Headlines News :
Home » , » Sejumlah Aktivis Yogyakarta Gelar Dialog Strategi Hukum dan Politik dalam Rangka Nasionalisasi Friport

Sejumlah Aktivis Yogyakarta Gelar Dialog Strategi Hukum dan Politik dalam Rangka Nasionalisasi Friport

Written By Pewarta News on Selasa, 22 Maret 2016 | 11.38

Yogyakarta, Pewartanews.com – Persoalan di negeri tercinta Indonesia kerap silih ganti bermunculan. Dari semua persoalan-persoalan, pasti upaya penyelesaian pun silih berganti bermunculan, entah itu dari masyarakat biasa, pemerintan, bahkan aktifis pun hadir dalam upaya penyelesain itu. Begitu pun yang dilakukan oleh aktivis mahasiswa Yogyakarta yang tergabung dalam Tim Pukul Mundur Freeport, Gelar acara diskusi publik edisi ke 2, kali ini tim mengusung tema “Strategi Hukum dan Politik dalam rangka Nasionalisasi Freeport untuk Kesejahteraan Rakyat.

"Diskusi Edisi ke-2 ini merupakan komitmen bagi tim Pukul Mundur Freeport untuk melakukan gerakan jangka panjang dalam rangka Nasionalisasi Freeport," Jelas Abdullah, S.Kom.I. (Anggota Tim Divisi komunikasi Publik) yang menjadi ketua tim pelaksana acara tersebut, di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Jum’at (18/03/16).

Ratusan peserta organisasi kemahasiswaan dan LSM yang ada di Yogyakarta tersebut, menghadirkan, Dr. Ahmad Redi, S.H, M.H. (Dosen FH Universitas Tarumanegara) dan Sugiarto, S.H. (Advokat Publik). Sabagai narasumber.

Dalam kesempatan itu, Dr. Ahmad Redi, S.H, M.H menyampaikan bahwa, Momentum berahirnya Kontrak Karya Freeport Indonesia pada tahun 2021 harus dimanfaatkan oleh Republik Indonesia dengan membuat regulasi yang menguntungkan dan berpihak pada kepentingan rakyat.

"Pemerintah harus memiliki sikap yang tegas terkait banyaknya ketidak patuhan Freeport Indonesia kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, contoh paling jelas adalah ketidak patuhan Freeport terhadap UU Minerba/2009 dalam hal semelter,"Jelasnya.

Selain itu, Sugiarto, S.H. (Advokat Publik) yang menjadi narasumber ke-2 dalam acara tersebut menjelaskan bahwa, Pemerintah harus konsisten dalam menerapkan prinsip hukum ketatanegaraan, kaitannya dengan sentralisasi dan de-sentralisasi. Pada saat ini, Indonesia telah bersepakat dengan desentralisasi, yaitu memberikan kekuasaan lebih besar kepada daerah dalam langkah-langkah pembangunan, termasuk pertambangan.

"Salah satu bentuk komitmen de-sentralisasi adalah tidak ada logika Kontrak Karya dalam pertambangan, yang ada ialah permohonan ijin kepada daerah. Keberadaan Kontrak Karya Freeport merupakan bentuk ketidak konsistenan pemerintah dalam prinsip de-sentralisasi kekuasaan karena secara langsung mereduksi wewenang daerah," tuturnya.

Lanjut Sugiarto menjelaskan, Perjuangan nasionalisasi aset, khususnya Freeport, dapat dijalankan dengan dua jalur yang biasa ditempuh dalam dunia advokasi, yaitu litigasi dan non litigasi.

"Jalur litigasi dapat ditempuh dengan mengajukan gugatan kepada pengadilan terkait pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pemerintah, bisa atas menteri terkait bahkan atas presiden sekalipun (dengan logika menteri adalah pembantu Presiden, apa yang dilakukan menteri bisa dianggap sebagai “kelakukan” presiden). Jalur non litigasi dapat ditempuh dengan melakukan konsolidasi dengan elemen-elemen masyarakat lain yang se-visi dengan gerakan nasionalisasi aset Freeport," pungkasnya, (PewartaNews)

Share this post :

Posting Komentar

Komentar netizen merupakan tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan redaksi. Kami berhak mengubah atau menghapus komentar yang mengandung intimidasi, pelecehan, dan SARA.

 
Copyright © 2015-2017. PEWARTAnews.com - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website