Headlines News :
Home » » OPH Gelar Diskusi Pencegahan Korupsi di Sektor Dana Desa

OPH Gelar Diskusi Pencegahan Korupsi di Sektor Dana Desa

Written By Pewarta News on Selasa, 01 November 2016 | 02.31

Suasana diskusi yang diselenggarakan OPH. [Foto: Anri Saputra Situmeang]
PEWARTAnews.com – Organisasi Penimbang Hukum (OPH) menyelenggarakan Diskusi bertempat di rumah makan Priangan, Tigaraksa, Kabuaten Tangerang, Banten pada hari Jumat, 28 Oktober 2016, acara ini diselenggrakan dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober.

Melalui Press releasenya, Direktur Eksekutif Organisasi Penimbang (OPH) Anri Saputra Situmeang mengatakan bahwasannya  acara ini diselenggarakan untuk memperingati hari sumpah pemuda dengan mengangkat tema “Peran Pemuda Dalam Mencegah Korupsi di Sektor Dana Desa Khsusnya di Kabupaten Tangerang”.

Menurut keterangan Anri Saputra Situmeang, acara tersebut dibuka oleh mederator bernama Zaki Zakaria selaku Sekretaris Jenderal OPH, “Acara dalam memperingati hari sumpah pemuda, Organisasi Penimbang Hukum mengajak keseluruh pemuda-pemudi untuk ikut serta dalam membangun Kabupaten Tangerang dengan salah satu cara mengontrol dana desa agar tidak disalah gunakan.” ucap Zaki Zakaria.

Sebagai narasumber, hadir juga Kepala Dinas Kesatuan Bangsa Politik Kabupaten Tangerang, bapak Usman. Pada kesempatan tersebut, Usman mengatakan, “Peran pemuda diharapkan lebih aktif dalam membantu program Pemerintah pusat dengan mengucurkan anggaran dana desa untuk memajukan dan kesejahteraan masyarakat desa tersebut. Keinginan kita adalah agar dana desa bisa digunakan secara efektif dan tepat sasaran. Diharapkan pemuda sebagai agen perubahan agar di setiap kegiatan bisa diselaraskan dengan kondisi budaya sosial agama dan juga zaman.” beber Usman penuh harap.

 Selanjutnya Menurut Anri Saputra Situmeang selaku Direktur Eksekutif Organisasi Penimbang Hukum memaparkan, bahwasannya sudah hampir kurang lebih 206 Kepala desa Kabupaten Tangerang tidak melakukan LPJ (laporan pertanggungjawaban, Red) kepada bidang pembangunan desa, Kabupaten Tangerang. Sebab kami berharap pemerintah desa harus lebih fokus terhadap pembangunan desa, karena dana desa dikucurkan tiap desa kurang lebih 700jt/tahun.

“Faktor kurang pengawasan, di sini lah peran pemuda sangat dibutuhkan dan jangan apatis. kami mengajak pemuda untuk ikut serta dalam mengawasi penggunaan dana desa.”  ucap Anri Saputra Situmeang.

Lebih lanjut, dikesempatan yang sama, Anri Saputra Situmeang meminta kepada pihak kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang melakukan tahap penyelidikan untuk meminta keterangan atas Kepala desa yang tidak melakukan LPJ. “Sebab dari LPJ kelihatan apakah anggaran dana desa benar-benar di realisasikan sesuai dengan RAB yang sebelumnya di rancang dan Imbas terkait LPJ yang tidak di laporkan adalah masyarakat tidak lagi menerima kucuran dana desa. Jadi lebih baik kejaksaan lebih cepat melakukan penyelidikan.” keluh Anri.

Kesempatan terakhir dari pihak jaksa fungsional Intel Kabupaten Tangerang, bapak Arsyad, mengatakan kepada rekan-rekan audensi dan awak media, “kami mengajak kepada rekan-rekan pemuda khususnya untuk teman di Organisasi Penimbang Hukum untuk mengajak kerjasama dalam mencegah Anggaran Dana Desa (ADD) tidak disalahgunakan. Kejaksaan Kabupaten Tangerang akan menindaklanjuti laporan-laporan yang dilakukan masyarakat.” ajak Arsyad. [PEWARTAnews]


Share this post :

Posting Komentar

Komentar netizen merupakan tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan redaksi. Kami berhak mengubah atau menghapus komentar yang mengandung intimidasi, pelecehan, dan SARA.

 
Copyright © 2015-2017. PEWARTAnews.com - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website