Headlines News :
Home » , » Refleksi Profesi Kedokteran di Tahun 2015 (Restorasi Menuju Profesi Dokter Sebagai Profesi Mulia)

Refleksi Profesi Kedokteran di Tahun 2015 (Restorasi Menuju Profesi Dokter Sebagai Profesi Mulia)

Written By Pewarta News on Minggu, 03 Januari 2016 | 03.22

Hasrul Buamona, S.H.,M.H.
PewartaNews.com – Melalui proses panjang dalam rutinitas sehari-hari, termasuk juga rutinitas dalam menjalankan profesi kedokteran, tanpa ada persoalan ialah hal yang mustahil dalam kehidupan. Persoalan yang bermunculan merupakan efek dari interaksi sosial yang memiliki keterkaitan kebutuhan ataupun kepentingan, dimana sering terjadi benturan kebutuhan, ataupun kepentingan tersebut. Dunia Profesi Kedokteran yang telah melalui serangkaian tugas mulia yang begitu panjang dari zaman Yunani Kuno (officium nobile) terhadap pasien ataupun masyarakat secara luas, sehingga dokter disematkan sebagai profesi tertua didunia saat ini selain profesi advocaat. Apabila melihat profesi dokter pada dimensi sekarang, sudah cukup banyak terjadi perubahan kearah yang lebih baik, sebagai contohnya segala tindakan kedokteran dokter dan dokter gigi selalu berupaya memberi penjelasan dan meminta persetujuan pasien atau keluarganya. Tentunya dengan segala perubahan yang diharapkan. Akan tetapi dalam sisi lain, dokter dalam menjalankan profesinya, tidak bisa lepas juga dengan datangnya berbagai persoalan. Persoalan yang sekiranya bermunculan hingga ramai di perbincangkan baik media elektronik dan cetak, serta diperbincangkan juga dalam forum ilmiah untuk mencari tata letak masalah dan solusi. Persoalanya yang sekiranya perlu secara seksama dikaji sebagai bahan refleksi di tahun 2015 diantaranya, Persoalan MKDKI, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XII/2014, Menentukan Kesalahan Medis Dokter, beberapa persoalanya yang dijadikan refleksi merupakan bagian kecil dari segudang persoalan yang terdapat dalam dunia profesi kedokteran.

Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia merupakan guardian of doctor, sangat tepat ketika MKDKI dikategorikan sebagai pelindung dokter, dikarenakan MKDKI merupakan lembaga yang berwenang untuk menentukan dan memutuskan ada tidaknya kesalahan yang dilakukan dokter dan dokter gigi dalam penerapan disiplin ilmu kedokteran dan kedokteran gigi, dan menetapkan  sanksi (vide Pasal 1 ayat (14) UU No 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran). Segala proses pengujian kesalahan dokter dari aspek disiplin ilmu kedokteran di MKDKI merupakan suatu langkah solutif untuk membantu segala proses hukum yang dialami oleh dokter ketika di tuntut secara hukum oleh pasien. Namun yang menjadi persoalan kemudian, dimana dengan hadirnya UU Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran, yang telah berusia dua belas tahun belum memperlihatkan peranan yang aktif dari MKDKI dalam menegakkan disiplin kedokteran tersebut. Kedudukan MKDKI yang masih berada di Ibu Kota Negara membuat  akses bagi siapa pun, termasuk dokter yang ingin menguji dan membuktikan dugaan kesalahan disiplin dokter masih terasa sulit. Apabila melihat Pasal 57 ayat (2) UU No 29 Tahun 2004 mengatur “Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran di tingkat Provinsi dapat dibentuk oleh Konsil Kedokteran Indonesia atas usul Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia”, mencermati pasal ini, jelas bahwa sudah saatnya MKDKI tidak hanya berada di Ibu Kota Negara, namun harus mendistribusikan kewenangan MKDKI di daerah Provinsi. Tujuan terpenting MKDKI harus ada di tingkat Provinsi, ini terkait dengan kemudahan akses bagi pasien, dan dokter untuk membuktikan dugaan kesalahan disiplin dokter. Selain itu tidak hanya pasien dan dokter saja, membutuhkan MKDKI harus berada di Provinsi, namun Polisi dan Jaksa pun membutuhkan dalam hal memproses tuntutan pidana pasien yang melaporkan dugaan kesalahan medis dokter, karena ini berpengaruh pada proses criminal justice system yang seringkali sulit membuktikan dugaan kesalahan medis tersebut, bahkan dalam beberapa kasus seringkali terjadi salah dalam menghadirkan alat-alat bukti, sehingga terkesan kasus tersebut di paksakan untuk di proses secara hukum pidana. Sebagai contohnya kasus pasien Sisika Makatey yang menuntut pidana dr.Ayu Sasiary dkk, dimana dalam proses kasus tersebut tidak satupun dari pihak pasien yang telah diwakili polisi dan jaksa untuk menguji dugaan kesalahan medis dr.Ayu Sasiary bagian dari kesalahan medis, sebaliknya dari kalangan dokter dan rumah sakit Malalayang Manado tidak mengupayakan menguji dugaan kesalahan disiplin di MKDKI. Persoalan selanjutnya secara internal tidak semua dokter dan dokter gigi mengetahui fungsi, tugas dan kewenangan MKDKI secara komprehensif. Begitupun dengan pasien dan para penegak hukum (Polisi, Jaksa, Advokat dan Hakim) pun tidak memahami pada wilayah mana tindakan dokter yang dianggap salah harus di uji. Melihat persoalan diatas sudah menjadi hal yang wajib untuk MKDKI mengusulkan pada Konsil Kedokteran Indonesia agar membentuk MKDKI Provinsi, selain itu MKDKI perlu melakukan sosialisasi pada internal dokter atau dokter gigi terkait tugas, fungsi , wewenang MKDKI, dengan tujuan pada dokter atau dokter gigi untuk lebih terbuka tanpa melepaskan nilai independen dan kemuliaan profesi dengan tujuan mulia menjadikan dokter dan dokter gigi kembali pada profesi officium nobile.

Profesi mulia ialah penghargaan yang di sematkan oleh publik pada profesi kedokteran,sehingga tidak terlepas dari nilai-nilai tersebut. Selain nilai-nilai tersebut, patut di pahami juga bahwa ketika negara Indonesia menganut asas kesejahteraan (welfare state) dalam politik pembangunan yang memilki kaitan langsung dengan  dunia kesehatan. Profesi dokter mengambil peran utama untuk mewujudkan cita-cita negara welfare state atau dalam kajian hukum Islam disebut sebagai rahmatan lilalamin atau juga dikenal sebagai jiwa altruisme. Etika Kedokteran, Displin Ilmu Kedokteran merupakan hal mengatur dokter dalam menjalankan profesinya tanpa kedual hal tersebut, dokter tidak bisa dikategorikan sebagai profesi yang memiliki profesional dan intergritas (officium nobile). Hal yang termaktub dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XII/2014 ialah pengujian Pasal 66 ayat (3) UU No 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran, pengujian ini diajukan oleh dr. Sapta Adi, Sp.An dkk. Pasal 66 ayat (3) yang dijadikan sebagai objek pengujian, dengan tujuan apakah bertentangan dengan Pasal 28 G ayat (1) UUD 1945. Pasal 66 ayat (3) berbunyi “Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghilangkan hak setiap orang untuk melaporkan adanya dugaan tindak pidana kepada pihak yang berwenang atau menggugat kerugian perdata ke Pengadilan”. Yang melatarbelakangi diajukan pengujian pasal tersebut karena telah menimbulkan ketidakpastian hukum, melanggar rasa aman, munculnya rasa ketakutan dokter dalam menjalankan tugas serta pada kondisi lain akan menimbulkan perbedaan penafsiran antara aspek displin dan hukum. Menanggapi pesolan ini, pendekatan yang dipakai tidak bisa pendekatan subjektif dari profesi dokter saja, namun secara objektif harus secara seksama melihat persoalan hal tersebut dari aspek dan dokter dan pasien serta penegak hukum. Karena perlu diketahui bahwa dalam ruang lingkup dokter tidak hanya dokter, namun juga terdapat pasien dan penegak hukum apabila kemudian tindakan dokter memunculkan kasus hukum.

Ketika yang dipermasalahkan oleh dokter terkait harus ada pembatasan ruang gerak penegak hukum ketika kasus tersebut sedang di proses pada MKDKI. Tujuan ingin mengganti ataupun mengahapus norma (vide Pasal 66 ayat (3)) tersebut, kurang begitu memberikan solusi pada profesi kedokteran itu sendiri, mengapa ? dikarenakan norma hukum yang terdapat dalam Pasal 66 ayat (3) merupakan hak konstitusional setiap warga negara yang merasa hak konstitusional dilanggar oleh orang, kelompok atau badan hukum. Kalaupun ada tuntutan hukum, baik perdata dan pidana kepada dokter, ini bukanlah sikap yang tidak menjunjung tinggi nilai officium nobile dan profesionalitas dari profesi kedokteran. Namun hakikatnya, ini bagian dari upaya hukum yang sah dengan tujuan mencegah tindakan main hakim sendiri oleh siapapun (eigenrichting). Namun yang terpenting ialah setiap tuntutan hukum harus memiliki kepentingan hukum objektif, hubungan kausa,melawan hukum materill dan formill, ini merupakan syarat utama untuk dapat diterimanya suatu tuntutan hukum. Mencermati Pasal 66 ayat (3) dokter seharusnya harus bisa melihat dari kerang berpikir objektif bahwa harus bisa membedakan antara dugaan kerugian secara konstitusional dengan tindakan abuse of power yang berpotensi dilakukan oleh oknum penegak hukum dengan cara mengkriminalisasi dokter atau dokter gigi. Hak mengajukan tuntutan hukum bagi siapapun merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia yang patut dilindungi oleh sebuah negara yang asaskan hukum. Kalaupun ada yang mempermasalahkan bahwa hukum akan mengurangi keberlakuan Etika dan Disiplin dalam dunia profesi kedokteran, ini merupakan anggapan yang salah, dikarenakan Etika dan Disiplin tetap diakui karena merupakan tata nilai dasar yang mengatur internal profesi dokter. Hal terbaik bagi profesi kedokteran ketika pengujian Pasal 66 ayat (3) UU No 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran ditolak oleh Mahkamah Konstitusi. Profesi dokter atau  dokter gigi harus berani berkata jujur, dan terbuka ketika rekan sejawat dituntut oleh pasien, dimana secara objektif melakukan pengujian dugaan kesalahan etika ataupun disiplin tersebut ke MKEK, MKDKI serta Komite Medis yang berada di Rumah Sakit. Ini merupakan momentum penting bagi dokter atau dokter gigi untuk meminta pada KKI untuk membuka MKDKI di wilayah Provinsi, selain itu profesi kedokteran dalam hal ini Ikatan Dokter Indoensia harus menjalin kerja sama dengan Polri, Kejaksaan Agung yang bertujuan untuk melindungi dokter dari para penegak hukum yang belum memahami ruang lingkup profesi kedokteran, serta juga melindungi dokter dari tindakan abuse of power yang dilakukan oknum penegak hukum ketika memproses dugaan kesalahan medis yang dilakukan dokter terhadap pasien. Pasal 66 ayat (3) bukan hanya sebagai alat paksa hukum, namun harus dilihat dari sisi lain dimana menuntut bahwa profesi kedokteran sudah saatnya menuju pada profesi yang profesionalitas, integritas sebagaimana dalam sumpah hippocrates menuju Indonesia sebagai negara welfare state.

Menentukan kriteria kesalahan medis dokter atau dokter gigi bukan hal yang mudah seperti membalikan telapak tangan. Persoalan-persoalan yang bermunculan dalam beberapa tahun terkahir bagi dokter sendiri merupakan persoalan yang dapat mengurangi rasa kepercayaan masyarakat terhadap profesi dokter yang mulia, dan sebaliknya bagi dokter sendiri merasakan ada ketidaknyamanan dalam menjalankan profesi, dikarenakan tindakan medis yang dilakukan didasarkan pada pengabdian dan niat penyembuhan, berbalik menjadi serangan hukum dari pasien ataupun keluarganya. Pada bagian ebelumnya telah dibahas terkait MKDKI dan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XII/2014. MKDKI bagian penting dari institusi yang menegakkan disiplin keilmuan dokter, dan Putusan Mahkamah Konstitusi upaya hukum dokter untuk melindungi hak konstitusional dikarenakan dalam menjalankan profesinya diliputi dengan rasa ketakutan karena terbuka peluang pasien untuk menuntut dokter secara hukum. Selama ini public masih diliputi pertanyaan mendasar bagaimana cara menentukan kriteria dugaan kesalahan medis dokter (malpraktik). Jangankan public Polisi dan Jaksa Penuntut Umum yang memiliki otoritas untuk melakukan penyelidikan,penyidikan dan penuntutan masih terlihat bingung menentukan hal tersebut. Persoalan mendasar yang membuat Polisi dan Jaksa Penuntut Umum sulit menentukan kriteria tersebut, dikarenakan masih banyak penegak hukum (Polisi dan Jaksa Penuntut Umum) yang belum mengetahui bahwa dalam profesi kedokteran terdapat 3 (tiga) norma dasar yakni Etika Kedokteran, Disiplin Ilmu Kedokteran dan Norma Hukum. Selain itu juga penegak hukum juga tidak begitu mengetahui peraturan perundang-undangan apa saja yang mengikat dokter secara hukum. Sebagai contohnya dalam kasus dr. Ayu Sasiary Penyidik Polri masih memakai UU Nomor 32 Tahun 1992 Tentang Kesehatan, sedangkan undang-undang tersebut telah diganti dengan UU Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, contohnya lainnya dalam kasus yang sama Penyidik dan Jaksa Penuntut Umum tidak mampu membuktikan delik materiil terjadinya emboli tersebut. Uraian singkat dua kasus tersebut, dengan jelas terlihat bahwa para penegak hukum belum secara komprehensif menguasai keseluruhan aturan yang mengatur profesi kedokteran. Namun pada sisi lain, apabila kasus dr.Ayu Sasiary di jadikan objek kajian, terlihat ada tindakan yang tidak independen, fair,dan objektif yang dilakukan oleh internal dokter dan rumah sakit tempat dr Ayu Sasiary melakukan tindakan medis terhadap Siska Makatey sendiri. Hal ini terlihat dimana, tidak pernah ada penelusuran terkait dokter spesialis Anastesi yang dengan mudah menyerahkan tindakan anastesi kepada penata anastesi yang oleh hukum bertentangan dengan Permenkes Nomor 519/MENKES/PER/III/2011, dan dalam kasus ini pihak Direktur Rumah Sakit tidak pernah dimintai pertanggungjawaban hukum baik sebagai naturlijke persoon atau recht persoon, selain itu Direktur ataupun segala pihak yang memiliki kewenangan di Rumah Sakit Malalayang Manado tidak pernah mengupayakan membentuk komite medis untuk dilakukan audit medis dan audit mutu terkait dengan dugaan kesalahan medis tersebut, sebelum dibawah ke ranah MKDKI, serta akan pula pada saat itu membantu kinerja para penegak hukum untuk bisa menentukan kesalahan medis dokter tersebut. Kasus dr. Ayu Sasiary merupakan momentum bagi seluruh dokter dan dokter gigi untuk melakukan restorasi di segala aspek dunia profesi kedokteran, mulai dari masalah etika, disiplin, penguatan organisasi, mengubah pandangan dokter memiliki imunitas hukum, mengupayakan MKDKI saatnya berada di Ibu Kota Provinsi,internal dokter dan rumah sakit tempat dimana dokter menjalankan tindakan harus bersikap independen, terbuka, fair serta objektif ketika terjadi dugaan kesalahan medis yang dialami tidak hanya dokter namun seluruh tenaga kesehatan. Restorasi ialah tindakan yang tepat untuk profesi kedokteran menuju pada hakikat sebenarnya sebagai officium nobile yang harus di junjung tinggi oleh negara berasaskan welfare satate.


Penulis : Hasrul Buamona, S.H.,M.H.
Advokat & Praktisi Hukum Kesehatan, serta Mahasiswa (S3) Doktor Ilmu Hukum UII Yogyakarta. Email : asrul.rul36@yahoo.com

Share this post :

Posting Komentar

Komentar netizen merupakan tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan redaksi. Kami berhak mengubah atau menghapus komentar yang mengandung intimidasi, pelecehan, dan SARA.

 
Copyright © 2015-2018. PEWARTAnews.com - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website