Kerohanian: Afriadi (Koordinator), Lisa Roslina, Mihrajul Mukmin, Amin Rais, Junari, Baadiah dan Hamidah Suryana.

    Diky Julkarnain selaku Ketua Umum FIMNY Periode 2018-2020 mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang berpartisipasi dalam acara pelantikan dan Dialog Publik tersebut. “Terimakasih kepada ketiga pemateri dan moderator, seluruh anggota FIMNY, dan tamu undangan yang sudah berpartisipasi dalam acara pelantikan yang berjalan dari pagi sampai siang har,” ucapnya. (Siti Hawa / PEWARTAnews)
    Ketua Umum FIMNY Diky Julkarnain saat menyerahkan kenang-kenangan untuk Pemateri Fajriatul Kamelia, S.I.Kom. usai dialog publik, 25/11/2018.

    Sanggar Rimpu Wakili IKPM-NTB untuk Tampilkan Tarian dan Puisi di Acara Selendang Sutra IKPMDI-Yogyakarta

    Tampilan Tari Wura Bongi Monca dari Sanggar Rimpu saat acara Selendang Sutra, 26/11/2018.

    Yogyakarta, PEWARTAnews.com – Pada Senin, (26/11/18) pukul 21.00 WIB, Sanggar Seni dan Tradisi Rimpu Keluarga Pelajar Mahasiswa (KEPMA) Bima-Yogyakarta mewakili IKPM-NTB telah sukses tampil di Monumen Serangan Umum 1 Maret (0 KM) Yogyakarta dalam acara pentas Semarak Legenda Suku Nusantara (Selendang Sutra) dengan mengangkat tema “Kita Semua Saudara, Selamanya Indonesia”.

    Selendang Sutra yang rutin diadakan setiap tahun oleh Dinas Kebudayaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan bekerjasama dengan IKPMDI-Yogyakarta tersebut adalah wadah untuk menyalurkan kreatifitas seluruh mahasiswa dari sabang sampai merauke yang berada di Yogyakarta.

    Dalam acara Selendang Sutra ini Sanggar Seni dan Tradisi Rimpu mewakili IKPM-NTB menampilkan tarian “Wura Bongi Monca” dan puisi dengan tema “Lahir dari Rahim Tanah Bima”. Tarian Wura Bongi Monca ini merupakan salah satu tarian sambutan selamat datang atau penyambutan tamu dari Bima, NTB. Tarian ini dilakukan oleh penari perempuan secara berkelompok dengan gerakan yang lemah lembut sambil menaburkan beras kuning sebagai simbol penghormatan dan harapan.
     
    Ruslin, yang akrab disapa Arlan, selaku Penanggung Jawab Sementara Sanggar Seni dan Tradisi Rimpu tersebut menuturkan bahwa pentas ini merupakan sebuah karya yang menakjubkan dan cukup menarik untuk menjadi pilihan refreshing setelah penat beraktivitas. “Saya selaku penanggung jawab sementara Sanggar Seni dan Tradisi Rimpu yang diberikan mandat mengucapkan banyak terimakasih kepada Dinas Kebudayaan Provinsi D.I.Y. dan IKPMDI-Yogyakarta yang telah mengundang kami,” ucap Arlan.
    Usai tampilan Tari Wura Bongi Monca dari Sanggar Rimpu saat acara Selendang Sutra, 26/11/2018.

    Lebih lanjut, Arlan berharap pada event-event selanjutnya para keluarga besar Sanggar Rimpu terus lebih giat dan semangat lagi terus mengenalkan budaya dan tradisi Mbojo pada masyarakat luas. “Terimakasih juga kepada anggota Sanggar Seni dan Tradisi Rimpu yang sudah meluangkan waktunya untuk mengisi acara atau undangan dari Dinas Kebudayaan Provinsi DIY dan IKPMDI-Yogyakarta, harapan saya kedepannya semoga anggota Sanggar Seni dan Tradisi Rimpu dan semua warga NTB pada umumnya yang berada di Yogyakarta tetap semangat mengangkat atau memperkenalkan budaya kita ditanah loja/rantauan,” beber Arlan.

    Acara Selendang Sutra ini akan berlangsung selama 6 hari, dari tanggal 26 November-1 Desember 2018. Pada hari pertama (26/11/2018), selain tampilan dari IKPM Provinsi NTB, hari pertama tampil juga dari Kemah Budaya 2018, IKPM Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, IKPM Provinsi Maluku Utara, IKPM Provinsi Kalimantan Timur, dan tampilan Sanggar Nusantara.

    Pada hari kedua (27/11/2018) telah tampil dari IKPM Provinsi Bali, IKPM Provinsi Papua, IKPM Provinsi Maluku, IKPM Provinsi Kepulauan Riau, IKPM Provinsi Kalimantan Utara, IKPM Provinsi Sumatera Utara. Hari ketiga malam ini (28/11/2018) akan tampil dari IKPM Provinsi Aceh, IKPM Provinsi Kalimantan Tengah, IKPM Provinsi Jawa Timur, IKPM Provinsi Papua Barat, IKPM Provinsi Sulawesi Utara, dan IKPM Provinsi Jawa Tengah. (Siti Hawa)

    Prof. Rochmat Wahab: Optimis Mewujudkan Islam Rahmatan Lil’alamin

    Suasana saat Prof. Dr. H. Rochmat Wahab, M.Pd., M.A. menyampaikan materi.
    Yogyakarta, PEWARTAnews.com – Mantan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) dua periode 2009-2017 Prof. Dr. H. Rochmat Wahab, M.Pd., M.A. mendampingi aktivis ormawa, unit kerohanian Islam pada PTN dan PTS se-DIY, terutama angkatan baru, dengan harapan, semoga mereka dapat memahami dan mengimplementasikan Islam Rahmatan Lil’aalamiin, yang tidak hanya peran mahasiswa sebagai hamba Allah (Abdullaah), melainkan juga sebagai khalifah di atas bumi (Khalifah fil ardzi).

    Salahsatu guru besar UNY ini mengingatkan pada para unit kerohanian Islam ini agar memahami secara utuh berislam yang moderat. “Mamberikan pencerahan kepada mahasiswa, bagaimana ber-Islam yang tidak tergiring kekiri-kirian, atau kekanan-kananan, namun berislam yang moderat yang ditunjukkan dengan sifat dan perilaku yang mutawasithah, tasammuh, tawazzun, dan i’tidal,” ucapnya,  14/10/2018, usai memberikan ceramah dalam acara tersebut.

    Lebih lanjut, Ketua III Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia (ISPI) masa bakti 2014-2019 ini menatakan bahwa upaya untuk mewujudkan islam pembawa rahmat bagi alam semesta tidaklah mudah tercapai. Namun, kata Rochmat, hal tersebut bukan berarti tidak bisa kita wujudkan, ia meyakini hal demikian bisa diwujudkan dengan upaya yang maksimal. “Tidak mudah memang untuk mewujudkan Islam rahmatan lil’alamin, namun tidak berarti tidak bisa dilakukan. Asal ada keseriusan, menjaga hati yang bersih, selalu mengharapkan pertolongan dan ridlo-Nya serta selalu saling menasehati antar saudara seiman dan setauhid, kita yakin Allah Swt akan memberikan jalan keluar dan kemudahan,” bebernya. (MJ / PEWARTAnews)

    Anelies

    Dedi Purwanto.
    Anelies,

    Hidup mereka hanya sepotong sajak, sedangkan hidup kita adalah lautan kemesraan.
    Hidup mereka hanya batang pohon dan buahnya, sedangkan kita adalah akar dan daunnya.

    Anelies,
    Jagalah segalanya supaya segalanya menjaga mu,
    Kalau cinta mereka tentang memiliki, tapi cinta mu tentang melayani.

    Anelies,
    Segalanya adalah Dia, dan kita semua adalah Dia.

    Anelies,
    Mereka bertanya kepadaku siapakah engkau.
    Dengan tersenyum aku menjawab "Setiap mereka yang memiliki cinta adalah Anelies. dan pemilik kesejatian cinta adalah Anelies".

    Tapi mereka tertawa anelies,
    Mereka menertawakanku,
    Mereka tertawa karena lelucon.

    Anelies bilang kepada mereka "jikalau tangan mereka masih belum bersedia untuk merubah, jangan malah rasa pesimis yang mereka berikan kepada yang merubah, jangan mengkritik mereka dengan dasar kebencian, sebab sebaik-baik kata yang diucapkan dengan kebencian itu adalah seburuk-buruknya nasehat".

    Anelies perumpamaan kebenaran yang diterima oleh masing-masing manusia, diibaratkan sebuah cermin dari langit yang pecah lalu jatuh ke bumi, dan setiap manusia di bumi memetik kepingan-kepingannya lalu menganggap itu sebagai kebenaran yang utuh (mutlak). Begitu juga dengan setiap pilihan yang berdampak pada perpecahan, mereka menganggap pilihannya itu kebenaran yang utuh padahal itu hanya kepingan kebenaran yang terbuang dari langit.

    Anelies sampaikan salam ku kepada semua perempuan. Katakan kepada mereka, bahwa perempuan itu selalu bersahabat dengan filsuf, kendaraan hidupnya adalah semesta, mereka selalu jatuh cinta dengan seorang penyair, lalu memilih menikah dengan dunia materi (si tajir).

    Anelies katakan juga kepada si Gagak, bahwa laki-laki itu bersahabat dengan dunia (kemegahan dan kefanaan), jatuh cinta kepada rupa (kulit dan bentuk) dan memilih menikah dengan akhirat (kesejatian hidup).


    Karya: Dedi Purwanto, S.H.
    Pengamat Hukum dan Pencinta Sosial Budaya
     

    Iklan

    Iklan
    Untuk Info Lanjut Klik Gambar
    Copyright © 2015-2018. PEWARTAnews.com - All Rights Reserved
    Template Created by Creating Website