Headlines News :
Home » » Keganjalan Putusan Kasasi Tentang Keputusan Gubernur Yang Mengeluarkan Izin Penempatan Lokasi Bandara Baru di Daerah Istimewa Yogyakarta

Keganjalan Putusan Kasasi Tentang Keputusan Gubernur Yang Mengeluarkan Izin Penempatan Lokasi Bandara Baru di Daerah Istimewa Yogyakarta

Written By Pewarta News on Minggu, 15 November 2015 | 08.01

Sugiarto, S.H.
PewartaNews.com – Upaya hukum kasasi yang diajukan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mengenai Izin Penetapan Lokasi (IPL) untuk pengembangan bandara baru di Temon, Kulonprogo sudah keluar Putusan kasasinya pada tanggal 23 September 2015. Dengan demikian, pembangunan bandara yang  ditolak warga berdampak, akan nekat  dilanjutkan oleh angkasa pura dengan penggusuran secara legitimasi oleh gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. (liputan6.com)

 Penting mengkritisi kasasi, dalam poin pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa izin penempatan lokasi bandara baru sudah berdasarkan hukum dan futuristik atau berdasarkan kebutuhan masa depan daerah, namun majelis hakim tidak melihat dan mempertimbangkan bahwa di tanah tersebut adalah lahan pertanian produktif seperti tanaman melon, semangka dan cabe yang menghasilkan setiap bulan minimal Rp. 30.000.000 per kepala keluarga (Majalah Saksi LBH Yogyakarta edisi /2015). Belum lagi tempat yang akan dijadikan lahan bandara rawan bencana sunami dengan ketinggian air mencapai 11 meter, bukankah ini yang lebih dari futuristik/kebutuhan masa depan yang harus lebih dipertimbangkan dari pada futuristiknya bandara baru.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 456 K/TUN/2015 terkait kasasi yang diajukan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) atas putusan pengadilan tingkat pertama di Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta yang mengabulkan gugatan para petani terhadap Surat Keputusan Gubernur DIY Nomor 68/KEP/2015 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan untuk Pengembangan Bandara Baru di DIY. Terasa sangatlah janggal karena pertimbangan hukum terhadap putusan tersebut  hanya mendasarkan pada  lampiran peraturan daerah, yakni lampiran Peraturan Daerah Provinsi DIY Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2012-2017. Majelis hakim di tingkat kasasi telah menempatkan lampiran peraturan daerah atau setidak-tidaknya peraturan daerah itu sendiri sebagai norma yang superior yang kemudian menganulir peraturan perundang-undangan lain yang seharusnya memiliki kedudukan lebih tinggi daripada lampiran peraturan daerah atau peraturan daerah-nya, yaitu peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang rencana tata ruang wilayah di DIY.

Masyarakat sangatlah menyayangkan terhadap putusan Kasasi  bernomor register 456 K/TUN/2015 dan masuk MA 19 Agustus 2015 dengan pemohon Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X, karena akan menambah angka kemiskinan dan pengangguran sebesar 11.000 jiwa di pesisir Kabupaten Kulonprogo yang  diajukan setelah warga Kulonprogo yang tergabung dalam Wahana Tri Tunggal (WTT) memenangkan sidang di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Yogyakarta. Putusan pengadilan saat itu membuat proses pembangunan bandara berhenti.

Analisis Putusan hakim dalam kasasi ini tidak memberi penjelasan secara filosofis, sosiolagis dan yuridis, mengapa lampiran Peraturan Daerah Provinsi DIY Nomor 6 tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2012-2017 dijadikan acuan dan bagaimana kedudukan lampiran peraturan daerah tersebut secara hukum.

Pertimbangan hukum hakim yang sangat ganjil, tidak logis dan rasional. Di dalam putusan kasasinya hakim mempertimbangkan bahwa keputusan tata usaha yang diterbitkan gubernur telah berdasar hukum dan bersifat futuristik. Pertimbangan ini tidak diambil dengan analisis yang didasarkan pada landasan teori dan argumentasi hukum yang mendalam, justru terlihat sangat subyektif sekali. Hakim seperti menciptakan opininya sendiri dan bersikap tidak independen dalam mengambil keputusan.

Dalam konteks penggunaan lampiran peraturan daerah sebagai dasar dari suatu putusan  haruslah diingat bahwa dalam suatu peraturan perundang-undangan dikenal adanya hierarki, yang bila merujuk penjelasan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, ialah perjenjangan setiap jenis peraturan perundang-undangan yang didasarkan pada asas bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Namun dalam putusan kasasi tidak terlihat hakim telah tidak taat dengan ketentuan ini. Ketidaktaatan hakim hanya akan jadi preseden ketidak tertiban hukum dikemudian hari.

Tidak independennya hakim dalam mengambil putusan kasasi ini, bila mengacu pada pasal 50 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. Bila ketentuan pasal ini ditarik ke ranah asas, maka seharusnya putusan hakim itu taat pada asas ratio decidendi, yang mana dalam menjatuhkan putusan mesti dilandaskan pada alasan dan dasar yang jelas serta rasional. Sebab, menurut Soedikno Mertokusumo, alasan-alasan atau argumentasi itu dimaksudkan sebagai pertanggunganjawab hakim dari pada putusannya terhadap masyarakat, sehingga oleh karenanya mempunyai nilai obyektif. Pekerjaan hakim kecuali bersifat praktis routine, juga ilmiah. Sifat pembawaan dari pada tugasnya menyebabkan ia harus selalu mendalami ilmu pengetahuan hukum untuk memantapkan pertimbangan-pertimbangannya sebagai dasar putusannya.

Asisten Sekda Perekonomian dan Pembangunan Pemerintah DIY Didik Purwadi mengatakan, setelah IPL selesai maka proses selanjutnya Badan Pertanahan Nasional (BPN) mulai mengukur lahan yang telah ditetapkan. Setelah itu, proses pembebasan lahan dan harga tanah diserahkan kepada tim appraisal yang ditunjuk, yang sebetulnya warga hanya akan mendapat ganti rugi yang sangat tidak sesuai bahkan tidak jelas karena sampai hari ini pihak angkasa pura dengan pihak pemerintah sedang dalam konflik karena sistim pengelolaan tanah yang katanya milik pakualam itu mau dihitung seperti apa juga belum jelas dan pakualaman akan menjual pada angkasa pura, bahkan menurut keterangan orang yang bekerja dalam pemerintahan daerah pihak internal pemerintah daerah pun juga terjadi konflik karena banyak yang tidak sepakat dengan rencana bandara baru yang akan merugikan masyarakat kecil khususnya petani pesisir.

Rizky Fatahillah, kuasa hukum petani Kecamatan Temon yang menolak pembangunan Bandara Kulonprogo, menyayangkan tindakan hakim yang memeriksa perkara a quo di MA yang telah mengabulkan kasasi gugatan tersebut. Menurutnya, pembangunan Bandara Kulonprogo bermasalah dalam hal perencanaan. Sebab, pembangunan tidak pernah disebutkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Nasional dan RTRW DIY. khawatir ke depannya akan semakin banyak pembangunan bermasalah yang dibiarkan di Yogyakarta yang akan melegitimasi pembangunan infrastruktur lain yang bermasalah serta pemerintah bertindak sewenang-wenang dan tidak memperhatikan hak hidup dan hak pekerjaan petani di Kulon Progo. lihat selama ini pemerintah hanya ingin menggusur-gusur akan tetapi tidak memperhatikan nasib masyarakat petani pesisir kulon progo. petani bukan menolak bandara namun mempertahankan kelangsungan hidupnya dilahan produktif pertanian futuristik.

Dari analisis kritis di atas, maka putusan kasasi oleh majelis hakim Mahkamah Agung Nomor 456 K/TUN/2015 tidaklah konstitusional dan tidak obyektif. Oleh karenanya haruslah ditolak dan dibatalkan!!!
Salam Keadilan.


Penulis: Sugiarto, S.H.
Mahasiswa Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia / Eks Ketua Umum Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta (DPC PERMAHI DIY) Periode 2012-2014.

Share this post :

Posting Komentar

Komentar netizen merupakan tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan redaksi. Kami berhak mengubah atau menghapus komentar yang mengandung intimidasi, pelecehan, dan SARA.

 
Copyright © 2015-2017. PEWARTAnews.com - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website