Headlines News :
Home » , » Mencegah Konflik Sentimen di Bima

Mencegah Konflik Sentimen di Bima

Written By Pewarta News on Sabtu, 20 Agustus 2016 | 01.59

Haeruddin, S.Pd.
PEWARTAnews.com – Di Bima, dalam dekade terakhir ini sering muncul sejumlah sengketa yang mengarah pada kekerasan berbasis sentimen kelompok, kampung hingga etnik. Peristiwa perkelahian melibatkan kelompok di sebuah kampung, beberapa kali terjadi, yang dipicu oleh kesalahpahaman dalam relasi sosial bisa berubah menjadi saling serang, menjadi teror dengan segala akibat kerusakan materi hingga korban jiwa. Karuan saja, hal ini melahirkan kekhawatiran hubungan antar kelompok makin terganggu sehigga integrasi sosial di aras komunitas jadi terganggu. Bagaimana kita melhat kasus ini dalam kacamata sosial, adakah hubungan kasus-kasus itu dengan kian menurunnya derajat toleransi masyarakat, dan bagaimana menjawab masalah-masalah ini agar kerukunan sosial tetap terjaga di tengah perbedaan tersebut?

Ditinjau dari struktur masyarakatnya, Bima tergolong heterogen, dari latar belakang kelompok kepentingan, bahkan kelas dan etnik. Selain disebut sebagai kota transit, dimana para pendatang dari berbagai daerah di Indonesia bermukim. Predikat itu memberi imajinasi atas Bima identik dengan perkembangan peradaban dinamik. Dalam perjalanannya, Bima memang dikenal dalam konstruksi tidak aman, terbangun solidaritas sosial yang rapuh ditandai kecenderungan dengan kekerasan. Selain faktor budaya, terutama erat kaitannya dengan dominasi kultur Mbojo. Komunitas Mbojo sebagian besar diisi kaum menengah cendikiawan produk pendidikan tinggi dari dalam dan berbagai daerah/kota di luar Bima, seperti Makassar, Malang, Surabaya, Jogjakarta, Mataram dan Jakarta demikian banyak. Sebut saja, di Bima banyak perkumpulan/komunitas etnik dari berbagai daerah. Wajah Bima dengan demikian mengekspresikan keberagaman Indonesia. Nah, melihat kasus-kasus konflik dan kekerasan berbasis komunal, kampung, kelompok kepentingan hingga etnik sebagaimana digambarkan di atas, apakah semua ini bukti bahwa keragaman menjadi bagian kekayaan dalam mewujudkan integrasi sosial, ataukah ancaman bagi kohesi sosial Bima?

Terbentuknya integrasi sosial, jika keragaman itu mampu dikelola dengan baik diantara kelompok atau aktor-aktor yang ada. Pengelolaan itu, didasarkan kesepakatan nilai dan persepsi untuk memahami keadaan masing-masing. Sebaliknya, kemajemukan dapat berpotensi munculnya konflik, bahkan kekerasan yang mengarah disintegrasi, jikalau terkandung anggapan bahwa perbedaan merupakan “ancaman”, apalagi tidak ada kesepahaman atas keragaman itu. Intergrasi sosial, dengan demikian dipahami sebagai kesatuan suatu komunitas sosial dalam keberagaman dan rasa kebersamaan. Kunci dasar keduanya adalah “kesepahaman” atas perbedaan dan struktur sosial yang majemuk itu.

Secara kontekstual Bima, pertautan kultur Mbojo sebagai social capital bersemai terus oleh konstruksi kaum terpelajar dan etnik dengan ide-ide kemajemukan dan toleransi. Karenanya, sejauh ini relasi antar kelompok relatif terbangun secara resisten, nyaris begitu mudah tersulut konflik-kekerasan yang membawa keretakan sosial. Sehingga kemajemukan, atau plural society, terbukti konflik-konflik berbau komunal begitu aktual menjalar. Faktor sosial budaya dan rapuhnya kemampuan masyarakat adalah factor yang cukup signifikan lahirnya konflik, baik horizontal maupun vertikal di Bima.

Jika fakta-fakta sengketa antar kelompok/kampung terjadi berbasis kepentingan dan etnik sebagai diilustrasikan di awal terjadi di Bima, jelas hal ini merupakan tantangan yang harus diatasi sesegara mungkin. Pertama, perlunya mempromosikan dan melembagakan kesadaran kritis “manfaat kebersamaan”, dalam perbedaan antar kelompok. Perbedaan dapat dipahami, dimengerti dan ditoleransi agar tidak saling merugikan. Diantaranya, perlu di Bima menciptakan ruang mediasi, komunikasi lintas kelompok dengan semangat membaur dan terintegrasi. Masyarakat kita kadangkala menikmati ruang-ruang mereka tersekat-sekat perbedaan, tanpa dihubungkan arena dalam berkomunikasi. Keterbatasan media komunikasi menyebabkan munculnya potensi manipulasi informasi dan persepsi. Wajar saja jika perbedaan kemudian terdistorsi, lalu lahirlah kecurigaan, tidak saling percaya (distrust) antar sesama. Persepsi yang saling berlawanan tidak dikomunikasikan, akibatnya saling bermusuhan. Hal ini berkembang oleh konstruksi dan stereotip kelompok atau etnik, mengidentikkan perilaku seseorang dengan latar belakang kepentingan dan etnik.

Perlu mengembangkan forum-forum komunikasi kewargaan tingkat kampung yang menjangkau perbedaan asal daerah, bersifat informal biasanya efektif sebagai basis penguatan kesadaran membangun hubungan kebersamaan. Kedua, senantiasa membuka diri secara inklusif diantara keragaman kelompok dan etnik. Interaksi sosial jangan dibatasi karena kesamaan suku, adat, agama atau asal-muasal kelompok yang eksklusif. Tetapi, justeru melintasi perbedaan kelompok itu supaya saling mengenal, mengerti watak, karakter, pemikiran, yang akhirnya muncul saling pemahaman dan toleransi. Ketiga, memperluas dan mengembangkan tradisi dialog, menghilangkan cara kekerasan. Mengelola hubungan sosial hendaknya mengedepankan prinsip dialogis, fasilitasi, partisipasi warga menjadi sangat relevan, terutama dikaitkan konteks struktur dan kultur masyarakat yang sudah berubah ke arah lebih maju saat ini.

Langkah-langkah itulah, barangkali bisa menjadi bagian memecahkan ketegangan antar kelompok yang berbeda, sehingga dalam struktur majemuk apapun bisa hidup rukun dan terbangun integrasi sosial di Bima.


Penulis: Haeruddin, S.Pd.
Share this post :

Posting Komentar

Komentar netizen merupakan tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan redaksi. Kami berhak mengubah atau menghapus komentar yang mengandung intimidasi, pelecehan, dan SARA.

 
Copyright © 2015-2017. PEWARTAnews.com - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website