Headlines News :
Home » , » Hukum Adat (The Living Law)

Hukum Adat (The Living Law)

Written By Pewarta News on Senin, 06 Februari 2017 | 03.25

Nurul Kiftiah.
PEWARTAnews.comLiving law, biasa kita sebut dengan istilah “hukum adat”. Hukum adat merupakan hukum yang hidup dilingkungan suatu masyarakat tertentu berupa perilaku-perilaku sosial yang tercipta berdasarkan suatu konvensi dan solidaritas sosial. Hukum adat (the living law) dimaknai sebagai hukum yang hidup dalam masyarakat, bukan ius constitutum dan bukan pula ius constituendum. Ius constitutum merupakan hukum yang berlaku saat ini atau hukum yang telah ditetapkan (hukum positif). Sedangkan, ius constituendum berarti hukum yang dicita-citakan atau yang diangan-angankan di masa mendatang.

Hukum positif dimaknai sebagai hukum yang diformulasikan oleh institusi negara dan tegas kapan dinyatakan berlaku dan kapan tidak berlaku lagi. Nah, the living law ini gak diformulasikan oleh negara, tetapi hukum itu hidup dalam alam pikiran dan kesadaran hukum masyarakat. Ia berpengaruh dalam kehidupan masyarakat dan kadang-kadang daya pengaruhnya bahkan mengalahkan hukum positif yang diformulasikan oleh negara.

Hukum yang hidup itu bersifat dinamis sejalan dengan perkembangan masyarakat. Salah satu instrumen yang membuatnya tetap dinamis adalah antara lain melalui fatwa yang dikeluarkan oleh mufti atau institusi lain yang dianggap mempunyai otoritas dalam masyarakat. Fatwa umumnya dikeluarkan untuk menjawab kebutuhan hukum masyarakat yang merasa ada ketidakjelasan terhadap sesuatu yang ada dan berkembang dilihat dari sudut hukum Islam, supaya ada kepastian hukum.

Lalu, apakah dan bagaimanakah sebaiknya negara bersikap terhadap hukum yang hidup itu?

Jika negara itu bersifat demokratis, maka akan memformulasikan hukum dengan mengangkat kesadaran hukum masyarakat menjadi hukum positif sesuai kebutuhan hukum masyarakat. Namun seandainya itu tidak atau belum dilakukan, maka negara harus menghormati hukum yang hidup, yang antara lain tercermin dalam fatwa-fatwa yang otoritatif tersebut, dan memfasilitasinya agar hukum yang hidup itu dapat terlaksana dengan baik dalam kehidupan masyarakat.

Saya berpendapat inilah yang harusnya menjadi sikap pemerintah di negara ini, yang berdasarkan Pancasila. Negara tidak bersifat sekular dan indeferent terhadap hukum agama, melainkan menghormati dan memberikan tempat yang selayaknya dalam kehidupan masyarakat.

Jika hukum yang hidup itu berkaitan langsung dengan tata peribadatan (khassah) maka negara tidak dapat mengintervensinya, melainkan menghormatinya dan memfasilitasi pelaksanaannya dengan memperhatikan kemajemukan masyarakat.


Karya: Nurul Kiftiah
Mahasiswa Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta / Srikandi Forum Intelektual Muda Ncera Yogyakarta (FIMNY).

Share this post :

Posting Komentar

Komentar netizen merupakan tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan redaksi. Kami berhak mengubah atau menghapus komentar yang mengandung intimidasi, pelecehan, dan SARA.

 
Copyright © 2015-2018. PEWARTAnews.com - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website