Headlines News :
Home » , » Malapetaka Dokter Asing Klinik Chiropractic: Tanggung Jawab Siapa?

Malapetaka Dokter Asing Klinik Chiropractic: Tanggung Jawab Siapa?

Written By Pewarta News on Rabu, 03 Februari 2016 | 10.15

Hasrul Buamona, S.H., M.H.
PewartaNews.com  – Seperti gayung bersambut permasalahan medis dalam dunia kedokteran Indonesia tidak pernah surut dari pemberitaan miring, belum habis membahas masalah dokter primer, dan pengujian UU praktik kedokteran di Mahkamah Konstitusi,tepatnya di penghujung tahun 2015 dunia kesehatan Indonesia kembali mendapatkan coretan hitam dengan begitu bebas dokter asing menjalankan tindakan medis dengan pengobatan terapis pada klinik Chiropractic yang ironisnya dengan menjalankan pengobatan terapis di klinik tersebut, berdampak dengan matinya Allya Siska Nadya, 29 tahun dikarenakan mengalami pendarahan pada leher hingga menyebabkan kematian.

Menjadi permasalahan selanjutnya ialah begitu mudahnya dokter asing menjalankan tindakan medis terapis di Indonesia, dan tidak begitu ketatnya pengawasan dari otoritas terkait, baik dari Menteri Kesehatan dan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) terhadap dokter asing tersebut. Menjadi pertanyaan besar kemudian bagi kalangan dokter ialah apakah dokter asing tersebut baik produk atau keilmuan terapinya telah diuji kelayakan khususnya dalam disiplin ilmu kedokteran terkait tindakan terapi yang diberikan kepada pasien?. Dengan permasalahan ini, terlihat bahwa otoritas dalam dunia kesehatan di negara ini bertindak lambat dan kurang responsif, artinya bertindak ketika telah ada masalah yang telah di publikasikan oleh media cetak atau online,yang dimana telah menimbulkan korban jiwa pasien, namun tidak bertindak sedari awal untuk mencegahnya hal-hal seperti ini tidak terjadi.

Dengan munculnya kasus dokter asing klinik Chiropractic membuat Dinas Kesehatan DKI Jakarta menindak 15 Klinik yang tidak memiliki ijin praktik (Tempo.Co, Jakarta 21 Januari 2016). Apabila merujuk pada PERMENKES Nomor 28/MENKES/PER/I/2011 Tentang Klinik dalam Pasal 1 ayat (1) mengatur bahwa “Klinik adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan yang menyediakan pelayanan medis dasar dan/atau spesialistik, diselenggarakan oleh lebih dari satu jenis tenaga kesehatan dan dipimpin oleh seorang tenaga medis”, dan Pasal 12 mengatur bahwa “Peralatan Medis yang digunakan di klinik harus di uji dan di kalibrasi secara berkala oleh Badan Pengamanan Fasilitas Kesehatan dan/atau Institusi penguji dan Pengkalibrasi yang berwenang”, namun dalam pengaturan klinik ini hal yang terpenting termuat dalam Pasal 20 yang mengatur bahwa “Klinik dilarang mempekerjakan tenaga kesehatan warga negara asing”. Apabila melihat Pasal 20 PERMENKES tersebut dengan jelas mengatur warga negara asing dengan atas nama keahlian dalam ruang medis apapun dilarang berpraktik sebagai tenaga kesehatan pada klinik di Indonesia, sehingga dalam kasus ini otoritas baik itu Menteri Kesehatan, IDI dan pihak penegak hukum, tidak perlu menelusuri lagi dokter asing tersebut memiliki Surat Tanda Registrasi, Surat Ijin Praktik, dan dokumen keimigrasian ada atau tidak.

Menurut penulis otoritas terkait baik Menteri Kesehatan dan IDI sangat tidak responsif dalam mengawasi organ-organ pelayanan kesehatan termasuk klinik, dan juga tidak mengawasi warga negara asing yang mencari keuntungan semata dengan mengatasnamakan memberi pelayanan kesehatan, yang dampaknya hilangnya nyawa warga negara Indonesia. Dikarenakan melalui pendekatan secara yuridis saja sebelum adanya korban, dokter asing telah melanggar Pasal 20 PERMENKES tentang klinik tersebut. Selain itu juga pemilik klinik harus dimintai tanggung jawab hukum baik secara personal dan korporasi, karena telah melanggar aturan hukum yang mengatur ruang lingkup kesehatan Indonesia, salah satunya PERMENKES tentang Klinik tersebut.

Dalam kesempatan lain Zainal Abidin selaku ketua IDI menuturkan bahwa “praktik dokter asing di Indonesia sejatinya sudah berlangsung lama. Para dokter asing itu dengan mudah membuka layanan kesehatan di pusat perbelanjaan, hotel, dan tempat keramaian lainnya.
“Dengan mudah mereka menawarkan produk, seperti permen saja. Sayangnya, mentalitas masyarakat kita juga masih menganggap dokter asing itu lebih berkualitas dari dokter lokal,” ujarnya kepada Bisnis.com, Rabu (20 Januari 2016). Selanjutnya Zainal Abidin juga menyatakan bahwa “ IDI telah bersuara keras tapi hal tersebut tidak mungkin dilakukan untuk dokter asing dikarenakan telah ada aturannya dalam UU Nomor 36 Tahun 2004 dan PERMENKES Nomor 67 tahun 2013 (Tempo.Co, Jakarta 21 Januari 2016).

Seperti yang telah dijelaskan oleh Zainal Abidin selaku ketua IDI, terlihat bahwa IDI sendiri pun bukan hanya lemah dalam pengawasan, namun IDI juga tidak memahami dengan baik ruang lingkup masalah dokter asing pada Chiropractic dari aspek hukum, persoalan ini ranah objek hukumnya  ialah Klinik, sehingga aturan hukum utama ialah PERMENKES Nomor 28/MENKES/PER/I/2011 yang bersifsat lex spesialis, sedangkan UU Nomor 26 Tahun 2014 dan PERMENKES Nomor 67 tahun 2013 hanya bersifat lex generalis. Kalaupun yang dijadikan dasar oleh IDI dan Menteri Kesehatan ialah UU Nomor 36 Tahun 2014 dan PERMENKES Nomor 67 Tahun 2013 menjadi pertanyaan besar bagi penulis adalah dimanakah fungsi pengawasan selama ini?. Kalaupun Surat Tanda Registrasi dan Surat Ijin Praktik yang dijadikan tolak ukur permasalahan ini, bukankah dalam UU Nomor 36 Tahun 2014 lebih dominan mengatur tentang evauluasi kompetensi untuk dokter atau tenaga kesehatan warga negara asing tersebut mendapatkan Surat Tanda Registrasi dan Surat Ijin Praktik sebagaimana diatur dalam Pasal 55 UU Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan, dan hal ini merupakan tanggung jawab Menteri Kesehatan sebagai penyelenggara kesehatan sebagaimana amanah Pasal 28 H UUD 1945.

Menurut Penulis dengan permasalahan ini, maka sudah saatnya Dokter Indonesia ataupun IDI secara organisasi mengajukan Judicial Review di Mahkamah Konstitusi terhadap UU Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan Khususnya terkait dengan tenaga kesehatan warga negara asing. Selain itu penulis melihat telah terjadi tabrakan pengaturan hukum, baik yang terdapat dalam UU Nomor 36 Tahun Tentang Kesehatan, PERMENKES Nomor 67 Tahun 2013, dengan UU Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran, serta juga  khususnya dengan PERMENKES Nomor 28/MENKES/PER/I/2011. Sehingga menurut penulis Menteri Kesehatan harusnya mencabut PERMENKES Nomor 67 Tahun 2013 Tentang  Pendayagunaan Tenaga Kesehatan Warga Negara Asing, serta melakukan moratorium tidak mempekerjakan dokter/ tenaga kesehatan warga negara asing yang tujuannya sebagai evaluasi, mengatur kembali tata kelola pelayanan kesehatan, serta mencegah warga negara Indonesia kembali menjadi korban malpraktik dokter/tenaga kesehatan warga negara asing di masa mendatang.


Penulis : Hasrul Buamona, S.H., M.H.
Lawyer & Health Law Consultant pada HB & Partners Attorney At Law, serta Candidat Doctor of Law  UII Yogyakarta / Eks Ketua I bagian Internal DPC PERMAHI DIY.

Share this post :

Posting Komentar

Komentar netizen merupakan tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan redaksi. Kami berhak mengubah atau menghapus komentar yang mengandung intimidasi, pelecehan, dan SARA.

 
Copyright © 2015-2018. PEWARTAnews.com - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website