Headlines News :
Home » , » Telaah Hukum Pasal 66 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XII/2014

Telaah Hukum Pasal 66 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XII/2014

Written By Pewarta News on Kamis, 15 Oktober 2015 | 01.48

Hasrul Buamona, S.H., M.H.
PewartaNews.com – Profesi kedokteran merupakan bagian terpenting dalam sebuah negara yang menganut asas kesejahteraan (welfare state), ini begitu beralasan ketika sebuah negara tanpa adanya pelayanan kesehatan secara paripurna baik yang dilakukan dokter, serta kurangnya perhatian pemerintah kepada kesehatan masyarakatnya secara merata, maka negara tersebut akan semakin dekat dengan ketidakmajuan. Profesi kedokteran yang merupakan profesi mulia, dalam menjalankan profesi tidak bisa dilepaskan dari tanggung jawab secara hukum dan moril yang dituangkan dalam sumpah kedokteran, serta dikuatkan lagi oleh aturan internal baik itu etika kedokteran ataupun disiplin ilmu kedokteran.

Tepatnya pada tanggal 23 Oktober 2014 Mahkamah Konstitusi memutus perkara pengujian Pasal 66 ayat (3) UU No 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran. Mahkamah memutus pengujian Pasal 66 ayat (3) yang diajukan oleh dr.Agung Sapta Adi,Sp An dkk, yang amar putusan menolak seluruh permohonan yang diajukan oleh pemohon.

Pasal 66 ayat (3) adalah pasal yang dijadikan objek pengujian oleh pemohon terhadap Pasal 28 ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 28 G ayat (1) UUD 1945. Pasal 66 ayat (3) berbunyi “Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dan ayat (2) tidak menghilangkan hak setiap orang untuk melaporkan adanya dugaan tindak pidana kepada pihak yang berwenang atau menggugat kerugian perdata ke Pengadilan”.

Permohonan pengujian Pasal 66 ayat (3) UU Praktik Kedokteran, dilatar belakangi masalah dan kekhawatiran dokter, dimana telah menimbulkan ketidakpastian hukum, melanggar rasa aman timbulnya rasa takut dokter yang menjalankan profesinya, dan pada kondisi yang lain secara disiplin ilmu kedokteran dokter tidak bersalah, namun bisa saja dituntut baik secara pidana dan perdata, serta masyarakat ataupun pasien secara khusus, akan mengabaikan proses penegakkan disiplin ilmu kedokteran di MKDKI. Sehingga dengan alasan inilah Pemohon (dokter) menjadikan sebagai alasan hukum yang bertentangan dengan Pasal  28 ayat 1 dan pasal 28 G ayat (1) UUD 1945.

Norma hukum yang terdapat dalam Pasal 66 ayat (3) tersebut merupakan bagian dari tuntutan hak setiap orang yang merasa hak konstitusionalnya dilanggar baik oleh norma hukum, atau subjek hukum (dokter). Tuntutan hak dalam hal melaporkan secara pidana atau menggugat secara perdaata, merupakan upaya untuk memperoleh perlindungan hukum untuk mencegah tindakan main hakim sendiri (eigenrichting). Akan tetapi setiap tuntutan hak harus memiliki kepentingan hukum yang objektif, dikarenakan syarat utama untuk dapat diterimanya tuntutan hak itu oleh pengadilan untuk diperiksa (point d’internet, point d’action) (Mertokusumo, 2002). Menanggapi hal yang dimaksud dalam Pasal 66 ayat (3) terkait pengaduan, apabila dilihat dalam literatur dan aturan hukum (Pasal 25 KUHAP) memberi pengertian yakni, Pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikannya, sedangkan defenisi Laporan adalah “pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak dan kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadi peristiwa pidana”.

Menurut penulis, norma hukum yang terdapat dalam Pasal 66 ayat (3) UU No 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran, pemohon harus membedakan antara hak setiap warga negara untuk mengajukan tuntutan hak baik pidana dan perdata, dengan peluang penegak hukum yang tidak memperhatinkan aturan internal disiplin ilmu kedokteran, ataupun putusan MKDKI yang berujung pada tindakan “abuse of power”, dalam melihat tindakan kedokteran yang diduga salah. Dikarenakan hak mengajukan tuntutan baik pidana dan perdata dalam pasal tersebut, merupakan hak dasar warga negara agar terlindungi oleh hukum, dan bagian dari Hak Asasi Manusia, serta melindungi keluhuran profesi kedokteran pada sisi yang lain. Sedangkan dalam aspek penegakkan hukum, bahwa apapun itu tidak boleh menghentikan atau mengahalangi upaya Pro Justitia, namun dapat dihentikan ketika dugaan kesalahan medis dokter tersebut, tidak ada alat bukti yang dapat menguatkan proses hukum sehingga secara hukum harus dihentikan demi hukum.

Pada dasarnya etika, disiplin dan norma hukum (vide Pasal 66 ayat (3)), merupakan sebuah kaidah atau tata nilai yang berfungsi memberi arahan untuk berperilaku baik. Perbedaannya terletak pada institusi pembuat serta sanksi. Dimana etika dan disiplin intitusi pembuat hanya berada pada kalangan internal profesi kedokteran, sedangkan norma hukum pembuatnya ialah Presiden dan DPR sehingga dilihat dari segi sanksipun norma hukum lebih kuat, karena bersifat pemaksa bagi setiap warga negara tanpa mengenal siapapun termasuk profesi kedokteran (equality before the law).

Norma hukum yang termuat dalam Pasal 66 ayat (3) tersebut, dalam hal melaporkan adanya dugaan tindak pidana, memiliki tujuan hukum yakni, untuk mencegah pihak-pihak yang belum memiliki kelayakan kompetensi agar tidak berpraktik sebagai dokter, dan mencegah agar kemampuan dokter tidak ditujukan secara sengaja merugikan pasien dalam tindakan kedokteran. Hal terpenting yang harus diperhatikan oleh dokter apabila mengalami kasus dugaan kesalahan medis, dimana profesi kedokteran harus berani , dan mau menjadikan ilmu kedokteran yang terdapat dalam disiplin ilmu kedokteran untuk di uji sehingga bisa dijadikan sebagai rujukan bagi penegak hukum dalam melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan serta pemeriksaan di persidangan, dimana ini tidak hanya berlaku ketika dokter dituntut secara pidana, namun juga dituntut secara perdata.

Menurut penulis ketakutan dokter, dengan tidak adanya kepastian hukum sangat tidak beralasan, dikarenakan ketika proses hukum baik pidana ataupun perdata sangat memerlukan alat bukti, yang telah diketahui bahwa alat bukti dapat terpenuhi ketika aspek disiplin ilmu kedokteran harus dibuktikan terlebih dahulu. Pendekatan hukum secara murni tidak bisa dipakai untuk membuktikan tindakan dokter yang dianggap salah, dikarenakan harus juga melakukan pendekatan terhadap ilmu induknya melalui disiplin ilmu kedokteran. Sehingga dalam setiap proses hukum baik pidana ataupun perdata menjadi kewajiban untuk menghadirkan ahli khususnya pada bidang kedokteran. Aturan internal baik etik kedokteran dan disiplin ilmu kedokteran, serta hukum memilki kedudukan yang berbeda dalam menegakkan dugaan kesalahan medis, ini sejalan dengan pendapat Mahkamah yang menyatakan bahwa makna keadilan ialah memperlakukan sama terhadap yang sama dan memperlakukan berbeda terhadap dua hal yang memang berbeda.



Penulis:
Hasrul Buamona, S.H., M.H.
Advokat & Health Law Consultant pada HB & Partners, serta Mahasiswa S3 Program Doktor Ilmu Hukum UII Yogyakarta.
Share this post :

Posting Komentar

Komentar netizen merupakan tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan redaksi. Kami berhak mengubah atau menghapus komentar yang mengandung intimidasi, pelecehan, dan SARA.

 
Copyright © 2015-2018. PEWARTAnews.com - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website