Headlines News :
Home » , » Otonomi Pertanahan Di Daerah Istimewa Yogyakarta [Bagian 4]

Otonomi Pertanahan Di Daerah Istimewa Yogyakarta [Bagian 4]

Written By Pewarta News on Senin, 30 November 2015 | 22.55

Sugiarto, S.H.
Otonomi Pertanahan Dalam UU Keistimewaan DIY

PewartaNews.com – Konsep mengenai pengaturan Otonomi Daerah Istimewa telah dilontarkan oleh Soepomo selaku  Ketua Panitia Kecil Perancang Undang-Undang Dasar dalam rapatnya pada tanggal 11dan13 Juli 1945, Rancangan Undang-undang Dasar, Bab 1V, Pasal 17: “Pembagian Daerah Indonesia dalam daerah-daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan Undang-undang, dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dari pada sistim pemerintahan negara dan hak-hak asal usul dari daerah-daerah yang bersifat istimewa”. Soepomo menyatakan asal usul dalam daerah-daerah otonomi yang bersifat istimewa itu dihubungkan dengan adanya kerajaan-kerajaan di Jawa maupun luar Jawa yang statusnya zelfbestuur. Dia mengatakan pada “sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945”. Zelbesturenden landschappen, hanyalah daerah saja, tetapi adanya daerah-daerah istimewa di indahkan dan dihormati, kooti-kooti, sultanat-sultanat tetap ada dan dihormati susunanya yang asli, akan tetapi itu keadaannya sebagai daerah otonomi, bukan negara.

Jadi daerah istimewa adalah daerah yang mempunyai sifat istimewa. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18: “Pembagian Daerah Indonesia atas dasar daerah besar kecil,dengan bentuk susunan pemerintahan ditetapkan dengan Undang-undang, dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistim pemerintahan negara, dan hak-hak asal usul daerah-daerah yang bersifat istimewa”.

Dalam perubahan  Pasal  menjadi Pasal 18 B (1): “Negara mengakui dan menghormati  satuan–satuan pemerintah 19an daerah yang bersifat khusus  atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.”

Menurut catatan  M. Yamin  dalam sidang BPUPKI 29 Mei 1945 yang membahas masalah pemerintahan daerah, M. Yamin antara lain menyampaikan:
“Negeri, Desa dan segala persekutuan hukum adat yang dibaharui dengan jalan rasionalisme dan pembaruan zaman, dijadikan kaki susunan sebagai bagian bawah. Antara bagian atas dan bagian bawahdibentuk bagian tengah sebagai pemerintahan Daerah untuk menjalankan Pemerintahan Urusan Dalam, Pengreh Praja” (Ni’matul Huda, 2013: 1).

Berdasarkan gambaran tersebut diatas maka otonomi Daerah Istimewa itu memang sudah dirumuskan pada awal kemerdekaaan oleh  pendiri Bangsa Indonesia. Selanjutnya mengenai isi Daerah Istimewa diserahkan pada  Undang-Undang. Dalam hal ini tentu Politik Hukum sangat menetukan arah  bunyi Undang-undang Keistimewaaan, tak terkecuali Undang-Undang No. 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dibalik ke-istimewaan UU No.13 tahun 2012 tentang Keistimewaan Daearah Istimewa Yogyakarta ini, tidak sedikit kalangan akademisi dan praktisi hukum yang menganggap bahwa otonomi pertanahan yang termaktub didalam UU No. 13 tahun 2012 ini inkonstitusional. Dasar hukumnya mengacu pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 5 ayat dua (2) “Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan  undang-undang sebagaimana mestinya.” dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia No.12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dalam pasal 7 ayat 1 dan 2 sebagai berikut:
Pasal 7 (1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas: (a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; (b) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; (c) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; (d) Peraturan Pemerintah; (e) Peraturan Presiden; (f) Peraturan Daerah Provinsi; dan (g) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Pasal (2) Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Inti dari semangat Undang-undang Keistimewaan itu terlalu sempit jika diperdebatkan dan terfokus pada penentuan siapa yang berhak menjadi Gubernur dan Wakilnya, sebab yang lebih menentukan watak sistem feodal Daerah Istimewa Yogyakarta adalah keberadaan ratusan ribu hektar tanah-tanah kerajaan di provinsi ini, yang dikenal dengan sebutan SG dan PAG. Ratusan ribu hektare SG di seluruh DIY kini terkonsentrasi di Yogyakarta, Bantul, Gunung Kidul dan Sleman) (George Junus Aditjondro, Koran Sinar Harapan 31 Maret  2011: 1). Selain SG, PAG masih luas juga, dan terkonsentrasi di Kabupaten Kulon Progo. Kedua jenis tanah keraton itu merupakan sumber pendapatan kedua keraton ini dari sahamnya di Hotel Ambarukmo, Ambarukmo Plaza, Saphier Square, dan padang golf Merapi (George Junus Aditjondro, Sinar Harapan  31 Maret  2011: 1). Pengelolaan tanah-tanah keraton itu berada di bawah yurisdiksi kantor Panitikismo, yang dikepalai oleh  GBPH Hadiwinoto, adik Sultan HB X, dengan gelar Penghageng Kawedanan Hageng Wahono Sarto Kriyo (Kabare,  Juli 2006: 60-62). Legalisasi SG dan PAG melalui  UU Keistimewaan Yogyakarta  sudah berkali-kali ditekankan oleh Sultan Hamengkubuwono X (Kabare, Juli 2007: 13).

Mirip keluarga raja-raja Eropa, persil-persil SG dan PAG menjadi modal bisnis dan kegiatan sosial bagi banyak anggota keluarga Sultan Hamengku Buwono X dan Paku Alam IX. Di antara adik-adik Sultan yang paling menonjol adalah GBPH Prabukusumo. Ia Dirut  PT Karka Adisatya Mataram, salah satu perusahaan iklan luar ruang terbesar di Yogyakarta, dan Komisaris Utama Jogja TV (Kabare, Juli 2005: 25). Puteri sulung Sri Sultan, Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Pembayun paling aktif memanfaatkan tanah keraton warisan Perjanjian Giyanti 1755 itu. Selain memimpin Pabrik Gula Madukismo, ia direktur  Pabrik Rokok Kretek berlabel Kraton Dalem yang punya kebun tembakau sendiri di Ganjuran, Bantul, budidaya ulat sutera PT Yarsilk Gora Mahottama di Desa Karangtengah, Kecamata Imogiri, Bantul, serta tambak udang PT Indokor Bangun Desa di pantai Kuwaru, Bantul (Kabare,  Juni 2006: 24).

Sebagaimana telah diketahui bahwa setelah Undang-Undang Keistimewaan DIY disahkan yang diantaranya mengatur tentang pertanahan di DIY, dimana setiap tanah Kasultanan maupun Pakualaman akan dicatat dan diinventarisasi, sehingga Kasultanan dan Pakualaman memiliki hak untuk memberi kewenangan kepada masyarakat atas tanah yang dikuasainya tersebut. Hal itu terlihat jelas dalam isi dua kali Surat Gubernur DIY kepada Kakanwil  BPN DIY tertanggal 12 November 2012 dan 15 Februari 2013 yang berkaitan dengan “Pengendalian Permohonan Hak Atas Tanah Yang Dikuasai Pemerintah Daerah DIY”. Konsep yang ingin diatur dalam aspek pertanahan itu adalah tanah tersebut pada intinya tetap boleh digunakan masyarakat dan ingin menegaskan bahwa seluruh tanah yang ada di Yogyakarta sebagai subjek hak Kasultanan dan Pakualaman. Meskipun dasar pelaksanaannya bukan ingin menarik seluruh tanah yang sudah digunakan masyarakat tapi dalam beberapa kasus ditemukan tidak demikian. Sebagai contoh lahan pertanian produktif yang ada di Pesisir Kabupaten Kulon Progo diklaim sebagai tanah Pakualaman Grounden dan saat ini juga melalui legitimasi UUK, Sultan Hamengku Bawono X sebagai Gubernur DIY sedang melakukan inventarisir tanah-tanah Kas Desa (Koran Sindo,  Kamis 11 Desember 2014: 1), Tanah Bengkok dan serupanya yang ada di seluruh wilayah DIY yang merupakan milik negara untuk dijadikan sebaga subjek milik Kasultanan dan Pakualaman.

Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Bab X Pertanahan pasal 32 ayat (4) yang menyatakan tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten meliputi tanah keprabon dan tanah bukan keprabon yang ada di wilayah DIY. Hal ini berarti bahwa tanah-tanah yang dahulu pernah dikuasai raja masih berlaku sampai hari ini, sedang masyarakat hanya memiliki hak untuk memanfaatkan atas tanah saja. Penguasaan tanah oleh raja tidak hanya untuk mengatur peruntukkan dan penggunaan tanah-tanah tersebut akan tetapi raja sebagai subyek hukum dapat memiliki tanah tersebut yang dipertegas di dalam Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta bahwa hak milik atas tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten/ Pakualaman didaftarkan pada lembaga pertanahan. Pengaturan lebih lanjut berkaitan dengan kewenangan Gubernur dan Wakil Gubernur tertuang di dalam Bab XIV Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.13 tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY yang menyatakan salah satu tugas Gubernur dan Wakil Gubernur adalah menginventarisasi dan mengidentifikasi tanah Kasultanan dan tanah Kadipaten.

Di Daerah Istimewa Yogyakarta, dari seluruh luas wilayahnya tidak kurang dari 4.000 hektar di antaranya adalah Sultan Ground dan Pakualaman Ground, yang berupa tanah-tanah raja dan keluarga Keraton, situs, tanah yang digarap masyarakat atau magersari dan tanah kosong serta garapan kosong (http://tantra-agistya.blogspot.com).  Tanah-tanah tersebut tersebar di wilayah yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta. Saat ini proses inventarisasi tanah Sultan Ground dan Pakualaman Ground tanpa disadari berdampak pada pelaksanaa sertifikasi tanah bagi masyarakat yang diidentifikasi tanah yang ditempati bagian dari Sultan Ground maupun Pakualaman Ground. Masyarakat yang merasakan dampak tersebut diantaranya adalah masyarakat yang berada di Kabupaten Gunung Kidul, Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo dan Kota Yogyakarta.

Umumnya dalam mengurai keistimewaan Yogyakarta terdapat beberapa isu utama yang muncul, posisi keraton didalam konstelasi politik modern; permasalahan pertanahan, dan bagaimana meletakkan semangat otonomi daerah dan desentralisasi dalam konteks keistimewaan Yogyakarta (Abdul Rozaki & Titok Hariyanto, 2003: 19). Keberadaan keraton yang secara historis telah melakukan integrasi ke pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia seringkali dijadikan basis ligitimasi status keistimewaan yang disandang Yogyakarta. Dalam konteks ini, masyarakat muncul menjadi tiga kelompok. Pertama, kelompok yang menganggap bahwa keistimewaan Yogyakarta terletak pada kepemimpinan gubernur dan wakil gubernur yang berasala dari lingkungan Kasultanan dan Kadipaten Pakualaman. Kedua, kelompok yang menyatakan bahwa perlunya proses pemilihan gubernur dan wakil gubernur secara kompetitif dan demokratis. Ketiga, kelompok transformatif. Kelompok ini cirri khasnya selalu menempatkan konteks kepemimpinan pada hubungan kontraktual antara yang memimpin dengan yang dipimpin (Ahmad Nashih Luthfi dkk, 2009: 4).

Mengenai politik hukum pertanahan, praktik penguasaan tanah di Yogyakarta sampai saat ini masih berlaku model atau system apanage. Sistem penguasaan ini menempatkan segala sesuatu yang ada didalam wilayah kerajaan sebagai domein (milik) kerajaan. Rakyat banyak yang tidak bisa memiliki tanah kecuali diberi oleh kerajaan. Undang-Undang Pokok Agraria No.5 Tahun 1960 telah memperhatikan penghormatan dan penghargaan atas hukum adat yang ada dan hidup ditengah-tengah masyarakat. Terkait dengan system apanage diwilayah vorstenladen ini, diharapkan pada kondisi social ekonomi masyarakat serta adanya jaminan dan sekuritas pada factor-faktor produksi masyarakat, maka sistem pertanahan di Yogyakarta ini perlu dibaca kembali.


Kesimpulan
Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa berkaitan dengan otonomi pertanahan yang unik di DIY melalui status hukum keberadaaan tanah keraton SG dan Paku Alaman PAG yang juga masih diakui oleh banyak masyarakat, akan tetapi statusnya masih menjadi kontroversial, disamping status hukum Keraton sendiri juga masih menjadi perdebatan. Pemerintah seolah-olah telah menunjukkan ketegasannya terhadap arah kebijakan otonomi bidang pertanahan  melalui pengesahan UU No.13 tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta terkait posisi hukum keraton dan tanah-tanah keraton baik SG maupun PAG. Dibalik ke-istimewaan UU No.13 tahun 2012 tentang Keistimewaan Daearah Istimewa Yogyakarta ini, tidak sedikit kalangan akademisi dan praktisi hukum yang menganggap bahwa otonomi pertanahan yang termaktub didalam UU No. 13 tahun 2012 ini inkonstitusional. Setidaknya ada dua dasar hukum yang dapat dikatakan bahwa UU No. 13 tahun 2012 ini adalah inkonstitusional yaitu: Pertama, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 5 ayat dua (2) “Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan  undang-undang sebagaimana mestinya.” Kedua, Undang-Undang Negara Republik Indonesia No.12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dalam pasal 7 ayat 1 dan 2.
Sebagai salah satu ciri keistimewaan dari DIY, penentuan status hukum Keraton tersebut memberi wewenang pada Keraton untuk mengatur sendiri tanah-tanahKeraton tersebut akan tetapi masih tetap berpijak papda UUPA sebagai Hukum Agraria Nasional, dan tetap dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan mengedepankan kepentingan rakyat, rakyat diberi kesempatan untuk memiliki tanah dengan alas hak milik tanah sebagaimana didatur dalam UUPA dan dapat memperoleh sertifikat sebagai tanda bukti haknya.

Saran
Pertama, Otonomi bidang pertanahan di DIY yang dilegitimasi oleh UU No.13 tahun 2012 Tentang Keistimewaan DIY ini masih menimbulkan persoalan, yang berarti ada mekanisme yang salah. Untuk itu agar kedepan sebelum menentukan status hukum terkait Keraton dan tanah-tanah yang melekat di dalamnya perlu dikaji secara seksama dari berbagai aspek, baik aspek yuridis, sosiologis, maupun aspek ekonomis dan keamanan sehingga arah kebijakan yang diambil benar-benar bermanfaat bukan hanya berpihak pada Keraton, akan tetapi juga pada masyarakat.

Kedua, Karena dirasakan oleh banyak masyarakat DIY bahwa UU No.13 tahun 2012 ini banyak merugikan dan tidak memberikan rasa keadilan serta tidak adanya kesesuaian terhadap konstitusi Negara Republik Indonesia maka harus diuji materikan ke MA.

Ketiga, Untuk menyelesaikan persoalan-persoalan di atas sebenarnya tidak ada alasan lagi untuk pemerintah tidak melaksanakan pembaharuan agraria, tinggal kemauan politiknya saja. Berbagai peraturan perundangan mulai dari  Undang-udangan Dasar 1945,Undang Undang No. 5 Tahun 1960,Tap MPR. No.IX/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam, UU No 11/2005 tentang Kovenan Ekosok, Keputusan Presiden Nomor 33 tahun 1984 tentang pemberlakuan sepenuhnya Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 di Propisi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Untuk mengetahui kelanjutan tulisan ini, silakan kunjungi "Otonomi Pertanahan di Daerah Istimewa Yogyakarta" [Klik Bagian 1], [Klik Bagian 2], [Klik Bagian 3], [Klik Bagian 4]. Ikuti terus kelanjutannya tulisan ini yach...!


Penulis: Sugiarto, S.H.
Mahasiswa Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia / Eks Ketua Umum Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta (DPC PERMAHI DIY) Periode 2012-2014.

Share this post :

Posting Komentar

Komentar netizen merupakan tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan redaksi. Kami berhak mengubah atau menghapus komentar yang mengandung intimidasi, pelecehan, dan SARA.

 
Copyright © 2015-2018. PEWARTAnews.com - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website