Headlines News :
Home » , , » Amandemen Ulang dan Gagasan GBHN

Amandemen Ulang dan Gagasan GBHN

Written By Pewarta News on Jumat, 19 Februari 2016 | 02.31

Moh. Wahyudi.
PewartaNews.com – Sudah sejak lama saya menaruh perhatian pada berita dan wacana amandemen kelima Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Setidaknya perhatian tersebut saya mulai sejak usul amandemen kelima pertama yang digagas oleh DPD RI pada tahun 2007, dimana misi utama DPD RI pada waktu itu berkeinginan memperkuat sistem bicameral Indonesia.

Akhir-akhir ini wacana amademen kelima kembali dikumandangkan, namun focus issuenya tertuju pada “Pengembalian Garis Besar Haluan Negara (GBHN)”, yang dulu tereliminasi dari kewenangan MPR RI. Secara implisit, usul amandemen tersebut lahir dari Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI P) Januari 2016 dan saat ini mulai dikampanyekan oleh para anggota DPD RI.

Perencanaan pembangunan jangka panjang merupakan agenda yang harus direalisasikan oleh setiap pemimpin di negeri ini, karena disitu sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada rakyat. Namun, apakah pengembalian subtansi GBHN harus dilakukan melalui amandemen? Dalam berbagai pandangan, setidaknya ada kelompok yang mendukung dan ada pula mereaksi dengan menolak. artinya masyarakat tidak sepenuhnya sepakat GBHN menjadi focus poin dalam amandemen UUD 1945 karena hal ini akan retan mereposisi kedudukan MPR sebagai lembaga supremasi dan lembaga tertinggi Negara.

Amandemen dan implikasinya menimbulkan sikap dilematis bagi masyarakat, terlebih di tengah iklim politik sektoral dan sarat dengan kepentingan. Gagasan amandemen kelima UUD 1945 di tengah perkembangan hukum, politik, ekonomi dam sosial adalah kebutuhan untuk menciptakan kehidupan yang lebih demokratis. Disamping itu, Persoalan kebangsaan dan kelemahan desain UUD 1945 yang dikhawatirkan oleh banyak kalangan selama ini mulai bermunculan satu demi satu, seperti konflik antara MA dengan KY, DPD RI dengan DPR RI, kewenangan Polisi RI dengan KPK dan persoalan lain yang berkenaan normatifisasi komisi independen serta sistem perekonomian yang tidak sesuai dengan semangat cita-cita kebangsaan (Ni’matul Huda-2008-214). Menata kembali organisasi ketatanegaraan di tengah persoalanya dan mempertegas sistem perekonomian negara adalah persoalan yang seharusnya menjadi focus issue dalam menggagas amandemen.

Namun, realitas politik saat ini menunjukkan hal berbeda, tidak pada problem yang fundamental. Pada dasarnya mereposisi GBHN dalam tata kelola pemerintahan, baik di tingkat nasional maupun daerah, tidak kalah pentingnya dengan persoalan-persoalan tersebut. Dengan dihapusnya GBHN sebagai acauan dan pedoman pembangunan nasional, maka untuk menjaga stabilitas dan pembangunan yang berkelanjutan, perlu dibentuknya sebuah pedoman baru yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) sebagai pengganti dihapusnya GBHN. Sejalan dengan hal itu, maka dibentuk Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (UU SPPN) dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2015 (UU RPJPN), kedua aturan tersebut menjadi dasar atau pijakan dalam mengaktualisasi visi, misi dan agenda kerjan baik pemerintah pusat maupun daerah. Dengan demikian, dihapusnya GBHN tidak mengurangi subtansi perencanaan pembangunan nasional yang komperhensif dan berkesinambungan

Menggagas GBHN dengan mencita-citakan amandemen kelima merupakan wacana mubazir, GBHN bukan merupakan kehendak mendesak yang harus direalisasikan melalui amandemen UUD 1945. Secara simbolik GBHN telah dihapus melalui amandemen di era reformasi, namun secara subtansi hal ini terakomodir dalam UU SPPN dan UU RPJPN sebagai kehendak mewujudkan cita-cita konstitusi, oleh karenanya tidak ada alasan untuk tetap menggagas GBHN sebagai bagian dari amandemen kelima. Dengan demikian, Persoalanya bukan pada mempertahankan GBHN sebagai gagasan amandemen, melainkam bagaimana untuk tidak menyertakan kehendak kelompok (ego sektoral) dalam setiap perencanaan dan output kebijakan, lantaran kedua peraturan tersebut bukan merupakan produk pemerintah saat ini.

 Mewacanakan amandemen dengan memfokuskan GBHN sebagai point terpenting bukan hal tepat di tengah persoalan lain yang jauh lebih penting, oleh karenanya perlu dicurigai dengan berbagai hidden agendanya, terlebih usul amandemen lahir dari lembaga politik. Dalam berbagai realitas dan dinamika kenegaraan menjadi naif kalau bersikap apatis dan disintegratif terhadap politik dengan berbagai kepentingannya, karena mengacu pada proses dan hasil amandemen di masa reformasi tidak seutuhnya didasari semangat reformasi untuk membela kehendak masyarakat mayoritas, banyak diantaranya merupakan produk politik dari kepentingan-kepentingan jangka pendek (Denni Indrayana-2007-342). Oleh karena itu, diperlukan prinsip kehati-hatian dan perencanaan yang komperhensif dengan banyak melibatkan berbagai elemen dalam mengkaji amandemen kelima, terlebih wacana mengembalikan GBHN.


Penulis: Moh. Wahyudi
*Pemerhati Hukum dan Konstitusi di ROEANG inisiatif

Share this post :

Posting Komentar

Komentar netizen merupakan tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan redaksi. Kami berhak mengubah atau menghapus komentar yang mengandung intimidasi, pelecehan, dan SARA.

 
Copyright © 2015-2018. PEWARTAnews.com - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website