Headlines News :
Home » , » Pesta Demokrasi Daerah dan Polemik Penyelesaian Sengketa Pemilukada Serentak

Pesta Demokrasi Daerah dan Polemik Penyelesaian Sengketa Pemilukada Serentak

Written By Pewarta News on Rabu, 28 Oktober 2015 | 01.42

Arifin Ma'ruf, S.H.
Pesta Demokrasi di Daerah Telah Dimulai
PewartaNews.com – Pesta demokrasi daerah untuk memilih calon gubernur-wakil gubernur, bupati-wakil bupati, serta walikota-wakil walikota, sudah semakin dekat. Nampaknya kampanye yang dilakukanpun semakin gencar dilakukan, dalam rangka menarik masyarakat untuk memilihnya, banyak janji dan program kerja mulai ditawarkan. Pesta demokrasi tahun ini menjadi pesta demokrasi pertama yang menggunakan mekanisme pemilukada serentak.

Pemilukada serentak muncul pasca putusan Mahkamah Konstitusi yaitu yang terdapat didalam  Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013 yang kemudian putusan MK tersebut diejawantahkan kedalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang kemudian ditetapkan dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang dan terahir diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang dalam Pasal 3 diatur bahwa “Pemilihan dilaksanakan setiap lima tahun sekali secara serentak di seluruh wilayah negara kesatuan republik Indonesia”. Oleh karena itu memang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada, maka pemilukada dilaksanakan secara serentak.

Penyelesaian Sengketa Pemilukada
Adanya pemilu secara serentak kemudian menimbulkan pertanyan bagaimana penyelesaian sengketanya? Pada tahun 2010 saja terdapat sejumlah 230 kasus sengketa pemilukada yang masuk ke Mahkamah Konstitusi. Sehingga tidak menutup kemungkinan sengketa pemilukada serentak tahun ini pasti akan banyak terjadi sengketa yang lebih besar lagi diberbagai wilayah.

Pada awal mulanya sengketa pemilukada berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 merupakan kewenangan Mahkamah Agung untuk sengketa Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur dan kewenangan Pengadilan Tinggi untuk pemilihan Bupati/Walikota. Kemudian dialihkan menjadi kewenangan MK sejak tanggal 1 November 2008 yaitu dengan perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2008. Akan tetapi setelah kewenangan ini diuji di mahkamah konstitusi dan  diputuskan melalui Putusan PMK No.96/PUU-IX/2013 bahwa Pasal 236 C yang terdapat didalam UU No 8 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah yang mengatur tentang pengalihan kewenangan penyelesaian sengketa pemilukada dari MA ke MK, bertentangan dengan UUD NRI 1945 dengan alasan bahwa secara original intens Pemilukada tidak termasuk sebagaimana dimaksud didalam Pasal 22E.

Lantas bagaimana penyelesaianya? kalau dilihat dalam ketentuan Pasal 236C UU 8 tahun 2008 yang telah dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI 1945 maka seharusnya dikembalikan lagi ke MA. Akan tetapi melalui UU No. 8 Tahun 2015  yang terdapat didalam ketentuan Pasal 142 ayat (1) dan (2) maka penyelesaianya di lakukan melalui Badan Peradilan Khusus. Akan tetapi  pembentukan peradilan khusus ini tentu membutuhkan waktu yang lama sehingga melalui Pasal 142 ayat (3)-(10) di kembalikan lagi ke Mahkamah Konstitusi sebelum dibentuk badan peradilan khusus.

Mahkamah Konstitusi Berwenang Vs Mahkamah Konstitusi Tak Berwenang
Tentu hal ini menimbulkan pertanyaan besar kenapa kemudian yang secara jelas putusan MK yang sifatnya adalah final dan mengikat, yang jelas membatalkan Pasal 236C yaitu yang mencakup kewenangan MK dalam menyelesaikan sengketa pemilukada yang dianggap bertentangan dengan UUD NRI 1945, namun melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 MK menjadi berwenang kembali. Hal ini menjadi salah satu bukti ketidak konsistensi hukum yang ada di Indonesia.

Pertanyaan besar lagi adalah kapan Badan Peradilan Khusus akan dibentuk? dua tahun lagi, lima tahun lagi atau berapa tahun lagi dan selama itu juga berarti Mahkamah Konstitusi masih menyelesaikan sengketa pemilukada, yang ini sudah jelas menganulir putusannya sendiri.

Selain itu bagaimana cakupan kewenangan Badan Peradilan Khusus apakah kewenanganya hanya soal sengketa hasil pemilu saja?. Karena persoalanya sengketa pemilu dibagi penyelesaianya di berbagai lembaga peradilan. Diantaranya adalah sengketa administrasi pemilu diselesaikan di PTUN, terus sengketa pidana pemilu diselesaikan di Pengadilan Negeri, Sengketa kode etik diselesaikan di DKPP dan lain sebagainya. Kalau cakupan Badan Peradilan Khusus ini dinamai sebagai Peradilan Khusus Pemilu seharusnya menyelesaikan seluruh jenis sengketa pemilu yang ada di Indonesia. Oleh karena itu perlu design Badan Peradilan Khusus yang baik dan harus jelas serta jangan sampai tumpang tindih dengan kewenangan badan atau lembaga peradilan lain yang sudah ada.  


Penulis: Arifin Ma’ruf, S.H. 
Koordinator Bidang Pendidikan Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta (DPC PERMAHI DIY) Periode 2014-2015 / Alumni Mahasiswa Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Share this post :

Posting Komentar

Komentar netizen merupakan tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan redaksi. Kami berhak mengubah atau menghapus komentar yang mengandung intimidasi, pelecehan, dan SARA.

 
Copyright © 2015-2018. PEWARTAnews.com - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website