Headlines News :
Home » , » Design Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilukada Serentak di Indonesia

Design Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilukada Serentak di Indonesia

Written By Pewarta News on Minggu, 03 Januari 2016 | 07.05

Arifin Ma’ruf, S.H.
Pemilukada Serentak Dimulai
PewartaNews.com - Hingar-bingar pesta demokrasi daerah telah dimulai. Tanggal 09 Desember 2015 menjadi hari pertama dimana pesta demokrasi daerah yang dilaksanakan dengan mekanisme pemilukada serentak. Kampanye dari pasang calonpun gencar dilakukan, dalam rangka menarik masyarakat untuk memilihnya. Para calon kepala daerahpun semakin gencar mengumbar banyak janji dan program kerja.

Pemilukada serentak di Indonesia  diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015  yang dalam Pasal 3 diatur bahwa “Pemilihan dilaksanakan setiap lima tahun sekali secara serentak di seluruh wilayah negara kesatuan republik Indonesia”. Berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut, maka sudah jelas bahwa pemilukada harus dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah indonesia. Pemilukada serentak tahun ini memang tidak serentak di berbagai wilayah di Indonesia karena ada beberapa kepala daerah yang masih dalam masa jabatan atau belum selesai menjabat. Sehingga dengan problem tersebut kemudian pemilukada serentak dibagai dalam dua tahap yaitu pada tahun 2015 dan tahun 2017.

Bagaimana penyelesaian sengketa pemilukada?
Otto von Bismarck mengatakan bahwa kejujuran selalu ada, kecuali dalam tiga hal, yaitu dalam keadaan perang, berburu dan pemilu, atas dasar itulah bahwa adanya pemilu tentu dipastikan ada kecurangan yang menebabkan timbulnya sengketa trhadap pemilu. Data dari Mahkamah Konstitusi menyebutkan bahwa pada tahun 2010 saja terdapat sejumlah 230 kasus sengketa pemilukada yang masuk ke Mahkamah Konstitusi apalagi tahun 2015 ini yang dilaksanakan secara serentak. Dari data tersebut kemudian dapat diambil benang merah bahwa tidak menutup kemungkinan juga sengketa pemilukada serentak pada tahun pasti akan banyak terjadi sengketa yang lebih besar lagi diberbagai wilayah di Indonesia.

Dalam Putusan PMK No.96/PUU-IX/2013 memutuskan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak lagi berwenang dalam menangani sengketa pemilukada. Lalu bagaimana kemudian cara penyelesaianya? Melihat dalam ketentuan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2008 yang telah dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI 1945 maka seharusnya dikembalikan lagi ke MA. Albert Van Dicey menyatakan bahwa seharusnya para legislator harus mencerminkan pendapat umum (public opinion) serta bersikap sesuai pendapat umum. Namun yang terjadi di Indonesia malah sebaliknya melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015  yang terdapat didalam ketentuan Pasal 142 ayat (1) dan (2) maka penyelesaianya di lakukan melalui Badan Peradilan Khusus. Akan tetapi  pembentukan peradilan khusus ini tentu membutuhkan waktu yang lama. Oleh karena itu maka melalui Pasal 142 ayat (3)-(10) di kembalikan lagi ke Mahkamah Konstitusi sebelum dibentuk badan peradilan khusus. Pengembalian kewenangan ini yang kemudian dinilai tidak sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang final dan mengikat, dan bahkan bisa dikatakan bahwa Pasal 142 ayat (3)-(10), merupakan ketentuan yang menganulir putusan Mahkamah Konstitusi, dan hal ini tentu bertentangan dengan Pasal 24 C UUD 1945 yang menjadi dasar konstitusi RI. Hans Kelsen mengatakan bahwa “Hukum itu dikatakan evektif jika dalam implementasinya itu sesuai dengan tatanan hukum yang ada”. Namun bagaimana ketika kemudian tatanan hukum yang ada bertentangan satu dengan yang lainya, hal inilah yang menjadi problematika mendasar dalam tatanan hukum di Indonesia.

Design Peradilan Khusus Sengketa Hasil Pemilukada
Roscoe Pond mengungkapkan pendapatya bahwa hukum harus dilihat dan dipandang sebagai suatu lembaga kemasyarakatan yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan sosial. Tuntutan untuk segera dibentuk peradilan khusus semakin gencar disuarakan para akademisi dengan melihat banyaknya kasus sengketa hasil pemilukada yang terjadi di Indonesia.

Design Badan Peradilan Khusus yang akan dibentuk harus jelas serta jangan sampai ada tumpang tindih dengan kewenangan badan atau lembaga peradilan lain yang sudah ada.

Menurut Pakar Tata Negara Refly Harun Sebagaimana dikutip di http://www.politikindonesia.com/, menjelaskan bahwa Bentuk pengadilan khusus pemilu itu, bisa sentralistik ataupun desentralistik. Dalam konteks geografis Indonesia yang luas, Refly menganggap lebih cocok dibuat desentralisasi. Yang logis, peradilan khusus ini tersebar di Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung. Refly Harun juga menjelaskan bahwa Pengadilan pemilu merupakan pengadilan yang punya 'kamar' sendiri, dengan aturan sendiri. Namun, perlu dibatasi mana yang ditangani Pengadilan Negeri, atau langsung ke Pengadilan Tinggi. Untuk tindak pidana pemilu yang tuntutannya 18 bulan ke bawah, kata Refly, dilakukan di PN, kalau di atas itu, di PT.

Peradilan khusus ini tetap berada di bawah mahkamah agung. komposisi hakim berasal dari hakim karir, dan juga berasal dari hakim ad-hoc, hakim ad-hoc para praktisi dan juga para akademisi. Hakim ad-hoc yang nanti dipilih adalah mereka yang mempunyai kemampuan dan kompetensi dibidang pemilu, misalnya pernah menjadi anggota bawaslu dan lain sebagainya. rekruitmen hakim ad-hoc dilaksanakan sebelum pemilukada dilaksanakan. Posisi lembaga peradilan ini berada di Pegadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi membuka kamar khusus untuk menangani kasus pidana pemilu, PTUN dan PPTUN atau membuka kamar khusus yang khusus menangani sengketa hasil pemilukada di PTUN dan PTTUN. Sedangkan mengenai sengketa kode etik tetap di laksanakan oleh Lembaga Kehormata Penyelenggara Pemilu (DKPP). Keseriusan pemerintah dalam membuat peradilan khusus ini sangat dinantikan masyarakat, maka sudah seharusnya pemerintah serius dalam menyikapi hal ini.  Gouverneur C'est Prevoir (menjalankan pemerintahan itu, berarti melihat ke depan dan merencanakan apa saja yang akan atau harus dilakukan).


Penulis: Arifin Ma’ruf, S.H.
Koordinator Bidang Pendidikan Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia, Mahasiswa Alumni Ilmu Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Share this post :

Posting Komentar

Komentar netizen merupakan tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan redaksi. Kami berhak mengubah atau menghapus komentar yang mengandung intimidasi, pelecehan, dan SARA.

 
Copyright © 2015-2018. PEWARTAnews.com - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website