Headlines News :
Home » , » Oposisi Sebuah Jalan Demokratisasi

Oposisi Sebuah Jalan Demokratisasi

Written By Pewarta News on Jumat, 22 Januari 2016 | 22.56

Wahyu el-k.
PewartaNews.com – Seandainya ada pertanyaan untuk menyebut istilah populer kebangsaan hari ini, tentu orang-orang akan sepakat menyebut istilah “Demokrasi”. Demokrasi kian senter diperbincangkan, baik dalam skala serius atau sekedar bahan konkow di kalangan para politisi, aktivis dan masyarakat secara umum. Mereka tetap meyakini bahwa demokrasi akan membawa kemaslahatan dan perubahan, disamping implikasi mudharatnya juga besar.

Demokrasi adalah konsep yang membuka peluang kepada rakyat untuk terlibat langsung dalam penyelenggaraan negara. sehingga pada pangkalnya demokrasi akan menjamin  kesetaraan hak rakyat; seperti adagium klasik demokrasi, oleh rakyat, dari rakyat dan untuk rakyat. Namun, memperbincangkan demokrasi tidak sesederhana pada konsep normatifnya. Dengan kata lain, dalam dimensi praktis demokrasi akan dibenturkan pada persoalan-persoalan, seperti bagaimana hak rakyat diwujudkan, pemilihan umum dilaksanakan, dan persaingan partai politik dalam mengisi jabatan publik yang pada akhirnya mereduksi hak-hak tersebut. Sejenak Tontonan ini membawa kita pada daya pikir pesimitik, dimana rakyat hanya dijadikan pemanis dalam kehidupan demokrasi agar segala sesuatunya tampak indah (Afan Ghaffar-2006-vii).

Sekali lagi, kita masih menaruh harapan pada demokrasi, konsep demokrasi harus tetap dipertahankan di tengah kegamangan politik tanah air. Kenapa? Dalam sebuah warung kopi, boleh dikatakan semacam diskursus kecil, dimana salah satu teman disamping berpendapat bahwa pangkal masalah kebangsaan hari ini tidak adanya konsistensi politik dari jamaah oposisi. Sekilas orang mendengar kata “oposisi” akan menggiring akal sehat kita pada gerakan sparatisme yang selalu didengung-dengungkan kaum kiri dengan misi memberi ancaman terhadap pemerintah dan sewaktu-waktu dapat mengkudeta kepala negara (presiden). Saya kira ini persoalan pemahaman dan ketidak selarasan cara pandang bahkan kalau boleh dibilang sebagai pelacuran intelektual karena menyebar informasi dhaif.

Kudeta kepala negara dengan cara politik hanya akan terjadi di negara yang menganut sistem pemerintahan parlementer, dan tidak dengan Indonesia yang sampai saat teguh dengan presidensilnya. Sehingga tidak ada alasan “ketakutan separatis” lagi untuk mengkonsepsi oposisi politik. Dalam negara demokrasi seperti Indonesia oposisi politik diperlukan. Namun yang menjadi soal sampai hari ini konsistensi partai yang mengproklamasikan diri sebagai partai oposisi masih belum militan.

Tahun 2014 kemaren, masyarakat dipertontonkan adegan politik yang mempertemukan team politic KMP vs KIH. Team tersebut merupakan gabungan beberapa Parpol, dikubu KMP; Gerindra, Golkar, PAN, PKS, dan PPP. Sementara dikubu KIH; PDIP, PKB, Nasdem, Hanura dan KPPI. Dalam kompetisi tersebut KIH keluar sebagai winner, walaupun sempat melalui proses gugatan ke MK. Kendati demikian, KMP tetap menunjukkan sportifitasnya dan memilih sikap pressure terhadap jalannya pemerintahan dari luar (oposisi). Di awal banyak kalangan mengapresiasi pilihan KMP, dan ini menjadi penting.

Robert A. Dahl seorang pemerhati politik dan demokarasi berpendapat bahwa oposisi politik dalam negara demokrasi tidak bisa dihindarkan, bahkan menjadi tolok ukur sehat atau tidaknya negara demokrasi, dikarenakan pada dasarnya konflik tidak bisa dihindarkan dalam urusan manusia (Robert A. Dahl-1989). Yang menjadi dasar pendapat Dahl bahwa kekuasaan tanpa control akan melahirkan absolutisme baru dan cenderung disalahgunakan. Hal ini yang mendasari negara demokrasi seperti Indonesia dalam dimensi politiknya konsepsi oposisi menjadi ihwal. Namun sangat disayangkan, KMP dari awal yang memilih sikap oposisi, perlahan mulai mundur teratur. Terlihat dari sikap PPP yang menerima tawaran politik dari KIH dan melebur dalam Kabinet Kerja, disusul perlahan oleh PAN dan Golkar. Sikap inilah yang dimaksud belum militansinya sikap para oposisi.

Oposisi menjadi tidak oposisional karena posisi oposisi akhirnya hanya merupakan strategi sementara agar dibilang superhero. Seharusnya Parpol oposisi tetap pada haluannya memonitoring pemerintah dengan misi kerakyatannya, terlebih jumlah kursi dominan di parlemen menjadi sumber daya yang dimiliki Parpol oposisi. Peran oposisi sangat diperlukan di tengah apatisme masyarakat dan liberalisasi kaum elit dalam memperebutkan jabatan public. Sehingga konsistesi oposisi akan melahirkan tradisi demokrasi yang diharapkan. Suara konsistensi oposisi, suara (sebagian) rakyat.
.

Penulis:
Wahyu el-k (Assyafi)
Wakil Direktur ROEANG inisiatif

Share this post :

Posting Komentar

Komentar netizen merupakan tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan redaksi. Kami berhak mengubah atau menghapus komentar yang mengandung intimidasi, pelecehan, dan SARA.

 
Copyright © 2015-2018. PEWARTAnews.com - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website