Headlines News :
Home » , » Otonomi Pertanahan Di Daerah Istimewa Yogyakarta [Bagian 2]

Otonomi Pertanahan Di Daerah Istimewa Yogyakarta [Bagian 2]

Written By Pewarta News on Rabu, 18 November 2015 | 02.51

Sugiarto, S.H.
Politik Hukum Pertanahan di Daerah Istimewa Yogyakarta
PewartaNews.com – Secara de facto, Daerah Istimewa Yogyakarta lahir sejak dalam kancah revolusi antara tanggal 5 September 1945 – tanggal 18 Mei 1946 (Sarjita, 2005: 126), secara de jure lahirnya Daerah Istimewa Yogyakarta pada saat dikeluarkannya Undang-Undang No. 3 Tahun 1950 yang ditetapkan pada tanggal 3 Maret 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang tersebut menegaskan bahwa; Urusan rumah tangga dan kewajiban-kewajiban lain sebagaimana termasuk dalam pasal 23 dan 24 UU Nomor 22 Tahun 1948 bagi Daerah Istimewa Yogyakarta adalah sebagai berikut; “….III. Urusan Agraria…” (Sarjita, 2005: 127).

Sebagai tindak lanjut dari UU No. 3 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 1950, kemudian diterbitkanlah Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta No. 5 Tahun 1954 Tentang Hak Atas Tanah di Daerah Istimewa Yogyakarta. Peraturan Daerah tersebut dikeluarkan dalam rangka mengisi kekosongan hukum (rechtsvacuum) sambil menunggu terbentuknya hukum pertanahan nasional (Sarjita, 2005: 127), sesuai dengan ketentuan pada Pasal 4 ayat (4) UU No. 3 Tahun 1950 yang berbunyi: “Urusan-urusan rumah tangga dan kewadjiban-kewadjiban lain dari pada jang tersebut dalam ajat (1) diatas, jang dikerdjakan oleh Daerah Istimewa Jogjakarta sebelum dibentuk menurut Undang-undang ini, dilandjutkan sehingga ada ketetapan lain dengan Undang-undang.”

Lima puluh empat tahun yang lalu, tepatnya 24 September 1960, disahkanlah oleh Presiden Republik Indonesia (Soekarno) dan diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 1960 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, atau yang lebih dikenal dengan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) (Boedi Harsono, 1970: 1). Kewenangan keagrariaan adalah ada pada pemerintah pusat namun, pada pelaksanaannya dapat dilimpahkan pada pemerintah daerah ataupun kepada persekutuan masyarakat hukum adat (http://perpustakaan.uns.ac.id). Dikeluarkannya UUPA ini dimaksudkan untuk menghilangkan dualisme dalam peratuan perundang-undangan keagrariaan (adanya hukum agraria yang didasarkan pada hukum adat pada satu pihak dan hukum agraria yang didasarkan hukum barat pada pihak lain). Namun, bagi Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dualisme tersebut tetap ada, bahkan waktu itu UU No. 5 Tahun 1960 belum dapat diberlakukan sepenuhnya.

Belum pernah diimplementasikan sepenuhnya UUPA No. 5 Tahun 1960 di Daerah Istimewa Yogyakarta mengakibatkan dualisme hukum dalam hukum pertanahan, di satu pihak berlaku peraturan perundang-undangan daerah dan di pihak lain berlaku peratuaran pemerintah pusat. Dualisme dalam hukum agraria di Yogyakarta tentu akan menimbulkan ketidakpastian hukum, serta tidak memberikan dukungan terhadap terwujudnya pembenahan kesatuan (unifikasi) hukum nasional.

Pada tanggal 9 Mei 1984 Presiden Republik Indonesia Soeharto memberikan keputusan tentang pemberlakuan sepenuhnya Undang-undang Pokok Agraria di Daerah istimewa Yogyakarta. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 33 tahun 1984 Tentang Pemberlakuan sepenuhnya Undang-Undang No. 5 tahun 1960 di propinsi daerah Istimewa Yogyakarta. Selain itu lahir juga Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta  No. 3 tahun 1984. Perda ini mencabut peraturan  antara lain adalah: Rijksblaad Kasultanan No. 16 /1918 : “Sakabehing bumi kang ora ana tandha yektine kadarben ing liyan, mawa wenang eigendom, dadi bumi kagungane Kraton Ingsun Ngayogyakarta.“  Dengan diberlakukannya UUPA tahun 1960,  Kepres No. 33 tahun 1984 dan Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta no. 3 tahun 1984. Maka tidak ada alasan lagi secara politik  hukum agraria tanah Swapraja seperti Sultan Ground (SG) dan Paku Alaman Ground (PAG) itu masih  ada di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pengakuan masyarakat dan pemerintah terhadap kedudukan tanah yang ada di Yogyakarta ini sebagian pihak mengacu pada sejarah politik bahwa Yogyakarta sebagai daerah otonom sebelum kemerdekaan Republik Indonesia. Selanjutnya Pemerintah Daerah Yogyakarta berpendapat bahwa Sultan HB IX telah diberikan Piagam Kedudukan yang ditandatangani Presiden Soekarno pada 1945 bahwa DIY menjadi daerah Istimewa melalui Amanat 5 September 1945 (penyerahan kedaulatan kepada RI) (Ni’matul Huda, 2013: 60), dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 (mengatur tentang Gubernur DIY dijabat oleh Raja), dan Perda No. 5 Tahun 1954 (keberadaan SG dan PAG diakui oleh pemerintah). Berdasarkan fakta sejarah dan dinamika politik hukum, masyarakat juga membangun argumentasi mengenai Keistimewaan Yogyakarta sebagai berikut: Kekalahan perang Diponegoro (Pahlawan Nasional, Bangsawan Kasultanan) dalam perang melawan Kolonial Belanda pada 1825-1830 atau yang lebih dikenal dengan sebutan Perang Jawa membawa akibat pada; 1) pengurangan luas wilayah kasultanan oleh Kolonial  Belanda menjadi seluas wilayah propinsi Yogyakarta sekarang, 2) kebijakan tanam paksa (Culturstelsel), 3) pemberlakuan kontrak politik antara Kerajaan Belanda terhadap Sultan yang bertahta, 4) penyerahan kedaulatan kasultanan kepada Kerajaan Belanda, dengan cara penerapan hukum kolonial dalam tata pemerintahan kerajaan Yogyakarta (Rijksblads) (BSW. Adjikoesoemo, 2012: 8-9).

Sehingga rangkaian sejarah peristiwa ini diartikan bahwa Kasultanan dan Hindia Belanda (Indonesia) sama-sama berada di bawah kekuasaan kolonial Belanda. Pada 17 Agustus 1945, Indonesia merdeka, dan pada waktu itu Sultan HB IX mengambil kebijakan untuk mendeklarasikan kemerdekaan Kasultanan dari Kerajaan Belanda (melepaskan diri dari kontrak politik 1940) dengan Amanat 5 September 1945. Amanat ini sekaligus merupakan penyerahan kedaulatan kepada negara yang baru yaitu Indonesia.

Sejarah pertanahan yang ada di Yogyakarta dibagi dalam 2 (dua) masa, yaitu masa sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 dan masa setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960. Masa sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 terdiri dari tiga bagian;

Pertama, masa sebelum tahun 1918, pada masa ini adalah masa paling berat yang dialami oleh rakyat karena pada masa inilah rakyat benar-benar tidak bisa mendapatkan haknya atas tanah. Masa ini terkenal dengan zaman kepatuhan dan hak atas tanah untuk rakyat masih sangat lemah atau bahkan tidak diakui sama sekali. Rakyat hanya memiliki “hak menggarap” dengan dibebankan kewajiban menyerahkan setengah atau sepertiga hasilnya kepada raja atau keluarga raja (para patuh). Jadi pada masa itu raja yang berhak sepenuhnya atas tanah, sedangkan pengawasan penyerahan hasil tanah dari rakyat diberikan kewenangan kepada keluarga raja atau para patuh.

Kedua, masa antara tahun 1918 sampai dengan tahun 1945. Pada masa ini merupakan masa agrarisch reorganisasi yang pada intinya: (1) Menghapuskan kepatuhan, kebekelan. (2)  Mengadakan kalurahan-kelurahan baru. (3)  Memberi hak-hak atas tanah pada kalurahan dan para penduduknya. (4) Memberi hak-hak atas tanah pada para perusahaan asing.

Agrarisch reorganisasi dituangkan melalui Rijksblad Kasultanan Tahun 1918 No. 16 dan Rijksblad Pakualaman Tahun 1918 No. 18. Dalam kedua aturan tersebut pada prinsipnya menganut “asas domein verklaring”. Dengan kedua aturan tersebut Kasultanan dan Pakualaman menyatakan kekuasaannya atas tanah sebagai berikut: “sakabehing bumi kang ora ana tanda yektine kadarbe ing liyan mawa wewenang eigendom, dadi bumi kagungane kraton ingsun Ngayogyakarta” (semua bumi yang tidak terbukti dimiliki oleh orang lain dengan hak eigendom adalah kepunyaan kerajaanku Ngayogyakarta). Atas dasar pernyataan domein itu Pemerintah Kasultanan dan Pakualaman memberikan hak pakai/wewenang anggadhuh kepada desa-desa yang harus dibentuknya (Badan Pembinaan Hukum Nasional, 1977: 297). Dalam masa ini dikenal adanya hak milik atas tanah bagi kalurahan (desa) dan terjadinya peningkatan hak atas tanah bagi rakyat dari hak menggarap menjadi hak pakai turun temurun yang tercatat dalam register kalurahan.

Ketiga, masa setelah tahun 1945, pada masa ini merupakan tahap lanjut terhadap peningkatan hak rakyat atas tanah di DIY karena masa ini lahir Peraturan-Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam bidang agraria yang meningkatkan hak rakyat atas tanah dari hak pakai turun temurun menjadi hak milik turun temurun. Tindakan pemerintah ini didasarkan pada pertimbangan terbentuknya Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1950 bahwa Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai hak dan wewenang untuk mengatur daerahnya termasuk urusan agraria. Berdasarkan kewenangan yang diberikan tersebut untuk mengatur urusan agraria di Daerah Istimewa Yogyakarta mengeluarkan beberapa peraturan antara lain: Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 1954, Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 1954, Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 1954, Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 1954, Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 1956 tentang Perubahan Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 1954, Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 184/KPTS/1980 tentang Perubahan Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12 Tahun 1954. Keseluruhan peraturan tersebut tidak berlaku bagi Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta karena ditegaskan di dalam Pasal 2 Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 1954 yang menyatakan bahwa tentang hak atas tanah yang terletak di dalam kota besar (Kotapraja) Yogyakarta buat sementara masih berlaku peraturan seperti termuat dalam Rijksblad Kasultanan Tahun 1925 No. 13 dan Rijksblad Pakualaman Tahun 1925 No. 25.

Mengacu pada Rijksblad Kasultanan dan Rijksblad Paku Alaman yang menyatakan bahwa Raja (Sultan HB X dan Paku Alaman IX) dapat memiliki tanah-tanah tidak bersertifikat di seluruh wilayah Yogyakarta, sesungguhnya ini dikemudian hari sangat dimungkinkan akan memunculkan gejolak di masyarakat yang masih kebanyakan belum memiliki sertipikat hak milik (SHM). Terlebih ketika baru-baru ini dari pihak keraton melakukan inventarisasi tanah SG dan PAG dengan mengacu pada peta tua tahun 1838 (Koran Sindo, 9 Agustus 2015: 1 dan Tribun Jogja, 9 Agustus 2015: 1 dan 14) yang dapat dipastikan semua tanah yang ada di Yogyakarta merupakan tanah milik keraton. Saat ini jaminan penguasaan atas seluruh tanah yang ada di Yogyakarta tersebut telah diwujudkan melalui UU Keistimewaan Yogyakarta. UUK No. 13 Tahun 2012 tersebut dalam amanatnya akan melahirkan lima turunan produk kebijakan dalam bentuk PERDAIS (Peraturan Daerah Istimewa) antara lain: Perdais tentang Pertanahan, tentang Rancangan Tata Ruang Wilayah (RTRW), tentang Penetapan Kepala Daerah, tentang Sistem Pemerintahan dan tentang Kebudayaan.

Undang-Undang No. 13 tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta yang disahkan oleh Presiden Susilo Bambang Yodhoyono pada 31 Agustus 2012 sesungguhnya telah melengkapi kekurangan dari UU No.3 tahun 1950 jo UU No. 19 tahun 1950 jo UU No. 9 tahun 1955 tentang pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta. Sebagai bentuk pemberian otonomi istimewa pemerintah pada DIY melalui UU No.13 tahun 2012 secara jelas menegaskan bahwa yang dimaksud dengan Keistimewaan adalah keistimewaan kedudukan hukum yang dimiliki oleh DIY berdasarkan sejarah dan hak asal-usul menurut UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 untuk mengatur dan mengurus kewenangan otonomi istimewa (Ni’matul Huda, 2013: 60). Dadapun kewenangan istimewa adalah wewenang tambahan tertentu yang dimiliki DIY selain wewenang sebagaimana ditentukan dalam undang-undang tentang pemerintahan daerah.

Untuk mengetahui kelanjutan tulisan ini, silakan kunjungi "Otonomi Pertanahan di Daerah Istimewa Yogyakarta" [Klik Bagian 1], [Klik Bagian 2], [Klik Bagian 3], [Klik Bagian 4]. Ikuti terus kelanjutannya tulisan ini yach...!


Penulis: Sugiarto, S.H.
Mahasiswa Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia / Eks Ketua Umum Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta (DPC PERMAHI DIY) Periode 2012-2014.

Share this post :

Posting Komentar

Komentar netizen merupakan tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan redaksi. Kami berhak mengubah atau menghapus komentar yang mengandung intimidasi, pelecehan, dan SARA.

 
Copyright © 2015-2017. PEWARTAnews.com - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website