Headlines News :
Home » , » Negara dan Kekerasan

Negara dan Kekerasan

Written By Pewarta News on Minggu, 18 September 2016 | 10.10

Agus Salim.
PewartaNews.com – Perbicangan tentang peran Negara dalam kehidupan sosial telah dilkaukan oleh para pemikir atau para filsuf sejak jaman klasik. Dua filsuf besar yang dilahirkan pada masa yunani kuno yang pemikirannya mendapat sambutan dari generasi sesudahnya, bahkan sampai pada Zaman kita sekarang, Plato dan Aristoteles. Bagi mereka bahwa Negara memiliki dominnasi yang besar terhadap rakyatnya, merupakan hal yang sepatutnya (Dedi Nur Haedi dkk, 2006). Individu atau warga Negara akan menjadi liar dan tidak dapat dikendalikan, bila Negara tidak memiliki kekuasaan yang besar. Negara harus menjinakkan mereka (rakyat) dan mengajarkan nilai-nilai moral yang rasional (Budiman, 1997 dalam Dedi Nur Haedi dkk, 2006).

Thomas Hobbes, berpendapat  bahwa "manusia  adalah serigala bagi manusia lain (homo homoni lupus). Terma tersebut menunjukan bahwa setiap individu akan menjadi ancaman bagi individu yang lain dalam kehidupanya. Hal tersebut mengisyaratkan bahwa manusia memerlukan norma atau 'aturan' untuk menghindari – setidaknya meminimalisir ancaman-ancaman yang mungkin akan timbul. Dibutuhkan organisasi Negara (state of nature) yang menjaga kemanan manusia (Novri Susan, 2014). Selanjutnya Hobbes berpendapat bahwa stete of nature harus mengarahkan dan menentukan tindakan apa saja yang paling tepat untuk kepentingan mereka [kepentingan bersama] (Rule, 1988 dalam Novi Susan, 2014). Durkheim, Seorang sosiolog aliran srukturalis melihat bahwa Negara merupakan organisasi yang memiliki tanggung jawab untuk mencipatakan perdamaian sebagai aparatus moral dari masyarakat (terlepas apakah Durkheim terpengaruh oleh Hobbes atau tidak). Berebeda dengan Turner yang melihat bahwa Negara memilki peran yang penting untuk meregulasi kehiudpan sosial dalam melindungi hak-hak individu (Novri Susan, 2014). Selain itu, Ibnu Khaldun – seorang Sosiolog awal, bahkan sebelum Comte memberikan nama untuk bidang tersebut – melihat organisasi kemasyarakat sebagai awal terbentuknya peradaban (umran), Sebagaimana para filosof menyebutnya sebagai kota (polis), lanjutnya.

Uraian dan gagasan para pemikir terdahulu dan pemikir modern yang paparkan dengan singkat di atas, adalah untuk memperlihatkan dan menjelaskan tentang tujuan, peran, serta fungsi Negara yang merupakan wadah atau instrumen bagi masyarakat untuk belindung dari berbagai ancaman, mendapatkan hak yang sama, memperoleh rasa kedamaian dan untuk memperoleh hak yang paling mendasar sebagai individu dan bagaian dari masyarakat, yaitu kesejahteraan. Artinya, Negara tidak seharusnya atau tidak sepantasnya menjadi instrumen yang hanya bisa di manfaatkan atau diperalat oleh salah satu pihak atau golongan tertentu dan untuk kepentingan sendiri atau kelompok masing-masing. Marx melihatnya (Negara) sebagai alat bagi kaum borjuasi (kapitalis) untuk menindas dan mengeksploitasi kaum proletar (buruh) atau orang-orang miskin. Padahal, sesungguhnya Negara memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk menciptakan rasa aman dan perdamaian serta terpenuhinya kebutuhan dasar untuk masyarakat. Selain itu, Negara sebagai instrumen bersama harus bisa dan mampu menjadi instrumen bagi setiap orang untuk mendapatkan hak dan memenuhi kewajibannya sebagai rakyat.

Johan Galtung (Novri Susan, 2014) membagi kekerasan kedalam tiga dimensi, yaitu kekerasan struktural, langsung, dan kekerasan kultural. Namun yang menjadi titik fokus dalam tulisan ini adalah kekerasan dalam dimensi struktural walaupun kenyataannya yang terjadi di lapangan bahwa, kekerasan struktural dan langsung bisa muncul dalam waktu yang bersamaan. Kasus seperti ini dapat kita saksikan ketika terjadi kekerasan (penembakan) yang dilakukan oleh aparat Negara terhadap rakyat, dengan alasan menjalankan tugas dan menganggap rakyat melakukan pemberontakan kepada suatu rezim, tanpa melihat sisi kemanusiaannya. Alasan rakyat melakukan "pemberontakan" karena menganggap kebijakan Negara lewat pemerintah sebagai pelaksananya, tidak sesuai dengan kebutuhan rakyat atau amanat undang-undang. Kepentingan Nasional yang dirumuskan oleh Negara, pada kenyataannya lebih banayak didefinisikan berdasarkan kepentingan para pemimpin (penguasa) dari kelompok mayoritas (Syarifuddin Jurdi, 2014).

Kekerasan Struktural (struktural violence) merupakan kondisi yang ditimbulkan oleh sistem yang akibatnya terhadap rakyat, sehingga rakyat tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya sebagai manusia dan sebagai  bagian dari masyarakat, sejahtera. Meliputi, terpenuhinya kebutuhan primer (sandang ,pangan, dan papan), rasa aman  dan terhindar dari tekanan sosial, politik dan ekonomi. Di Indonesia, bentuk kekerasan yang ditimbulakan oleh Negara, seperti masih lemahnya (kalau tidak sengaja dilemahkan) tata kelola pemerintahan yang mengeluarkan kebijakan yang tidak berpihak pada kepetingan semua kalangan (rakyat) adalah bentuk nyata dari kekerasan struktural. Tingginya angka kemiskinan yang diakibatkan oleh perlakuan "amoral" para elit kekusaan sebagai pelaksana amanat Negara yang mencuri uang rakyat, korupsi. Tingginya tingkat pengangguran yang diakibatkan oleh kurang tersedianya lapagan kerja. Kematian yang diakibatkan oleh kelaparan dan penyakit karena tidak bisa mengakses sumber kesehatan, karena terlampau mahal. Masih minimnya generasi muda dan anak-anak mampu merasakan dunia pendidikan formal, karena biaya pendidikan kian hari semakin mahal dan telah merubah dirinya (lembaga pendidikan) sebagai industri kapital. Beberapa persoalan yang di sebutkan adalah sedikitnya masalah sosial yang merupakan bentuk nyata kekerasan struktural yang di lakukan oleh Negara. Padahal hasil buminya melimpah ruah, bahkan bisa mencukupi kebutuhan untuk beberapa generasi selanjutnya (baca:kekayaan alam Indonesia). Tetapi hanya di nikmati oleh segilintir orang dan "dicuri" oleh para tamu (orang asing) dan para penghianat Undang-Undang.

Kekerasan yang telah dan sedang dilakukan oleh Negara pada saat ini merupakan bukti nyata, bahwa tujuan terbentuknya Negara telah "melenceng"  dari apa yang telah di gagas oleh para pemikir atau filosof sejak zaman klasik sampai pada para founding fathers Bangsa ini. Maka, keberadaan Negara dalam kehidupan manusia patut di pertanyakan kembali. Apakah keberadaan Negara masih kita butuhkan? Apakah Negara bisa hadir sebagai solusi dalam menyelasaikan persoalan kehidupan saat ini? Pertanyaan-pertanyaan itu tidak cukup jika hanya dijawab dengan ya atau tidak. Karena, tidak semua pertanyaan bisa cukup dan selesai hanya dengan ya dan tidak. Melainkan kembali pada Nurani kebangsaan kita, dimana  rakyatlah yang memiliki kedaulatan tertinggi. Jika Negara dan pemerintah sebagai pelaksana tidak mampu melakukannya, bukankah itu berarti Negara telah menjadi "pemangsa" rakyatnya sendiri?

Sebagai penutup penulis mengutip penggalan puisi seorang penyair tersohor yang pernah di lahirkan oleh ibu pertiwi.
.....negara tidak mungkin dikembali diutuhkan tanpa rakyatnya di manusiakan, dan manusia tak mungkin menjadi manusia tanpa di hiudpkan hati nuraninya.. hati nurani adalah hakim adil untuk diri kita sendiri. Hati nurani adalah sendi dari kesadaran akan kemerdekaan pribadi. Dengan puisi ini aku bersaksi. Bahwa hati nurani itu meski di bakar tidak bisa menjadi abu. Hati nurani senantiasa bisa bersemi meski sudah di tebang putus dibatam. Begitulah fitrah manusia ciptaan tuhan yang maha esa. (W.S. Rendra).


Penulis: Agus Salim
Mahasiswa Sosiologi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta / Pemerhati Sosial pada Forum Intelektual Muda Ncera Yogyakarta (FIMNY).

Share this post :

Posting Komentar

Komentar netizen merupakan tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan redaksi. Kami berhak mengubah atau menghapus komentar yang mengandung intimidasi, pelecehan, dan SARA.

 
Copyright © 2015-2017. PEWARTAnews.com - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website