Headlines News :
Home » » Adian Napitupulu: Kasus Antam bisa dibentuk Pansus

Adian Napitupulu: Kasus Antam bisa dibentuk Pansus

Written By Pewarta News on Minggu, 11 Oktober 2015 | 09.35

Adian Napitupulu, S.H.
Sukabumi, PewartaNews.com – Beberapa hari yang lalu, tepatnya Jumat, 9 Oktober 2015 Tim pada Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) melakukan kunjungan kerja (Kunker) pada PT. Aneka Tambang Persero Tbk (Antam). Pada Kunker tersebut dihadiri oleh 6 anggota DPR RI yaitu Dito Ganinduto (Ketua Tim), Falah Amru, M Nasir, AH Toha, Bambang H dan Adian Napitupulu.

Pada kesempatan Kunker itu, menurut Adian Napitupulu, SH dibicarakan juga beberapa hal, salahsatu diantaranya adalah masalah Gurandil di Pongkor. Komisi VII juga mendatangi desa Ciguha, tempat 400 lebih bangunan masyarakat yang di bongkar dan beberapa di bakar. “Dalam pembicaraan dengan Dirut Antam, komisi VII pertanyakan ada tidaknya surat perintah Pembakaran, jika tidak ada SP sangat bisa dikategorikan pelanggaran HAM. DPR pertanyakan juga kenapa yang ditangkap hanya masyarakat tapi oknum-oknum Antam dan bandar-bandar besar jual beli emas sejak 20 tahun lalu tidak ada yang ditangkap. Jika kerugian yang dialami Antam sampai Rp 1 T pertahun atau Rp 20 T sejak beroperasi maka pembiaran terhadap bandar besar ‘pencurian’ itu selama 20 tahun merupakan kejahatan besar.” Ungkap Adian Napitupulu, SH melalui siaran persnya yang diterima PewartaNews.com pada 10 Oktober 2015.

Terkait kasus Antam, ada 22 masyarakat yang ditangkap akibatnya, menanggapi persoalan ini, secepatnya Komisi VII DP RI akan berkoordinasi dengan Komisi III. “Untuk 22 masyarakat yang ditangkap maka Komisi VII akan koordinasi dengan Komisi III DPR RI agar hak-hak tersangka termasuk hak menyampaikan penangguhan penahanan bisa diberikan.” Lanjut Adian Napitupulu.

Adapun terkait upaya pemberdayaan masyarakat maka pihak DPR meminta Antam untuk berkoordinasi dgn Bupati dan ESDM terkait dengan ijin pertambangan Rakyat agar Rakyat tetap bisa tetap mencari emas namun tidak dikejar dan dianggap pencuri.

“Berikutnya pihak DPR akan memanggil Dirut dan jajaran Direksi Antam untuk pembicaraan selanjutnya di DPR RI. Jika dalam temuan-temuan dari hasil kunjungan kerja ditemukan pelanggaran-pelanggaran baik dalam operasional maupun keuangan maka tidak tertutup kemungkinan DPR RI akan menindaklanjuti sampai pada Audit Investigasi maupun pembentukan Pansus seperti Pansus Pelindo atau Panja bersama komisi-komisi terkait.” Tutup Adian Napitupulu dalam diaran tersebut.

Usai pertemuan, rombongan DPR mendatangi ratusan masyarakat di kantor Desa Bantar Karet. Dalam kesempatan itu masyarakat serta isteri-isteri dari masyarakat yang ditahan juga berkesempatan sampaikan aspirasinya secara langsung pada anggota DPR RI. (MJ/PewartaNews)


*sumber foto: seruu.com
Share this post :

Posting Komentar

Komentar netizen merupakan tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan redaksi. Kami berhak mengubah atau menghapus komentar yang mengandung intimidasi, pelecehan, dan SARA.

 
Copyright © 2015-2017. PEWARTAnews.com - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website