Headlines News :
Home » , » Otonomi Pertanahan Di Daerah Istimewa Yogyakarta [Bagian 3]

Otonomi Pertanahan Di Daerah Istimewa Yogyakarta [Bagian 3]

Written By Pewarta News on Jumat, 27 November 2015 | 15.59

Sugiarto, S.H.
Status Tanah Sultan Ground (SG) dan Paku Alaman Ground (PAG). 
PewartaNews.com – Selain Tanah Kasultanan, di Daerah Istimewa Yogyakarta juga dikenal dengan adanya Tanah Pakualaman sebagai Tanah Swapraja yang eksistensinya masih diakui sampai dengan sekarang ini. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, tanah Kasultanan diartikan sebagai tanah milik Kasultanan yang lazim disebut Sultan Ground (SG) sedangkan tanah Kadipaten adalah tanah milik Kadipaten Puro Paku Alaman yang lazim disebut Paku Alaman Ground (PAG). Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten meliputi tanah keprabon dan tanah bukan keprabon. .

Dalam penjelasan pasal demi pasal Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2012  yang dimaksud dengan tanah keprabon adalah tanah yang digunakan untuk bangunan istana dan kelengkapannya, seperti Pagelaran, Kraton, Sripanganti, tanah untuk makam raja dan kerabatnya (di Kotagede, Imogiri, dan Giriloyo), alun-alun, masjid, dan tamansari, pesanggrahan dan petilasan. Sedangkan untuk tanah bukan keprabon terdiri dari dua jenis tanah yaitu tanah yang digunakan penduduk/lembaga dengan hak (magersari, ngindung, hak pakai, hutan, kampus, rumah sakit, dan lain-lain) dan tanah yang digunakan penduduk tanpa alas. Semua tanah keparabon dan tanah bukan keprabon itu nantinya akan didaftarkan pada lembaga pertanahan sebagai tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten. Lembaga pertanahan sendiri maksudnya adalah lembaga pemerintah non-kementerian yang menangani bidang pertanahan. Eksistensi tanah-tanah swapraja yang ada di Yogyakarta yang sampai sekarang masih diakui tidak lepas dengan adanya sejarah pertanahan yang ada di Yogyakarta itu sendiri

Kedudukan Sultan Ground dan Paku Alaman Ground sampai saat ini masih selalu menjadi perdebatan di kalangan akademisi, para penggiat/ aktivis agraria dan masyarakat umum. Dalam diktum keempat UUPA No.5 Tahun 1960 huruf A dinyatakan ‘Hak-hak dan wewenang atas bumi dan air dari swapraja atau bekas swapraja yang masih ada pada waktu mulai berlakunya undang-undang ini hapus dan beralih ke negara’ dan kemudian akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah (PP) (Ahmad Nashih Luthfi dkk, 2009: 171). Dengan UUPA ini seharusnya status tanah di bekas swapraja Yogyakarta beralih ke tangan Negara. Namun, sebagaimana disebutkan diatas, kemudian dengan lahirnya UU No.3 tahun 1950 dilanjutkan dengan jo Perda DIY No.5 tahun 1954, termasuk UUK No. 13 tahun 2012, peraturan tanah di Yogyakarta bersifat otonom, sehingga dianggap sebagian orang ini adalah bentuk dasar hukum yang kuat untuk mengesampingkan hukum pertanahan nasional.

Tanah Sultan Ground (SG) dan Paku Alaman Ground (PAG) merupakan pembagian istilah tanah yang berada di wilayah keraton Yogyakarta Hadiningrat dan Kadipaten Puro Paku Alaman kecuali bagi tanah-tanah yang telah diberikan hak kepemilikannya kepada masyarakat. Pemaknaan ini mengacu pada domein verklaring yang menjadi dasar sejak tahun 1918, yang kemudian diperkuat melalui Perda DIY No.5 Tahun 1954 hingga kemudian dinyatakan kembali pada tanggal 11 April 2000 pada acara inventarisasi dan sertifikasi tanah-tanah Keraton DIY antara pemerintah daerah dan lembaga terkait. Jumlahnya berlaku susut ketika dinyatakan suatu lahan dibuktikan sebagai hak milik masyarakat.

Saat ini posisi SG dan PAG diakui baik oleh masyarakat luas maupun pemerintah. Terbukti jika pemerintah daerah hendak menggunakan tanah di wilayah Yogyakarta harus terlebih dahulu meminta izin kepada pihak Keraton Yogyakarta atau Puro Paku Alaman. Tidak terkecuali juga para kalangan pengusaha yang ingin berinvestasi di Yogyakarta. Sementara pengakuan tanah SG dan PAG pada masyarakat itu ditandai dengan penerimaan Kekancingan yang ada ditangan masyarakat, dengan penjelasan bahwa status tanah yang ditempati  adalah tanah Magersari atau milik keraton. Surat itu ditandatangani oleh Panitikismo atau lembaga pertanahan keraton. Lembaga Panitikismo semacam di keraton Yogyakarta tidak dijumpai di Puro Paku Alaman dan saat ini baru diupayakan untuk dibentuk. Pihak Paku Alaman mengakui bahwa justeru yang mengetahui bidang dan luasan tanah Paku Alaman Ground adalah pihak BPN. (Ahmad Nashih Luthfi dkk, 2009: 173)

Sementara itu, tanah yang ada di dalam Kotamadya ada bermacam-macam kedudukan dan fungsinya diantaranya yaitu tanah yang dipakai sendiri oleh Sultan yang biasa disebut dengan tanah Keraton, Tanah Kasultanan yang diberikan kepada Pemerintah, tanah-tanah yang diberikan kepada orang asing dengan hak opstal, tanah golongan yang diberikan kepada abdi dalem menurut golongannya, tanah kasentanan yaitu tanah yang diberikan kepada Keluarga Raja dengan kampung yang didiami penduduk sekelilingnya serta tanah-tanah lain yang dimanfaatkan oleh penduduk sekeliling (Mochammad Tauchid, 2007: 157-158). Dalam membicarakan masalah tanah di Kotamadya Yogyakarta akan kemudian sedikit menyinggung masalah “Tanah Kraton Ngayogyakarta” atau yang dikenal dengan istilah Sultan Ground. Tanah-tanah tersebut masih diurus oleh “Kantor Panitikismo Kraton Ngayogyakarta.” Untuk hak atas tanah yang terletak di Kabupaten/luar Kotamadya Yogyakarta wewenang yang mengatur adalah Kantor Kalurahan.

Meskipun UUPA sedah diberlakukan secara penuh diDIY sejak tahun 1984 dan UU No.13 tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, akan tetapi dualisme pengaturan pertanahan yang berdasar pada UUPA. Permasalahan pertanahan yang menjadi bagian dari otonomi dari daerah istimewa di DIY sampai saat ini banyak kalangan yang menganggap masih kontroversial. Penegasan status keratin berikut tanah yang dikuasai haruslah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dan mengarah pada tercapainya kesejahteraan rakyat, sehingga kepentingan rakyat harus diutamakan. Ada tiga alternatif pilihan untuk status hukum Keraton terhadap tanah-tanah SG dan PAG yang mestinya menjadi rujukan sebelum di sah kannya UUK No.13 tahun 2012, yaitu (Jurnal Konstitusi, Vol. I Oktober 2008: 79):

Pertama, Keraton ditetapkan sebagai Badan Hukum Privat. Keraton ditetapkan sebagai Badan Hukum Privat, sebagai subyek hukum yang dapat memiliki suatu hak atas tanah sebagaimana diatur dalam UUPA. Keraton ditetapkan sebagai Subyek Hak Milik. Status Keraton sebagai subyek hukum pemegang Hak Milik hanya memiliki tanah Keraton saja (SG dan PAG). Hak milik menurut UUPA adalah Hak yang turun temurun, terkuat dan terpenuh. Dengan sifat turun-temurun, terkuat dan terpenuh menempatkan hak milik sebagai hak yang paling tinggi tingkatannya. Hak milik merupakan hak atas tanah yang tidak dibatasi jangka waktunya. Diatas hak milik bisa dibebani dengan hak atas tanah lain seperti hak guna bangunan dan juga Hak Pakai. Dengan Hak Milik maka posisi Keraton sangat kuat, yang berarti tanah-tanah tersebutakan menjadi milik Keraton secara penuh. Hal ini dapat menegaskan bahwa tanah tersebut bukan tanah Negara. Ada konsekwensi yang timbul apabila status Keraton sebagai Badan Hukum yang dapat memegang hak milik, yaitu menjalankan ketentuan dari Diktum Ke empat A UUPA yang menyatakan “hak-hak dan wewenang-wewenang atas bumi, air, dari swapraja dan bekas swapraja yang masih ada pada waktu berlakunya Undang-undang ini hapus dan beralih kepada Negara” menjadi tidak berlaku.

Kedua, Keraton sebagai Badan Hukum Publik (sebagai kepanjangan tangan dari pemerintah). Sebagai alternative kedua adalah Keraton diberi status sebagai badan Hukum Publik yang dalam hal ini sebagai kepanjangan tanagan dari pemerintah. Dalam kedudukannya sebagai kepanjangan tangan dari pemerintah, maka Keraton bukan sebagai subyek hak milik, yang berarti Keraton bukan sebagai pemilik tanah-tanah Keraton (SG dan PAG). Sebagai Badan Hukum Publik kepada Keraton dapat diberikan Hak Pengelolaan. Adapun yang dimaksud sebagai Hak Pengelolaan adalah “Hak Menguasai Negara Atas Tanah yang kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegangnya” (Pasal 1 PP No.4 tahun 1996). Sementara Hak Pengelolaan pertama kali disebutkan dan diatur dalam Peraturan Menteri Agraria No.9 tahun 1965 tentang Pelaksanaan Konversi Hak Penguasaan atas Tanah dan Ketentuan-ketentuan tentang Kebijakan selanjutnya. Konsekwensinya bahwa Keraton mesti menjadi Badan Hukum untuk menguasai tanah Negara yang ada di DIY, yang sudah dapat dipastikan Keraton tidak pada pilihan itu.

Ketiga, Keraton sebagai Subyek Hak Ulayat. Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 mengatakan “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-undang”. Undang-undang Pokok Agraria pun mengakui adanya hak ulayat. Pengakuan adanya Hak Ulayat ini dengan syarat; (1) Menurut kenyataannya masih ada. (2) Pelaksanaannya harus sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara. (3) Tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan lain yang lebih tinggi.

Jika Penetapan Keraton sebagai Pemegang Hak Ulayat mempunyai konsekwensi tertentu, yaitu harus diakui bahwa tanah Keraton adalah tanah bersama dari masyarakat dan Keraton hanya sebagai pihak yang mengatur.


Untuk mengetahui kelanjutan tulisan ini, silakan kunjungi "Otonomi Pertanahan di Daerah Istimewa Yogyakarta" [Klik Bagian 1], [Klik Bagian 2], [Klik Bagian 3], [Klik Bagian 4]. Ikuti terus kelanjutannya tulisan ini yach...!


Penulis: Sugiarto, S.H.
Mahasiswa Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia / Eks Ketua Umum Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta (DPC PERMAHI DIY) Periode 2012-2014.

Share this post :

Posting Komentar

Komentar netizen merupakan tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan redaksi. Kami berhak mengubah atau menghapus komentar yang mengandung intimidasi, pelecehan, dan SARA.

 
Copyright © 2015-2017. PEWARTAnews.com - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website