Headlines News :
Home » , » Perkuat Kewenangan Bikameral (PKB)

Perkuat Kewenangan Bikameral (PKB)

Written By Pewarta News on Senin, 08 Februari 2016 | 19.37

Moh. Wahyudi.
PewartaNews.com – Melihat dan mendengar intrik ketua umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar kepada sejumlah petinggi Negara dan parpol di acara mukernas kemaren, membuat saya teringat kepada sosok allahummagfirlahu “Gusdur” dengan gaya intrik humorisnya. Muhaimin Iskandar atau yang akrab disapa cak imin adalah sosok pengagum Gusdur dan pernah menulis buku berjudul “Gusdur yang saya kenal”, sehingga tidak heran kalau sosok ini dipercayai sebagai pewaris Gusdur di PKB.

Rasa-rasanya bukan cak imin kalau tidak mengintrik sana-mengintrik sini kalau hadir dan membawahi forum, seperti di perhelatan Mukernas kemaren hampir petinggi negara dan parpol mendapat intrik humoris dari cak imin. Salah satunya adalah ketua DPD RI Irman Gusman “Pak Irman Gusman adalah sahabat setia kita, DPD kita bahas (dalam mukernas) tapi jangan khawatir”. Intrik humoris cak imin itu membuat para peserta tertawa, termasuk ketua DPD dan sampai terbangun dari tempat duduknya.

PKB sebagai salah partai yang mempunyai nilai valur infucion, sudah seharusnya membicarakan isu-isu ketatanegaraan kekinian. Salah satu konsen isu yang dibahas dan menjadi rekomendasi mukernas PKB adalah keputusan tepat untuk mendesak penguatan kewenangan DPD RI di parlmen. DPD sebagai salah satu lembaga negara dan mendapat legitimasi kuat karena dipilih langsung oleh rakyat, namun kewenangan lembaga ini sebagai kamar kedua sangat terbatas, sumir, bahkan tidak jauh berbeda dengan subordinat DPR, walaupun secara kelembagaan kedua lembaga ini setara.

DPD diakui keberadaanya dalam struktur ketatanegaraan indonesia mulai tahun 2004, yaitu sejak 128 anggota DPD terpilih dilantik dan diangkat sumpahnya. Tidak terasa sudah lebih 11 tahun lembaga ini hidup dan menghiasi ketatanegaraan Indonesia, namun keberadaan dan perannya masih terasa dingin. Artinya tidak banyak orang yang tahu, apa itu DPD, bagaimana kinerjanya, dan untuk apa lembaga itu dibentuk. DPD Sebagai lembaga negara revolusioner, eksistensinya sangat ironi dengan keterbatasan kewenangan yang dimilikinya, seharusnya DPD sebagai kamar kedua (bicameral) mempunyai keanggotaan dan fungsi setara dengan DPR agar dapat menjadi kekuatan penyeimbang representative politic, meningkatkan agresi dan akomodasi aspirasi daerah di tingkat, serta memprcepat pembangunan demokrasi, seperti cita-cita awal dibentuknya lembaga ini.( Robert Endi Jaweng-Mengenal DPD-RI-2005-155). Lalu kenapa DPD sumir?

Secara history, terdapat 3 arus kekuatan besar amandemen UUD 1945 untuk menginisiasi struktur dan kewenangan DPD. Kelompok pertama menginginkan posisi DPD kuat (strong bicameralism) yang waktu itu dimotori Fraksi Golkar dan TNI. Kedua, Fraksi PDIP sebagai kelompok yang tidak menghendaki DPD sebagai suatu lembaga. Dan kelompok islami modernis menghendaki DPD tetap ada namun mempunyai kewenangan terbatas (soft bicameralism). Melalui konsensus politik, akhirnya dalam Amandemen ketiga tahun 2002 diputuskan DPD mempunyai kewenangan terbatas.

Dengan demikian, UUD 1945 yang merupakan konstitusi negara tidak selamanya mempunyai nilai progres, Keberadaanya tetap merupakan produk politik yang dapat bersifat demokratis atau ortodoks. Konstitusi memberikan kewenangan kepada DPD masih setengah hati seolah-olah tidak rela lembaga ini dibentuk. DPD dalam menjalankan kewenangan legislasinya masih sebatas pengajuan dan pembahasan RUU, tanpa ikut memutus. Jika mengacu pada Pasal 66 Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyebutkan Pembahasan RUU dilakukan melalui 2 tahap, tahap I (Pengantar Musyawah, Pembahasan DIM dan penyampaian pendapat mini) dan tahap II (Penyampain hasil DIM, pendapat mini, dan fraksi serta persetujuan atau penolakan RUU). Dapat dibayangkan DPD yang hanya memiliki kewenangan legislasi mengajukan dan pembahas RUU, setelah penyampaian hasil DIM, pendapat mini, dan pandangan fraksi, maka para anggota DPD akan berbondong-bondong keluar ruangan atau hanya duduk dan mendengarkan hasil keputusan persetujuan atau penolakan RUU oleh DPR dan Pemerintah. Sebagai sebuah lembaga yang mendapat legitimasi tinggi karena dipilih langsung oleh rakyat, keadaan ini sangat ironi.

Disisi lain, keanggotaan lembaga ini tidak boleh lebih 1/3 anggota DPR (Pasal 22C (3) UUD 1945). Tidak ada alasan logis norma konstitusi tersebut kecuali politis, agar eksistensi DPD di parlemen tidak menjadi ancaman. Idealnya sebagai kamar kedua, DPD  mempunyai kedudukan dan kewenangan seimbang dengan DPR agar dapat menjadi lembaga penyeimbang dalam mengambil kebijakan dan memutus peraturan perundang-undangan. Bicara kondisi DPD hari ini, sangat sulit bagi lembaga ini menunjukkan produktivitasnya dan menjadi wadah aspirasi daerah di pusat, karena konstitusi telah membatasi kewenangannya.

Penguatan kedudukan dan kewenangan DPD tetap menjadi pekerjaan rumah, dan sewaktu-waktu harus diwujudkan dengan mengamandemen konstitusi. PKB sebagai partai nasionalis progres, telah sadar bahwa eksistensi lembaga ini semacam  outsoucing yang sewaktu-waktu kedudukan dan kewenangannya dapat dimonopoli oleh pembuat undang-undang seperti Undang-undang No.27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UUMD3). Kehadiran DPD dalam struktur ketatanegaraan dapat dibilang mubazir karena ketidak produktifitasannya, meminjam istilah Mahfud MD, DPD hanya sebagai formalitas konstitusional belaka disebabkan oleh kompromi yang melatarbelakangi pelaksanaan amandemen (Mahfud MD-Perdebatan Hukum-2011-70). Oleh karenanya, PKB sebagai partai pengusul terhadap penguatan DPD sebagai kamar kedua (bicammeral) harus konsisten mengawal dan mengkonsolidasi dukungan politik untuk melakukan amandemen konstitusi, jangan sampai penarikan dukungan amandemen UUD 1945 di tahun 2008 terulang akibat sebatas mencari popularitas agar dapat dibilang partai partisipatif.


Penulis: Moh. Wahyudi
Peneliti Hukum dan Konstitusi di lembaga ROEANG inisiatif Yogyakarta.

Share this post :

Posting Komentar

Komentar netizen merupakan tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan redaksi. Kami berhak mengubah atau menghapus komentar yang mengandung intimidasi, pelecehan, dan SARA.

 
Copyright © 2015-2017. PEWARTAnews.com - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website