Headlines News :
Home » , , » Ketika Kebakaran Hutan Terulang Lagi: Dimana Negara?

Ketika Kebakaran Hutan Terulang Lagi: Dimana Negara?

Written By Pewarta News on Sabtu, 24 Oktober 2015 | 22.57

Arifin Ma’ruf, S.H.
PewartaNews.com – Cita-cita mulia kemerdekaan sebagai jalan emas menuju kehidupan berbangsa dan bernegara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur mulai menjelma menjadi mimpi buruk, tertindas, terjajah, timpang, miskin.

Bisa dikatakan bahwa pemerintah belum maksimal menjalankan kewajibannya untuk “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial”.

Bagaimana tidak bencana kabut asap yang terjadi hampir sepekan di sebagian wilayah Indonesia telah menyebabkan dampak buruk berupa rusaknya lingkungan hidup sehingga menyebabkan kesengsaraan bagi sebagian masyarakat di Indonesia.

Menjadikan lingkungan hidup yang tidak rusak merupakan salah satu bentuk tugas Negara dalam melindungi warga Negaranya. Namun ternyata tugas Negara yang begitu mulia dalam melindungi warga negaranya belum bisa dijalankan secara maksimal. Hal ini dapat kita lihat dari bencana kabut asap yang dari tahun ke tahun selalu ada, dan Negara tetanggapun tak luput terkena dampak kabut asap kiriman dari Indonesia. Bisa dikatakan bahwa tahun ini merupakan bencana kabut asap terburuk yang terjadi di Indonesia.

Ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa: “bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”. Pada kenyataanya pelaksanaan dari pasal tersebut belum bisa dilaksanakan secara maksimal. Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya di keruk oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dengan segala cara, termasuk membuka lahan dengan membakar hutan.

Menurut data dari Enforcement Economic Program Conservation International-Indonesian pada tahun 2004 bahwa laju kerusakan hutan di Indonesia mencapai 3,8 juta hektar pertahun. Sampai dengan bulan Juni 2012 Kementerian Kehutanan mencatat Perkembangan izin pinjam pakai kawasan hutan untuk pertambangan sebesar 2.519.415,82 Ha. Terbagi menjadi dua yaitu lahan eksplorasi sebesar 1.744.578,68 Ha dan lahan eksploitasi sebesar 774.837,24 Ha. Sedangkan yang digunakan untuk non pertambangan mencapai 20.697,21 Ha.

Dengan besarnya izin pinjam pakai kawasan hutan di Indonesia dalam pelaksanaanya harus ada monitoring atau pengawasan dari pemerintah, dan jangan lagi ada praktik membuka lahan dengan cara membakar hutan.

Praktik-praktik membuka lahan dengan cara membakar hutan jelas tindakan yang merusak lingkungan hidup, hal ini menjadi ancaman yang serius bagi kelestarian lingkungan hidup di Indonesia.  Oleh karena itu perlu adanya upaya dalam mencegah dan memberantas pembakaran hutan.

Upaya tersebut diantaranya adalah dengan membuat regulasi-regulasi yang mendukung dengan sanksi yang tegas agar pelaku pembakaran dapat jera dan tidak melakukanya lagi. Selain itu optimalisasi penegakan hukum juga sangat penting dilakukan, meningkatkan integritas moral penegak hukum serta meningkatkan koordinasi antara lembaga penegak hukum sebagai upaya mencegah dan memberantas praktik pembakaran hutan di Indonesia.

Hal ini bertujuan untuk menjaga eksistensi alam dan bertujuan untuk menyelesaikan masalah lingkungan hidup di Indonesia khususnya yang disebabkan oleh ulah manusia. Selain itu peran masyarakat dalam hal mencegah terjadinya pembakaran hutan juga sangat diperlukan, masyarakat menjadi salah satu kunci keberhasilan terhadap pemberantasan pembakaran hutan di Indonesia, oleh sebab itu maka perlu diadakan sosialisasi-soaialisasi terhadap masyarakat, kaitanya dengan regulasi maupun bahayanya praktik pembakaran hutan.

Pemerintah Indonesia harus tegas dalam menangani kasus pembakaran hutan ini, jangan sampai pembakaran hutan yang terjadi saat ini terulang lagi di tahun depan. Sehingga terciptanya lingkungan yang baik, sehat, indah dan nyaman bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini sejalan dengan adagium hukum yang mengatakan bahwa “Errare Humanum Est, Trupe In Errore Perseverare” (membuat kekeliruan itu manusiawi, namun tidaklah baik untuk mempertahankan terus kekeliruan).


Penulis: Arifin Ma’ruf, S.H.
Koordinator Bidang Pendidikan Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta (DPC PERMAHI DIY) Periode 2014-2015 / Alumni Mahasiswa Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
Share this post :

Posting Komentar

Komentar netizen merupakan tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan redaksi. Kami berhak mengubah atau menghapus komentar yang mengandung intimidasi, pelecehan, dan SARA.

 
Copyright © 2015-2017. PEWARTAnews.com - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website