Headlines News :
Home » , » Quo Vadis Dokter Primer dalam Profesi Kedokteran

Quo Vadis Dokter Primer dalam Profesi Kedokteran

Written By Pewarta News on Rabu, 18 November 2015 | 00.12

Hasrul Buamona, S.H., M.H.
PewartaNews.com – Berbagai permasalahan dalam profesi kedokteran seperti tidak ada habisnya, mulai dari kasus dugaan kesalahan medis dr Dewa Ayu Sasiary di Manado, sampai pada pengujian Pasal 66 ayat (3) UU Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran di Mahkamah Konstitusi, sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 14/PUU-XII/2014, serta saat sekarang yang menjadi masalah baru bagi beberapa kalangan dokter khususnya dokter umum, yakni terkait dengan hadirnya dokter primer sesuai UU Nomor 20 Tahun 2013 Tentang  Pendidikan Kedokteran, dimana pada tanggal 20 Oktober 2014 telah diajukan oleh Pengurus Pusat Perhimpunan Dokter Umum Indonesia (PDUI) untuk judicial review di Mahkamah Konstitusi.

Masalah yang bermunculan dari hadirnya UU Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Pendidikan Kedokteran, tersebut yakni pendidikan dokter layanan primer merusak sistem hukum praktik kedokteran, dan menghambat peran dokter layanan umum dalam pelayanan kesehatan masyarakat (Kompas.com 24 Juli 2015), selain itu hadirnya dokter primer memunculkan dualisme dalam hal pengujian kompetensi yang seharusnya kewenangan tersebut berada pada Ikatan Dokter Indonesia (IDI) c.q. kolegium dan bukan berada pada fakultas kedokteran (vide Pasal 36 UU Nomor 20 Tahun 2013), serta hanya dokter primer sajalah yang berhak berpraktik di tengah masyarakat.

Namun Amal Taher memberi pendapat yang berbeda terkait dokter primer, dimana dokter primer dibuat agar setara dengan spesialis, selama ini dokter layanan primer dipandang sebelah mata. Begitu pula dengan tingkat penghasilan yang lebih kecil dibanding dokter spesialis. Peningkatan penghargaan kepada dokter primer sangat penting mengingat hal utama dalam pelayanan program JKN bukan hanya kuratif tapi juga promotif, preventif, namun sayangnya dokter primer masih mengarah pada tindakan kuratif. Sedangkan dalam kesempatan yang sama Hasbullah menyatakan, bahwa persoalan dokter primer di Indonesia terkait dengan belum adanya standar kompetensi,padahal negara lain dokter primer setara dengan dokter spesialis,(HukumOnline 27 Juli 2015).

Permasalahan yang terjadi dengan hadirnya dokter primer tersebut, disebabkan pemerintah tidak terlebih dahulu merevisi UU Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran yang merupakan aturan hukum yang mengatur ruang lingkup profesi kedokteran secara menyeluruh. Dimana yang harus di revisi terlebih dahulu, terkait kedudukan hukum dokter primer dengan dokter umum dan dokter subspesialis, lembaga pendidikan yang menetapkan kompetensi kedokteran termasuk juga dokter primer, dan lembaga yang mengeluarkan ijin, sampai pada penyelesaian sengketa medis.

Sehingga kedepan tidak terjadi tumpang tindih terkait pada ruang lingkup mana dokter primer, dokter umum dan dokter spesialis menjalankan praktik kedokteran serta ketika terjadi permasalahan diantara dokter primer,dokter umum dan dokter spesialis lembaga/otoritas mana yang menyelesaikan masalah tersebut.

Menjadi masalah kemudian, terletak pada istilah dan pengaturan  dokter primer yang tidak diatur dalam UU 29 Tahun 2004, namun baru diatur dalam UU Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Pendidikan Kedokteran, yang seharusnya bukan sebagai aturan hukum utama profesi kedokteran (umbrella act) yang mengatur ruang lingkup profesi kedokteran termasuk dokter primer, sebagai contohnya dalam Pasal 1 ayat (2) UU Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran,  dengan tegas mengatur dokter dan dokter gigi adalah “dokter, dokter spesialis, dokter gigi, dan dokter gigi spesialis lulusan pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan”, sedangkan dalam Pasal 1 ayat (9) UU Nomor 20 Tahun 2013 mengatur dokter adalah “dokter, dokter layanan primer, dokter spesialis-subspesialis lulusan pendidikan dokter, baik di dalam maupun di luar negeri, yang diakui oleh Pemerintah”.

Penggunaan istilah dokter primer barulah dikenal ataupun diatur dalam UU Pendidikan Kedokteran, yang menjadi pertanyaan ialah mengapa tidak dilakukan saja perubahan UU Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran? dimana memasukan pengaturan dokter primer kedalam UU Praktik Kedokteran yang baru, bukankah dokter primer merupakan bagian dari profesi kedokteran dan bukan sebagai lembaga penyelenggara pendidikan kedokteran apabila melihat Pasal 1 ayat (9) UU Nomor 20 Tahun 2013.

 Seharusnya yang dijadikan masalah oleh Pengurus Pusat Perhimpunan Dokter Umum Indonesia (PDUI), bukan hanya terkait dengan pasal yang terdapat dalam UU Nomor 20 Tahun 2013 untuk di judicial review pada Mahkamah Konstitusi, namun yang terpenting melakukan dorongan politik pada tatanan legislatif dan eksekutif untuk segera merevisi UU Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran, yang sudah pasti memiliki kekurangan diantaranya terkait dengan tidak adanya pengaturan yang spesifik terkait ruang lingkup dokter primer, kedudukan hukum dan hubungan hukum dokter primer,dokter umum dan dokter spesialis, lembaga mana yang menentukan kompetensi dokter, ataukah dokter primer,dokter dan dokter subspesialis memiliki lembaga kompetensi yang sama atau berbeda,lembaga mana yang memiliki kewenangan mengeluarkan ijin praktik/lisensi, sampai pada penyelesaian sengketa baik yang terjadi diantara dokter primer, dengan dokter umum dan dokter subspesialis, dan bahkan penyelesaian sengketa dokter primer, dokter umum dan dokter subspesialis dengan  rumah sakit sebagai tempat tindakan kedokteran dilakukan.


Penulis : Hasrul Buamona, S.H., M.H. 
Advokat & Praktisi Hukum Kesehatan / Eks Ketua I Bagian Internal Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta (DPC PERMAHI DIY) Periode 2011-2012.

Share this post :

Posting Komentar

Komentar netizen merupakan tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan redaksi. Kami berhak mengubah atau menghapus komentar yang mengandung intimidasi, pelecehan, dan SARA.

 
Copyright © 2015-2018. PEWARTAnews.com - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website