Headlines News :
Home » , » Otonomi Pertanahan Di Daerah Istimewa Yogyakarta [Bagian 1]

Otonomi Pertanahan Di Daerah Istimewa Yogyakarta [Bagian 1]

Written By Pewarta News on Rabu, 18 November 2015 | 02.39

Sugiarto, S.H.
Pengantar
PewartaNews.com – Di Indonesia, pengaturan terkait dengan hak untuk menguasai tanah diserahkan kepada Negara. Hal ini termaktub di dalam pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Negara sebagai organisasi kekuasaan dari seluruh rakyat dianggap tepat untuk diberi kewenangan menguasai dan mengatur urusan pertanahan akan tetapi penguasaan oleh negara bukanlah untuk memiliki. Hal ini berpangkal dari pendirian bahwa untuk mencapai tujuan dari pasal 33 ayat (3) UUD NKRI 1945 tidaklah tepat apabila Negara bertindak sebagai pemilik tanah. Menjadi catatan penting bahwa penguasaan tanah oleh negara memiliki tujuan pasti yaitu untuk sebesar-besarnya kemakmuran seluruh rakyat Indonesia.

Negara kesatuan republik Indonesia dibagi atas daerah provinsi, kabupaten dan kota sebagaimana pada pasal 18 UUD 1945 pada ayat (1) menunjukkan  pembagian dan susunan daerah-daerah. Sedangkan pada ayat (2) menyatakan bahwa pemerintahan provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi. Otonomi berasal dari kata “auto” dan “nomos”. Auto atau “oto”, berarti sendiri, sedangkan “nomos” berarti mengatur, sehingga otonomi sama maknanya dengan mengatur rumah tangga sendiri (Jumly Asshiddiqie, 2007: 424). Otonomi daerah adalah wewenang daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan pengertian daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat.

Selain bentuk otonomi umum yang diberlakukan pada sebagaian besar daerah (wilayah) Negara Kesatuan Republik Indonesia, juga diatur dalam bentuk lain, yaitu bentuk otonomi istimewa dan bentuk otonomi khusus. Pasal 18B UUD 1945 menyatakan bahwa Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatau dengan Undang-undang. Bentuk otonomi istimewa dan otonomi khusus telah diberlakukan dibeberapa daerah, antara lain Yogyakarta dengan sebutan Daerah Istimewa Yogyakarta, Aceh dengan Otonomi Khusus Aceh, dan Papua dengan Otonomi Khusus Papua (Muchtar Luthfi, 2015: 137). Otonomi istimewa di DIY, salah satunya dibidang pertanahan memiliki aturan pertanahan atau otonomi pertanahan yang berbeda dengan peraturan pertanahan di daerah lain. Tanah di DIY sebagian besar dikuasai oleh Kasultanan KeratonYogyakarta yang berstatus sebagai tanah swapraja atau Sultan Ground (SG) dan Paku Alaman Ground (PAG).

Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, ketentuan-ketentuan yang telah berlaku di Daerah Istimewa Yogyakarta seperti Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 1954, Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 1954, Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 1954, Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 1954 masih tetap berlaku. Padahal jika dilihat Diktum Keempat huruf A Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 menyatakan bahwa “hak-hak dan wewenang-wewenang atas bumi dan air dari Swapraja atau bekas Swapraja yang masih ada pada waktu mulai berlakunya undang-undang ini hapus dan beralih pada negara.” Atas dasar dasar itu mestinya pengaturan dan wewenang mengatur hak-hak atas tanah bagi daerah swapraja maupun bekas swapraja dihapus dan tidak berlaku lagi dan beralih kepada negara (Jose Marcus Fernando, September 2009: 3).

Otonomi bidang tanah di Yogyakarta dalam bentuknya dapat dilihat dengan beberapa jenis tanah yang masih diakui oleh banyak masyarakat Yogyakarta seperti Sultan Ground (SG) dan Paku Alaman Ground (PAG), ini merupakan pembagian istilah tanah yang berada di wilayah keraton Yogyakarta Hadiningrat dan Kadipaten Puro Paku Alaman kecuali bagi tanah-tanah yang telah diberikan hak kepemilikannya kepada masyarakat. Pemaknaan ini mengacu pada domein verklaring yang menjadi dasar sejak tahun 1918, yang kemudian diperkuat melalui Perda DIY No.5 Tahun 1954 hingga kemudian dinyatakan kembali pada tanggal 11 April 2000 pada acara inventarisasi dan sertifikasi tanah-tanah Keraton DIY antara pemerintah daerah dan lembaga terkait yang selanjutnya saat ini diligitimasi melalui UUKNo.13 tahun 2012.

UU No. 13 tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta yang disahkan oleh Presiden Susilo Bambang Yodhoyono pada 31 Agustus 2012 sesungguhnya telah melengkapi kekurangan dari UU No.3 tahun 1950 jo UU No. 19 tahun 1950 jo UU No. 9 tahun 1955 tentang pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta. Sebagai bentuk pemberian otonomi istimewa pemerintah pada DIY melalui UU No.13 tahun 2012 secara jelas menegaskan bahwa yang dimaksud dengan Keistimewaan adalah keistimewaan kedudukan hukum yang dimiliki oleh DIY berdasarkan sejarah dan hak asal-usul menurut UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 untuk mengatur dan mengurus kewenangan otonomi istimewa. (Ni’matul Huda, 2013: 60).

Tulisan ini hendak mengkaji otonomi pertanahan yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta, satatus tanah Sultan Ground (SG) dan Paku Alaman Ground (PAG), sejarah penguasaan tanah di Yogyakarta dan diikuti dengan rekomendasi sistem pertanahan yang berbasis keadilan dan tidak diskriminatif. Tulisan mengarah kepada arah politik hukum pertanahan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Untuk mengetahui kelanjutan tulisan ini, silakan kunjungi "Otonomi Pertanahan di Daerah Istimewa Yogyakarta" [Klik Bagian 1], [Klik Bagian 2], [Klik Bagian 3]. Ikuti terus kelanjutannya tulisan ini yach...!


Penulis: Sugiarto, S.H.
Mahasiswa Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia / Eks Ketua Umum Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta (DPC PERMAHI DIY) Periode 2012-2014.
Share this post :

Posting Komentar

Komentar netizen merupakan tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan redaksi. Kami berhak mengubah atau menghapus komentar yang mengandung intimidasi, pelecehan, dan SARA.

 
Copyright © 2015-2017. PEWARTAnews.com - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website