Headlines News :

    Like Fun Page Kami

    [Puisi] Identitas FIMNY

    Logo FIMNY.
    Ku duduk di bawah pohon rindang melebar.
    Daunnya menghijau terpandang sejuk menyentuh hati.
    Batangnya kuat mengikat tebaran seluruh perbedaan hidup.
    Buahnya terasa nikmat menyatu di seluruh rasa hati yang berbeda.

    Ku torehkan wajah ku, memandang  iri BENDERA berwarna hijau muda.
    Bertuliskan FIMNY beridentitaskan intelek menguatkan jati diri.
    Ku tatap berulang-ulang lagi, sampai tertunduk merenungi dibalik seribu makna.
    Pohon hijau-pun tetap kokoh dibalik lafazku.

    Identitas sebagai semboyan  ibu  bagi para pejuang.
    Semboyan yang membangunkan hati walau kini tertidur lelap.
    Tertidur dibalik mimpi-mimpi para pencerah.
    Kini mimpiku terukir melalui syair-syair indah yang cerah.


    Yogyakarta,  17 November 2016

    Karya: Ismail Aljihadi
    Mahasiswa Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta / Salahsatu Pendiri Forum Intelektual Muda Ncera Yogyakarta (FIMNY) / Pengurus Pusat Studi Mahasiswa Pascasarjana (PUSMAJA) Mbojo-Yogyakarta.

    Melawan Arogansi

    Ismail Aljihadi.
    Niat indahmu kini tertutup oleh awan gelap
    Mengundang sejuta kegelisahan rakyat.
    Amarah kepentingan mu  menghadirkan badai yang mengobrak-abrik kerta putih
    Kertas putih yang menjadi pijakan kelembutan hidupku.


    Kini kegelisahan hatiku, tak tau entah ke mana arahnya.
    Ingin ku menaruh cinta
    Namun kata-kata mu tak berbuah contoh.
    Bunga mawar yang kau tanam dulu
    Kini telah layu di hati.
    Layu karena kau menyiramnya dengan racun kata-katamu.

    Kini ku terperosok dalam jurang perselisihan.
    Kiri kanan telah berbaur menjadi misi kepentingan.
    Kiri sebagai perlawan, kanan sebagai pijakan ku.
    Kenang do’aku sebagai cintaku yang tak terhingga.


    Yogyakarta,  17 November 2016

    Karya: Ismail Aljihadi
    Mahasiswa Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta / Salahsatu Pendiri Forum Intelektual Muda Ncera Yogyakarta (FIMNY) / Pengurus Pusat Studi Mahasiswa Pascasarjana (PUSMAJA) Mbojo-Yogyakarta.

    Merawat Akal Sehat Negara dan Agama

    Wahyu el-k (Assyaafi).
    PEWARTAnews.com – Indonesia adalah negara persatuan dan kesatuan yang memiliki tradisi panjang tentang pluralisme dan kerukunan ummat antarberagama (transagama), dan secara luas dihargai dunia atas keberhasilannya menjaga tradisi moderat tersebut. Namun demikian, meningkatnya gerakan ekstrimisme dan intoleran atas nama agama dalam tahun-tahun terakhir, tidak hanya mengancam eksistensi kaum minoritas melainkan terhadap nilai-nilai ke-Bhineka Tunggal Ika-an negara yang mengarah pada paralisis Negara dan Agama.

    Isu Negara-Agama merupakan satu-kesatuan telah bergulir sejak nenek moyang mengkonsepsi Nusantara, bahkan lebih dari itu sejak zaman Romawi Kuno isu Negara-Agama telah dihadirkan. Perdebatan Negara-Agama bagi Indonesia telah final, seiring dengan disepakatinya nilai-nilai luhur kebangsaan menjadi sebuah ideologi Negara yaitu Pancasila. Dimana para kyai, kaum nasionalis dan beberapa delegasi tokoh keagamaan lain berembuk tentang grundnorm Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara-Agama bukan merupakan satu kesatuan dan juga bukan sekularisme, melainkan dikonsepsi sebagai nilai simbiolime-mutualisme.

    Aksi massa 4 November lalu yang menuntut calon Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok agar dijebloskan ke dalam penjara atas dugaan penistaan agama Islam telah berada pada titik keliru dalam memahami Negara-Agama. Ratusan ribu umat Islam rela meninggalkan keluarga, kampung halaman, pondok pesantren, pekerjaannya, dan menghardik para pemimpin dengan kalimat-kalimat orasi yang tidak pantas demi meramaikan aksi massa 4 November yang masih absurd tujuannya. Massa aksi tidak terima karena agama Islam telah diperlakukan secara tidak hormat oleh sang calon Gubernur atas penyampaianya tentang Surat Al-Maidah ayat 51 dalam forum kampanye di Pulau Seribu. Jika kita komperhensif (kaffah) menilai aksi massa 4 November lalu sampai pada rencana aksi pembelaan Islam jilid III pada tanggal 25 November mendatang, terdapat kekeliruan dalam menyimpulkan grand issue aksi pembelaan tersebut, terlebih hulu timbulnya aksi massa tersebut adalah atas viral video yang telah diedit dengan menghilangkan kata “pakai” oleh salah satu pengguna akun Facebook.

    Pemaknaan tersebut sangat sederhana, namun berimpliksi fatal jika kita keliru memahami dinamika dugaan penistaan agama oleh Ahok. Apa mungkin para kyai kampung dan ustad-ustad yang beridealisme tinggi terhadap nilai pluralisme agama Islam akan ikut berdemonstrasi jika video tersebut di upload secara utuh dan tidak disusupi viral provokatif? Tentu mereka akan berpikir kembali, terlebih realitas social-culture Indonesia yang dibangun atas suku, agama, ras, dan budaya yang heterogen.  Sangat mungkin aksi massa 4 November lalu hanya diikuti oleh para habiber yang terlalu menghayati intrinsik keagamaan dengan berpakaian juba serba putih dan mengumandangkan lafadz takbir di ruang publik, seolah-olah mereka adalah sosok pembela Islam yang paling benar dan tidak kenal kompromi atas ajaran yang tidak sejalan dengan pemahaman mereka.

    Agama telah dijadikan isu sentral untuk menggerakkan massa yang dipaksa melakukan pembelaan terhadap Islam disetiap isu-isu penistaan agama, terlebih yang dilakukan Ahok dan juga untuk mencapai kepentingan komprador. Mereka telah mengasumsikan agama-negara sebagai kesatuan, ialah berbuat baik untuk agama juga berbuat baik untuk negara. Kekeliruan mendikte aktivitas-aktivitas negara dengan nilai-nilai keagamaan telah menghilangkan akal sehat Negara-Agama; gerakan ekstrimisme bertebaran, menghargai Hak Asasi Manusia menjadi lemah, demoktratisasi lumpuh, ke-Bhineka Tunggal Ika-an tereduksi dan menghardik keliru para kaum keagamaan dengan nilai agama masing-masing.

    Dalam merawat akal sehat Negara-Agama dalam bingkai ke-Indonesia-an membutuhkan pengalaman untuk membumikan nilai-nilai toleransi, sebab dalam konteks ini Almarhum Gusdur memandang sederhana bahwa sikap toleransi itu bukan pemahaman, melainkan pengalaman. Anarkisme dan intoleransi yang seringkali ditunjukkan oleh kelompok keagamaan tertentu menunjukkan kurangnya pengalaman mereka menafsirkan ke-Indonesia-an dan memaknai kitab suci secara tekstual. Dalam pemahamannya kelompok ini disebut sebagai penganut puritanisme-religius, dimana Khalid Abu Fadl dalam bukunya “Selamatkan Islam dari Muslim Puritan” mengatakan bahwa ciri berpikir dan cara pandang kaum puritan yang menonjol dalam hal keyakinan adalah menganut paham absolutisme yang tidak kenal kompromi. Tak heran jika mereka dalam menyebarluaskan ideologinya kerap melontarkan ajaran stigmatik seperti sesat dan kafir sebagai bentuk perlawanan dan perjuangan tegaknya negara Indonesia didasarkan pada hukum Tuhan.      

    Pancasila, UUD 1945 dan demokrasi adalah keputusan final para pendiri republik ini untuk mendifinisikan pluralisme-heterogensi dan juga sebagai aturan main berbangsa dan bernegara. Konsekuensinya adalah setiap warga negara Indonesia harus meneguhkan nilai-nilai Pancasila, mengikuti aturan main (rule of law) yang ada dalam UUD 1945 dan menjadikan Demokrasi sebagai sistem pemerintahannya. Merevitalisasi sistem demokrasi ala Indonesia dengan sistem khilafah seperti di Negara Timur Tengah merupakan pemahaman keliru, sebab agama dalam penyebarannya ke penjuru dunia tidak terlepas dari sosial budaya yang melingkupinya. Indonesia adalah titik temu semua agama (Buya Syafi’i Ma’arif-Islam Dalam Bingkai Keindonesiaan dan Kemanusiaan; Sebuah Refleksi Sejarah), dengan demikian bernegara ala Indonesia merupakan sikap moral kemanusiaan tertinggi, sebab disini kita dihadapkan pada pluralisme-hertegensi suku, agama, ras, dan budaya serta dituntut belajar bersikap toleransi. Oleh karenanya, tidak sepatutnya bagi kita over-emotion menilai kasus dugaan penistaan agama oleh Ahok. Ada hukum negara sebagai aturan main (rule of law) yang akan menghakimi tindakan Ahok serta tidak perlu lagi hukum agama dihadirkan ke ruang publik untuk menjustifikasi kealpaan seseorang.  


    Penulis: Wahyu el-k (Assyaafi)*
    (Pemerhati Hukum dan Konstitusi di ROEANG inisiatif dan saat ini aktif di sebagai Mahasiswa Magister Hukum di salah perguruan tinggi hukum swasta di Yogyakarta)


    Solidaritas Islam

    A.S. Mechi.
    PEWARTAnews.com – Tiap agama memiliki ajaran untuk dijadikan panduan hidup oleh umatnya dalam menjalankan interaksi sosial antar pengikutnya. Ajaran suatu agama pada umumnya dituangkan lewat tulisan dan buku-buku, untuk memudahkan penganutnya mempelajari isinya. Bahkan agama yang paling tradisional sekalipun pasti memiliki sesuatu yang dijadikan sebagai sandaran hidup oleh umatnya dalam melihat dunia kehidupan. Posisi panduan hidup atau yang kita kenal dengan kitab suci, menempati posisi  yang sangat sakral di mata umatnya. Bahkan, untuk membela kehormatan kitab suci tersebut, tidak jarang pengikutnya rela mengorbankan nyawa untuk “membelanya”. Islam sebagai agama dengan penganut mayoritas di Negeri ini, memiliki kitab panduan hidup yang kita kenal dengan kitab suci Al-Qur’an.

    Semua umat muslim –taat ataupun tidak – jika ditanya apa kitab yang menjadi pedoman hidupnya. Mereka akan menjawabnya dengan mengatakan Al-Qur’an. Jeffrie Geovanie mengatakan, “tidak pernah saya temukan suatu kitab suci yang selalu dibaca sesering al-Qur’an. Tidak pernah pula saya temukan kitab suci yang dihafal kecuali al-Qur’an” (Civil Religion, 2013:51). Bahkan, mempercayai al-Qur’an merupakan salah satu rukun iman yang enam : iman kepada kitab-kitab Allah, yaitu Taurat, Zabur, Injil dan Al-Qur’an. Al-Qur’an bagi umat muslim merupakan kitab suci yang diwahyukan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril untuk menjadi pedoman hidup umat manusia di muka Bumi. Membicarakan umat Islam tidak bisa dilepaskan dari Al-Qur’an yang dijadikannya sebagai pandangan hidup.

    Al-Qur’an sebagai kitab suci sudah barang tentu menempati posisi yang terhormat dimata umatnya, baik dalam kata  maupun tingkah. Jika suatu waktu kitab suci tersebut mendapat “penghinaan” atau ada seseorang yang telah dianggap telah “menghina” dan “melecehkannya”. Maka, akan menimbulkan kemarahan pada mereka yang meng-imani dan  menjadikan kitab suci tersebut sebagai sumber ajaran hidup. Selain sebagai pandangan hidup, Al-Qur’an telah mampu menjadi media pemersatu bagi umat Islam atau yang disebut dalam tulisan ini dengan Solidaritas Islam.

    Solidaritas Islam merupakan suatu kesadaran kolektif yang hidup dalam masyarakat muslim. Kesadaran kolektif tersebut melampui batas-batas geografis, bahkan sampai batas yang primordial, seperti budaya, bahasa, suku, dan  ras. Maka al-Qur’an, sesungguhnya menempati posisi terpenting dalam mempersatukan umat manusia yang mengaku Muslim yang ada di seluh jagat Bumi. Apapun nama organisasi masyarakat (ormas)-nya dan ideologinya. Al-Qur’an tetap menempati posisi terpenting dalam interaksi sosial umat Islam.

    Baru-baru ini, yaitu pada hari Jum’at 4 November 2016 menjadi suatu fenomena yang sangat bersejarah dalam perjalanan Indonesia sebagai sebuah Bangsa – yang mengakui keberadaan agama-agama dan bahkan telah diatur dalam konstitusi. Fenomena 4 November menarik perhatian hampir seluruh masyarakat Indonesia – dari elit Negara sampai  rakyat jelata – apapun status sosial, budaya, suku, ras, dan bahkan agamanya. Terutama umat Islam. Sebagaimana pemberitaan lewat media-media TV, koran, maupun dunia  maya (internet). Ratusan ribu Muslim “membajiri” ibu kota Negara – Jakarta – belum lagi ribuan Muslim yang bergerak pada tiap-tiap Daerah, seperti Jawa, Sumatra, Makassar, NTB, Aceh dan Bima. Fenomena tersebut merupakan bentuk nyata solidaritas umat Islam – solidaritas Islam – yang berangkat atau tumbuh dari kesadaran kolektif sebagai satu umat yang memiliki panduan hidup yang sama. Al-Qur’an sebagai perekat sosial umat Islam mendapat “penghinaan” dan telah dianggap sebagai kitab yang membodohi umatnya. Penghinaan dan anggapan tersebut merupakan alasan utama, mengapa ratusan ribu umat Islam yang datang dari berbagai Daerah – baik atas nama ormas Islam maupun atas nama individu – rela mengorbankan materi, waktu dan tenaga untuk menuntut pelaku dan mempertanggung jawabkan perbuatannya dihadapan hukum, serta menuntut pihak yang berwenang untuk segera menjalankan proses hukum dengan adil  dan konsekuen.

    Solidaritas Islam, telah terjadi sejak kedatangannya 15 abad silam di Jazirah Arab. Bahkan proses perjalanan sejarah Indonesia hingga menjadi sebuah Negara yang merdeka, tidak bisa lepas dari peran serta umat Islam sebagai penduduk mayoritas. Menyadari Indonesia sebagai sebuah Negara-Bangsa yang Pluralistik, tokoh-tokoh utama dari kalangan muslim dengan hati yang lapang, menerima Negara Indonesia sebagai Negara yang tidak berdasarkan pada hukum Islam (syari’ah) – misalnya, menghilangkan kalimat “dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Walaupun sebenarnya, mereka (tokoh Islam) menyadari  bahwa Indonesia mayoritas penduduk Muslim. Sikap yang diambil oleh pemuka-pemuka Agama tersebut patut diteladani oleh pemimpin saat ini, sebagai dasar modal sosial  dalam menjalankan roda kepemimpinannya.

    Aksi solidaritas ratusan ribu umat Muslim tersebut merupakan suatu fenomena  yang wajar. Dikatakan wajar, karena kitab suci yang telah “dibela” dan dijunjung tinggi selama beraba-abad, kini telah dianggap membohongi umatnya. Menariknya, pernyataan Al-qur’an sebagi kitab suci yang membohongi umatnya, dilakukan oleh seorang Gubernur non-aktif Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang sedang melakukan kampanye untuk Pilkada 2017. Suatu tindakan yang sangat tidak pantas untuk dilakukan oleh seorang public figure sekaligus pemimimpin (Gubernur) di rumah ibu pertiwi – Indonesia – yang didalam hidup ekosistem kebudayaan, suku, ras, bahasa, dan agama yang sangat pluralistik. Apa yang dilakukan Ahok terkesan sengaja memicu konflik Agama dan memojokkan salah satu Agama untuk kepentingan politik.

    Selama 71 tahun, sejak Indonesia sebagai sebuah Bangsa di proklamirkan oleh founding fathers yang diwakili oleh Dwi-Tunggal Soekarno-Hatta pada 1945. Telah mengakui ke-Bhineka-an Indonesia sebagai sebuah negara-bangsa yang Pluralistik dalam hal budaya, suku, ras, dan Agama. Tiap tahun kita sering menyaksikan 17 Agustus-an, serta yang cukup menarik adalah sosialisasi empat pilar Bangsa, salah satu di dalamnya adalah Bhineka Tunggal Ika. Bhineka Tunggal Ika yang telah di bela habis-habisan dengan air mata, darah, dan bahkan nyawa. Kini, secara semena-mena ingin dikacaukan dalam sekejap. Sangat di sayangkan, tindakan memecah belah rakyat dalam rumah Indonesia justru dilakukan oleh orang-orang yang secara sah di akui oleh undang-undang sebagai pemimimpin dan Public Figure. Suatu gambaran pemimimpin yang minim akan modal sosial (social capital), apalagi ditengah kehidupan yang plural mensaratkan tumbuh dan berkembangnya nilai-nilai toleransi dan sikap saling menghargai dalam berbagai aspek sosial kehidupan, terutama dalam soal budaya dan paling utama agama.

    Maka apa yang dilakukan oleh Ahok merupakan sesuatu yang tidak pantas, baik sebagai rakyat Indonesia maupun sebagai seorang Gubernur (non-Aktif). Terutama sebagai Gubernur, yang seharusnya menjadi corong utama untuk terus menyuarakan nilai-nilai plural dalam kehidupan, dan sikap saling menghargai dalam hal Agama – sesuatu yang hampir setiap orang rela mengorbankan nyawa untuk “membelanya”, Altruistic. Semoga kedepannya, kita rakyat Indonesia semakin dewasa dan bijaksana dalam menjalani kehidupan didalam rumah kita bersama, Indonesia. Terutama, public figure dan para pemimpin, sebaiknya sesekali melakukan refleksi kedalam (introspeksi diri) tentang kekacauan yang meresahkan rakyat, yang tidak jarang kekacauan itu akibat buah tingkah laku dan perkataan dari Anda sekalian.

    Jika pemimimpin tidak mampu lagi menjadi teladan bagi masyarakat untuk menghidupkan nilai-nilai toleransi dan sikap saling menghargai di rumah pertiwi, Indonesia. Maka sebaiknya, secara terhormat mengundurkan diri dari kursi jabatan, itupun kalau masih memiliki rasa kemanusiaan dan rasa malu sebagai manusia”.

    Wallahu ‘alam.


    Penulis: A.S. Mechy
    Mahasiswa Sosiologi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

    Gelombang Kehancuran

    Ilustrasi twicsy.com
    Hiruk pikuk keadaan menciptakan variasi kehidupan
    Gelombang udara membuat air mendayu-dayu
    Daun-daun muda menari
    Dan batang tua yang mulai mengeluarkan melodi

    Tapi, lihatlah sobat
    Gelombang udara tak selalu apik
    Kemonotonan hidup datang karenanya
    Membuat lisan tak bernyawa, mati
    Dibunuh rumus-rumus manjur

    Ini bukan fenomena melainkan melahirkan fenomena
    Menghancurkan dan memborbardir
    Tanpa merusak keindahan alam
    Laksana air menempati semua sisi
    Yang tak pandang bulu dan tak pandang warna

    Hancur. Hancur negeri ini
    Ketika melupakan seruan menjadi kebanggaan
    Ketika serat kehidupan di acuhkan
    Ketika stamina di anggap pemborosan
    Sadarlah sobat... sadarlah


    Jakarta, 9 November 2016
    Karya: Gusti Maulana Putra

    FIMNY: Info Sosialisasi Beasiswa LPDP

    Info Sosialisasi Beasiswa LPDP

    Gratis & Terbuka Untuk Umum

    =*= IKUTILAH SOSIALISASI BEASISWA =*= 
    LEMBAGA PENGELOLA DANA PENDIDIKAN (LPDP)
    Yang diselenggarakan oleh:
    FORUM INTELEKTUAL MUDA NCERA YOGYAKARTA (FIMNY) 
    Tema:
    “DENGAN BEASISWA LPDP WUJUDKAN GENERASI MUDA MBOJO GEMILANG UNTUK INDONESIA”
    Waktu: 11 November  2016, 19.30-Selesai
    Tempat: Aula Asrama Mahasiswa Bima-Yogyakarta

    Pemateri:
    1. Arif Bulan, S.Pd. (Ketua Awardee LPDP DIY / Penerima Beasiswa LPDP) 
    2. Syahrul Ramadhan, S.Pd., M.Pd. (Ketua Awardee LPDP NTB / Penerima Beasiswa LPDP)
    3. Firman, S.E., M.P.H. (Penerima Beasiswa LPDP) *
    4. Amar Ma’ruf, S.Pd. (Ketua Awardee LPDP UNY / Penerima Beasiswa LPDP)

    [ * Konfirmasi ]

    Info Lanjut: 
    082341436125 | Email: fimnyjogja@gmail.com | Web: www.fimny.org | Twitter: @FIMNYJOGJA | FB: Fimny Jogja

    Tertanda
    Mulyadin 
    Ketua Umum Forum Intelektual Muda Ncera Yogyakarta (FIMNY)


    Suport By:
    1. Pusat Studi Mahasiswa Pascasarjana (PUSMAJA) Mbojo-Yogyakarta
    2. Awardee LPDP DIY
    3. Asrama Mahasiswa Bima-Yogyakarta

    Media Partner:


    OPH Gelar Diskusi Pencegahan Korupsi di Sektor Dana Desa

    Suasana diskusi yang diselenggarakan OPH. [Foto: Anri Saputra Situmeang]
    PEWARTAnews.com – Organisasi Penimbang Hukum (OPH) menyelenggarakan Diskusi bertempat di rumah makan Priangan, Tigaraksa, Kabuaten Tangerang, Banten pada hari Jumat, 28 Oktober 2016, acara ini diselenggrakan dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober.

    Melalui Press releasenya, Direktur Eksekutif Organisasi Penimbang (OPH) Anri Saputra Situmeang mengatakan bahwasannya  acara ini diselenggarakan untuk memperingati hari sumpah pemuda dengan mengangkat tema “Peran Pemuda Dalam Mencegah Korupsi di Sektor Dana Desa Khsusnya di Kabupaten Tangerang”.

    Menurut keterangan Anri Saputra Situmeang, acara tersebut dibuka oleh mederator bernama Zaki Zakaria selaku Sekretaris Jenderal OPH, “Acara dalam memperingati hari sumpah pemuda, Organisasi Penimbang Hukum mengajak keseluruh pemuda-pemudi untuk ikut serta dalam membangun Kabupaten Tangerang dengan salah satu cara mengontrol dana desa agar tidak disalah gunakan.” ucap Zaki Zakaria.

    Sebagai narasumber, hadir juga Kepala Dinas Kesatuan Bangsa Politik Kabupaten Tangerang, bapak Usman. Pada kesempatan tersebut, Usman mengatakan, “Peran pemuda diharapkan lebih aktif dalam membantu program Pemerintah pusat dengan mengucurkan anggaran dana desa untuk memajukan dan kesejahteraan masyarakat desa tersebut. Keinginan kita adalah agar dana desa bisa digunakan secara efektif dan tepat sasaran. Diharapkan pemuda sebagai agen perubahan agar di setiap kegiatan bisa diselaraskan dengan kondisi budaya sosial agama dan juga zaman.” beber Usman penuh harap.

     Selanjutnya Menurut Anri Saputra Situmeang selaku Direktur Eksekutif Organisasi Penimbang Hukum memaparkan, bahwasannya sudah hampir kurang lebih 206 Kepala desa Kabupaten Tangerang tidak melakukan LPJ (laporan pertanggungjawaban, Red) kepada bidang pembangunan desa, Kabupaten Tangerang. Sebab kami berharap pemerintah desa harus lebih fokus terhadap pembangunan desa, karena dana desa dikucurkan tiap desa kurang lebih 700jt/tahun.

    “Faktor kurang pengawasan, di sini lah peran pemuda sangat dibutuhkan dan jangan apatis. kami mengajak pemuda untuk ikut serta dalam mengawasi penggunaan dana desa.”  ucap Anri Saputra Situmeang.

    Lebih lanjut, dikesempatan yang sama, Anri Saputra Situmeang meminta kepada pihak kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang melakukan tahap penyelidikan untuk meminta keterangan atas Kepala desa yang tidak melakukan LPJ. “Sebab dari LPJ kelihatan apakah anggaran dana desa benar-benar di realisasikan sesuai dengan RAB yang sebelumnya di rancang dan Imbas terkait LPJ yang tidak di laporkan adalah masyarakat tidak lagi menerima kucuran dana desa. Jadi lebih baik kejaksaan lebih cepat melakukan penyelidikan.” keluh Anri.

    Kesempatan terakhir dari pihak jaksa fungsional Intel Kabupaten Tangerang, bapak Arsyad, mengatakan kepada rekan-rekan audensi dan awak media, “kami mengajak kepada rekan-rekan pemuda khususnya untuk teman di Organisasi Penimbang Hukum untuk mengajak kerjasama dalam mencegah Anggaran Dana Desa (ADD) tidak disalahgunakan. Kejaksaan Kabupaten Tangerang akan menindaklanjuti laporan-laporan yang dilakukan masyarakat.” ajak Arsyad. [PEWARTAnews]


     

    Iklan

    Iklan
    Untuk Info Lanjut Klik Gambar
    Copyright © 2015-2017. PEWARTAnews.com - All Rights Reserved
    Template Created by Creating Website