Headlines News :
Home » , » Hukum Progresif Masa Depan Pendidikan Hukum Nasional

Hukum Progresif Masa Depan Pendidikan Hukum Nasional

Written By Pewarta News on Minggu, 08 Mei 2016 | 09.44

Hasrul Buamona, S.H., M.H. 
PewartaNews.com – Apa yang salah dengan pendidikan hukum di negara hukum Indonesia? ungkapan ini selalu disematkan dan bermunculan ketika para penegak hukum melakukan pelanggaran terhadap hukum, baik secara normatif maupun, secara etika hukum. Sehingga pertanyaan yang bermunculan kemudian oleh banyak orang tentang bagaimana pola pendidikan hukum di negeri ini, dimana sampai saat ini belum ada jawaban, atau fakta pasti yang mengembalikan calon sarjana hukum maupun sarjana hukum kembali kepada roh berhukum yang bernurani, beretika, serta bermoral tinggi sebagaimana yang termuat dalam Pancasila sebagai norma dasar negara hukum Indonesia.

Permasalahan penegak hukum yang melanggar hukum begitu banyak di negara ini, namun yang memalukan ialah pelanggaran hukum yang dilakukan oleh mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar yang terjadi pada medio 2014, dan yang terbaru terkait dugaan pelanggaran hukum penyuapan yang dilakukan oleh Edy Nasution Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang diduga juga memiliki kaitan dengan Nurhadi yang juga sebagai Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia (Koran SINDO, 29 April 2016). Dengan melihat karakter penegak hukum yang buruk, maka tidak salah Prof Soetandyo Wignjosoebroto menyatakan bahwa hukum bukan lagi eksperesi rasa keadilan, yang berakar tunjang dalam budaya masyarakat, melainkan instrumen teknis yang tak pernah punya roh (2012).

Persoalan yang dihadapi saat sekarang pada pendidikan hukum nasional ialah sebagian mahasiswa hukum yang masuk pada fakultas hukum, menganggap bahwa kuliah hukum ialah study yang mudah, dan gampang lulus dikarenakan hanya mempelajari atau menghafal pasal-pasal hukum, tidak seperti kuliah pada fakultas matematika atau fisika yang harus bejibaku dengan rumus-rumus yang membosankan. Selain itu mahasiswa hukum pada saat sekarang, menganggap bahwa Undang-Undang ataupun hal-hal yang prosedural seperti hukum acara pidana, ataupun perdata merupakan bagian hukum yang harus dipelajari, dan tidak menjadikan etika hukum dan moral hukum, sebagai hal yang substansi untuk dipelajari dan dijiwai sebagai nilai-nilai kebenaran. Padahal yang harus disadari oleh mahasiswa hukum ialah kedepan mereka merupakan calon penegak hukum baik itu sebagai Advokat, Polisi, Jaksa, Hakim, Legislator, Notaris, Pemerintah dan Konsultan Hukum, yang tujuanya menghadirkan nilai keadilan bagi masyarakat luas.

Kecenderungan mahasiswa hukum pada saat sekarang lebih mempelajari hukum hanya pada tatanan postivisme, legalistik dan dogmatik hukum semata, tanpa mempelajari hukum dari teropong hukum progresif, sebagaimana Prof Satjipto Rahardjo yang menjelaskan bahwa hukum progresif ialah menjalankan hukum tidak hanya sekedar kata hitam putih dari peraturan (according to the letter), melainkan menurut semangat dan makna lebih dalam yakni nurani dan moralitas.

Mahasiswa hukum Indonesia saat sekarang lebih mempelajari hukum hanya pada pasal-pasal hukum yang berasal dari aliran filsafat positivisme hukum yang lahir pada abad ke-19, maupun teori hukum murni yang dikemukakan oleh Hans Kelsen yang menyatakan bahwa hukum adalah nilai yang bebas, yang tidak memiliki dengan ilmu lain baik itu Agama, Budaya, Sosial dan Ekonomi yang tidak memiliki kecocokan dengan living law negara hukum Indonesia. Padahal karakter berhukum,maupun norma-norma hukum Indonesia telah ada sebelum berkembangannya postivisme hukum di daratan Eropa, sebagai contohnya norma Adat Se Atoran dibumi Maluku Utara yang memiliki nilai etika dan moral, yang memiliki kerterkaitan tidak hanya antar sesama manusia sebagai subjek hukum, melainkan juga dengan alam dan Allah Swt.

Dalam hukum progresif dijelaskan bahwa hukum diciptakan untuk manusia, dan bukan untuk hukum, maka ini memiliki kaitan juga dengan nilai-nilai Adat Se Atoran yang menjelaskan bahwa keberadaan manusia harus dimuliakan. Sehingga menjadi patut bahwa nilai-nilai yang luhur ini, harus menjadi dasar pendidikan hukum nasional.

Prof Satjipto Raharjo menjelaskan bahwa latar belakang lahirnya hukum progresif, disebabkan oleh carut marut penegakan hukum, dimana mind set (cara berpikir) penegak hukum yang menjadikan hukum positif (Undang-Undang) sebagai pusat orientasi. Keadilan selalu dan senantiasa ingin diwujudkan ialah keadilan formal, keadilan yang dianggap tercapai semata-mata karena segala prosedur formal telah terpenuhi, tak peduli pencari keadilan merasakan kesewenang-wenangan belaka (Natangsa Surbakti,2013). Sehingga menurut penulis, hukum progresif sudah seharusnya dijadikan sebagai aliran filsafat hukum dalam pendidikan hukum nasional yang di integrasikan kedalam kurikulum pada fakultas hukum, tujuannya untuk memberi khazanah keilmuan yang bernilai tinggi, agar kedepan mahasiswa hukum mampu merubah pola pikir positivisme hukum, legalistik, formalistik dan dogmatik hukum, yang telah menjadi penyakit bagi mahasiswa hukum dan penegak hukum seperti sekarang ini, agar kedepan menjadi lebih bernurani dan bermoral, baik sebagai Advokat, Jaksa, Polisi, Hakim, Notaris, Eksekutif, Legislator, dan Konsultan Hukum.


Penulis : Hasrul Buamona, S.H., M.H. 
(Advokat & Kandidat Doktor Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta / Eks Ketua I Bagian Internal DPC PERMAHI DIY Periode 2011-2012)

Share this post :

Posting Komentar

Komentar netizen merupakan tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan redaksi. Kami berhak mengubah atau menghapus komentar yang mengandung intimidasi, pelecehan, dan SARA.

 
Copyright © 2015-2017. PEWARTAnews.com - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website