Headlines News :
Home » , » Psikologi Primordial Politik Indonesia

Psikologi Primordial Politik Indonesia

Written By Pewarta News on Rabu, 05 Oktober 2016 | 02.42

Agus Sujadi.
PEWARTAnews.com – Beberapa hari lagi Indonesia akan meletuskan diri, tepatnya tanggal 9 April 2014. Momentum yang paling ditunggu-tunggu oleh para dewanya politik. Dewa-dewa yang memampang wajahnya disegala lingkaran media, televisi, radio, koran, majalah, hingga spanduk yang bersorak-sorak semu dijalanan. Tanpa ada rasa pekewuh, enggan, ataupun malu sebagai cerminan etika, moral, dan estetika kepada setiap orang-orang tua yang lewat. Wajah-wajah tersebut tak bersalah. Hanya saja, wajah-wajah yang pernah tersenyum manis dengan sejuta rayuan praktis pernah mengecewakan mereka.

Hal tersebut nampak agak ironis. Sebab, kenyataannya rakyat cenderung memulai sesuatu dengan dan lewat kata. Satu wajah di satu pedesaan dengan mengeluarkan jurus pamungkas rayuannya, “Pilih No. sekian, yang selalu bersama rakyat. Bla bla bla.” Seperti dramatika film khas India. Tanpa ragu mengungkapkan perasaan kepada wanita. Satu kelemahan yang begitu menonjol berupa terlampau eksplisit. Sehingga secara teknis psikologis jadinya kurang begitu mengena. Ibarat merayu wanita. Dalam merayu wanita, kita harus mempunyai teknik psikologi komunikasi, jika tidak, wanita tersebut akan lari ketika secara eksplisit kita mengungkapkan I Love You.

Tak jauh beda dengan yang pertama, di mana cara mengungkapkan bersifat eksplisit tanpa menggunakan teknik psikologi komunikasi. Kelemahan-kelemahan tersebut akan begitu terasa ketika dibandingkan dengan pejabat politik, seperti yang dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta, Walikota Surabaya serta pejabat-pejabat lain yang mempunyai teknik tertentu, seperti blusukan-blusukan. Mereka mempunyai teknik rayuan terhadap rakyat, sehingga rayuannya mengena. Dan yang perlu digarisbawahi adalah rayuan tersebut mempunyai teknik psikologi komunikasi. Untuk mendapatkan hati rakyat, mereka harus memahami terlebih dahulu apa yang dibutuhkan oleh rakyat. Dari sini mereka akan dikenal oleh rakyat. Tanpa perlu wajah yang tersipu malu dengan sejuta rayuan manis dalam pot-pot iklan. Rakyat akan tetap memilih mereka.

Sayangnya, pada hampir setiap aspek kehidupan perpolitikan kita dewasa ini, tak pernah ada hari yang terlewat oleh kenyataan kesenjangan antara dua rumus klasik: kata dan perbuatan. Rakyat-rakyat yang dihubungkan dengan iklan-iklan, membuat ‘alergi’ masyarakat. Para calon presiden, calon legislatif, beserta calon-calon yang lain hanya hobi mencanangkan slogan-slogan, sangat menggarisbawahi gap kata dan perbuatan. Begitu banyak masyarakat kian hari tersadar oleh rayuan gombal mereka. Rakyat menjadi sakit hati. Kini pun terlihat bahwa masyarakat sudah tak lagi percaya pada politik, bahkan kepemerintahan yang ada di Indonesia.

Kata hanya kata tanpa bergandengan dengan perbuatan. Sehingga kenyataannya yang senyata-nyatanya ialah rakyat yang tak kenal siapa pemimpinnya. Wajah-wajah yang bersorak dipinggiran jalan hanya sekilas dipandangi oleh masyarakat. Adapun yang memperhatikan, mereka pun akan bertanya, siapa si Anu? si Polan? dan si Paijo? serta semuanya? Sebuah pendidikan yang cenderung verbal kepada rakyat. Maka, yang akan terjadi pada masyarakat jika sakit hati lantaran gap kata dan perbuatan membuat buta rakyat pada wajah-wajah calon pemimpin yang terpampang dipinggir jalanan. Mereka tidak peduli dan tidak ingin tahu kepada calon-calon yang akan menjadi wakil rakyat.

Inilah demokrasi. Baju kewibawaan Indonesia yang diagung-agungkan. Dengan memakai baju tersebut, setiap individu masyarakat dengan bagaimanapun bentuknya berhak memampangkan wajahnya di manapun berada hingga diketiak-ketiak gelandangan. Dari pedagang asongan hingga konglomerat berhak untuk menjadi wakil rakyat. Tak penting apakah sudah berbuat sesuatu untuk rakyat atau belum. Inilah keagungan demokrasi. Yang penting si Anu mendapatkan suara dalam pemilu mendatang.

Tak ayal, beranjak dari realitas keagungan demokrasi itulah yang membuat masyarakat menjadi buta. Buta terhadap sepak terjang perpolitikan, buta pada wajah-wajah calon wakil rakyat. Lebih tepatnya adalah tangan para calon wakil-wakil sendirilah yang melukis wajah dan dirinya sendiri hingga sedemikian rupa seperti badut. Sudah terlalu banyak kasus-kasus dari politik kelas teri hingga elite politic, hukum pencuri singkong hingga koruptor negara. Kini rakyat sudah kebal terhadap kasus-kasus seperti itu. Beranjak dari sakit hati dan ketidakpercayaan tersebutlah yang membuat rakyat menjadi ‘pasrah’. Pasrah yang berarti berserah diri kepada para wakil rakyat dengan sepenuhnya berserah yang tak lain adalah sebuah keputusasaan. Pasrah dengan menyerahkan segala aspek kehidupan yang bersangkutan dengan politik. Tak lagi punya semangat nasionalisme.

Satu contoh akibat kecil bisa kita lihat pada wacana-wacana yang sudah tak asing seperti ‘politik itu kotor’ (politic is dirty) dan ‘golongan putih’ (golput) dalam masyarakat. Kedua hal tersebut sudah mewabah menjadi sebuah paradigma baru rakyat Indonesia. Pada pemilu-pemilu yang telah lalu, angka golput tiap tahunnya bertambah. Jika dibiarkan, akan merambah pada setiap jajaran masyarakat dan menjadikan sebuah kebudayaan baru. Paradigma itu muncul dikarenakan adanya suatu bentuk kesenjangan yang didapatkan oleh masyarakat, yaitu gap antara kata dan perbuatan. Koeksistensi terhadap psikologi komunikasi politik terhadap rakyat.

Pernah dalam suatu media seorang tokoh ekonom menyatakan bahwa, meskipun tanpa pemerintah perekonomian Indonesia akan terus meningkat. Sudah jelas bahwa pada momentum selain politik, yaitu perekonomian. Masyarakat Indonesia sudah beranak dengan ekonomi. Bukan lagi berkecimpung untuk mendapatkan hati rakyat, melainkan tindakan-tindakan. Ketika seorang wanita dibuat galau oleh kekasihnya sendiri, tak pelak jika wanita tersebut akan mencari kekasih yang lain. Toh jika bertahan akan ada beberapa hipotesis-hipotesis: wanita tersebut akan selingkuh; bertahan tetapi tak akan mampu lama. Pernikahan antara masyarakat dengan ekonomi dengan meninggalkan politik ini akan merubah wajah Pancasila dan ke-Bineka Tunggal Ika-nya Indonesia sebagai dewa tertinggi.

Feodalisme dan kapitalisme akan menjadi corak baru wajah Indonesia. Keadaan seperti ini akan membuat flashback pada abad pertengahan di Eropa yang ironi. Bukannya akan membawa tatanan pada sistem yang lebih baik, melainkan akan menenggelamkan Indonesia. Dan masalah ini harus ditemukan solusinya. Tanpa ada perceraian, kesenjangan, dan gap-gap yang diterima oleh masyarakat Indonesia. Masyarakat harus menikah dengan politik dan ekonomi. Mempertahankan keturunan kebudayaan yang kental dengan etika, moral, dan estetika masyarakat Indonesia. Dengan membentuk sebuah keluarga yang harmonis.

Sebenarnya, perkawinan-perkawinan yang harus dilakukan tersebut sudah bisa kita lihat pada wilayah-wilayah tertentu. Ambil contoh Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo dan Basuki Tjahya Purnama sebagai wakilnya, Walikota Surabaya Tri Rismaharini, Walikota Bandung Ridwan Kamil. Mereka saling melakukan koeksistensi politik dengan ekonomi. Bahkan lebih dari kedua aspek tersebut, yaitu kebudayaan dan kearifan lokal yang tetap diperjuangkan eksistensinya sebagai acuan konsepsi.


Contoh-contoh tersebut sebagai tolok ukur psikologi komunikasi politik Indonesia dewasa ini. Sehingga dalam realitas kemanusiaan kemasyarakatan tidak hanya ramai dan saling berpelukan ketika menjelang pemilu. Tetapi, melakukan dua rumusan klasik lama yang berupa kata dan perbuatan ditiap momen-momen dan disetiap harinya yang akan melahirkan wajah Indonesia yang lebih cerah, lebih baru, dan lebih bersih.


21 Maret 2014
Penulis: Agus Sujadi

Share this post :

Posting Komentar

Komentar netizen merupakan tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan redaksi. Kami berhak mengubah atau menghapus komentar yang mengandung intimidasi, pelecehan, dan SARA.

 
Copyright © 2015-2017. PEWARTAnews.com - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website