Headlines News :
Home » , » The Power of Money: Membayangi Demokrasi Indonesia

The Power of Money: Membayangi Demokrasi Indonesia

Written By Pewarta News on Kamis, 03 Desember 2015 | 09.02


Zulfikar Yusliskatin.
PewartaNews.com – Indonesia merupakan suatu negara yang menerapkan sistem demokrasi pancasila, demokrasi pancasila adalah sebuah sistem yang mengutamakan metode musyawarah mufakat. Sehingga bentuk penerapan tertinggi dalam penyelenggara negara dan pemerintahan negara berada pada kedaulatan rakyat, sesuai dengan amanah konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai sebuah negara yamg memiliki landasan konstitusional tentunya seluruh perangkat Negara, produk hukum serta pelaksanaannya harus berdasarkan pada konstitusi UUD 1945. Hal ini sangat urgent terhadap maju dan mundurnya sistem demokrasi indonesia jika dalam penerapan terjadi pengabain terhadap konstitusi UUD 1945.

Rakyat memiliki hak untuk memilih sendiri kepala daerahnya, sebagai salah satu bentuk perwujudan demokrasi pancasila. Dasar hukum pemilihan kepala daerah tercantum dalam pasal 18 (4)  yang berbunyi “Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis”. Dalam pasal ini jelas bahwa UUD 1945 menghendaki pemilihan secara demokratis langsung oleh setiap individu warga Negara Indonesia.

Pemilihan Umum Kepala Daerah serentak merupakan sebuah kesepakatan bersama untuk dilaksanakan pada tahun 2015 ini, tentu jika melihat sejarah pemilukada diseluruh indonesia banyak terdapat berbagai kelemahan dan pelanggaran dalam pelaksanaan sistem demokrasi kita. Salah satu yang kerap kita dengar dan saksikan adalah money politic dalam proses pemenengan Pemilukada. Kali ini saya mengkhususkan pada persoalan “the power of money politic” dalam peroses demokrasi di indonesia terkhusus dalam pemilukada.  Money politic merupakan sebuah metode pemberian uang atau berupa barang lainnya, kepada masyarakat untuk berharap dipilih sebagai pemimpin dalam pemilukada dan lainnya. Kekuatan uang dijadikan sebuah cara dalam proses  memenangkan sebuah kandidat.

Ramlan Surbakti (Kompas, 2 April 2005), mencatat bahwa peluang munculnya politik uang dalam pilkada dapat diidentifikasi sejak awal, yakni Pertama, untuk dapat menjadi calon diperlukan "sewa perahu", baik yang dibayar sebelum atau setelah penetapan calon, sebagian atau seluruhnya. Jumlah sewa yang harus dibayar diperkirakan cukup besar jauh melampaui batas sumbangan dana kampanye yang ditetapkan dalam undang-undang, tetapi tidak diketahui dengan pasti karena berlangsung di balik layar. Kedua, calon yang diperkirakan mendapat dukungan kuat, biasanya incumbent, akan menerima dana yang sangat besar dari kalangan pengusaha yang memiliki kepentingan ekonomi di daerah tersebut.

Sedangkan Schaffer dalam Winardi (2009) mengingatkan kita bahaya politik uang dalam mobilisasi pemilu, yaitu : (1) Hasil Pemilu Tidak Legitimate; (2) Politisi yang terpilih bisa jadi tidak memiliki kualitas untuk menjalankan pemerintahan, bahkan mendaur ulang politisi korup; (3) Melanggengkan pelayanan yang bersifat clientelistic ke konstituen (wrong incentive); (4) Kualitas perwakilan merefleksikan dari mereka yang dibayar, tidak berdaya dan miskin; serta (5) Menghalalkan masuknya sumber-sumber dana kotor.

Telah menjadi rahasia umum bahwa dalam penjaringan cabup, cawali, cagub, sampai capres, Pileg, bahkan dalam pemilihan ketua umum parpol pun, faktor dukungan dana telah menjadi pertimbangan utama untuk meraih kemenangan. Fenomena terkait faktor uang sebagai panglima dalam politik kekuasaan – yang sering disebut sebagai money politic – pada dasarnya merupakan fenomena perubahan yang mengemuka sepanjang Orde Baru yang meledak menjadi liar tak terkendali pasca runtuhnya Orde Baru yang ditandai euphoria reformasi di segala bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Di tengah hiruk euphoria reformasi masyarakat tanpa sadar mengikuti pandangan-pandangan, gagasan-gagasan, ide-ide, konsep-konsep, nilai-nilai, dan tatanan liberal yang bertolak belakang dengan yang dianut komunitas rakyat sebagai penyelenggara institusi Negara dalam memaknai keberadaan Negara. Gagasan Negara Federal yang dimunculkan dalam konsep Otonomi Daerah dianggap sebagai keniscayaan dari hasil reformasi atas Negara yang selama ini dianggap terlalu sentralistik. Deregulasi berbagai peraturan perundang-undangan yang dijalankan dalam rangka liberalisasi ekonomi-sosial-politik dianggap sebagai proses pembebasan dari unsur KKN. Bahkan saat UUD 1945 diamandemen pun kepada masyarakat ditanamkan anggapan bahwa amandemen atas UUD 1945 adalah keniscayaan dari tuntutan reformasi, di mana dengan UUD 1945 hasil amandemen itu liberalisasi di segala aspek kehidupan bernegara mendapat legitimasi.

Demikianlah, di tengah berlangsungnya pelaksanaan sistem liberal dalam bernegara, fenomena uang sebagai panglima dalam persaingan memperebutkan kekuasaan politik, menjadi sesuatu yang bisa dibenarkan meski sebagian menganggap hal itu tidak diperbolehkan. Itu berarti, fenomena uang sebagai panglima dalam persaingan memperebutkan kekuasaan politik bukan sekedar fenomena euphoria dari sebuah proses perubahan politik setelah terjadinya reformasi perbaikan negara, melainkan secara fundamental berkaitan dengan perubahan asumsi dasar, gagasan, ide, konsep, nilai, dan tatanan yang dianut masyarakat dalam memaknai Negara. Ibarat gunung es yang muncul sebagian di permukaan laut, begitulah problem Negara Indonesia di tengah perubahan fundamental masyarakat dalam menganut asumsi dasar, gagasan, ide, konsep, nilai, dan tatanan liberal yang secara sistematis ditanamkan lewat peraturan-peraturan perundangan bersifat manipulative seolah-olah Indonesia sebagai Negara Bangsa (Nation State) dalam kerangka NKRI masih tegak dengan dasar idiil Pancasila dan dasar konstitusionil UUD 1945. Perubahan fundamental itu baru terasa dalam kenyataan ketika semua aspek dalam bernegara dan menjalankan mekanisme kekuasaan sangat dikendalikan oleh uang. Sudah bukan rahasia, bahwa untuk mengikuti rekrutmen menjadi PNS prioritas diberikan kepada calon-calon yang memiliki uang; PNS pun untuk bisa naik pangkat dan menduduki jabatan tertentu tidak bisa dicapai tanpa uang setoran; untuk memperoleh proyek-proyek pemerintah pun tidak bisa diperoleh dengan gratisan sebagaimana kasus impor daging sapi yang bermasalah; penyusunan undang-undang pun tidak luput dari pengaruh kuasa uang, demikianlah uang menjadi panglima dalam memenangkan segala hal seolah Indonesia bukan lagi sebuah Negara melainkan arena pasar bebas yang mekanismenya tergantung kesepakatan-kesepakatan transaksional.

Kent V. Flanery dalam The Cultural Evolution of Civilizations (1972) menganggap negara adalah sebuah tingkat evolusi yang paling kompleks dalam kebudayaan manusia secara keseluruhan, bahkan negara adalah urutan paling akhir dalam evolusi dan menjadi penanda satu-satunya dari stratifikasi kehidupan masyarakat (stratified society). Itu sebabnya, negara cenderung diasumsikan sebagai institusi agung yang ideal ciptaan suatu komunitas bangsa beradab dalam mengembangkan kebudayaannya. Indonesia sebagai institusi Nation State, ditegakkan dengan idealita ini. Negara dan seluruh kekuasaan yang melekat padanya, secara esensial tidak bisa dipisahkan dari keberadaan komunitas rakyat yang menyelenggarakan negara. Sebab melalui negara, semua kepentingan kolektif komunitas rakyat dalam aspek ekonomi, sosial, moral, hukum, dan agama sejauh fungsinya sebagai organisme sosial akan menguat dengan lahirnya undang-undang tentang peran-peran, kewajiban dan harapan yang diwujudkan dalam bentuk institusi kekuasaan. Karena itu, komunitas rakyat sangat berkepentingan terhadap keberlangsungan, stabilitas, kredibilitas, dan kemajuan negara karena di dalam negara melekat semua kepentingan kolektif mereka. Dalam banyak kasus, di tengah usaha bina negara yang ideal sering terjadi suatu pendangkalan makna negara di mana keberadaan negara lebih dimaknai sekedar sebagai Rezim Penguasa yang memiliki kebijakan-kebijakan menyimpang jauh dari harapan komunitas rakyat. Pemimpin-pemimpin yang telah mendudukkan diri sebagai penguasa tunggal, telah memperkuat kekuasaan melalui cara-cara despotik dan tiranik yang tidak lagi mengindahkan keberadaan rakyat sebagai elemen utama pemegang kedaulatan dalam penyelenggaraan negara. Lebih rendah dari pemaknaan negara sebagai Rezim Penguasa, adalah pendangkalan makna negara menjadi Kapitalisme Negara (state capitalism), yaitu negara berstatus seperti koloni dengan pimpinan tertinggi berstatus ‘Gouverneur Generaal’ dan aparatur berstatus ambtenaar en marechaussee, yakni pimpinan tertinggi negara dan aparaturnya bermental kacung bernalar mimicry, di mana negara dikelola oleh pemimpin dan aparatur yang bekerja untuk kepentingan asing atau dengan kata lain dalam konteks semacam ini negara menjadi subordinat negara lain. Menurut Homi Bhabha (1993) Kapitalisme Negara adalah sama dengan Rezim Penguasa beranggota aparatur bermental kacung bernalar bunglon yang terbentuk akibat sistem kolonial, yaitu rezim pribumi yang “di-Eropa-kan” yang berfungsi strategis memperkuat dominasi kekuasaan kolonial tetapi di saat yang sama mereka tetap sebagai pribumi; sebuah proses peniruan yang menurut Bhabha: almost the same but not quiet. Mereka, para kacung dan jongos asing inilah yang dengan sadar menjadikan negaranya sebagai subordinat kekuasaan imperialis asing sehingga eksistensi negara yang dibentuk komunitas rakyat menjadi kabur dan tuna makna. Lebih rendah lagi dari Kapitalisme Negara (state capitalism) adalah pendangkalan makna negara menjadi Negara Swasta (Reinventing State), di mana negara telah didangkalkan maknanya sedemikian rupa sampai menjadi lembaga swasta setingkat ‘pasar’ dengan pimpinan ‘Marktmeester’ dan aparatur ‘pedagang berdasi’ dan ‘centeng berseragam’ bermental calo bernalar bunglon, yang meminjam kacamata David Osborne dan Ted Gaebler (1995), mereka itu semua harus memandang negara dengan perspektif baru dengan paradigma baru, yaitu memaknai negara sebagai institusi dengan sistem yang berorientasi pasar, di mana negara dalam konteks demikian tidak lagi membutuhkan kedaulatan politik kekuasaan karena elit penguasanya secara sadar telah menjadikan negara sebagai institusi berorientasi pasar. Dengan berorientasi pasar, negara memang tidak perlu lagi memproduksi ideologi dan melakukan konsolidasi politik kecuali secara aktif berpartisipasi memproduksi kebijakan-kebijakan yang mendukung implementasi kebijakan ekonomi internasional negara-negara imperialis yang menjalankan kebijakan neo-kolonial sebagaimana dikemukakan James O’Connor ( 1981). Dalam konteks institusi negara dengan sistem berorientasi pasar inilah fenomena uang sebagai panglima dalam memperebutkan kekuasaan politik diaplikasikan dalam usaha bina negara.

 Jean Baudrillard dalam buku In The Shadow of Silent Majorities (1983) telah mengemukakan tesis bahwa di dalam konteks ekonomi yang mengarah ke pasar bebas, akan terjadi keterbukaan dan transparansi di mana setiap individu memiliki hak untuk berspekulasi dan mencari keuntungan di dalam ekonomi, di mana jaringan ekonomi global dapat dimasuki oleh apa saja, siapa saja, di mana saja dan kapan saja bahkan oleh berbagai lapisan masyarakat global yang anonym dan invisible, yang dapat berbuat apa pun sesuai keinginan mereka. Berdasar teori dan prediksi Baudrillard itu, dapat disimpulkan bahwa proses liberalisasi tatanan di berbagai negara pada dasarnya akan menjadi sebuah keniscayaan yang tidak bisa ditolak, karena hal itu sudah menjadi agenda Kapitalisme Global.

The Power of money adalah sistem yang berdasarkan pada uang sebagai parameter untuk ukuran menentukan stratifikasi sosial, ekonomi, politik, hukum, negara, agama. Artinya, tatanan komposisional dan struktur bangunan Negara ditentukan oleh para pemilik kapital baik secara langsung atau tidak langsung. Sebab hanya para kapitalis pemilik uang yang mampu memilih, menata, mengatur, mengarahkan, memerintah, dan membuat aturan dalam pemerintahan yang terpilih yang didukung kekuatan kapitalnya. Dengan demikian, dalam negara yang menganut Sistem The Power of money penentuan pilihan seorang caleg, cabup, cawali, cagub, capres tidaklah didasarkan pada pertimbangan kompetensi dan integritas melainkan lebih kepada pertimbangan seberapa besar kekuatan kapital yang memberikan dukungan. Walhasil, anggota legislatif, bupati, walikota, gubernur, bahkan presiden di negara yang menganut Power of money akan tunduk dan patuh kepada para kapitalis pemilik uang seperti para konglomerat, investor, bankir, pialang saham,spekulan,developer, kontraktor, broker. Lepas dari setuju dan tidak setuju dengan diterapkannya The Power of money di Indonesia, fakta menunjuk bahwa itulah fenomena yang mengemuka dalam proses pura-pura demokrasi (demokrasi Prosedural) menegakkan pemerintahan yang ditopang kekuasaan legislatif-eksekutif-yudikatif selama ini. Itu sebabnya, kebijakan-kebijakan yang dilahirkan oleh pemerintah tidak diorientasikan kepada kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, melainkan lebih kepada yang menguntungkan para pemilik kapital. Tragisnya, masyarakat yang mayoritas tidak memiliki kesadaran untuk menolak sistem yang tidak memberikan kontribusi apa pun bagi kesejahteraan mereka di masa depan itu kecuali hanya menunggu datangnya “serangan fajar” dari dimulainya proses demokrasi memilih wakil dan pemimpin yang bisa memberi mereka imbalan berupa uang recehan yang disebut “UANG SUARA.”


Penulis : Zulfikar Yusliskatin
Mahasiswa Fakultas Ilmu Hukum (Hukum Tata Negara) Program Pascasarjana
Universitas Muslim Indonesia Makassar.

Share this post :

Posting Komentar

Komentar netizen merupakan tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan redaksi. Kami berhak mengubah atau menghapus komentar yang mengandung intimidasi, pelecehan, dan SARA.

 
Copyright © 2015-2017. PEWARTAnews.com - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website