Headlines News :
Home » , , » Eksistensi Bantuan Hukum Gratis Untuk Rakyat Miskin Kabupaten Musi Rawas “Sempoerna”

Eksistensi Bantuan Hukum Gratis Untuk Rakyat Miskin Kabupaten Musi Rawas “Sempoerna”

Written By Pewarta News on Selasa, 02 Agustus 2016 | 00.44

Sugiarto, S.H.
PewartaNews.com – Dewan Perwakilan Rakyat daerah kabupaten Musi Rawas mengesahkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Bantuan Hukum Cuma-Cuma. Dalam rangka memberikan bantuan hukum bagi masyarakat miskin di kabupaten Musi Rawas sekaligus wujud kepedulian pemerintah kabupaten Musi Rawas dalam mewujudkan akses terhadap keadilan sesuai prinsip kesamaan dihadapan hukum. (HukumOnline.com, Kamis 09 Januari 2014)

Eksistensi Peraturan Daerah di kabupaten Musi Rawas Tentang Bantuan Hukum Cuma-Cuma harus di pertanyakan kembali dalam pelaksanaanya karena  PERDA tersebut mengamanahkan untuk membuat dan mengesahkan peraturan bupati namun saat ini belum ada, walau pun memang memberikan angin segar bagi rakyat yang tidak mampu atau miskin secara gratis untuk memperoleh akses pencari keadilan melalui bantuan hukum yang diberikan lembaga bantuan hukum yang sudah berbadan hukum, terakreditasi, memiliki kantor/sekretariat, memiliki pengurus, memiliki program.

Mengenai tata cara penyaluran dana bantuan hukum dalam Pasal 18 PERDA Kabupaten Musi Rawas Nomor 9 Tahun 2013 yaitu “Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyaluran dana bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Ayat (1) kepada pemberi bantuan hukum diatur dengan Peraturan Bupati,”. Namun sampai saat ini PERBUPnya belum ada. Sehingga Lembaga Bantuan Hukum di Musi Rawas belum bekerja dalam menangani kasus miskin karena dana bantuan hukum tidak dapat di akses pemberi bantuan hukum yang ada di Kabupaten Musi Rawas, maka masyarakat miskin terhambat mengakses dalam pencarian keadilan.

Filosofis Bantuan Hukum Cuma-Cuma

Bantuan hukum Cuma-Cuma selanjutnya disebut bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum dengan tidak mengeluarkan biaya  kepada penerima bantuan hukum. Pemberi bantuan hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyaakatan yang memberi layanan bantuan hukum berdasarkan peraturan perundanng undangan

Berdasarkan Pasal 19 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, Daerah dapat mengalokasikan anggaran penyelenggaraan bantuan hukum dalam anggaran pendapatan belanja daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah dalam hal ini perda tentang Bantuan Hukum Cuma-Cuma.

Menurut data Badan Pusat Statistik Kabupaten Musi Rawas, Sumatra Selatan, pada hari rabu, 01 Juni 2016 menyatakan penduduk Kabupaten Musi Rawas berjumlah 384.300 jiwa, dengan angka kemiskinan yang berjumlah 15,5% atau 58.099 jiwa, yang semuanya itu memiliki hak sama dihadapan hukum (equility befor the law), sebagai warga negara untuk mendapatkan jaminan keadilan berdasarkan Pancasila sila ke-5 yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia, dan pemerintah dalam hal ini pemerintah daerah Kabupaten Musi Rawas memiliki tangung jawab berdasarkan konstitusi.

Arah Bantuan Hukum Cuma-Cuma
Sejak tahun 2013 hingga tahun 2016 ini belum ada Peraturan Bupati tentang penyaluran dana bantuan hukum, makahak masyarakat miskin di Musi Rawas berjumlah 58.099 jiwa tidak bisa mendapatkan akses keadilan melalui bantuan hukum baik non litigasi maupun litigasi secara cuma-cuma. Pemerintah dalam analisa hukum Bupati Musi Rawas dapat dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak melaksanakan kewajibanya untuk melaksanakan peraturan perundangan atau PERDA serta dianggap lalai karena tidak melaksanakan PERDA untuk membuat PERBUB hingga mengakibatkan kerugian materil dan imateril orang atau masyarakat miskin  berdasarkan Pasal 1365 KUH PERDATA.

Pemberi bantuan hukum dilarang menerima atau meminta pembayaran dari penerima bantuan hukum atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani pemberi bantuan hukum. pemerintah kabupaten wajib mengalokasikan dana penyelenggaraan bantuan hukum dalam anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) melalui bagian hukum Setda  Kabupaten Musi Rawas, sehingga pemberi bantuan dapat mengakses dana bantuan hukum sebagai biaya oprasional dalam penanganan perkara.

Dengan berdasar pada hal-hal sebagaimana tersebut di atas, dengan ini saya sebagai masyarakat mengingatkan serta mendorong Pemerintahan Kabupaten Musi Rawas  : Pertama; Mendorong Bupati Musi Rawas segera membuat dan mengesahkan Peraturan Bupati Tentang Penyaluran Dana Bantuan Hukum Cuma-Cuma. Kedua; Mendorong Pemerintah Kabupaten Musi Rawas mensosialisasikan PERDA Bantuan Hukum Cuma-cuma bagi masyarakat miskin yang ada di Kabupaten Musi Rawas secara menyeluruh.


Penulis: Sugiarto, S.H.
Mahasiswa  Magister Hukum Universitas Islam Indonesia
Ikatan Keluarga Pelajar Mahasiswa (IKPM) Silampari

Share this post :

Posting Komentar

Komentar netizen merupakan tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan redaksi. Kami berhak mengubah atau menghapus komentar yang mengandung intimidasi, pelecehan, dan SARA.

 
Copyright © 2015-2017. PEWARTAnews.com - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website