Headlines News :

    Follow Kami di Twitter

    Cari Berita / Artikel disini

    Arsip Web

    Like Fun Page Kami

    Otonomi Pertanahan Di Daerah Istimewa Yogyakarta [Bagian 4]

    Sugiarto, S.H.
    Otonomi Pertanahan Dalam UU Keistimewaan DIY

    PewartaNews.com – Konsep mengenai pengaturan Otonomi Daerah Istimewa telah dilontarkan oleh Soepomo selaku  Ketua Panitia Kecil Perancang Undang-Undang Dasar dalam rapatnya pada tanggal 11dan13 Juli 1945, Rancangan Undang-undang Dasar, Bab 1V, Pasal 17: “Pembagian Daerah Indonesia dalam daerah-daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan Undang-undang, dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dari pada sistim pemerintahan negara dan hak-hak asal usul dari daerah-daerah yang bersifat istimewa”. Soepomo menyatakan asal usul dalam daerah-daerah otonomi yang bersifat istimewa itu dihubungkan dengan adanya kerajaan-kerajaan di Jawa maupun luar Jawa yang statusnya zelfbestuur. Dia mengatakan pada “sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945”. Zelbesturenden landschappen, hanyalah daerah saja, tetapi adanya daerah-daerah istimewa di indahkan dan dihormati, kooti-kooti, sultanat-sultanat tetap ada dan dihormati susunanya yang asli, akan tetapi itu keadaannya sebagai daerah otonomi, bukan negara.

    Jadi daerah istimewa adalah daerah yang mempunyai sifat istimewa. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18: “Pembagian Daerah Indonesia atas dasar daerah besar kecil,dengan bentuk susunan pemerintahan ditetapkan dengan Undang-undang, dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistim pemerintahan negara, dan hak-hak asal usul daerah-daerah yang bersifat istimewa”.

    Dalam perubahan  Pasal  menjadi Pasal 18 B (1): “Negara mengakui dan menghormati  satuan–satuan pemerintah 19an daerah yang bersifat khusus  atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.”

    Menurut catatan  M. Yamin  dalam sidang BPUPKI 29 Mei 1945 yang membahas masalah pemerintahan daerah, M. Yamin antara lain menyampaikan:
    “Negeri, Desa dan segala persekutuan hukum adat yang dibaharui dengan jalan rasionalisme dan pembaruan zaman, dijadikan kaki susunan sebagai bagian bawah. Antara bagian atas dan bagian bawahdibentuk bagian tengah sebagai pemerintahan Daerah untuk menjalankan Pemerintahan Urusan Dalam, Pengreh Praja” (Ni’matul Huda, 2013: 1).

    Berdasarkan gambaran tersebut diatas maka otonomi Daerah Istimewa itu memang sudah dirumuskan pada awal kemerdekaaan oleh  pendiri Bangsa Indonesia. Selanjutnya mengenai isi Daerah Istimewa diserahkan pada  Undang-Undang. Dalam hal ini tentu Politik Hukum sangat menetukan arah  bunyi Undang-undang Keistimewaaan, tak terkecuali Undang-Undang No. 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

    Dibalik ke-istimewaan UU No.13 tahun 2012 tentang Keistimewaan Daearah Istimewa Yogyakarta ini, tidak sedikit kalangan akademisi dan praktisi hukum yang menganggap bahwa otonomi pertanahan yang termaktub didalam UU No. 13 tahun 2012 ini inkonstitusional. Dasar hukumnya mengacu pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 5 ayat dua (2) “Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan  undang-undang sebagaimana mestinya.” dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia No.12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dalam pasal 7 ayat 1 dan 2 sebagai berikut:
    Pasal 7 (1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas: (a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; (b) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; (c) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; (d) Peraturan Pemerintah; (e) Peraturan Presiden; (f) Peraturan Daerah Provinsi; dan (g) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Pasal (2) Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

    Inti dari semangat Undang-undang Keistimewaan itu terlalu sempit jika diperdebatkan dan terfokus pada penentuan siapa yang berhak menjadi Gubernur dan Wakilnya, sebab yang lebih menentukan watak sistem feodal Daerah Istimewa Yogyakarta adalah keberadaan ratusan ribu hektar tanah-tanah kerajaan di provinsi ini, yang dikenal dengan sebutan SG dan PAG. Ratusan ribu hektare SG di seluruh DIY kini terkonsentrasi di Yogyakarta, Bantul, Gunung Kidul dan Sleman) (George Junus Aditjondro, Koran Sinar Harapan 31 Maret  2011: 1). Selain SG, PAG masih luas juga, dan terkonsentrasi di Kabupaten Kulon Progo. Kedua jenis tanah keraton itu merupakan sumber pendapatan kedua keraton ini dari sahamnya di Hotel Ambarukmo, Ambarukmo Plaza, Saphier Square, dan padang golf Merapi (George Junus Aditjondro, Sinar Harapan  31 Maret  2011: 1). Pengelolaan tanah-tanah keraton itu berada di bawah yurisdiksi kantor Panitikismo, yang dikepalai oleh  GBPH Hadiwinoto, adik Sultan HB X, dengan gelar Penghageng Kawedanan Hageng Wahono Sarto Kriyo (Kabare,  Juli 2006: 60-62). Legalisasi SG dan PAG melalui  UU Keistimewaan Yogyakarta  sudah berkali-kali ditekankan oleh Sultan Hamengkubuwono X (Kabare, Juli 2007: 13).

    Mirip keluarga raja-raja Eropa, persil-persil SG dan PAG menjadi modal bisnis dan kegiatan sosial bagi banyak anggota keluarga Sultan Hamengku Buwono X dan Paku Alam IX. Di antara adik-adik Sultan yang paling menonjol adalah GBPH Prabukusumo. Ia Dirut  PT Karka Adisatya Mataram, salah satu perusahaan iklan luar ruang terbesar di Yogyakarta, dan Komisaris Utama Jogja TV (Kabare, Juli 2005: 25). Puteri sulung Sri Sultan, Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Pembayun paling aktif memanfaatkan tanah keraton warisan Perjanjian Giyanti 1755 itu. Selain memimpin Pabrik Gula Madukismo, ia direktur  Pabrik Rokok Kretek berlabel Kraton Dalem yang punya kebun tembakau sendiri di Ganjuran, Bantul, budidaya ulat sutera PT Yarsilk Gora Mahottama di Desa Karangtengah, Kecamata Imogiri, Bantul, serta tambak udang PT Indokor Bangun Desa di pantai Kuwaru, Bantul (Kabare,  Juni 2006: 24).

    Sebagaimana telah diketahui bahwa setelah Undang-Undang Keistimewaan DIY disahkan yang diantaranya mengatur tentang pertanahan di DIY, dimana setiap tanah Kasultanan maupun Pakualaman akan dicatat dan diinventarisasi, sehingga Kasultanan dan Pakualaman memiliki hak untuk memberi kewenangan kepada masyarakat atas tanah yang dikuasainya tersebut. Hal itu terlihat jelas dalam isi dua kali Surat Gubernur DIY kepada Kakanwil  BPN DIY tertanggal 12 November 2012 dan 15 Februari 2013 yang berkaitan dengan “Pengendalian Permohonan Hak Atas Tanah Yang Dikuasai Pemerintah Daerah DIY”. Konsep yang ingin diatur dalam aspek pertanahan itu adalah tanah tersebut pada intinya tetap boleh digunakan masyarakat dan ingin menegaskan bahwa seluruh tanah yang ada di Yogyakarta sebagai subjek hak Kasultanan dan Pakualaman. Meskipun dasar pelaksanaannya bukan ingin menarik seluruh tanah yang sudah digunakan masyarakat tapi dalam beberapa kasus ditemukan tidak demikian. Sebagai contoh lahan pertanian produktif yang ada di Pesisir Kabupaten Kulon Progo diklaim sebagai tanah Pakualaman Grounden dan saat ini juga melalui legitimasi UUK, Sultan Hamengku Bawono X sebagai Gubernur DIY sedang melakukan inventarisir tanah-tanah Kas Desa (Koran Sindo,  Kamis 11 Desember 2014: 1), Tanah Bengkok dan serupanya yang ada di seluruh wilayah DIY yang merupakan milik negara untuk dijadikan sebaga subjek milik Kasultanan dan Pakualaman.

    Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Bab X Pertanahan pasal 32 ayat (4) yang menyatakan tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten meliputi tanah keprabon dan tanah bukan keprabon yang ada di wilayah DIY. Hal ini berarti bahwa tanah-tanah yang dahulu pernah dikuasai raja masih berlaku sampai hari ini, sedang masyarakat hanya memiliki hak untuk memanfaatkan atas tanah saja. Penguasaan tanah oleh raja tidak hanya untuk mengatur peruntukkan dan penggunaan tanah-tanah tersebut akan tetapi raja sebagai subyek hukum dapat memiliki tanah tersebut yang dipertegas di dalam Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta bahwa hak milik atas tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten/ Pakualaman didaftarkan pada lembaga pertanahan. Pengaturan lebih lanjut berkaitan dengan kewenangan Gubernur dan Wakil Gubernur tertuang di dalam Bab XIV Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.13 tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY yang menyatakan salah satu tugas Gubernur dan Wakil Gubernur adalah menginventarisasi dan mengidentifikasi tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten.

    Di Daerah Istimewa Yogyakarta, dari seluruh luas wilayahnya tidak kurang dari 4.000 hektar di antaranya adalah Sultan Ground dan Pakualaman Ground, yang berupa tanah-tanah raja dan keluarga Keraton, situs, tanah yang digarap masyarakat atau magersari dan tanah kosong serta garapan kosong (http://tantra-agistya.blogspot.com).  Tanah-tanah tersebut tersebar di wilayah yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta. Saat ini proses inventarisasi tanah Sultan Ground dan Pakualaman Ground tanpa disadari berdampak pada pelaksanaa sertifikasi tanah bagi masyarakat yang diidentifikasi tanah yang ditempati bagian dari Sultan Ground maupun Pakualaman Ground. Masyarakat yang merasakan dampak tersebut diantaranya adalah masyarakat yang berada di Kabupaten Gunung Kidul, Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo dan Kota Yogyakarta.

    Umumnya dalam mengurai keistimewaan Yogyakarta terdapat beberapa isu utama yang muncul, posisi keraton didalam konstelasi politik modern; permasalahan pertanahan, dan bagaimana meletakkan semangat otonomi daerah dan desentralisasi dalam konteks keistimewaan Yogyakarta (Abdul Rozaki & Titok Hariyanto, 2003: 19). Keberadaan keraton yang secara historis telah melakukan integrasi ke pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia seringkali dijadikan basis ligitimasi status keistimewaan yang disandang Yogyakarta. Dalam konteks ini, masyarakat muncul menjadi tiga kelompok. Pertama, kelompok yang menganggap bahwa keistimewaan Yogyakarta terletak pada kepemimpinan gubernur dan wakil gubernur yang berasala dari lingkungan Kasultanan dan Kadipaten Pakualaman. Kedua, kelompok yang menyatakan bahwa perlunya proses pemilihan gubernur dan wakil gubernur secara kompetitif dan demokratis. Ketiga, kelompok transformatif. Kelompok ini cirri khasnya selalu menempatkan konteks kepemimpinan pada hubungan kontraktual antara yang memimpin dengan yang dipimpin (Ahmad Nashih Luthfi dkk, 2009: 4).

    Mengenai politik hukum pertanahan, praktik penguasaan tanah di Yogyakarta sampai saat ini masih berlaku model atau system apanage. Sistem penguasaan ini menempatkan segala sesuatu yang ada didalam wilayah kerajaan sebagai domein (milik) kerajaan. Rakyat banyak yang tidak bisa memiliki tanah kecuali diberi oleh kerajaan. Undang-Undang Pokok Agraria No.5 Tahun 1960 telah memperhatikan penghormatan dan penghargaan atas hukum adat yang ada dan hidup ditengah-tengah masyarakat. Terkait dengan system apanage diwilayah vorstenladen ini, diharapkan pada kondisi social ekonomi masyarakat serta adanya jaminan dan sekuritas pada factor-faktor produksi masyarakat, maka sistem pertanahan di Yogyakarta ini perlu dibaca kembali.


    Kesimpulan
    Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa berkaitan dengan otonomi pertanahan yang unik di DIY melalui status hukum keberadaaan tanah keraton SG dan Paku Alaman PAG yang juga masih diakui oleh banyak masyarakat, akan tetapi statusnya masih menjadi kontroversial, disamping status hukum Keraton sendiri juga masih menjadi perdebatan. Pemerintah seolah-olah telah menunjukkan ketegasannya terhadap arah kebijakan otonomi bidang pertanahan  melalui pengesahan UU No.13 tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta terkait posisi hukum keraton dan tanah-tanah keraton baik SG maupun PAG. Dibalik ke-istimewaan UU No.13 tahun 2012 tentang Keistimewaan Daearah Istimewa Yogyakarta ini, tidak sedikit kalangan akademisi dan praktisi hukum yang menganggap bahwa otonomi pertanahan yang termaktub didalam UU No. 13 tahun 2012 ini inkonstitusional. Setidaknya ada dua dasar hukum yang dapat dikatakan bahwa UU No. 13 tahun 2012 ini adalah inkonstitusional yaitu: Pertama, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 5 ayat dua (2) “Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan  undang-undang sebagaimana mestinya.” Kedua, Undang-Undang Negara Republik Indonesia No.12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dalam pasal 7 ayat 1 dan 2.
    Sebagai salah satu ciri keistimewaan dari DIY, penentuan status hukum Keraton tersebut memberi wewenang pada Keraton untuk mengatur sendiri tanah-tanahKeraton tersebut akan tetapi masih tetap berpijak papda UUPA sebagai Hukum Agraria Nasional, dan tetap dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan mengedepankan kepentingan rakyat, rakyat diberi kesempatan untuk memiliki tanah dengan alas hak milik tanah sebagaimana didatur dalam UUPA dan dapat memperoleh sertifikat sebagai tanda bukti haknya.

    Saran
    Pertama, Otonomi bidang pertanahan di DIY yang dilegitimasi oleh UU No.13 tahun 2012 Tentang Keistimewaan DIY ini masih menimbulkan persoalan, yang berarti ada mekanisme yang salah. Untuk itu agar kedepan sebelum menentukan status hukum terkait Keraton dan tanah-tanah yang melekat di dalamnya perlu dikaji secara seksama dari berbagai aspek, baik aspek yuridis, sosiologis, maupun aspek ekonomis dan keamanan sehingga arah kebijakan yang diambil benar-benar bermanfaat bukan hanya berpihak pada Keraton, akan tetapi juga pada masyarakat.

    Kedua, Karena dirasakan oleh banyak masyarakat DIY bahwa UU No.13 tahun 2012 ini banyak merugikan dan tidak memberikan rasa keadilan serta tidak adanya kesesuaian terhadap konstitusi Negara Republik Indonesia maka harus diuji materikan ke MA.

    Ketiga, Untuk menyelesaikan persoalan-persoalan di atas sebenarnya tidak ada alasan lagi untuk pemerintah tidak melaksanakan pembaharuan agraria, tinggal kemauan politiknya saja. Berbagai peraturan perundangan mulai dari  Undang-udangan Dasar 1945,Undang Undang No. 5 Tahun 1960,Tap MPR. No.IX/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam, UU No 11/2005 tentang Kovenan Ekosok, Keputusan Presiden Nomor 33 tahun 1984 tentang pemberlakuan sepenuhnya Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 di Propisi Daerah Istimewa Yogyakarta.

    Untuk mengetahui kelanjutan tulisan ini, silakan kunjungi "Otonomi Pertanahan di Daerah Istimewa Yogyakarta" [Klik Bagian 1], [Klik Bagian 2], [Klik Bagian 3], [Klik Bagian 4]. Ikuti terus kelanjutannya tulisan ini yach...!


    Penulis: Sugiarto, S.H.
    Mahasiswa Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia / Eks Ketua Umum Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta (DPC PERMAHI DIY) Periode 2012-2014.

    Dosa Orang Kampung

    Nurwahidah, A.Md.
    PewartaNews.com – Sering aku berpikir, mengapa kematian  harus ada di setiap orang? Pertanyaan yang sering menghantuiku. Banyak orang berpikir bahwa  kematian adalah hal yang sangat tidak diinginkan dan menakutkan saat terbaring di suatu tempat yang sempit, gelap, sunyi pula.  Khususnya bagi orang yang sering ditinggalkan oleh orang-orang yang mereka sayangi.  Termasuk juga aku, yang telah di tinggalkan oleh sang kakek dan ayah. Semua kakekku dari ayah  atau pun ibu telah meninggalkan dunia fana ini.

    Kakek dari ayahku meninggal. Isu yang menyebar kerena jatuh  terpelesek kamar mandi yang licin  akhirnya  dijemput oleh malaikat Israil. Semua anak-anak dan cucunya datang di Desa Sosial (disamarkan), tepatnya desa tersebut berada di Sulawesi Selatan. Aku yang  terdampar diperantauan. Sebuah kota yaitu kota Samarinda.  tiba-tiba ditelephone oleh kak Irma yang berada di Balibo. Untuk segera pulang ke dukuh kerena sang kakek dalam keadaan sakaratul maut. Walau berenggang yang begitu jauh dan harus  terbang di atas awan. Ya, naik pesawat. Sampai detik ini masih membuatku trauma. Aku harus memutuskan untuk  pulang ke Makassar, dan ternyata  Tuhan memihakku, alhamdulillah meskipun harus menempu sepuluh jam menuju ke dukuh Malewang,  semangatku  belum repih.

    Tas ransel biru yang kutaruh di punggung. Sandal jepit merah, persis  baju yang menyelimuti tubuhku yang ramping. Melangkah dengan tergopoh-gopoh,  telingaku panas suara jeritan yang  menyatu dalam  satu atap.   Aku terpaku tepat depan bilik, masuk terlihat jasad beliau yang di balut  kain putih.  Sayangnya aku tak sempat melihat kakekku yang aku hormati. Matanya  sangat menawan seperti patung  yang ada di kuil. Masih terbuka  namun, tak berkedip lagi. Kedua mulutnya mengangah. Tubuhnya masih  dingin. Air liurnya masih terlihat bening berbentuk meteor di wajahnya. Barusan Malaikat maut memanggilnya tanpa menunggu kedatanganku. Walau begitu aku sudah mengihlaskannya karena itu adalah jalan yang terbaik yang diberikan Tuhan untuk kakekku. Kuberusaha menahan  duka, menjual senyum hangat di antara orang-orang yang terlihat bengkak.

    Terbayang semanjak beliau hidup dikenal ganas pada anak dan menantunya. Mengambil kembali barang yang telah diserahkan pada setiap anak-anaknya. Perampasan yang kejam. Tak ada yang bisa melawan sang kakek. Kata-kata yang keluar dari bibir  runcing, yang mendegar akan terguncing. Sehingga para anaknya tunduk seperti anak kecil yang takut pada petir.

    Aku pun pernah dibentak, saat berusaha memohon di tumitnya agar  mengembalikan sawah yang seharusnya jadi hakku, dari  almarhum ayah. Ayat yang pernah kupelajari sejak MTS di Ereng-Ereng kulafalkan dengan  sesuai tajwid, sangat pelan  artinya pun kubaca, bahwa haram merampas barang anak yatim. Meskipun Ustadz dikenal sebagai  iman masjid tapi ternyata dia tak mengamalkan apa yang ia ceramahkan. Bukan  hanya aku yang dibentak tapi ibuku pernah tak di anggap sebagai menantunya. Mungkin karena ibu sok melawan perintahnya.  Aku tak menyesali jadi cucunya, yang kusesali adalah ketika beliau  pergi untuk terakhir kalinya. Aku  tak ada.

    Rintik hujan mulai mendesain suasana. Nada tasbih berkeliaran. Acara pemakaman yang tepatnya di belakang rumah dekat pohon  durian.  Sebuah kuburan yang begitu menakutkan barukali ini bola mataku mendidih. Tampak ketakutan melihat galian  yang di penuhi  batu kerikil  dan  ulat bulu.  Ibu-ibu menjerit  histeris sembunyi di bawa pohon pisang.  Bapak-bapak juga tak mau ketinggalan mereka berlarian. Di liang lahap terlihat  seorang ustadz, tak tahu persis namanya. Keringat bening  bertengger di kumisnya. Sarung batik bercorak merah tergulung di sebuah  bokong yang tepos. Tangannya penuh dengan ulat bulu sangat menjijikkan. Senyumnnya yang menawan, mungkin dengan cara itu bisa mengubah pola pikir mereka untuk tidak takut, dan tetap melanjutkan tasbih.

    Satu menit kemudian  belum ada orang yang  mendekat,  masih terlihat ustadz yang berusaha menyingkirkan  hewan yang lengket di jasad sang kakek. Aku sangat kecewa apresiasi orang kampung setidaknya mereka ikut campur tangan. Jiwaku bergerumuh, pengen mengamuk. Kedua tanganku mengepal persis seorang yang  akan berlomba pertandingan tinju. Langit seolah bertukar dengan bumi.

    “Sini pak  Ustadz. Aku bantu.” Nadaku yang  semakin keras berusaha melawan guncangan petir.

    Wajah Pak Ustadaz terkelupas. Memutar kepalanya ke samping. Seperti melihat dajjal. Mulutnya terbuka. Mendegar apa yang kukatakan barusan.

    Kedua kakiku  tertancap diliang kubur, tubuhku  gemetar, celanaku mulai terasa  hangat. “Maafkan aku kek, tidak sengaja pipis di rumah barumu.” Desahku melawan rasa takut  yang tak bisa kuungkapkan saat itu. Tangan kanan mulai  memindahkan ulat yang semakin menempel di jasad sang kakek.  Bola mata yang melirik ke atas, berharap ada bantuan dari orang-orang penakut. Ini adalah pengalaman yang terburuk yang pernah kualami  seorang perempuan jadi pahlawan dihari duka sang    kakek.  “ Aghhhhh” ucapku keras, beberapa ulat mulai mencubit kulitku.

    “Kamu  kuat angkat? Sebaiknya kita turunkan saja. Demi mengejar waktu.” Nada Pak ustadz  agak lirih. Aku  mengangguk seperti tuna wicara,  tenagaku yang sebesar  buah rambutan, harus angkat beban sebarat 2000 kilogram. Rasanya tak kuat.

    “Prakkkkkkkk” jasad sang kakek terjatuh  begitu saja.  Kami sangat terkejut. Bola mataku tidak mendidih lagi tapi sekarang copot satu persatu melihat wajah  gosong, kulitnya  terkelupas dan keluar ular di mata kirinya. Tak menyangka sosok yang ada ditanganku belum menghadap dengan sang Kholik, sudah berubah duluan. Badanku mulai lembek, berusaha berlari, detak jantung seakan-akan tak terdengar lagi. Pingsang. Bukannya aku harus menolong sang kakek malah aku yang di tolong.

    Gubrak!!

    Aku  merasa masih berlari dengan  kencang sampai suara keras itu membangunkanku. Mataku terbuka setelah tadi terlelap. Kulihat  pojok-pojok kamar.  Tak ada lagi dunia yang aneh. Tak ada lagi wajah yang gosong, ulat bulu, tak ada lagi ulat.  Semuanya berubah. Selimutku masih terasa  bau molto,  yang kucuci   kemarin sore.

    Aku mengusap dahi.

    Basah.

    Ada peluh, lelah. Lelah kerana berusaha berlari  dan menjauh dari jasad yang menyeramkan. Kakek. Aku akhirnya memimpikannya, ia benar-benar datang saat aku berhayal sebelum tidur. Kuputar badanku ke kanan. Meskipun benar aku tak  datang saat jasad sang kakek dimakamkan, setidaknya dengan mimpi yang barusan menjadi pelajaran buatku. Untuk tidak mengikuti  sifat kakek semasa hidupnya.

    Semua telah berakhir, kesedihan bersama kakekku telah tamat.  Aku harus kehilangan orang-orang yang  hebat dan sayang padaku. Walau begitu kakekku selalu ada dalam sujud terakhirku. Selama aku  masih hidup dan sekarang aku telah menjawab  sendiri pertanyaan yang selama ini aku pertanyakan ternyata jawabannya adalah karena tanpa adanya kematian penduduk akan semakin bertambah  banyak dan takkan pernah mengubah  dunia lama menjadi dunia baru.  Semua telah diatur oleh Tuhan dan hanya di tangan-NYA lah kita mampu merubah hidup  kita menjadi yang baru. Aku harus menyadari sendiri bahwa suatu kelak aku akan menyusul mereka hanya waktu saja dan keadaan yang berbeda. Selamat Jalan Kakek, Nenek, Ayah, Om dan Keponakan. Tunggu kami di  Surga.

    Surakarta, 13 Maret 2015


    Penulis: Nurwahidah, A.Md.
    Alumni AMA Yogyakarta jurusan Manajemen Obat dan Farmasi. Dapat hubungi via email: nurwahidah854@yahoo.com.

    Perjanjian Sang Kakek

    Nurwahidah, A.Md.
    PewartaNews.com – Irna adalah seorang gadis yang sangat pemalu pada setiap orang. Bukan hanya pada kaum Adam, tetapi juga pada kaum Hawa. Ia dilahirkan di kota Bulukumba sulawesi selatan. Keluarga yang sangat sederhana dan hidup dengan secukupnya. Meskipun hal itu telah menjadi nasib, ia tak pernah mengeluh dan merasa kekurangan atas apa yang dimiliki. Syukur tiada henti terus dijalani karena Tuhan masih bisa memberikan rezeki walau hanya untuk mengunyah sesuap nasi.

    Sejak kepergian almarhum Muh. Saleh. Sosok ayah yang luar biasa. Mondar-mandirlah masalah dalam keluarga. Hampir setiap saat matanya berkaca-kaca, mengapa hal itu terjadi dan menjadi beban di pundak yang harus dijalani sendiri? Entah apa yang harus ia lakukan. Hanya bisa menengadahkan kedua tangan dan memohon pada Tuhan berharap sedikit keajaiban untuknya.

    Sebelum ditinggal oleh ayah, ia  diberi amanah untuk menjaga ibu dan adik-adiknya. Dia adalah anak pertama dari 3 bersaudara.  Amanah yang lainnya, ia harus bisa mengubah sifatnya yang pemalu. Saat itu ada lelaki yang suka padanya. Bahkan tergila-gila akan kecantikan Irna. Henri namanya. Dia bukan keluarga dekat. Tapi salah satu tetangga yang sudah bertahun, jatuh hati dan menunggu sampai Irna tumbuh  dewasa.

    Pemuda itu tidak hanya cakap parasnya namun ia juga terkenal akan kekayaan yang dimilikinya.  Ya, cinta tak mengenal usia, waktu, kapan dan di mana. Jika hati sudah menentukan pilihan, tak ada sesuatu yang mampu menjadi penghalang. Walaupun angin ribut datang menyerpa sekalipun. Lelaki kaya itu berusaha untuk mendekati Irna. Apapun caranya akan ditunaikan. Bahkan ingin menjadikan Irna sebagai colon istri. Ia meminta bantuan pada ibunya untuk mendekati keluarga Irna. Cara lain adalah dengan mendekati adik kandung. Ia didaulat sebagai penghubung antara Henri dan Irna. Namanya Idda, hitam manis kulitnya. Ada lesung pipit yang bertengger di pipi. Orangnya  ceriwis, dan mudah akrab dengan makhluk yang ia jumpai. Termasuk makhluk halus.

    Beberapa hari  kemudian, Idda berhasil menyampaikan salam Si Henri. Kalau Hendri menyukai Irna. Sebenarnya Irna juga merasakan hal yang sama, tetapi hatinya berdebar dan ragu akan hal itu. Ia tak ingin jika ada orang yang tahu, terutama ibunya. Sesuatu yang disembunyikan suatu saat akan menyebar aromanya. Tak disangka dan tak diduga hal itu diketahui oleh sang ibu kalau anaknya disukai oleh anak orang berpunya. Bahkan beliau merespons hal itu dengan raut muka bahagia. Beliau  berharap agar putrinya berjodoh dengan Henri.  Sungguh sebuah harapan yang sangat besar!

    Meskipun  Henri  tidak punya bekal pendidikan yang bisa diandalkan, tapi ia punya cinta yang besar. Keseriusan terlihat dari geriknya. Bertahun-tahun sudah ia menunggu jawaban, tapi tidak ada sepatah kata pun keluar dari bibir merah Irna. Musim hujan pun berganti panas.  Ia hanya bisa bersabar menanti Irna usai SMA. Lepas itu, ia akan datang meminang. Harapannya bunga mekar yang dirindukan selama ini bisa terpetik.

    Irna adalah melati yang mekar di musim semi, sementara Henri adalah sebidang tanah di musim gugur. Keduanya bisa menyatu. Irna dapat memikat dunia dengan sekilas tatapan matanya, Hendrilah yang tersihir dan menjadi budaknya. Irna memegang cawan yang menampung anggur cinta, sementara Henri berdiri dimabuk aromanya.

    Sepertinya ada rintangan yang menghadang di hadapan. Irna merasa sedih dan bingung menghadapinya. Ada sebuah sengketa antara kakek Irna dengan kakek Henri. Dulu mereka sama-sama berjanji, di mana keturunan  H. Jalla dengan keturunan H. Pean tidak bisa saling mencintai, bahkan haram hukumnya menjalin hubungan suami istri. Permasalahannya hanya perdebatan soal tanah. Sengketa ini menjadi pertentangan yang terus lestari turun temurun.

    Takut dan was-was kehilangan sudah ada di benak Henri. Ia tetap nekad datang untuk melamar meskipun Irna baru menginjak 19 tahun. Perjanjian  tak  jadi penghalang baginya untuk menyerah. Tak rela jika  Irna berpindah ke tangan lelaki lain. Usaha dan rintangan apa pun harus tetap dihadapi. Terkadang hasilnya mengecewakan, cacimaki dan berbagai  hinaan lainnya selalu menghampiri.

    Subaidah adalah ibunya Henri. Badannya agak bongsor, berkulit putih, dengan tatapan mata tajam. Ia adalah perempuan yang harga dirinya sangat tinggi. Berusaha mendatangi rumah H. Jalla yang berada di Bantaeng, Provensi Selawesi Selatan.

    “Sebenarnya aku malu untuk menyampaikan permintaan ini dengan berterus terang. Seperti yang engkau ketahui, tidak ada satu pun di antara kita di sini yang kedudukannya lebih tinggi dibandingkan kedudukanku. Kekayaanku tidak ada yang dapat menyamai.  Aku dapat menjadi sahabatmu yang paling baik, juga dapat menjadi musuhmu yang paling menakutkan. Apa pun yang kau minta sebagai mas kawin, aku akan memenuhinya dan akan aku tambah lagi dengan berbagai ladang sawah yang melimpah.

    Aku bukanlah orang yang penurut begitu saja pada adat istiadat. Aku datang ke sini sebagai seorang pelanggan, bila engkau mengetahui apa yang menguntungkan bagimu, dan aku sangat yakin bahwa engkau sangat mengetahuinya, segera menetapkan harga lalu menjual kepadaku.” Ucap Subaidah panjang lebar, terlihat congkak.

    H. Jalla terpana, lalu menjawab tegas, “Kau telah berbicara dengan jelas, Saudaraku. Kata-katamu sangat dalam. Tapi engkau tidak dapat mengubah apa yang telah ditetapkan oleh takdir hanya dengan untaian kata-kata. Apakah engkau benar-benar mengira bahwa aku akan mengabulkan permintaanmu hanya dengan kekuatan kata-kata belaka? Apa yang telah engkau tawarkan kepadaku cukup menarik, tapi apa yang berada di balik itu akan memberikan bencana yang sangat besar bagi cucu kesayanganku. Ya, memang putramu adalah pangeran para manusia, simbol keagungan cinta. Bagaimana pun, sejarah perjanjianku dengan H. Pean tidak ada yang bisa mengubah. Merah tetap merah. Mustahil akan berubah menjadi putih. Sekarang tolong angkat kaki, pintu rumah terbuka dengan lebar untuk Anda.” Tukas H. Jalla, bola mata memerah.

    Subaidah tidak mengira atas kata-kata kasar H. Jalla. Bagaikan sekawanan lebah, tidak ada pilihan lain selain menarik kembali lamarannya, lalu bergegas pulang. Ia sebenarnya sulit menerima kekalahan. namun apa mau dikata, ia terpaksa mengalah. Maka pulanglah, dengan kepala tertunduk dan tangan yang hampa.

    Tiba di rumah, Subaidah menceritakan akan  perdebatannya dengan H. Jalla. Saat mendengar cerita  beliau, hati Henri terasa hancur. Gairah hidupnya pun padam. Sayap  jiwanya telah patah, dan sekarang  ia  sedang menggelepar tak berdaya di dalam kubangan debu, menanti datangnya ajal. Bukan hanya Henri yang merasakan  rasa sakit dan kecewa, tetapi hal itu juga dialami ibunya Irna. Beliau shok. Tak menyangka  kalau akhirnya  penolokan lamaran terjadi. Harapan akan Henri menjadi menantu sudah tidak ada lagi. Ia hanya bisa merengek dan pasrah akan  adanya takdir.

    Sementara hidupnya Henri semakin mengibakan. Apakah ada hari esok, hari terindah baginya? Ia masih berharap sebuah keajaiban mengubah dunianya jadi menawan. Tidak tahan akan siksaan itu, Henri pun jatuh sakit karena terpukul atas  hinaan H. Jalla. Ibunya berusaha membujuk agar mau mencari  pengganti  dengan menjodohkan perempuan  lain yang melebihi kecantikan Irna. Subaidah melangkah pelan dan membuka bilik. Sementara Henri terbaring loyo di atas ranjang.

    “Nak, tak ada pilihan lain untukmu, takdir telah memisahkan kalian. Sudah berusaha dengan sekuat mungkin, bahkan ibu melibatkan diri demi kebahagianmu, tapi takdir berkata lain kalau kalian tidak pantas untuk  bersatu,” bujuk  Subaidah dengan lembut.

    Henri hanya menatap kosong. “Tuhanku, ibu menyuruhku untuk menghilangkan Irna dari pikiranku dan memadamkan hasrat di dalam hatiku padanya. Aku memohon kepada-Mu, duhai Tuhan, pahatlah bayangannya lebih dalam di dalam matahariku! Buatlah hasratku padanya semakin kuat! Ambillah apa yang tersisa dari ragaku dan berikan semua kepadanya! Ambillah seluruh usia hidupku yang tersisa dan tambahkanlah kepadanya.”

    Matanya memerah, ia memegang kedua tangan ibunya, “Bu, tidak ada salahnya kita coba dua kali!”

    Subaidah pun terenyuh. Akhirnya ia menuruti kemauan putranya. Ia pun mencoba mendatangi rumah keluarga terdekat Irna. Rumah itu tidak begitu jauh.  Hj. Bani namanya.  Jawabannya tetap sama.  Perjanjian  dimasa lalu tetap tidak bisa diubah. Ia pun tidak sudi jika Irna dipinang oleh keturunan H. Pean. Petang telah tiba. Subaidah bertamu, lipstiknya terlihat tipis. Baju gamis coklat yang dipasang.

    ”Aku tidak akan pernah merestui meskipun kau berlutut di kaki H. Jalla beribu-ribu kali. Hatinya tetap merah.” Ucap Hj. Bani, nada lantang. Akhirnya  Subaidah pulang  dengan memendam kecewa.

    ***

    Usia H. Jalla mulai retak. Sakit mulai diidap. Namun, ia ingin cucunya suatu hari kelak akan bahagia meski bukan Henri yang jadi suaminya. Maka, segeralah ia bertindak dengan mencarikan cucunya laki-laki yang lebih pantas. Baginya, Irna adalah sebuah intan berharga yang harus dijaga dengan kelembutan dan kasih sayang. Cucunya itu adalah sebuah peti permata yang kuncinya tidak akan diberikan begitu saja dengan mudah pada setiap orang. Irna sendiri tersentuh oleh perhatian sang kakek dan menampakkan rasa  terima kasih atas perhatian itu dengan senyuman dan kasih sayang. Tapi senyumannya itu adalah senyuman lilin yang menyala. Perlahan meleleh karena nyala api di ujungnya. Senyumannya adalah senyuman mawar yang menyembunyikan duri.

    H. Jalla ternyata memiliki keponakan laki-laki. Namanya Jumrin. Ia tidaklah kaya. Namun H. Jalla yakin pemuda ini bisa menjaga dan membahagiakan cucunya. Maka, disuruhlah Hj. Bani untuk membujuk ibunya Irna agar mau merestui Jumrin menjadi menantunya. Sebuah amanah bagi Hj. Bani. Segeralah ia mendatangi  rumah Irna.  Siang telah berlalu. Petang pun datang. Ditandai kerlip gemintang. Rumah Irna dipenuhi banyak  sandal.  Hj. Bani berusaha membujuk.

    “Kamu sudah lama menjadi janda, umurmu semakin bertambah. Ada baiknya jika anakmu kita nikahkan, agar ada yang menjaganya.” Rayu Hj. Bani. Mengatur napas agar tetap beraturan.

    “Kita tidak ingin suatu hari kelak ia telantar begitu saja. Aku tahu kamu ingin menjadikan Henri sebagai menantumu, tapi H. Jalla sebagai wali  tidak akan pernah mengiyakan hal itu.”

    Hj. Bani berusaha mengupas senyum, nada yang lembut. Pikirnya agar apa yang direncanakan berhasil.

    “Apakah kamu ridho jika Irna, kita jodohkan dengan  Jumrin?” Jelas Hj. Bani, dengan ketegasan.“Ia tidak memiliki harta yang melimpah, tapi dia bisa bekerja keras dan meringankan bebanmu.”

    Emosi memuncak tak tak terkendali di ruangan itu. Terjadilah adu mulut. Sementara Irna hanya bisa melap ingus di dalam kamar.

    Di pipi ibunya Irna terlihat air jernih. Teringat nasib yang dialami putrinya. Ia lalu berucap terbata-bata, ”Tapi sekiranya kalian  menghargai pendapatku, apakah salah jika seorang ibu ingin melihat putrinya bahagia?“

    Hj. Bani membisu. Tak ada nada yang keluar.  Bibirnya digombok. Malam semakin larut. Segeralah  bergegas  pulang tanpa permisi. Tiba-tiba Irna datang  memeluk sang ibu. ”Ibu, maafkan aku. Andai ayah masih ada, pasti ayahlah jadi pahlawan.” Ucap Irna dengan ada lembut.

    ***

    Sudah menjadi buah Bibir di kalangan masyarakat atas tragedi semalam.  Sang ibu tak hentinya berdoa. Agar perjodohan ini dibatalkan.

    Dan akhirnya Irna mengetahui ternyata dijodohkan dengan Jumrin. Tentu saja hatinya semakin hancur.  Ia pun membatin, “Ya Allah, apa yang harus aku lakukan?, sungguh sangat berat cobaan ini, ya Allah. Mengapa cinta kami terhalang oleh sengketa?, dan mengapa kami terpisah? Akhirnya aku dijodohkan dengan laki-laki bukan pilihanku. Tapi pilihan sang kakek.”

    ***

    Undangan mulai tersebar. Seminggu setelahnya, hari pernikahan pun tiba. Mentari menghamparkan jubah cahayanya ke atas pundak malam seperti orang yang mengerudungi sepasang penganting. H. Jalla bangun pagi-pagi sekali, tidak sabar untuk menyelesaikan persiapan pernikahan cucu kesayangannya. Ketika siang tiba, semuanya telah siap.

    Berbagai rombongan dituntun menuju sebuah tenda berwarna biru yang didirikan khusus. Mereka duduk bersama sambil menikmati makanan berbagai rasa yang terasa kenyal di lidah. Tawa memenuhi udara. Semuanya  terasa begitu  damai. Tapi bagaimana dengan  Irna? Dia duduk di kamar pengantin, dikelilingi oleh perempuan-perempuan yang bercakap-cakap dan anak-anak yang menjerit-jerit.

    Di antara orang-orang yang berbahagia dan tersenyum itu, Irna menampakkan sedihnya. Pisau dingin kesepian menusuk jiwanya. Ia belum pernah merasa begitu takut sendirian seperti saat ini. Betapa dekat ia dengan Henri, pemuda idaman itu. Namun, sekarang semuanya lenyap. Ketika cawan itu baru akan menyentuh bibir mereka, ia terbanting hancur menumpahkan anggur kebahagiaan ke atas pasir.

    Irna pun berusaha manampakkan rasa bahagia di tengah keramaian. Tapi bayang kematian muncul di hatinya. Ia tengah bersiap untuk menenangkan jiwanya dan akan membuka lembaran hidup baru bersama Jumrin. Tapi wujud bahagia yang ia rasakan tak kunjung hadir, justru bencana yang ia rasakan. Sementara Jumrin sangat bahagia bisa mendapatkan istri yang cantik dan soleha seperti Irna. Irna justru kebalikannya, ia tidak pernah ikhlas akan pernikahannya.

    Berita tentang pernikahan mereka akhirnya sampai juga di telinga Henri. Rasa sakit yang dialami Henri  tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Ia terpukul, tergores. Semua rasa kesakitan hadir dalam jiwanya.

    “Duhai cintaku! Betapa aku menginginkan kau sebagai istri, namun, apa daya takdir telah menyuratkan bahwa kita harus terpisah selamanya. Apakah aku harus disalahkan atas semua ini?. Hatiku sudah hancur tak bisa utuh kembali saat kutahu kamu dipinang lelaki lain. Saat ini aku terjatuh seperti jatuhnya seseorang saat sholat. Aku tak kuat lagi Tuhan, untuk bangkit!” Henri  terus meratapi nasibnya.

    “Aku adalah tanah di bawah kakimu jika  kau melangkah dengan lembut. Aku akan menjadi humus di musim semi nan indah yang menumbuhkan bunga-bunga tak ada habisnya. Jika kau menginjakku dengan langkah yang keras, maka aku akan menjadi awan debu yang berputar, yang membungkus dan mencekikmu. Aku bersumpah tidak akan pernah ridho kau bersamanya.” lanjut Henri.

    [Catatan: Jangan lupa ikutin terus tulisan Nurwahidah, A.Md. selanjutnya masih tetap di www.pewartanews.com dengan judul "Dosa Orang Kampung",]


    Penulis: Nurwahidah, A.Md.
    Alumni AMA Yogyakarta jurusan Manajemen Obat dan Farmasi. Dapat hubungi via email: nurwahidah854@yahoo.com.

    Otonomi Pertanahan Di Daerah Istimewa Yogyakarta [Bagian 3]

    Sugiarto, S.H.
    Status Tanah Sultan Ground (SG) dan Paku Alaman Ground (PAG). 
    PewartaNews.com – Selain Tanah Kasultanan, di Daerah Istimewa Yogyakarta juga dikenal dengan adanya Tanah Pakualaman sebagai Tanah Swapraja yang eksistensinya masih diakui sampai dengan sekarang ini. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, tanah Kasultanan diartikan sebagai tanah milik Kasultanan yang lazim disebut Sultan Ground (SG) sedangkan tanah Kadipaten adalah tanah milik Kadipaten Puro Paku Alaman yang lazim disebut Paku Alaman Ground (PAG). Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten meliputi tanah keprabon dan tanah bukan keprabon. .

    Dalam penjelasan pasal demi pasal Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2012  yang dimaksud dengan tanah keprabon adalah tanah yang digunakan untuk bangunan istana dan kelengkapannya, seperti Pagelaran, Kraton, Sripanganti, tanah untuk makam raja dan kerabatnya (di Kotagede, Imogiri, dan Giriloyo), alun-alun, masjid, dan tamansari, pesanggrahan dan petilasan. Sedangkan untuk tanah bukan keprabon terdiri dari dua jenis tanah yaitu tanah yang digunakan penduduk/lembaga dengan hak (magersari, ngindung, hak pakai, hutan, kampus, rumah sakit, dan lain-lain) dan tanah yang digunakan penduduk tanpa alas. Semua tanah keparabon dan tanah bukan keprabon itu nantinya akan didaftarkan pada lembaga pertanahan sebagai tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten. Lembaga pertanahan sendiri maksudnya adalah lembaga pemerintah non-kementerian yang menangani bidang pertanahan. Eksistensi tanah-tanah swapraja yang ada di Yogyakarta yang sampai sekarang masih diakui tidak lepas dengan adanya sejarah pertanahan yang ada di Yogyakarta itu sendiri

    Kedudukan Sultan Ground dan Paku Alaman Ground sampai saat ini masih selalu menjadi perdebatan di kalangan akademisi, para penggiat/ aktivis agraria dan masyarakat umum. Dalam diktum keempat UUPA No.5 Tahun 1960 huruf A dinyatakan ‘Hak-hak dan wewenang atas bumi dan air dari swapraja atau bekas swapraja yang masih ada pada waktu mulai berlakunya undang-undang ini hapus dan beralih ke negara’ dan kemudian akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah (PP) (Ahmad Nashih Luthfi dkk, 2009: 171). Dengan UUPA ini seharusnya status tanah di bekas swapraja Yogyakarta beralih ke tangan Negara. Namun, sebagaimana disebutkan diatas, kemudian dengan lahirnya UU No.3 tahun 1950 dilanjutkan dengan jo Perda DIY No.5 tahun 1954, termasuk UUK No. 13 tahun 2012, peraturan tanah di Yogyakarta bersifat otonom, sehingga dianggap sebagian orang ini adalah bentuk dasar hukum yang kuat untuk mengesampingkan hukum pertanahan nasional.

    Tanah Sultan Ground (SG) dan Paku Alaman Ground (PAG) merupakan pembagian istilah tanah yang berada di wilayah keraton Yogyakarta Hadiningrat dan Kadipaten Puro Paku Alaman kecuali bagi tanah-tanah yang telah diberikan hak kepemilikannya kepada masyarakat. Pemaknaan ini mengacu pada domein verklaring yang menjadi dasar sejak tahun 1918, yang kemudian diperkuat melalui Perda DIY No.5 Tahun 1954 hingga kemudian dinyatakan kembali pada tanggal 11 April 2000 pada acara inventarisasi dan sertifikasi tanah-tanah Keraton DIY antara pemerintah daerah dan lembaga terkait. Jumlahnya berlaku susut ketika dinyatakan suatu lahan dibuktikan sebagai hak milik masyarakat.

    Saat ini posisi SG dan PAG diakui baik oleh masyarakat luas maupun pemerintah. Terbukti jika pemerintah daerah hendak menggunakan tanah di wilayah Yogyakarta harus terlebih dahulu meminta izin kepada pihak Keraton Yogyakarta atau Puro Paku Alaman. Tidak terkecuali juga para kalangan pengusaha yang ingin berinvestasi di Yogyakarta. Sementara pengakuan tanah SG dan PAG pada masyarakat itu ditandai dengan penerimaan Kekancingan yang ada ditangan masyarakat, dengan penjelasan bahwa status tanah yang ditempati  adalah tanah Magersari atau milik keraton. Surat itu ditandatangani oleh Panitikismo atau lembaga pertanahan keraton. Lembaga Panitikismo semacam di keraton Yogyakarta tidak dijumpai di Puro Paku Alaman dan saat ini baru diupayakan untuk dibentuk. Pihak Paku Alaman mengakui bahwa justeru yang mengetahui bidang dan luasan tanah Paku Alaman Ground adalah pihak BPN. (Ahmad Nashih Luthfi dkk, 2009: 173)

    Sementara itu, tanah yang ada di dalam Kotamadya ada bermacam-macam kedudukan dan fungsinya diantaranya yaitu tanah yang dipakai sendiri oleh Sultan yang biasa disebut dengan tanah Keraton, Tanah Kasultanan yang diberikan kepada Pemerintah, tanah-tanah yang diberikan kepada orang asing dengan hak opstal, tanah golongan yang diberikan kepada abdi dalem menurut golongannya, tanah kasentanan yaitu tanah yang diberikan kepada Keluarga Raja dengan kampung yang didiami penduduk sekelilingnya serta tanah-tanah lain yang dimanfaatkan oleh penduduk sekeliling (Mochammad Tauchid, 2007: 157-158). Dalam membicarakan masalah tanah di Kotamadya Yogyakarta akan kemudian sedikit menyinggung masalah “Tanah Kraton Ngayogyakarta” atau yang dikenal dengan istilah Sultan Ground. Tanah-tanah tersebut masih diurus oleh “Kantor Panitikismo Kraton Ngayogyakarta.” Untuk hak atas tanah yang terletak di Kabupaten/luar Kotamadya Yogyakarta wewenang yang mengatur adalah Kantor Kalurahan.

    Meskipun UUPA sedah diberlakukan secara penuh diDIY sejak tahun 1984 dan UU No.13 tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, akan tetapi dualisme pengaturan pertanahan yang berdasar pada UUPA. Permasalahan pertanahan yang menjadi bagian dari otonomi dari daerah istimewa di DIY sampai saat ini banyak kalangan yang menganggap masih kontroversial. Penegasan status keratin berikut tanah yang dikuasai haruslah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dan mengarah pada tercapainya kesejahteraan rakyat, sehingga kepentingan rakyat harus diutamakan. Ada tiga alternatif pilihan untuk status hukum Keraton terhadap tanah-tanah SG dan PAG yang mestinya menjadi rujukan sebelum di sah kannya UUK No.13 tahun 2012, yaitu (Jurnal Konstitusi, Vol. I Oktober 2008: 79):

    Pertama, Keraton ditetapkan sebagai Badan Hukum Privat. Keraton ditetapkan sebagai Badan Hukum Privat, sebagai subyek hukum yang dapat memiliki suatu hak atas tanah sebagaimana diatur dalam UUPA. Keraton ditetapkan sebagai Subyek Hak Milik. Status Keraton sebagai subyek hukum pemegang Hak Milik hanya memiliki tanah Keraton saja (SG dan PAG). Hak milik menurut UUPA adalah Hak yang turun temurun, terkuat dan terpenuh. Dengan sifat turun-temurun, terkuat dan terpenuh menempatkan hak milik sebagai hak yang paling tinggi tingkatannya. Hak milik merupakan hak atas tanah yang tidak dibatasi jangka waktunya. Diatas hak milik bisa dibebani dengan hak atas tanah lain seperti hak guna bangunan dan juga Hak Pakai. Dengan Hak Milik maka posisi Keraton sangat kuat, yang berarti tanah-tanah tersebutakan menjadi milik Keraton secara penuh. Hal ini dapat menegaskan bahwa tanah tersebut bukan tanah Negara. Ada konsekwensi yang timbul apabila status Keraton sebagai Badan Hukum yang dapat memegang hak milik, yaitu menjalankan ketentuan dari Diktum Ke empat A UUPA yang menyatakan “hak-hak dan wewenang-wewenang atas bumi, air, dari swapraja dan bekas swapraja yang masih ada pada waktu berlakunya Undang-undang ini hapus dan beralih kepada Negara” menjadi tidak berlaku.

    Kedua, Keraton sebagai Badan Hukum Publik (sebagai kepanjangan tangan dari pemerintah). Sebagai alternative kedua adalah Keraton diberi status sebagai badan Hukum Publik yang dalam hal ini sebagai kepanjangan tanagan dari pemerintah. Dalam kedudukannya sebagai kepanjangan tangan dari pemerintah, maka Keraton bukan sebagai subyek hak milik, yang berarti Keraton bukan sebagai pemilik tanah-tanah Keraton (SG dan PAG). Sebagai Badan Hukum Publik kepada Keraton dapat diberikan Hak Pengelolaan. Adapun yang dimaksud sebagai Hak Pengelolaan adalah “Hak Menguasai Negara Atas Tanah yang kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegangnya” (Pasal 1 PP No.4 tahun 1996). Sementara Hak Pengelolaan pertama kali disebutkan dan diatur dalam Peraturan Menteri Agraria No.9 tahun 1965 tentang Pelaksanaan Konversi Hak Penguasaan atas Tanah dan Ketentuan-ketentuan tentang Kebijakan selanjutnya. Konsekwensinya bahwa Keraton mesti menjadi Badan Hukum untuk menguasai tanah Negara yang ada di DIY, yang sudah dapat dipastikan Keraton tidak pada pilihan itu.

    Ketiga, Keraton sebagai Subyek Hak Ulayat. Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 mengatakan “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-undang”. Undang-undang Pokok Agraria pun mengakui adanya hak ulayat. Pengakuan adanya Hak Ulayat ini dengan syarat; (1) Menurut kenyataannya masih ada. (2) Pelaksanaannya harus sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara. (3) Tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan lain yang lebih tinggi.

    Jika Penetapan Keraton sebagai Pemegang Hak Ulayat mempunyai konsekwensi tertentu, yaitu harus diakui bahwa tanah Keraton adalah tanah bersama dari masyarakat dan Keraton hanya sebagai pihak yang mengatur.


    Untuk mengetahui kelanjutan tulisan ini, silakan kunjungi "Otonomi Pertanahan di Daerah Istimewa Yogyakarta" [Klik Bagian 1], [Klik Bagian 2], [Klik Bagian 3], [Klik Bagian 4]. Ikuti terus kelanjutannya tulisan ini yach...!


    Penulis: Sugiarto, S.H.
    Mahasiswa Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia / Eks Ketua Umum Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta (DPC PERMAHI DIY) Periode 2012-2014.

    Bayangan Eyang

    Nurwahidah, A.Md.
    PewartaNews.com – Sangatta, masih dicap dengan Kabupaten Penuh  debu. Pokok kayu hampir amblas karena  tragedi kebakaran. Cakrawala menangis, bintang mulai congkak. Fauna mulai patah arang, lebih memilih mati. Sejak musim kemarau tiba belum menawan di tempat ini. Mandi saja susah. Virus mulai mengakar.   Namun,  mayoritas orang berbondong-bondong dari provinsi datang  mencari nafkah.

    Di sana ada Masjid Al-Munawaroh. Gang kecil tepat di samping, sebuah rumah panggung dengan cat kebiruan.  Terlihat kumuh karena dihajar debu setiap hari menari-nari.  Rumah  panggung yang sekitarnya ada beberapa pohon. Ada durian, langsat, jeruk, jambu dan pisang. Di dekat  tandon ada kolom kecil, banyak ikan hias yang mati. Di sinilah aku tinggal dengan Eyang. Eyang yang kuanggap pahlawan.

    Eyang umurnya memasuki sembilan puluh lima tahun. Tulangnya mulai menonjol. Kulit yang sawo matang,  pinggul besar mengharuskan beliau  memakai sarung. Di pipi kanan ada tahi lalat yang bertengger lebih besar dari hidungya. Tubuhnya yang kerempeng meskipun begitu, sebelah rumah tunduk dengannya. Karena banyak mulut. Sudah sembilan tahun menjanda. Ia tak pernah lelah mencari nafkah  demi aku.  Cucu kesayangan. Hanya berjualan pisang  goreng di teras rumah. Setiap petang. Penghasilan tidaklah seberapah. Alhamdulilah laris. Banyak orang yang datang membeli, ” Pisang Eyang enak, gurih. Beda dipasaran.” Ucap salah satu pembeli.

    Apapun permintaanku. Beliau berusaha mengiyakan.  Chalis, ya itu namaku.  Nasib tak jauh berbeda dengan  Eyang. Sejak belita, ayah dan ibu membiarkan kami hidup seatap. Aku  sangat  menawan di matanya. Tak bisa mengukur rasa cinta Eyang terhadapku. Bahkan beliau pernah menjatuhkan dirinya di tanah, tak sadarkan diri. Saat melihatku  di atas pohon kedondong tak  bisa turun.  Eyang sangat takut jika ada luka lecek di tubuhku. Seperti itu hingga kutumbuh dewasa.  Bahkan eyang akan mengusir  anak-anak tetangga jika kedapatan berkata kasar  denganku.
    ***

    “Chalis”.  Suara  Eyang  nyaring terdengar  dibilik pintu.
    Seperti biasanya jam 05.00 WITA.  Dibangunkan untuk shalat subuh. Dalam keadaan masih oleng segera bergegas ke kamar mandi untuk berwudhu.  Masih mengigil,  saat menyentuh air. Usai shalat tak lupa panjatkan doa. Lima menit kemudian ku bergegas menuju jendela. Tangan kanan membuka gapura yang terbuat dari bambu.

    “Wussss...!” Suara angin menampar pipi.
    Bola mata menari-nari  melihat keindahan puspita yang nampak mekar geulis. Rambut masih kusut. Kupejam mata, meresapi hembusan angin subuh yang begitu hangat dan menentramkan pikiran. Namun, ketentraman itu tiba-tiba pecah ketika terdengar suara teriakan Eyang dengan nada keras.

    “Chalis” panggil Eyang dengan nada agak teriak
    “ Ada apa, Eyang?”. jawabku  nada pelan.

    Ku bergegas menuju Eyang, dan ternyata hanya disuruh sarapan. Begitulah seterusnya. Hari-hariku selalu indah bersama Eyang. Jam menunjukkan pukul tiga lewat sembilan detik. Cuaca yang sangat panas, Ya. Keringat masih meleleh. Tidurku dikejutkan dengan ketukan pintu dari beberapa orang. Segera aku beranjak dan berlari menuju  pintu.

    “Mana Eyang?” Ucap Pak Sudi, rautnya tampak garang.
    “Kenapa, Eyang? Desahku, panik.
    “Sudah lewat tiga hari. Dia belum bayar rumah. Kalo nggak bisa bayar. Angkat kaki.” Tukas pak Sudi. Kumisnya congkak.

    Kutelan air liur sangat pelan. Pahit memang. “Setauku penjulan gorengan Eyang diakhir bulan September, kupake beli hape samsung. Betapa bego diiriku ini.”
    “Ada apa ini, berisik sekali.” Ucap Eyang, memegan golok.

    “Maksud kedatangan kami, akan menggugut.” Jawab Pak Sudi nada lembut. Senyumannya mulai mekar.

    Sudah membudaya dalam diri  Eyang, jika ada orang yang datang di rumah. Pasti akan jadi budak tak berdaya. Takut dapat tempelengan. Meskipun niat mereka baik. Langkah kaki Eyang menuju Pak Sudi, yang dari tadi berdiri depan bilik bersama kawannya. Bola matanya sudah memerah. Giginya sudah terdengar tak beraturan.
    Aku berlari menuju Eyang, memeluknya erat-erat dan mencoba melepaskan golok yang digenggamanya kuat. Eyang mengamuk, seolah-olah tak mengenaliku sebagai cucunya. Dia sangat marah, dikira Pak Sudi melukai tubuhku. Amukannya dikuasai dengan bantuan Pak Sudi. Akhirnya Eyang bisa ditaklukkan. Kubawa Eyang ke dalam kamar.

    Maghrib telah tiba. Masih kutatap Eyang yang dari tadi terlelap. Mungkin tenaganya sudah terkikis, berjualan ditambah lagi masalah tadi sore. Begitu gigihnya beliau sudah renta tetap saja menjagaku bahkan nyawa taruhannya. Kutaruh kepalaku dekat Eyang. Tiba-tiba  kobaran  api yang menyeruap di belakang. Kuputar kepalaku sekilas. Api yang menjalar dari rumah ke rumah. Aku berlari sekuat tenaga. Pantatku terasa berat, sambil berteriak “ Api...api”. Kucari Eyang, yang dari tadi tidak nampak. Air bening sudah tertumpah.

    “Gubrrak....!” Aku terjatuh di kasur. Keringat masih lengket di dahi.
    Ternyata hanya mimpi.
    Barulah kusadari, ternyata Eyang sudah tutup usia tiga tahun yang lalu. Aku sangat merindukan sosoknya.

    Sanggatta, 07 Oktober 2015
    Penulis: Nurwahidah, A.Md.
    Alumni AMA Yogyakarta jurusan Manajemen Obat dan Farmasi. Dapat hubungi via email: nurwahidah@yahoo.com.

    HMI: Harapan Masyarakat Indonesia?

    Hartono Tasir Irwanto.
    PewartaNews.com – Panglima Besar Jenderal Sudirman dalam pidatonya di depan mahasiswa Yogyakarta pada peringatan Milad Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) yang pertama tahun 1948 berkata bahwa HMI adalah Harapan masyarakat Indonesia. Tidakkah berlebihan pernyataan tersebut? Mengingat upaya realisasi ideal-ideal HMI terkesan jauh panggang dari api.

    HMI antara Langit dan Bumi
    Langit sering diasosiakan dengan cita-cita yang ideal. Destutt de Tracy menyebutnya sebagai Ideologi. Adapun ideologi HMI dalam makna mukaddimah AD-ART organisasinya memuat dimensi keislaman, keindonesiaan dan kemahasiswaan. Hal ini berarti esensi ber-HMI adalah menjadi mahasiswa yang nasionalis dan religius. Hal ini penting mengingat periode awal kebangsaan kita hanya dicekcoki oleh perdebatan kubu nasionalis dengan kubu Islam, yang mana merupakan pendikotomian yang serampangan dan kontraproduktif. HMI sebagai organisasi pencetak kader masa depan umat dan bangsa harus memahami nilai ideal tersebut.  Karena jika tidak mampu memahami nilai, manalah mungkin dapat mengamalkan nilai yang dimaksud.

    Adapun bumi, sering diasosiakan dengan realitas sosial di mana manusia diuji untuk mengamalkan nilai yang dipahaminya. Kisruh HMI di Kongres dengan segala tetek bengeknya dan seluruh  perjalanan organisasi tersebut merupakan batu uji bagi nilai ideal Ideologi HMI. Apakah nilainya cukup aplikatif untuk diterapkan atau apakah kadernya tidak mampu menerapkan nilainya?

    Adalah miskonsepsi jika meyakini bahwa HMI adalah organisasi yang merusak hanya karena sebagian kadernya dalam waktu yang relatif singkat berbuat kerusakan dan kemudian menggeneralisir kepada seluruh kader, terlebih pada  lembaganya. Apakah seluruh muslim rusak dan Islam juga rusak hanya karena ISIS berbuat kerusakan? Sebagaimana nilai Cinta Kasih Kristen runtuh hanya karena dibawakan oleh Belanda yang sebagaian dari mereka adalah kolonialis? Hukumlah mereka yang merusak dengan hukuman yang adil. Yang menegakkan hukum semestinya adalah penegak hukum. Warga hanya berhak melapor, bukan menghakimi apalagi menghujat. Karena hujatan tersebut bisa menjadi bumerang yang justru membuat pihak yang menghujat menjadi terhujat, atau bahkan dihukum.

    Pada Pasal 28 ayat (2) UU ITE termaktub “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).”

    Adapun ancaman pidana dari Pasal 28 ayat (2) UU ITE tersebut diatur dalam Pasal 45 ayat (2) UU ITE yaitu pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah).

    Harapan itu Masih Ada
    Kembali pada HmI sebagai harapan masyarakat Indonesia, menurut Yudi Latif bahwa terdapat setidaknya 7 tradisi politik Indonesia; yaitu Muhammadiyah dan Sarikat Islam (Islam Pembaharu), Nahdatul Ulama (Islam Tradisional), Sosialisme Barat ala Hatta dan Syahrir, Nasionalisme ala Soekarno, Komunisme (PKI), Pagayuban Kristen, dan Fasisme Militer Jepang yang bermetamorfosis menjadi rezim Soeharto pada orde baru.

    Sejatinya, setiap gerakan politik mempunyai organisasi sayap pada tingkat mahasiswa dan pemuda sebagai lumbung pengkaderan dan masifikasi gerakan organisasi tersebut. Muhammadiyah memiliki IMM, Sarikat Islam yang membesar menjadi Masyumi memiliki HMI, Nahdatul Ulama memiliki PMII, Sosialisme kurang revolusioner di kalangan mahasiswa, PNI memiliki GMNI, PKI memiliki CMNI, Paguyuban Kristen memiliki PMKRI, dan Fasisme Militer memiliki Pemuda Pancasila.

    Seiring dengan dibubarkannya PKI dan lengsernya Soekarno, CMNI dan GMNI mulai redup pula. Adapun PMKRI dikarenakan kurangnya basis anggota, agak kesulitan bersaing. Sementara Pemuda Pancasila awalnya hanyalah organisasi paramiliter untuk para preman yang ditugaskan untuk memberantas PKI. Sedangkan IMM tidak mampu independen dan keluar dari skema besar organisasi induknya, yaitu Muhammadiyah. Tinggallah HMI sebagai anak yang ditinggal mati oleh ayahnya, yaitu Masyumi.

    Masyumi sendiri adalah federasi dari organisasi-organisasi Islam yang eksis pada rezim Jepang. Dikarenakan universalitas dan multi aliran Islam yang diusung Masyumi, membuatnya menjadi Organisasi Islam terbesar dan plural pada waktu itu. Masyumi kemudian mendirikan HMI pada level mahasiswa dan PII pada level pelajar sebagai perpanjangan tangan dari Masyumi (Majelis Syura Muslimin Indonesia). Akibat potensi besarnya dan utamanya perlawanannya terhadap rezim Soekarno, Masyumi dibubarkan dan tidak dihidupkan kembali meski beberapa rezim telah berganti.

    Sejak saat itu, HMI menjadi bebas bergerak, independen, dan menentukan sendiri skema organisasinya. Sejak saat itu pula, HMI banyak melahirkan kader-kader harapan bangsa. Sebut saja, Nur Cholis Madjid, Dawam Rahardjo, Yusuf Kalla, Munir, Mahfud MD hingga Anies Baswedan. Mesin pencetak kader harapan bangsa bernama HMI masih terus berproduksi, selama kita tidak mematikan mesinnya. Jika ada segelintir produk yang rusak, jangan buang mesinnya. Perbaiki mesin tersebut. Perbaiki dengan memahami nilai dan mengamalkannya. Harapan itu masih ada pada HMI. Apalagi jika pemimpin organisasinya adalah pemimpin yang membawa harapan, dapat diharapkan, hingga HMI menjadi harapan masyarakat Indonesia sedia kala. Seperti kata Andy dalam Film The Shawshank Redemptions; harapan adalah sesuatu yang baik, dan sesuatu yang baik takkan pernah mati.


    Yakin Usaha Sampai.
    Pekanbaru, 24 November 2015.

    Penulis: Hartono Tasir Irwanto


    Tengok Aku, Tuhan!

    Nurwahidah, A.Md.
    Aku menangis saat diputusin
    Aku menangis jika tak mendengar suaranya
    Aku menangis  jika tak punya hape mahal
    Aku menangis saat ATM nggak ada duit
    Aku menangis saat orang lain disanjung
    Aku menangis saat absen keluar malam minggu
    Dan aku menangis saat apa yang kuinginkan belum terpenuhi

    Tapi, kenapa aku tak pernah menangis
    Saat bosan solat
    Saat malas muraja’ah
    Saat malas bersedekah
    Bahkan, aku semakin lalai dengan perintahmu

    Tuhan,
    Masihkah engkau selipkan air mata untukku agar bisa
    Menangis karena perintahmu?


    Penulis: Nurwahidah, A.Md.
    Alumni AMA Yogyakarta jurusan Manajemen Obat dan Farmasi. Email: Nurwahidah@yahoo.com.

    Aku Tak Mengenal Lagi Definisi Rasa Takut

    Nurwahidah, A.Md.
    PewartaNews.com – Pagi yang mendung, seperti biasanya aku terbangun dengan badan yang kaku, memerah. Sebuah karpet hijau, ada princes dan kerabatnya tersenyum mekar memegang paku. Masih dirantau berharap di sini bisa diterima kerja, di sebuah Rumah Sakit. Semangat  yang tak pernah pupus, mengharuskan tetap bertahan. Mondar-mandir masukin berkas, dari Sangatta ke Balikpapan, dan sekarang di Samarinda. Sebenarnya aku sudah lelah, jenuh, bosan, pesimis, dan emosi. Andai saja seperti mereka. Mereka yang beruntung tamat wisuda langsung kerja. Tak  seperti diriku langsung nganggur. Tapi aku nggak malu, karena masih banyak sarjana lebih lama dariku. Lama menunggu keajaiban.

    Samarinda. Sebuah kota besar yang penduduk tidak terlalu padat. Samping masjid Islamic Center ada gang kecil nomor 10. Dekat pohon mangga, rumah panggung yang terbuat dari kayu berwarna hijau. Catnya terkelupas di sana-sini dimakan ketuaan. Sudah tak jelas warnanya. Jika menaiki tangga harus pelan. Lebih pelan dari keong. Takut roboh. Rumah kosan yang hanya tiga kamar.

    Kamar depan seorang lelaki lajang yang kutak tahu persis namanya. Ia kerja di kantor Bupati. Makhluk apa yang nempel di tubuhnya? Hampir setiap pagi mengantarkan sarapan. Kamar tengah masih kosong. Dan kamar ketiga adalah kamarku. Di sinilah aku masih setia. Setia memegan Handphon, hampir setiap saat ada digenggamanku. Berharap ada panggilan atau s-m-s yang masuk. Eghh bukan panggilan ikut interviu melainkan pesan dari indosat. Aku kesal jadinya. Hampir setiap hari begitu. Tak ada pilihan selain sabar.

    Jika ada tawaran kerja sampingan pasti aku mau. Walaupun kerja di bengkel. Tak pernah malu selagi itu masih halal. Sering sekali Mamak memanggilku agar pulang. Beliau sangat khawatir. Apalagi aku masih perawan. Mamak takut jika terjadi hal diluar kendali. Beliau sering nonton berita yang terkait  pelecehan seksual di bawah umur. Sebenarnya aku juga takut, tapi semoga tak menjadi bagian dari mereka. Yang lebih kutakutkan jika aku mati di sini. Ya, mati kelaparan. Uang didompet tinggal limapuluh ribu. Di ATM masih ada, tapi tidak bisa ditarik. Hampir setiap hari nggak absen beli donat. Donat coklat yang kutelan agar abdomen bisa bertahan sampai keesokan harinya.

    Berbagai alasan yang sudah kulontarkan, dan berusaha meyankinkan kalau bulan Desember ada panggilan. Lidahku mulai berbohong. Mungkin karena itu Allah tidak ridho  kepadaku. Sebuah hadits yang masih kusimpan dimemori kecilku. “Ridho Allah tergantung dari ridho orang tua.” Tapi semoga hal itu tidak tertuju padaku.

    Namaku Nidar. Perempuan yang berumur 21 tahun. Dilahirkan di desa Kindang Sulawesi Selatan. Meskipun anak desa tapi tidak betah tinggal di sana. Sehabis kuliah di Yogyakarta masih nekad berkelana. Sering sekali dapat siraman rohani dari kerabat. Agar bisa ubah sifatku yang nekad dan egois. Aku berusaha agar mengubah. Tapi kemauan lebih kuat daripada keinginan.

    Hari ini adalah hari jumat.  Aku meringkik kepanasan, akhirnya kuputuskan ke masjid Islamic Center. Sebuah masjid terbesar yang pernah kujumpai. Kupajang sepatu kets warna coklat. Pemberian dari kak Chalis. Lelaki lajang yang kutemukan di Sangatta. Dia terlalu baik dan selalu setia mendengar dukaku. Lima menit jalan kaki. Keringat meleleh dibaju kaos merah. Bagian ketetnya basah kuyup. Kutaruh buritku di kramik masjid. Mengatur napas yang tak beraturan. Badanku semakin loyo, perut pun bertasbih.  Menahan adalah hal yang sering kulakukan. Aku selalu berharap pada Tuhan, agar tetap kuat dan bertahan hidup.

    Matahari, sudah meredupkan cahayanya. Badanku sudah dingin dan damai. Aku terbaring terlentang. Kutatap keramik Mesjid, indah sekali. Seakan-akan sudah di surga Firdaus. Kupejam bola mata. Terdengar vokal, yang tak asing lagi dikupingku. Vokal  yang sering kujumpai di Yogyakarta.

    “Nidar!” nada yang tak tahu persis darimana asalnya.

    Aku mulai bingung. Dan pura-pura tak menghiraukan. Nada itu masih terulang. Semakin nyaring. “Sial orang tidur di ganggu.” Dalam benakku. Ah sudahlah sebaiknya aku bangun, sepertinya dia butuh bantuan.

    Sosok yang mamasan baju kokoh putih. Duduk bersila dekat bilik. Tak nampak rautnya. Detak jangtungku tak berdenyut lagi. Mengingatkan pahlawan yang pernah hadir. “Bapak?” Ucapku. Namun, ia tetap bungkam. Mataku mulai berkaca-kaca, ingus bisa kurasakan asingnya. Tak sempat melap. Aku memilih bersandar dipilar.

    “Bapak sudah tutup usia, tujuh tahun yang lalu. Lah kok bisa nongol di sini?” Ucapku.
    “Aku membawakanmu makanan.” Ujarnya, pelan. Memutar badannya ke arahku.

    Kutelan air ludah berulang kali. Apakah Tuhan menghidupkan orang yang sudah mati?. Apapun yang terjadi di dunia ini kalau dihendaki pasti terjadi. Kujawab pertanyaan yang seharusnya kutahu jawabannya. Sedikit takut dan heran. Tapi aku bahagia bisa melihatnya. Setidaknya Bapak datang menambal lukaku.
    “Kamu naik apa kemari Nak?” Tanya Bapak.
    “Jalan kaki.” Jawabku, sambari membuka kotak yang ia bawa.
    “Kamu terlalu berani.”
    “Apa ini buatan Bapak?” Aku mendesak.

    Bapak hanya mengangguk kecil. Menatap busana yang kupakai. Saat aku mengunyah makananku begitu lahap. Bapak berkata.” Bapak, mengkhawatirkanmu.” Sontak aku menghentikan makan dan berhenti mengunyah.

    “Masih saperti kemarin. Tak ada yang berubah. Masih nekad. Bapak senang karena kamu berani. Semoga kamu bisa menggantikan Bapak sebagai pahlawan.” Ujar Bapak, ia mengupas senyum. Aku pun semakin semangat, mendengar kata pahlawan.
    “Tapi, aku masih takut. Takut dengan kesepian. Tak ada kerabat di sini.” Ucapku melemah.

    Kotak nasi, dipenuhi air bening. Sudah nggak mood mengunyah. Aku pengen bersandar dipundaknya. Membagi cerita.
    “Sudahlah. Bapak paham dengan kondisimu sekarang Nak. Bapak tak mau melihat selalu ada duka diranting jiwamu. Berjuanglah di sini. Jangan pulang kalo belum sukses. Takut adalah awal dari kata gagal.” Ucap Bapak dengan wajah simpati.

    Aku hanya tunduk, mengigit bibir atas. Keheningan terjadi satu menit. Aku masih menunggu nasihat. Namun, hanya suara adzan yang kudengar. “Allahu Akbar Allahu Akbar.” Aku tersentak bangun dari lantai masjid. Badanku semakin dingin. Aku mencari Bapak, kuputar leher ke kanan. Ada mahasiswi baca buku. Kuputar lagi ke kiri. Rombongan anak yatim menuju tempat wudhu. Bola mata tetap mencari Bapak yang tiba-tiba menghilang. Tanganku berkeringat, aku pun mencari kotak nasi.  Benar tidak ada. Ternyata hanya mimpi. Mungkin kedatangan Bapak, mengingatkan  biar aku tidak mengenal definisi rasa takut. Masih oleng. Kuangkat bokong dan menuju tempat wudhu.


    Penulis: Nurwahidah, A.Md.
    Alumni AMA Yogyakarta jurusan Manajemen Obat dan Farmasi. Email: Nurwahidah@yahoo.com.

    Peran dan Fungsi Partai Politik dalam Menunjang Pelaksanaan Pemilu di Indonesia

    Arifin Ma’ruf, S.H.
    Demokrasi dan Pemilu di Indonesia
    PewartaNews.com – Sejak memasuki Era Reformasi pada tahun 1998, Indonesia telah menyelenggarakan pemilihan umum (Pemilu) secara periodik empat kali), yaitu Pemilu 1999, Pemilu 2004, Pemilu 2009, dan Pemilu 2014. Dalam perspektif demokrasi elektoral, Indonesia telah mampu melewati the two-turnover test. Istilah ini merujuk pada kemampuan negara melewati fase transisi demokrasi menuju fase konsolidasi demokrasi berdasarkan keberhasilan menyelenggarakan dua kali Pemilu sejak berakhirnya era kekuasaan otoriter.(Samuel P. Huntington, 1991) Dalam demokrasi langsung, warga negara terlibat secara langsung dan proaktif dalam proses dan mekanisme pembuatan keputusan dan kebijakan publik (direct vote). Menurut David Held, demokrasi langsung adalah “sebuah sistem pembuatan keputusan tentang masalah-masalah publik yang melibatkan warga negara secara langsung”.(David Held, 1987)

    Kehadiran Partai Politik di Indonesia
    Dalam perkembangan demokrasi di indonesia kehadiran dan peran partai politik saat ini menjadi prasyarat penting bagi praktik demokrasi modern, dalam hal ini demokrasi modern adalah demokrasi partai.(Richard S. Katz, 1980) Jika pada awalnya partai politik merupakan salah satu prasyarat penting bagi praktik demokrasi perwakilan, kini peran dan fungsi partai politik ikut menentukan kualitas praktik demokrasi perwakilan, dalam hal ini demokrasi perwakilan tidak hanya mensyaratkan kehadiran partai politik, tetapi juga menuntut partai politik memberi kontribusi positif dan konstruktif terwujudnya praktik demokrasi perwakilan berkualitas, artinya, sepak-terjang partai politik merupakan variabel yang mempengaruhi kualitas demokrasi. Jika partai politik menjalankan peran dan fungsinya dengan baik, kualitas demokrasi akan menjadi baik dan begitu juga sebaliknya.(Munafrizal Manan, 2012)

    Adanya Partai politik  bertujuan untuk mencari dan mempertahankan kekuasaan guna mewujudkan program-program yang disusun berdasarkan ideologi tertentu. Cara yang digunakan oleh suatu partai politik dalam sistem demokrasi untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan ialah ikut serta dalam pemilihan umum.(Ramlan Subakti, 2010) Partai politik merupakan sarana bagi warga Negara untuk turut serta atau berpartisipasi dalam proses pengelolaan Negara. Dimana partai politik adalah suatu kelompok terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama.( Miriam Budiarjo, 2010) Partai politik adalah unsur penting dalam kehidupan politik dan pemerintahan. Partai politik menghubungkan masyarakat madani dengan negara dan lembaga-lembaganya. Selain itu, partai menyuarakan pandangan serta kepentingan berbagai kalangan masyarakat.

    Peran dan fungsi Partai Politik di Indonesia
    Secara hakiki partai politik memiliki fungsi utama yaitu mencari dan mempertahankan kekuasaan guna mewujudkan program-program yang disusun berdasarkan ideologi tertentu.Selain fungsi di atas, partai politik juga memiliki fungsi antara lain (Miriam Budiardjo, 2000):

    Pertama, Sebagai Sarana Komunikasi Politik, dalam menjalankan fungsi sebagai sarana komunikasi politik, partai politik mempunyai peran penting sebagai penghubung antara yang memerintah dan yang diperintah. Menurut Signmund Neumann dalam hubungannya dengan komunikasi politik, partai politik merupakan perantara besar yang menghubungkan kekuatan-kekuatan dan ideologi sosial dengan lembaga pemerintah yang resmi dan mengaitkannya dengan aksi politik di dalam masyarakat politik yang lebih luas.(Bima Arya Sugiarto, 2008)

    Kedua, sebagai Sarana Sosialisasi Politik, fungsi sosialisai politik partai adalah upaya menciptakan citra (image) bahwa partai politik memperjuangkan kepentingan umum dan lebih tinggi nilainya apabila mampu mendidik anggotanya menjadi manusia yang sadar akan tanggung jawabnya sebagai warga Negara dan menempatkan kepentingan sendiri dibawah kepentingan nasional.

    Ketiga, sebagai Sarana Rekrutmen Politik, fungsi partai politik ini yakni seleksi kepemimpinan dan kader – kader yang berkualitas. Rekrutmen politik menjamin kontinuitas dan kelestarian partai sekaligus merupakan salah satu cara untuk menjaring dan melatih calon-calon kader.

    Keempat, partisipasi Politik, partisipasi politik adalah kegiatan warga negara biasa dalam mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan umum dan dalam ikut menentukan pelaksana pemerintahan. Dalam hal ini, partai politik memiliki fungsi untuk membuka kesempatan, mendorong, dan mengajak para anggota masyarakat yang lain untuk menggunakan partai politik sebagai saluran kegiatan mempengaruhi proses politik. Partai politik merupakan wadah partisipasi politik. Fungsi ini lebih tinggi porsinya dalam sistem politik demokrasi dari pada dalam sistem politik totaliter karena dalam sistem politik demokrasi mengharapkan ketaatan dari para warga dari pada aktivitas mandiri.

    Kelima, sebagai Sarana pengatur Konflik, potensi konflik selalu ada di setiap masyarakat.Negara Indonesia yang bersifat heterogenyang terdiri dari etnis, agama, dan lain-lain. Perbedaan tersebut dapat menyebabkan konflik. Maka partai politik melaksanakan fungsi sebagai pengatur konflik.

    Keberadaan Partai politik di Indonesia memanglah penting bagi perkembangan demokrasi di indonesia, selain fungsi-fungsi diatas menurut hariyanto apabila suatu ketika partai politik memegang tampuk pemerintahan dan menduduki badan perwakilan rakyat secara mayoritas, maka dapat dinyatakan bahwa partai politik tersebut dapat melaksanakan fungsi sebagai sarana pembuatan kebijakan. (Haryanto, 1984).


    Penulis: Arifin Ma’ruf, S.H.
    Koordinator Bidang Pendidikan Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta (DPC PERMAHI DIY) Periode 2014-2015 / Alumni Mahasiswa Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

    Otonomi Pertanahan Di Daerah Istimewa Yogyakarta [Bagian 2]

    Sugiarto, S.H.
    Politik Hukum Pertanahan di Daerah Istimewa Yogyakarta
    PewartaNews.com – Secara de facto, Daerah Istimewa Yogyakarta lahir sejak dalam kancah revolusi antara tanggal 5 September 1945 – tanggal 18 Mei 1946 (Sarjita, 2005: 126), secara de jure lahirnya Daerah Istimewa Yogyakarta pada saat dikeluarkannya Undang-Undang No. 3 Tahun 1950 yang ditetapkan pada tanggal 3 Maret 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang tersebut menegaskan bahwa; Urusan rumah tangga dan kewajiban-kewajiban lain sebagaimana termasuk dalam pasal 23 dan 24 UU Nomor 22 Tahun 1948 bagi Daerah Istimewa Yogyakarta adalah sebagai berikut; “….III. Urusan Agraria…” (Sarjita, 2005: 127).

    Sebagai tindak lanjut dari UU No. 3 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 1950, kemudian diterbitkanlah Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta No. 5 Tahun 1954 Tentang Hak Atas Tanah di Daerah Istimewa Yogyakarta. Peraturan Daerah tersebut dikeluarkan dalam rangka mengisi kekosongan hukum (rechtsvacuum) sambil menunggu terbentuknya hukum pertanahan nasional (Sarjita, 2005: 127), sesuai dengan ketentuan pada Pasal 4 ayat (4) UU No. 3 Tahun 1950 yang berbunyi: “Urusan-urusan rumah tangga dan kewadjiban-kewadjiban lain dari pada jang tersebut dalam ajat (1) diatas, jang dikerdjakan oleh Daerah Istimewa Jogjakarta sebelum dibentuk menurut Undang-undang ini, dilandjutkan sehingga ada ketetapan lain dengan Undang-undang.”

    Lima puluh empat tahun yang lalu, tepatnya 24 September 1960, disahkanlah oleh Presiden Republik Indonesia (Soekarno) dan diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 1960 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, atau yang lebih dikenal dengan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) (Boedi Harsono, 1970: 1). Kewenangan keagrariaan adalah ada pada pemerintah pusat namun, pada pelaksanaannya dapat dilimpahkan pada pemerintah daerah ataupun kepada persekutuan masyarakat hukum adat (http://perpustakaan.uns.ac.id). Dikeluarkannya UUPA ini dimaksudkan untuk menghilangkan dualisme dalam peratuan perundang-undangan keagrariaan (adanya hukum agraria yang didasarkan pada hukum adat pada satu pihak dan hukum agraria yang didasarkan hukum barat pada pihak lain). Namun, bagi Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dualisme tersebut tetap ada, bahkan waktu itu UU No. 5 Tahun 1960 belum dapat diberlakukan sepenuhnya.

    Belum pernah diimplementasikan sepenuhnya UUPA No. 5 Tahun 1960 di Daerah Istimewa Yogyakarta mengakibatkan dualisme hukum dalam hukum pertanahan, di satu pihak berlaku peraturan perundang-undangan daerah dan di pihak lain berlaku peratuaran pemerintah pusat. Dualisme dalam hukum agraria di Yogyakarta tentu akan menimbulkan ketidakpastian hukum, serta tidak memberikan dukungan terhadap terwujudnya pembenahan kesatuan (unifikasi) hukum nasional.

    Pada tanggal 9 Mei 1984 Presiden Republik Indonesia Soeharto memberikan keputusan tentang pemberlakuan sepenuhnya Undang-undang Pokok Agraria di Daerah istimewa Yogyakarta. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 33 tahun 1984 Tentang Pemberlakuan sepenuhnya Undang-Undang No. 5 tahun 1960 di propinsi daerah Istimewa Yogyakarta. Selain itu lahir juga Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta  No. 3 tahun 1984. Perda ini mencabut peraturan  antara lain adalah: Rijksblaad Kasultanan No. 16 /1918 : “Sakabehing bumi kang ora ana tandha yektine kadarben ing liyan, mawa wenang eigendom, dadi bumi kagungane Kraton Ingsun Ngayogyakarta.“  Dengan diberlakukannya UUPA tahun 1960,  Kepres No. 33 tahun 1984 dan Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta no. 3 tahun 1984. Maka tidak ada alasan lagi secara politik  hukum agraria tanah Swapraja seperti Sultan Ground (SG) dan Paku Alaman Ground (PAG) itu masih  ada di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.

    Pengakuan masyarakat dan pemerintah terhadap kedudukan tanah yang ada di Yogyakarta ini sebagian pihak mengacu pada sejarah politik bahwa Yogyakarta sebagai daerah otonom sebelum kemerdekaan Republik Indonesia. Selanjutnya Pemerintah Daerah Yogyakarta berpendapat bahwa Sultan HB IX telah diberikan Piagam Kedudukan yang ditandatangani Presiden Soekarno pada 1945 bahwa DIY menjadi daerah Istimewa melalui Amanat 5 September 1945 (penyerahan kedaulatan kepada RI) (Ni’matul Huda, 2013: 60), dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 (mengatur tentang Gubernur DIY dijabat oleh Raja), dan Perda No. 5 Tahun 1954 (keberadaan SG dan PAG diakui oleh pemerintah). Berdasarkan fakta sejarah dan dinamika politik hukum, masyarakat juga membangun argumentasi mengenai Keistimewaan Yogyakarta sebagai berikut: Kekalahan perang Diponegoro (Pahlawan Nasional, Bangsawan Kasultanan) dalam perang melawan Kolonial Belanda pada 1825-1830 atau yang lebih dikenal dengan sebutan Perang Jawa membawa akibat pada; 1) pengurangan luas wilayah kasultanan oleh Kolonial  Belanda menjadi seluas wilayah propinsi Yogyakarta sekarang, 2) kebijakan tanam paksa (Culturstelsel), 3) pemberlakuan kontrak politik antara Kerajaan Belanda terhadap Sultan yang bertahta, 4) penyerahan kedaulatan kasultanan kepada Kerajaan Belanda, dengan cara penerapan hukum kolonial dalam tata pemerintahan kerajaan Yogyakarta (Rijksblads) (BSW. Adjikoesoemo, 2012: 8-9).

    Sehingga rangkaian sejarah peristiwa ini diartikan bahwa Kasultanan dan Hindia Belanda (Indonesia) sama-sama berada di bawah kekuasaan kolonial Belanda. Pada 17 Agustus 1945, Indonesia merdeka, dan pada waktu itu Sultan HB IX mengambil kebijakan untuk mendeklarasikan kemerdekaan Kasultanan dari Kerajaan Belanda (melepaskan diri dari kontrak politik 1940) dengan Amanat 5 September 1945. Amanat ini sekaligus merupakan penyerahan kedaulatan kepada negara yang baru yaitu Indonesia.

    Sejarah pertanahan yang ada di Yogyakarta dibagi dalam 2 (dua) masa, yaitu masa sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 dan masa setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960. Masa sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 terdiri dari tiga bagian;

    Pertama, masa sebelum tahun 1918, pada masa ini adalah masa paling berat yang dialami oleh rakyat karena pada masa inilah rakyat benar-benar tidak bisa mendapatkan haknya atas tanah. Masa ini terkenal dengan zaman kepatuhan dan hak atas tanah untuk rakyat masih sangat lemah atau bahkan tidak diakui sama sekali. Rakyat hanya memiliki “hak menggarap” dengan dibebankan kewajiban menyerahkan setengah atau sepertiga hasilnya kepada raja atau keluarga raja (para patuh). Jadi pada masa itu raja yang berhak sepenuhnya atas tanah, sedangkan pengawasan penyerahan hasil tanah dari rakyat diberikan kewenangan kepada keluarga raja atau para patuh.

    Kedua, masa antara tahun 1918 sampai dengan tahun 1945. Pada masa ini merupakan masa agrarisch reorganisasi yang pada intinya: (1) Menghapuskan kepatuhan, kebekelan. (2)  Mengadakan kalurahan-kelurahan baru. (3)  Memberi hak-hak atas tanah pada kalurahan dan para penduduknya. (4) Memberi hak-hak atas tanah pada para perusahaan asing.

    Agrarisch reorganisasi dituangkan melalui Rijksblad Kasultanan Tahun 1918 No. 16 dan Rijksblad Pakualaman Tahun 1918 No. 18. Dalam kedua aturan tersebut pada prinsipnya menganut “asas domein verklaring”. Dengan kedua aturan tersebut Kasultanan dan Pakualaman menyatakan kekuasaannya atas tanah sebagai berikut: “sakabehing bumi kang ora ana tanda yektine kadarbe ing liyan mawa wewenang eigendom, dadi bumi kagungane kraton ingsun Ngayogyakarta” (semua bumi yang tidak terbukti dimiliki oleh orang lain dengan hak eigendom adalah kepunyaan kerajaanku Ngayogyakarta). Atas dasar pernyataan domein itu Pemerintah Kasultanan dan Pakualaman memberikan hak pakai/wewenang anggadhuh kepada desa-desa yang harus dibentuknya (Badan Pembinaan Hukum Nasional, 1977: 297). Dalam masa ini dikenal adanya hak milik atas tanah bagi kalurahan (desa) dan terjadinya peningkatan hak atas tanah bagi rakyat dari hak menggarap menjadi hak pakai turun temurun yang tercatat dalam register kalurahan.

    Ketiga, masa setelah tahun 1945, pada masa ini merupakan tahap lanjut terhadap peningkatan hak rakyat atas tanah di DIY karena masa ini lahir Peraturan-Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam bidang agraria yang meningkatkan hak rakyat atas tanah dari hak pakai turun temurun menjadi hak milik turun temurun. Tindakan pemerintah ini didasarkan pada pertimbangan terbentuknya Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1950 bahwa Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai hak dan wewenang untuk mengatur daerahnya termasuk urusan agraria. Berdasarkan kewenangan yang diberikan tersebut untuk mengatur urusan agraria di Daerah Istimewa Yogyakarta mengeluarkan beberapa peraturan antara lain: Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 1954, Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 1954, Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 1954, Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 1954, Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 1956 tentang Perubahan Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 1954, Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 184/KPTS/1980 tentang Perubahan Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 1954. Keseluruhan peraturan tersebut tidak berlaku bagi Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta karena ditegaskan di dalam Pasal 2 Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 1954 yang menyatakan bahwa tentang hak atas tanah yang terletak di dalam kota besar (Kotapraja) Yogyakarta buat sementara masih berlaku peraturan seperti termuat dalam Rijksblad Kasultanan Tahun 1925 No. 13 dan Rijksblad Pakualaman Tahun 1925 No. 25.

    Mengacu pada Rijksblad Kasultanan dan Rijksblad Paku Alaman yang menyatakan bahwa Raja (Sultan HB X dan Paku Alaman IX) dapat memiliki tanah-tanah tidak bersertifikat di seluruh wilayah Yogyakarta, sesungguhnya ini dikemudian hari sangat dimungkinkan akan memunculkan gejolak di masyarakat yang masih kebanyakan belum memiliki sertipikat hak milik (SHM). Terlebih ketika baru-baru ini dari pihak keraton melakukan inventarisasi tanah SG dan PAG dengan mengacu pada peta tua tahun 1838 (Koran Sindo, 9 Agustus 2015: 1 dan Tribun Jogja, 9 Agustus 2015: 1 dan 14) yang dapat dipastikan semua tanah yang ada di Yogyakarta merupakan tanah milik keraton. Saat ini jaminan penguasaan atas seluruh tanah yang ada di Yogyakarta tersebut telah diwujudkan melalui UU Keistimewaan Yogyakarta. UUK No. 13 Tahun 2012 tersebut dalam amanatnya akan melahirkan lima turunan produk kebijakan dalam bentuk PERDAIS (Peraturan Daerah Istimewa) antara lain: Perdais tentang Pertanahan, tentang Rancangan Tata Ruang Wilayah (RTRW), tentang Penetapan Kepala Daerah, tentang Sistem Pemerintahan dan tentang Kebudayaan.

    Undang-Undang No. 13 tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta yang disahkan oleh Presiden Susilo Bambang Yodhoyono pada 31 Agustus 2012 sesungguhnya telah melengkapi kekurangan dari UU No.3 tahun 1950 jo UU No. 19 tahun 1950 jo UU No. 9 tahun 1955 tentang pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta. Sebagai bentuk pemberian otonomi istimewa pemerintah pada DIY melalui UU No.13 tahun 2012 secara jelas menegaskan bahwa yang dimaksud dengan Keistimewaan adalah keistimewaan kedudukan hukum yang dimiliki oleh DIY berdasarkan sejarah dan hak asal-usul menurut UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 untuk mengatur dan mengurus kewenangan otonomi istimewa (Ni’matul Huda, 2013: 60). Dadapun kewenangan istimewa adalah wewenang tambahan tertentu yang dimiliki DIY selain wewenang sebagaimana ditentukan dalam undang-undang tentang pemerintahan daerah.

    Untuk mengetahui kelanjutan tulisan ini, silakan kunjungi "Otonomi Pertanahan di Daerah Istimewa Yogyakarta" [Klik Bagian 1], [Klik Bagian 2], [Klik Bagian 3], [Klik Bagian 4]. Ikuti terus kelanjutannya tulisan ini yach...!


    Penulis: Sugiarto, S.H.
    Mahasiswa Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia / Eks Ketua Umum Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta (DPC PERMAHI DIY) Periode 2012-2014.

    Otonomi Pertanahan Di Daerah Istimewa Yogyakarta [Bagian 1]

    Sugiarto, S.H.
    Pengantar
    PewartaNews.com – Di Indonesia, pengaturan terkait dengan hak untuk menguasai tanah diserahkan kepada Negara. Hal ini termaktub di dalam pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Negara sebagai organisasi kekuasaan dari seluruh rakyat dianggap tepat untuk diberi kewenangan menguasai dan mengatur urusan pertanahan akan tetapi penguasaan oleh negara bukanlah untuk memiliki. Hal ini berpangkal dari pendirian bahwa untuk mencapai tujuan dari pasal 33 ayat (3) UUD NKRI 1945 tidaklah tepat apabila Negara bertindak sebagai pemilik tanah. Menjadi catatan penting bahwa penguasaan tanah oleh negara memiliki tujuan pasti yaitu untuk sebesar-besarnya kemakmuran seluruh rakyat Indonesia.

    Negara kesatuan republik Indonesia dibagi atas daerah provinsi, kabupaten dan kota sebagaimana pada pasal 18 UUD 1945 pada ayat (1) menunjukkan  pembagian dan susunan daerah-daerah. Sedangkan pada ayat (2) menyatakan bahwa pemerintahan provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi. Otonomi berasal dari kata “auto” dan “nomos”. Auto atau “oto”, berarti sendiri, sedangkan “nomos” berarti mengatur, sehingga otonomi sama maknanya dengan mengatur rumah tangga sendiri (Jumly Asshiddiqie, 2007: 424). Otonomi daerah adalah wewenang daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan pengertian daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat.

    Selain bentuk otonomi umum yang diberlakukan pada sebagaian besar daerah (wilayah) Negara Kesatuan Republik Indonesia, juga diatur dalam bentuk lain, yaitu bentuk otonomi istimewa dan bentuk otonomi khusus. Pasal 18B UUD 1945 menyatakan bahwa Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatau dengan Undang-undang. Bentuk otonomi istimewa dan otonomi khusus telah diberlakukan dibeberapa daerah, antara lain Yogyakarta dengan sebutan Daerah Istimewa Yogyakarta, Aceh dengan Otonomi Khusus Aceh, dan Papua dengan Otonomi Khusus Papua (Muchtar Luthfi, 2015: 137). Otonomi istimewa di DIY, salah satunya dibidang pertanahan memiliki aturan pertanahan atau otonomi pertanahan yang berbeda dengan peraturan pertanahan di daerah lain. Tanah di DIY sebagian besar dikuasai oleh Kasultanan KeratonYogyakarta yang berstatus sebagai tanah swapraja atau Sultan Ground (SG) dan Paku Alaman Ground (PAG).

    Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, ketentuan-ketentuan yang telah berlaku di Daerah Istimewa Yogyakarta seperti Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 1954, Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 1954, Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 1954, Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 1954 masih tetap berlaku. Padahal jika dilihat Diktum Keempat huruf A Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 menyatakan bahwa “hak-hak dan wewenang-wewenang atas bumi dan air dari Swapraja atau bekas Swapraja yang masih ada pada waktu mulai berlakunya undang-undang ini hapus dan beralih pada negara.” Atas dasar dasar itu mestinya pengaturan dan wewenang mengatur hak-hak atas tanah bagi daerah swapraja maupun bekas swapraja dihapus dan tidak berlaku lagi dan beralih kepada negara (Jose Marcus Fernando, September 2009: 3).

    Otonomi bidang tanah di Yogyakarta dalam bentuknya dapat dilihat dengan beberapa jenis tanah yang masih diakui oleh banyak masyarakat Yogyakarta seperti Sultan Ground (SG) dan Paku Alaman Ground (PAG), ini merupakan pembagian istilah tanah yang berada di wilayah keraton Yogyakarta Hadiningrat dan Kadipaten Puro Paku Alaman kecuali bagi tanah-tanah yang telah diberikan hak kepemilikannya kepada masyarakat. Pemaknaan ini mengacu pada domein verklaring yang menjadi dasar sejak tahun 1918, yang kemudian diperkuat melalui Perda DIY No.5 Tahun 1954 hingga kemudian dinyatakan kembali pada tanggal 11 April 2000 pada acara inventarisasi dan sertifikasi tanah-tanah Keraton DIY antara pemerintah daerah dan lembaga terkait yang selanjutnya saat ini diligitimasi melalui UUKNo.13 tahun 2012.

    UU No. 13 tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta yang disahkan oleh Presiden Susilo Bambang Yodhoyono pada 31 Agustus 2012 sesungguhnya telah melengkapi kekurangan dari UU No.3 tahun 1950 jo UU No. 19 tahun 1950 jo UU No. 9 tahun 1955 tentang pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta. Sebagai bentuk pemberian otonomi istimewa pemerintah pada DIY melalui UU No.13 tahun 2012 secara jelas menegaskan bahwa yang dimaksud dengan Keistimewaan adalah keistimewaan kedudukan hukum yang dimiliki oleh DIY berdasarkan sejarah dan hak asal-usul menurut UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 untuk mengatur dan mengurus kewenangan otonomi istimewa. (Ni’matul Huda, 2013: 60).

    Tulisan ini hendak mengkaji otonomi pertanahan yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta, satatus tanah Sultan Ground (SG) dan Paku Alaman Ground (PAG), sejarah penguasaan tanah di Yogyakarta dan diikuti dengan rekomendasi sistem pertanahan yang berbasis keadilan dan tidak diskriminatif. Tulisan mengarah kepada arah politik hukum pertanahan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

    Untuk mengetahui kelanjutan tulisan ini, silakan kunjungi "Otonomi Pertanahan di Daerah Istimewa Yogyakarta" [Klik Bagian 1], [Klik Bagian 2], [Klik Bagian 3]. Ikuti terus kelanjutannya tulisan ini yach...!


    Penulis: Sugiarto, S.H.
    Mahasiswa Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia / Eks Ketua Umum Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta (DPC PERMAHI DIY) Periode 2012-2014.
     

    Iklan

    Iklan
    Untuk Info Lanjut Klik Gambar
    Copyright © 2015-2017. PEWARTAnews.com - All Rights Reserved
    Template Created by Creating Website