Headlines News :
Home » , » Antara Korupsi dan Illegal Logging

Antara Korupsi dan Illegal Logging

Written By Pewarta News on Selasa, 01 Maret 2016 | 14.01

Arifin Ma’ruf, S.H.
PewartaNews.com – Dalam Pasal 1 ayat (4) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan,  illegal logging atau Pembalakan liar adalah semua kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu secara tidak sah yang terorganisasi. Permasalahan Illegal logging merupakan salah satu problem yang menarik untuk dibahas, di Indonesia kasus illegal logging yang terjadi semakin menunjukkan aktivitas yang cukup mengkhawatirkan. Akan tetapi terdapat permasalahan yang serius yang menyebabkan semakin eksisnya kasus illegal logging yang ada di Indonesia. Greenpeace melaporkan bahwa 88 persen kayu-kayu yang masuk ke industri perkayuan di Indonesia disinyalir illegal.

Salah satu penyebabnya adalah keterkaitan illegal logging dengan korupsi. Hal tersebut seperti diungkapkan oleh Igm Nurdjana dkk bahwa tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme menjadi factor utama sekaligus faktor pendukung semakin maraknya illegal logging di Indonesia (Igm Nurdjana dkk, 2008). Hal tersebut dikuatkan dengan dengan pernyataan WALHI bahwa antara korupsi dan illegal logging memiliki keterkaitan (Ginting, 2003). Berdasarkan hasil riset oleh Berlin- Transparancy International menguak data bahwa dari lima negara yang terkorup di dunia yakni Rusia, Indonesia, dan Venezuela, negara-negara tersebut mempunyai sumberdaya hutan yang cukup tinggi, dan ditemukan indikasi hubungan hasil hutan dengan praktik korupsi (Palmer, 2000).

Illegal logging merupakan kejahatan yang mempunyai dampak yang sangat luas dan mendalam, bahkan kejahatan illegal logging selain menjadi factor penyebab kerusakan hutan di Indonesia, illegal logging juga menyebabkan kerugian negara yang cukup besar sehingga berdampak pada perekonomian nasional.

Modus yang biasa dilakukan oleh oknum adalah kolusi yang terjadi antara aparat pemerintah dengan pengusaha dalam kegiatan pengelolaan hutan (Igm Nurdjana dkk, 2008). Tindakan-tindakan tersebut menjadi pemicu utama semakin maraknya illegal logging di Indonesia, karena ada kong kali kong antara oknum pejabat dan oknum penebang hutan. Kalau sudah terjadi tindakan seperti itu tentu menjadi ancaman serius bagi kelangsungan hutan di Indonesia.  Praktik dilapangan sebagaimana dikutip dalam gresnews.com, menyebutkan bahwa sebenarnya para petugas kehutanan sudah mengetahui praktik illegal logging, dalam izin tercantum 1000 meter kubik akan tetapi yang diangkut adalah 2000 meter kubik, hal tersebut lazim terjadi di lapangan dan lolos dari pengawasan pemerintah (gresnews.com, 2015). ICW mencatat bahwa sejak KPK berdiri, akhir tahun 2003 hingga Agustus 2012, setidaknya ada tujuh perkara korupsi sektor kehutanan telah dan sedang ditangani. Dari perkara-perkara itu, tercatat 26 aktor diproses KPK, kerugian negara sektor non pajak kawasan hutan selama kurun waktu 2004-2007 mencapai Rp169,797 triliun. (mongabay.co.id, 2013)

Dari data rill dilapangan tersebut maka sudah seharusnya pemerintah serius dalam menangani kasus illegal logging di Indonesia, modus korupsi, pemalsuan dokumen yang selama ini lolos dari pengawasan pemerintah haruslah menjadi salah satu evaluasi mendalam bagi pemerintah untuk memperketat pengawasan terhadap problematika illegal logging di Indonesia. Selain itu kesadaran para petugas kehutanan untuk tidak lagi kebiasaan kolusi yang selama ini dilakukan oleh para oknum sangat diperlukan dan pemberian sanksi yang tegas bagi para oknum yang terbukti melakukan praktik permufakatan jahat harus dilakukan.


Penulis: Arifin Ma’ruf, S.H.
Pemerhati Hukum Kehutanan di Yayasan Javlec Indonesia,  Mahasiswa Pascasarjana Hukum UII.

Share this post :

Posting Komentar

Komentar netizen merupakan tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan redaksi. Kami berhak mengubah atau menghapus komentar yang mengandung intimidasi, pelecehan, dan SARA.

 
Copyright © 2015-2018. PEWARTAnews.com - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website