Headlines News :
Home » , , » Malpraktik di Kabupaten Kepulauan Sula: Tanggung Jawab Hukum Siapa?

Malpraktik di Kabupaten Kepulauan Sula: Tanggung Jawab Hukum Siapa?

Written By Pewarta News on Senin, 15 Februari 2016 | 08.09

Hasrul Buamona, S.H., M.H. 
PewartaNews.com – Seperti gayung bersambut permasalahan pelayanan kesehatan di Indonesia tidak ada habisnya dari coretan hitam, belum habis dalam ingatan kita semua bahwa pada tahun 2012 di Manado telah terjadi tindakan malpraktik dokter yang dilakukan oleh dr Ayu cs, dan kali ini malpraktik dokter dalam pelayanan medis terjadi di kota Sanana, Propinsi Maluku Utara yang menyebabkan meninggalnya pasien yang bernama Husni Gailea dikarenakan tenaga kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) kota Sanana telah salah dalam mentransfusi darah yang seharusnya darah O yang diberikan, namun darah AB yang diberikan kepada Husni Gailea yang saat itu sedang mengidap sakit malaria. Sebelum meninggal pada tanggal 15 Februari 2016 tepat pada jam 10.00 WIT, Husni Gailea sempat menjalani pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit Umum Dokter Basoreh Kota Ternate, dari sinilah terungkap bahwa tenaga kesehatan di RSUD kota Sanana telah salah dalam mentransfusi darah.

Dari uraian singkat malpraktik tersebut, apabila ditinjau dalam aspek hukum, maka pihak keluarga dapat menggunakan haknya untuk memproses kasus tersebut secara hukum pidana ataupun perdata. Dalam kasus tersebut yang harus dimintai pertanggung jawaban hukum ialah Direktur RSUD kota Sanana, dikarenakan dalam hukum dikenal dua subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban hukum, yakni orang personal (naturlijke persoon) dan badan hukum (recht persoon). Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal  46 UU Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit mengatur bahwa  “Rumah Sakit bertanggung jawab secara hukum terhadap semua kerugian yang ditimbulkan atas kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan di Rumah Sakit” . Hal ini memiliki kaitan dengan  doktrin hukum, terkait meminta pertanggungjawaban pidana korporasi (direktur), yaitu melalui doktrin respondent superior atau vicarious liability, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1367 KUHPerdata yang mengatur bahwa “Seorang tidak hanya bertanggungjawab untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya”. Hal ini memliki kaitan juga dengan hubungan direktur rumah sakit, dengan setiap tenaga kesehatan yang bekerja dibawa perintah dan wewenangnya. Menurut doktrin ini, apabila pekerja (tenaga kesehatan) suatu korporasi (rumah sakit/direktur) melakukan perbuatan melawan hukum baik perdata atau pidana, dalam lingkup pekerjaannya dengan maksud menguntungkan korporasi (rumah sakit/direktur), maka tanggung jawab hukum dapat dibebankan juga kepada korporasi (rumah sakit/direktur). Tujuan diberlakukan doktrin tersebut untuk mencegah korporasi (rumah Sakit/direktur) melepaskan tanggung jawab hukum.

Untuk memudahkan kasus ini melalui jalur hukum, maka penegak hukum khususnya dalam aspek pidana harus meminta rekam medis, serta hasil pemeriksaan darah dari PMI untuk dijadikan alat bukti sesuai dengan Pasal 184 KUHAP, selain itu apabila keluarga akan mengajukan gugatan perdata maka rekam medis dan pemeriksaan darah baik pada rumah sakit dan PMI, dapat dijadikan sebagai alat bukti untuk memperkuat dalil gugatan perdata. Menjadi penting juga penegak hukum harus meminta RSUD kota Sanana untuk melakukan Audit Medis terkait tindakan medis yang dilakukan terhadap Husni Gailea. Hal ini bertujuan memudahkan penegak hukum dalam memproses kasus ini demi terwujudnya keadilan bagi pasien Husni Gailea dan keluarga. Perlu diketahui bahwa rekam medis merupakan hak pasien sebagaimana amanah UU Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran sehingga sudah menjadi wajib hukum isi rekam medis pihak rumah sakit harus berikan kepada keluarga Husni Gailea demi kepentingan hukum dan administrasi rumah sakit. Dari dugaan malpraktik ini, telah jelas bahwa yang dimintai tanggung jawab hukum baik perdata ataupun pidana ialah Direktur RSUD kota Sanana, sehingga dengan permasalahan ini menjadi pembelajaran dan pembenahan bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Sula untuk membenahi organisasi Rumah Sakit lebih baik lagi, dimana menempatkan segala Sumber Daya Manusia dibidang Medis sesuai dengan disiplin ilmu kesehatan, serta memperbaiki infra struktur Rumah Sakit, agar kedepan masyarakat Sula dalam hal ini pasien tidak menjadi korban karena kesalahan teknis medis dan pembangunan kesehatan yang amburradul.

Penulis: Hasrul Buamona, S.H., M.H.
(Advokat & Kandidat Doktor Hukum Kesehatan UII Yogyakarta)

Share this post :

+ komentar + 1 komentar

Posting Komentar

Komentar netizen merupakan tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan redaksi. Kami berhak mengubah atau menghapus komentar yang mengandung intimidasi, pelecehan, dan SARA.

 
Copyright © 2015-2017. PEWARTAnews.com - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website