Headlines News :
Home » » Menjaga Netralitas PNS dalam Pilkada

Menjaga Netralitas PNS dalam Pilkada

Written By Pewarta News on Selasa, 17 November 2015 | 23.42

Melisa Fitria Dini, S.H.
PewartaNews.com – Beberapa waktu yang lalu Komisi Aparatur Negara (KASN) mengeluarkan rekomendasi pembatalan promosi, mutasi, dan pembebastugasan  sejumlah pejabat di Kabupaten Sumba Barat Daya (Nusa Tenggara Timur) dan Kabupaten Tana Tidung, Kalimantan Utara. Bupati Markus Dairo Tallu memutasi 275 pejabat eselon III dan IV sekaligus membebastugaskan 19 pejabat eselon III pada 24 Desember 2014, tiga bulan setelah dilantik sebagai Bupati Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur.  Sementara di Tana Tidung Bupati Petahana melantik 49 pejabat eselon II, III, IV serta pejabat fungsional dan kepala sekolah sehari sebelum masa jabatannya berakhir pada 16 Januari 2015 (www.menpan.go.id, 10/3/2015). KASN menganggap terjadi kejanggalan dalam proses mutasi tersebut. Adanya fenomena ini menunjukkan bahwa PNS masih rawan terhadap politisasi.      

Pengisian dan pemindahan jabatan atas dasar kepentingan politik penguasa kerap kali terjadi di tengah kontestasi pilkada. Bagi gerbong PNS yang sekiranya loyal terhadap petahana tentu akan mendapat balas budi misalnya berupa kenaikan jabatan ataupun promosi, namun lain cerita jika berbeda haluan, kelompok penentang ini mungkin saja menjadi sasaran terget balas dendam. Untuk menghambat maraknya penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power) ini. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menteri PAN-RB) Yuddy Chrisnandi pada Jum’at, 24/7/2015 mengeluarkan surat edaran Menpan RB nomor B/2355/M.PANRB/07/2015 terkait netralitas aparatur sipil negara (ASN) dalam proses pilkada serentak pada 9 Desember 2015. Isinya antara lain mengatur larangan bagi seluruh pegawai negeri sipil (PNS) terlibat dalam kegiatan kampanye, baik anggota ataupun terlibat di dalamnya.

Sesuai dengan UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN, PNS yang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik, akan dijatuhi hukuman berupa diberhentikan dengan tidak hormat. Penerbitan surat edaran ini tentu saja bertujuan untuk membatasi gerak langkah PNS agar tidak terlibat dalam ranah politik praktis. Menghadapi euphoria pilkada serentak yang akan berlangsung pada Desember 2015 nanti, beragam taktik dan strategi pemenangan dalam pertarungan politik memperebutkan “kursi panas” sebagai orang nomor 1 di daerah pasti akan semakin sengit, apalagi setelah Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan No. 33/PUU-XIII/2015 yang “menghalalkan” persaingan antar keluarga petahana dalam ajang pemilihan kepala daerah serta memberikan “lampu hijau” bagi PNS yang ingin berpolitik praktis.

PNS yang ingin maju sebagai calon kepala daerah atau wakil kepala daerah harus mengundurkan diri sebagai PNS apabila telah ditetapkan secara resmi oleh penyelenggara pemilihan. Putusan ini bermaksud mengingatkan kalangan birokrasi agar tetap focus berorientasi pada kepentingan publik, menjaga profesionalitas dan bersikap imparsial di tengah gejolak segala kepentingan politik pada ajang pesta demokrasi daerah. Jika mereka ingin berpolitik praktis, maka mundur saja atau jika masih ingin meniti karir di ranah birokrasi maka netral saja. Miftah Thoha dalam bukunya yang berjudul Birokrasi dan Politik di Indonesia menyatakan netralitas merupakan pemihakan kepada kepentingan seluruh rakyat itu sama dengan melaksanakan demokrasi, karena hakikat demokrasi adalah dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.

Bersikap netral saja sudah merupakan wujud implementasi dari demokrasi. Tidak harus melalui partai politik, tetapi dengan menjalankan tugasnya memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil dan merata juga merupakan “pekerjaan” yang mulia. Hak untuk mendapat perlindungan bekerja telah dijamin oleh konstitusi Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

PNS yang dimutasi sebagai “imbas politik” sungguhlah sangat mencederai keadilan dan kepastian hukum. Indonesia merupakan Negara berasaskan huku, dalam negara hukum, supremasi hukum harus dijunjung tinggi. Penguasa tidak boleh bertindak sewenang-wenang yang dapat merugikan kepentingan pembangunan daerah serta masyarakat itu sendiri. Sikap ini membuat birokrasi menjadi tidak independen, situasi ini juga pastilah berimbas pada suasana kerja menjadi tidak kondusif karena sarat dengan gesekan antar kepentingan politik. Selain itu, pelayanan publik menjadi terhambat. Apa jadinya suasana di pemerintahan jika kesehariannya dipenuhi konflik kepentingan politik yang saling bersaing untuk berkuasa, masyarakatlah yang akan merugi. Mengorbankan kepentingan publik demi melancarkan aksi politik bukanlah sikap pemimpin yang baik. Reformasi birokrasi tidak akan bisa diimplementasikan jika birokrasi belum terbebas dari intervensi politik.

Dalam Bureaucratic Responsibility (1986) John Burke mengutarakan bagaimana seharusnya birokrasi memahami peran, tugas, dan kewajiban mereka. Birokrasi harus berorientasi pada kepentingan publik dan profesional dalam bekerja. Jika politik praktis dibiarkan “hidup” di birokrasi, siapa yang bisa menjamin birokrat bisa bekerja profesional? Birokrasi harus memihak pada kepentingan rakyat, bukan politik. Siapapun boleh saja mencalonkan diri menjadi kepala daerah, asalkan dapat bersikap demokratis, tidak arogan, tidak diskriminatif, tidak korupsi dan tidak mempolitisir PNS.

Untuk mengantisipasi politisasi PNS Pasal 71 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota mengatur bahwa petahana dilarang mengganti pejabat, 6 bulan sebelum masa jabatannya berakhir. Ayat (3) menegaskan bahwa Petahana dilarang menggunakan program dan kegiatan Pemerintahan Daerah untuk kegiatan Pemilihan 6 (enam) bulan sebelum masa jabatannya berakhir.   Aturan ini sekiranya dapat memberikan perlindungan kepada PNS agar dapat bekerja secara professional, tanpa beban, dan tetap berorientasi pada kepentingan public.  PNS harus berkonsentrasi mematuhi prinsip tata kelola pemerintahan yang baik agar roda pembangunan daerah dapat berjalan. Selain itu, kita tentu berharap pilkada serentak nanti dapat berjalan demokratis, tanpa mengorbankan netralitas pemerintahan.  Selamat berdemokrasi!



Penulis: Melisa Fitria Dini, S.H.
Mahasiswa Magister Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta & Editor Jurnal Ius Quia Iustum FH UII

Share this post :

+ komentar + 1 komentar

Posting Komentar

Komentar netizen merupakan tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan redaksi. Kami berhak mengubah atau menghapus komentar yang mengandung intimidasi, pelecehan, dan SARA.

 
Copyright © 2015-2018. PEWARTAnews.com - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website