Headlines News :
Home » , , » Notaris dalam Jeratan Pidana!

Notaris dalam Jeratan Pidana!

Written By Pewarta News on Selasa, 17 Januari 2017 | 10.54

Rudi Krisyantho Lema Killa, S.H.
PEWARTAnews.com – Didalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris menyatakan bahwa Notaris adalah  Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat akta-akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud didalam undang-undang Jabatan Notaris dan undang-undang lainnya. Didalam pembuatan akta seperti yang kita ketahui bersama bahwa pembuatan akta notaris menurut doktrin terdiri dari 2 (dua) bentuk akta yakni relas akta atau akta pejabat atau disebut ambtelijke akta dan akta para pihak atau Partij akta. Hal mana konsekuensi hukum akibat dibuatkanya akta tesebut berbeda yakni pertanggung jawaban hukum melekat pada Notaris manakala Notaris membuat ambtelijke akta atau relas dan pertanggung jawaban melekat pada para pihak jika dibuatkan partij akta.

Ketentuan lebih lanjut didalam Undang-Undang Jabatan Notaris tidak mengatur sanksi pidana berkaitan dengan tugas jabatan Notaris. Untuk itu, ketika terjadi tindak pidana berkaitan dengan jabatan Notaris maka yang dijadikan rujukan adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan hukum pidana materiil lainnya. Tidak dipungkiri bahwa Notaris didalam praktek sering dijadikan sebagai tersangka di pengadilan dan dijatuhi hukuman penjara dengan tuduhan bahwa Notaris yang melakukan (Pleger), menyuruh melakukan (Doenpleger), turut serta melakukan (Medeplegen), penganjur (Uitlokker), pembantuan (Medeplichtige) suatu tindak pidana didalam akta yang dibuatkannya (Teguh Prasetyo, 2010: 2006-2010). Dengan demikian maka sebenarnya Notaris tidak hanya bertanggung jawab secara formil terhadap akta yang dibuatnya tetapi lebih jauh daripada itu dapat  dimintai pertanggungjawaban hukum terhadap materi muatan didalam akta yang dibuatnya. Berangkat dari pemahaman sederhana diatas, maka penting untuk melakukan telaan berkaitan dengan kecenderungan Notaris dipidanakan dengan kasus Pemalsuan Surat berdasarkan KUHP yakni dalam ketentuan Pasal  236 ayat (1) dan Memasukan Keterangan Palsu dalam Akta Autentik Pasal 266 ayat (1) dan, (2) dikaitkan dengan ketentuan Pasal 55 tentang Penyertaaan. Pertanyaannya adalah  mungkinkah seorang Notaris yang membuat Akta Para Pihak (Partij Akta) dapat di jatuhi hukuman pidana?

Notaris dan Pemalsuan Akta?
Pemalsuan Surat diatur didalam ketentuan Pasal 263  ayat (1), yakni surat (Akta) merupakan buah pikir atau pikiran yang dituangkan dalam bentuk tulisan atau rangkaian kata-kata atau tanda-tanda tertentu yang mempunyai makna, unsur pemalsuannya harus memenuhi keterangan yang isinya tidak benar dan keterangannya benar tetapi pernyataan yang menandatanganinya tidak benar. Jika dilihat obyeknya,yaitu: (1) surat yang menimbulkan hak, surat yang menimbulkan perikatan, surat yang menimbulkan pembebasan hutang, dan surat yang dipergunakan sebagai bukti tentang sesuatu hal. Terhadap pemakaian surat yang dapat menimbulkan kerugian diancam dengan ancaman pidana paling lama 6 (enam) tahun. Selanjutnya, didalam ketentuan Pasal 266 ayat (1) KUHP, berbunyi “Barang siapa menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.” Selanjutnya, didalam ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1  KUHP, berbunyi, Dipidana sebagai pelaku tindak pidana mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan. Maka dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur  dari keterkaitan pasal-pasal diatas antara lain, yaitu: (a) Barang siapa, (b) Menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam suatu akta autentik; (c) Dengan maksud memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah    keterangan sesuai dengan kebenaran; (d) Pelakunya: Mereka yang melakukan;, Mereka yang menyuruh melakukan, Mereka yang turut melakukan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 263 ayat (1), Pasal 266 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, kemudian jika dikaitkan dengan Notaris yang terjerat hukuman berdasarkan Pasal 266 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dapat dikemukakan, “barangsiapa” sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 266 ayat (1) KUHP dan pelaku tindak pidana sebagaimana yang disebut dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut adalah  mereka yang menyuruh melakukan dalam hal ini adalah para pihak, bukan Notaris. Selanjutnya, Ketentuan Pasal 266 ayat (1) KUHP, yang menjadi subyek (pelaku), yaitu “yang menyuruh memasukkan keterangan palsu”, dan kata “menyuruh” merupakan bagian yang sangat penting (bestanddeel) dari Pasal 266 ayat (1) KUHP. Pembuat akte dalam hal ini Notaris, ia (notaris) bukan sebagai subyek (pelaku) dalam Pasal 266 ayat (1) KUHP, akan tetapi para pihak pembuat akta autentik tersebutlah yang sebagai subyek (pelaku), karena merekalah yang sebagai menyuruh memasukkan keterangan palsu.

Pejabat notaris tidak dapat dinyatakan sebagai pelaku (menyuruh melakukan) menurut Pasal 266 ayat (1) KUHP, akan tetapi ia hanyalah “orang yang disuruh melakukan”. Kemudian, berdasarkan Pasal 266 ayat (1) KUHP, tindakan subjek (pelaku) yaitu menyuruh memasukkan suatu keterangan palsu ke dalam suatu akta autentik, sehingga kata “menyuruh” dalam Pasal 266 ayat (1) KUHP ditafsirkan bahwa kehendak itu hanya ada pada si penyuruh (pelaku/subjek atau para pihak), sedangkan pada yang disuruh tidak terdapat kehendak untuk memasukkan keterangan palsu dan seterusnya.

Penutup
Berdasarkan konstruksi hukum Kenotariatan, tugas jabatan Notaris yaitu “memformulasikan keinginan/tindakan para penghadap ke dalam bentuk akta autentik, dengan demikian maka Notaris fungsinya hanya mencatat/menuliskan sesuai ketentuan hukum apa yang dikehendaki dan dikemukakan oleh para pihak yang menghadap notaris tersebut. Notaris hanya memiliki tanggung jawab moril dengan prinsip kehati-hatian untuk menyelidiki secara materil  yang dikemukakan oleh penghadap di hadapan notaris tersebut”;

Dengan demikian, perbuatan notaris dalam melaksanakan kewenangan membuat akta sebagai perbuatan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 266 ayat (1) KUHP, tanpa memperhatikan aturan hukum yang berkaitan dengan tata cara pembuatan akta, menunjukkan telah terjadi kesalahanpahaman atau salah menafsirkan tentang kedudukan notaris dan juga akta notaris adalah sebagai alat bukti dalam Hukum Perdata.

Keterangan atau pernyataan dan keinginan para pihak yang diutarakan dihadapan notaris merupakan bahan dasar bagi notaris untuk membuat akta sesuai dengan keinginan para pihak yang menghadap notaris, tanpa ada keterangan atau pernyataan dan keinginan dari para pihak tidak mungkin notaris untuk membuat akta. Kalaupun ada pernyataan atau keterangan yang diduga palsu dicantumkan dimasukkan ke dalam akta autentik, tidak menyebabkan akta tersebut palsu, serta tidak berarti notaris memasukkan atau mencantumkan keterangan palsu ke dalam akta notaris. Secara materil kepalsuan atas hal tersebut merupakan tanggungjawab para pihak yang bersangkutan, dan tindakan hukum yang harus dilakukan adalah membatalkan akta yang bersangkutan melalui gugatan perdata.

Daftar Pustaka:
Undang-Undang No 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Teguh Prasetyo, 2010, Hukum Pidana edisi revisi, PT. Grafindo Persada, Jakarta.


Penulis: Rudi Krisyantho Lema Killa, S.H.
Mahasiswa Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta


Share this post :

Posting Komentar

Komentar netizen merupakan tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan redaksi. Kami berhak mengubah atau menghapus komentar yang mengandung intimidasi, pelecehan, dan SARA.

 
Copyright © 2015-2018. PEWARTAnews.com - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website