Headlines News :
Home » , » Habis Terbakar Terbitlah Sawit: Sudah Saatnya Revisi Pasal Pembakaran Hutan

Habis Terbakar Terbitlah Sawit: Sudah Saatnya Revisi Pasal Pembakaran Hutan

Written By Pewarta News on Minggu, 01 November 2015 | 06.57

Arifin Ma’ruf, S.H.
Nestapa Kabut Asap
PewartaNews.com  – Kabut asap yang terjadi di sebagian wilayah Indonesia yang diantaranya terjadi di Sumatra, Kalimantan, Riau, Jambi dan wilayah lainya di Indonesia sangatlah mengkhawatirkan, bahkan kabut asap yang terjadi  masuk level berbahaya. Sehingga akibat kabut asap tersebut sudah banyak korban jiwa yang sakit bahkan meninggal berjatuhan, bukan hanya itu protes dari Negara tetanggapun yang terkena dampak kabut asap ini mulai sering di layangkan ke pemerintah Indonesia.

Selain itu dampak buruk pembakaran hutan lainya salah satunya adalah terhentinya aktivitas masyarakat, mulai dari diliburkanya proses belajar mengajar di sekolah dan kondisi kesehatan masyarakat yang terkena ISPA dan penyakit pernafasan lainya. Hal ini tentu menjadi  ancaman yang serius bagi masyarakat yang tinggal di daerah yang terkena dampak asap tersebut.

Kebakaran hutan salah satu penyebab dari semakin menebalnya kabut asap. Praktik membuka lahan dengan cara membakar hutan adalah tindakan merusak lingkungan hidup padahal Indonesia memiliki kawasan hutan yang sangat luas yang seharusnya dijaga bukan dibakar. Luas kawasan hutan Indonesia berdasarkan data dari Kementerian Kehutanan per pulau pada tahun 2005 adalah Jawa (19%), Sumatera (54%), Kalimantan (43%), Sulawesi (43%), dan Papua (71%).

Habis Terbakar Terbitlah Sawit
Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) telah dijelaskan secara rinci bahwa tugas negara adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraa umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia.

Tujuan mulia yang terdapat dalam pembukaan UUD NRI 1945 seharusnya dimaknai sebagai cita-cita bersama dalam berbangsa dan bernegara. Namun yang utama adalah pemerintah sebagai perwujudan dari negara yang seharusnya mendukung dan mewujudkan cita-cita bersama tersebut.

Bencana kabut asap yang fatal tahun ini menunjukkan bahwa pemerintah belum maksimal dalam mewujudkan cita-cita tersebut. Namun yang dilakukan selama ini hanya langkah penindakan saja sedangkan langkah pencegahan belum terlihat dilakukan. Hal ini dapat dilihat dari pembukaan lahan dengan cara membakar hutan terjadi secara sporadis di sebagian wilayah di Indonesia.

Data dari Kompas TV Pada Tanggal 30 Oktober 2015 menunjukkan bahwa setelah terjadinya kebakaran di sebagian wilayah Indonesia, sudah nampak bibit-bibit sawit yang mulai banyak bermunculan di wilayah kebakaran hutan. Hal ini tentu menunjukan kepada kita semua bahwa sudah jelas kebakaran dilakukan oleh oknum-oknum tidak bertanggung untuk kepentingan pribadinya.

Sudah Saatnya Revisi Pasal Pembakaran Hutan
Pemerintah Indonesia dalam rangka menangani kabut asap ini telah melakukan berbagai upaya yang diantaranya adalah menetapkan kabut asap sebagai bencana, meminta bantuan asing diantaranya adalah Singapura, Malaysia bahkan Rusia pun ikut membantu untuk ikut serta dalam menangani kabut asap ini. Selain itu wacana pembentukan Pansus (Panitia Khusus) di DPR RI pun mulai bergulir, panitia khusus ini nantinya akan meminta keterangan dari pihak terkait yang berkaitan dengan permasalahan kabut asap yang terjadi di sebagian wilayah Indonesia.

Upaya tersebut memang harus didukung semua pihak. Akan tetapi adanya bencana kabut asap yang terjadi sepekan di Indonesia seharusnya ditindak dengan serius oleh pemerintah Indonesia salah satunya adalah revisi terhadap Pasal dalam peraturan atau regulasi yang membolehkan membuka lahan dengan cara membakar, misalnya Pasal 69 ayat 2 di UU Nomor 32 Tahun 2009 Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyebutkan bahwa membuka lahan dengan cara membakar diperbolehkan dengan memperhatikan kearifan lokal daerah masing-masing. dan atas dasar aturan yang terdapat dalam Pasal 69 ayat 2 UU Nomor 32 Tahun 2009 tersebut kemudian muncul juga aturan dibawahnya yang juga membolehkan membuka lahan dengan cara membakar, salah satu contohnya adalah  Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 52 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pembukaan Lahan dan Pekarangan Bagi Masyarakat di Kalimantan Tengah yang membolehkan pembakaran hutan. Pasal tersebut yang kemudian dijadikan dasar membolehkan pembakaran lahan untuk pembukaan hutan. Sehingga Pasal yang membolehkan pembakaran hutan tersebut sudah seharusnya di revisi.


Penulis: Arifin Ma’ruf, S.H. 
Koordinator Bidang Pendidikan Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta (DPC PERMAHI DIY) Periode 2014-2015 / Alumni Mahasiswa Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.




Share this post :

Posting Komentar

Komentar netizen merupakan tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan redaksi. Kami berhak mengubah atau menghapus komentar yang mengandung intimidasi, pelecehan, dan SARA.

 
Copyright © 2015-2017. PEWARTAnews.com - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website