Headlines News :
Home » , » Landreform Sebagai Upaya Melaksanakan Prinsip Tanah Untuk Tani Dalam Rangka Meningkatkan Produksi Nasional

Landreform Sebagai Upaya Melaksanakan Prinsip Tanah Untuk Tani Dalam Rangka Meningkatkan Produksi Nasional

Written By Pewarta News on Rabu, 09 Desember 2015 | 17.07

Arifin Ma’ruf, S.H. 
Landreform dan Kaum Tani
PewartaNews.com – Kaum tani sudah seharusnya diperhatikan oleh pemerintah, petani dalam menjalankan pekerjaanya tentu memerlukan lahan untuk bercocok tanam. Namun sebagian besar petani petani kita saat ini tidak mempunyai lahan yang memadai untuk melakukan kegiatan pertanian.

Landreform merupakan sarana untuk mempertinggi taraf hidup para petani terutama petani kecil, perkataan landreform berasal dari bahasa Inggris yaitu; Land artinya Tanah dan Reform artinya Perubahan, perombakan. Namun menurut Arie Sukanti Hutagalung, bila kita mencoba menerjemahkan definisi landreform secara harfiah, kita akan menghadapi suatu hal yang membingungkan, karena istilah Land yang diartikan sebagai tanah, sedangkan reform berarti perubahan, perombakan atau herforming Jadi dari kata tersebut landreform diartikan sebagai perubahan dasar perombakan struktur pertanahan. (Departemen Penerangan RI:1982) Sedangkan istilah Reform berarti mengubah dan terutama mengubah kearah yang lebih baik. Jadi landreform berkaitan dengan perubahan struktur secara institusional yang mengatur hubungan manusia dengan tanah, dan masih banyak para sarjana yang mendefinisikan tentang landreform.

Menurut Gunawan Wiradi landreform mengacu pada penataan kembali susunan penguasaan tanah demi kepentingan petani kecil, penyakap (tenants). Buruh tani tak bertanah, Gunawan Wiradi mengetengahkan istilah reforma agraria, pemakaian reforma agraria digunakan untuk mengganti istilah landreform dan agrarian reform dengan pengertian sebagai usaha untuk melakukan perombakan struktur penguasaan tanah. (Sediono MP:1992)

Jika dilihat dari pengertian tersebut, pada dasarnya landreform memerlukan program redistribusi tanah untuk keuntungan pihak yang mengerjakan tanah dan pembatasan dalam hak-hak individu atas sumber-sumber tanah. Jadi landreform lebih merupakan sebuah alat perubahan sosial dalam perkembangan ekonomi, selain merupakan manifestasi dari tujuan politik, kebebasan dan kemerdekaan suatu bangsa.

Tujuan Landreform di Indonesia
Landreform berlaku di Indonesia tentunya ada dasar hukum yang melandasinya, antara lain yang terdapat dalam pancasila, UUD 1945, maupun aturan pelaksana yang terdapat dalam Undang-Undang Pokok-Pokok Agraris (yang selanjutnya dalam tulisan ini disebut UUPA). Landreform sendiri memiliki tujuan tujuan tertentu yang salah satunya untuk kesejahteraan rakyat, tujuan landreform ada bagian bagian yang bersangkutan dari usul dewan pertimbangan agung, pernyataaan Menteri Agraria Sadjarwo, pidato jarek dan ketetapan MPRS, semuanya dikemukakan atau ditetapkan menjelang belakunya UUPA dalam tahun 1960.

Masyarakat yang memperoleh tanah berdasarkan pelaksanaan landreform akan diberikan hak-hak menggarap dengan syarat tanah tersebut harus dikerjakan sendiri untuk paling lama 2 tahun dan kepadanya diwajibkan membayar sewa kepada pemerintah sebesar 1/3 dari hasil panen atau uang yang senilai dengan itu.

Melihat perkembanganya di Indonesia dalam tanah obyek landreform dalam kegiatan redistribusi tanah yang telah dibagikan di seluruh Indonesia sejak periode Tahun 1960 mencapai 1.159.527,273 Ha dengan jumlah penerima 1.510.762 keluarga petani dan rata-rata yang diterima 0,77 Ha. Dengan demikian, tujuan landreform itu sesungguhnya adalah untuk melakukan perubahan terhadap taraf hidup rakyat, dan dalam Pasal 4 UUPA mengandung segala sesuatu yang ditujukan untuk mencapai kemakmuran rakyat yang sebesar-besarnya dalam rangka menuju rakyat yang adil dan makmur. (CST Kansil:1989) Landreform mempunyai tujuan yang secara eksplisit adalah mensejahterakan masyarakat atau meningkatkan ekonomi tani terutama tani kecil serta membatasi pemilikan tanah dari tuan tanah yang berlebihan.

Penulis: Arifin Ma’ruf, S.H. 
Koordinator Bidang Pendidikan Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta (DPC PERMAHI DIY) Periode 2014-2015 / Alumni Mahasiswa Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.


Share this post :

Posting Komentar

Komentar netizen merupakan tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan redaksi. Kami berhak mengubah atau menghapus komentar yang mengandung intimidasi, pelecehan, dan SARA.

 
Copyright © 2015-2018. PEWARTAnews.com - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website