Headlines News :
Home » , » Marakya Kejahatan Illegal Logging di Indonesia: Upaya Mencegah dan Memberantas Illegal Logging di Indonesia

Marakya Kejahatan Illegal Logging di Indonesia: Upaya Mencegah dan Memberantas Illegal Logging di Indonesia

Written By Pewarta News on Sabtu, 14 November 2015 | 18.16

Arifin Ma'ruf, S.H.
Negara Beribu Pulau
PewartaNews.com – Bumi pertiwi itulah sebutan bagi Indonesia, tempat tinggal masyarakat yang mempunyai suku adat maupun agama yang beragam. Selain Indonesia merupakan Negara beribu pulau, Negara kaya akan berbagai sumber daya alamnya. Hutan yang luas adalah anugerah sang pencipta untuk bangsa Indonesia yang sudah seharusnya kita jaga bersama.

Indonesia memiliki kawasan hutan yang cukup besar, dengan kawasan hutan yang cukup besar tersebut tentunya menyimpan kekayaan alam yang sangat besar pula, termasuk kayu atau pepohonan. Luas kawasan hutan Indonesia berdasarkan data dari Kementerian Kehitanan per pulau pada tahun 2005 adalah Jawa (19%), Sumatera (54%), Kalimantan (43%), Sulawesi (43%), dan Papua (71%). dengan kekayaan alam yang begitu besar sudah seharusnya dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat Indonesia seperti amanat konstitusi yang terdapat di dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945.

Namun pada kenyataanya hal tersebut belum bisa dilaksanakan karena banyaknya praktik illegal logging yang terjadi di Indonesia.  Illegal Logging merupakan permasalahan yang harus menjadi perhatian pemerintahan Indonesia. Karena praktik-praktik illegal logging merupakan permasalahan yang berdampak multidimensi yang berhubungan dengan aspek sosial, ekonomi, budaya dan ekologi atau lingkungan.

Kerugian Akibat Illegal Logging
Bumi pertimi sudah seharusnya di jaga bersama, karena dengan terjaganya bumi pertiwi akan memberikan dampak yang baik bagi kelangsungan hidup seluruh lapisan masyarakat. Tindakan illegal logging jelas merupakan tindakan yang merusak bumi pertiwi, dan tindakan illegal logging memberikan dampak kerugian yang cukup besar bagi bangsa Indonesia. Data dari Enforcement Economic Program Conservation International-Indonesian pada tahun 2004 misalnya merilis bahwa laju kerusakan hutan di Indonesia mencapai 3,8 juta hektar pertahun dan Negara telah kehilangan Rp.83 miliar perhari akibat illegal logging, kerugian yang dialami Negara tersebut merupakan angka kerugian minimum oleh karena kerugian yang disebutkan belum termasuk punahnya spesies langka, terganggunya habitat satwa.

Selain itu Illegal Logging juga membawa dampak musnahnya berbagai fauna dan flora, erosi, konflik di kalangan masyarakat, devaluasi harga kayu, hilangnya mata pencaharian, dan rendahnya pendapatan negara dan daerah dari sektor kehutanan, kecuali pemasukan dari pelelangan atas kayu sitaan dan kayu temuan oleh pihak terkait.  Menurut data dari Bank Dunia, sekitar 30.000 ha hutan di sebelah utara Taman Nasional Bukit Barisan Selatan, di Sumatera, telah lenyap selama beberapa tahun terakhir ini, dan masalah pokok penebangan hutan ilegal masih terus berlangsung di Taman Nasional Gunung Leuser, Bukit Tigapuluh, Tanjung Puting dan Gunung Palung. Hingga tahun 2005, setiap tahun negara dirugikan Rp 50,42 triliun dari penebangan liar dan sekitar 50 persen terkait dengan penyelundupan kayu ke luar negeri.

Selain dampak kerugian negara yang cukup besar, illegal logging (pembalakan illegal) menjadi sebab dan sekaligus akibat dari ketegangan atas sumber daya. Pembalakan ilegal ini menyebabkan kemarahan masyarakat lokal karena kayu dicuri dari lahan mereka, tetapi juga menimbulkan konflik di dalam masyarakat, karena ada beberapa penduduk yang dipekerjakan melalui berbagai operasi pembalakan ilegal, sehingga menguntungkan sebagian oknum, namun disisi lain penduduk lainnya menderita akibat berbagai dampak yang timbul.

Dampak lain yang ditimbulkan dari illegal logging ini adalah bencana banjir, serta erosi yang ditimbulkan serta biaya-biaya yang harus dikeluarkan pemerintah, misalnya menurut data dari Greenomics pemerintah harus mengeluarkan dana mencapa Rp.15 triliun pertahun untuk menangkal banjir. Selain itu menurut data Departemen Kehutanan tahun 2006, luas hutan yang rusak dan tidak dapat berfungsi optimal telah mencapai 59,6 juta hektar dari 120,35 juta hektar kawasan hutan di Indonesia, dengan laju deforestasi dalam lima tahun terakhir mencapai 2,83 juta hektar per tahun. Praktek pembalakan liar dan eksploitasi hutan yang tidak mengindahkan kelestarian, mengakibatkan kehancuran sumber daya hutan yang tidak ternilai harganya. Menurut data yang dirilis bbksda-jabar.com kehancuran kehidupan masyarakat dan kehilangan kayu senilai US$ 5 milyar, diantaranya berupa pendapatan negara kurang lebih US$1.4 milyar setiap tahun. Kerugian tersebut belum menghitung hilangnya nilai keanekaragaman hayati serta jasa-jasa lingkungan yang dapat dihasilkan dari sumber daya hutan.

Perlunya Monitoring atau Pengawasan Pelaksanaaan SVLK
Dalam upaya mencegah serta memberantas illegal logging di bumi pertiwi ini maka pemerintah Indonesia telah meluncurkan system verivikasi yang menguji keabsahan legalitas kayu yang beredar, sistem ini dinamai dengan system SVLK atau sistem verivikasi legalitas kayu.

Sistem ini lahir melalui Permenhut No. P.38/Menhut-II/2009 kemudian dirubah dengan Permenhut No. P.68/Menhut-II/2011, dan dirubah lagi dengan Permenhut No. P.45/Menhut-II/2012, dan selanjutnya direvisi lagi dengan Permenhut No. P.42/Menhut-II/2013, kemudian dirubah dengan Permenhut No. P.55/Menhut-II/2014 dan terahir dirubah dengan Permenhut No. P.95/Menhut-II/2014 tentang Penilaian Kinerja PHPL dan VLK pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak. SVLK ini merupakan sistem yang menjamin produk kayu legal dan berasal dari hutan lestari. Pola jaminan SVLK berasal dari aspek legalitas.

Namun sistem yang cukup baik ini harus ada pengawasan pada tahap implementasinya. Sehingga sistem ini dapat bekerja sedemikian rupa sesuai dengan ketentuan aturan yang ada. Karena kita tentu mengetahui bahwa penjahat atau pelaku kejahatan pasti akan menggunakan segala cara untuk mengelabuhi sistem ini, sehingga butuh dukungan stakeholder yang ada untuk mengontrol pelaksanaan SVLK ini.

Oleh karena itu pengawasan terhadap pelaksanaan Sistem Verivikasi Legalitas Kayu (SVLK)  merupakan suatu keharusan sebagai langkah pencegahan terhadap maraknya illegal logging di Indonesia. pengawasan tersebut tentu melibatkan beberapa lembaga terkait, misalnya Kemenhut, Dephut, serta penegak hukum diantaranya KPK maupun Kepolisian. Oleh karenanya koordinasi antar lembaga tersebut dalam melakukan pengawasan maupun sekaligus penindakan terhadap pelaku illegal logging sangat diperlukan.

Membangun Integritas Moral Penegak Hukum dan Meningkatkan Koordinasi Antar Penegak Hukum
Semakin maraknya illegal logging serta besarnya kerugian Negara yang ditimbulkanya maka diperlukan langkah langkah yang konkrit dalam upaya mencegah serta memberantas maraknya illegal logging di Indonesia. Pemberdayaan integritas moral penegak hukum serta penguatan dan pelaksanaan visi dan misi pemberantasan illegal logging merupakan salah satu cara yang mutlak dilakukan, hal tersebut dikarenakan bahwa integritas moral penegak hukum merupakan aspek yang sangat penting dalam pemberantasan serta pencegahan illegal logging, karena tanpa adanya integritas moral yang tinggi dari aparat penegak hukum maka illegal logging bisa dipastikan akan semakin merajalela, akan tetapi jika integritas moral penegak hukum baik maka ini merupakan salah satu langkah nyata penanggulangan illegal logging, oleh sebab itu maka dalam rangka menciptakan integritas moral yang tinggi dari para penegak hukum maka diperlukan pelatihan-pelatihan serta pendidikan pendidikan moral bagi penegak hukum secara berkala, selain itu penegakan kode etik bagi penegak hukum yang melakukan pelanggaran perlu dilakukan dengan memberikan sanksi tegas.

Selain itu koordinasi antar lembaga penegak hukum yang diantaranya adalah Polisi Kehutanan, PPNS, Kementrian Kehutanan, Departemen Kehutanan, Perhutani serta lembaga lain yang mempunyai wewenang terkait kehutanan sangatlah mendukung dalam upaya penindakan terhadap kejahatan illegal logging.

 Dalam upaya meningkatkan koordinasi tentunya dimulai dari komunikasi yang baik antar lembaga, dan masing masing lembaga harus tau tentang tugas dan wewenangnya dalam pemberantasan illegal logging karena walaupun ada kesamaan dalam hal penegakan hukum terhadap kejahatan illegal logging. Namun setiap lembaga pasti ada spesifiksi mengenai tugas dan wewenangnya, sehingga dimulai dengan komunikasi yang baik untuk meningkatkan koordinasi antar penegak hukum ini menjadi solusi konkrit agar nantinya tidak terjadi tumpang tindih kewenangan, atau saling bersaing dalam penegakan illegal logging.


Penulis: Arifin Ma’ruf, S.H. 
Koordinator Bidang Pendidikan Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta (DPC PERMAHI DIY) Periode 2014-2015 / Alumni Mahasiswa Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Share this post :

Posting Komentar

Komentar netizen merupakan tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan redaksi. Kami berhak mengubah atau menghapus komentar yang mengandung intimidasi, pelecehan, dan SARA.

 
Copyright © 2015-2018. PEWARTAnews.com - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website