Headlines News :
Home » , » Partai Politik Berasas Islam

Partai Politik Berasas Islam

Written By Pewarta News on Senin, 06 Februari 2017 | 04.56

Fathur Rahman.
PEWARTAnews.com – Pasca kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, untuk yang pertamakalinya Indonesia mengikuti pemilihan umum yang di selenggarakan oleh kabinet Burhanuddin Harahap (wakil dari Masyumi) pada tanggal 29 September 1955. Peristiwa pemilihan umum ini, kurang lebih 30 Partai terlibat di dalamnya dan mengikuti pemilihan umum secara langsung, umum, bebas, rahasia, dan konstitusional. Partai-patai ini di tinjau dari platform organisasinya dapat di bedakan menjadi tiga, seperti point-point penjelasan dibawah ini.

Pertama, Plartform Ketuhanan Masyumi (Majelis Syura Muslimin Indonesia), Partai Nahdlatul Ulama (NU), Partai Sarikat Islam Indonesia (PSII), Persaatuan Tarbiyah Islamiyah (PERTI), Partai Poltik Tarikat Indonesia (PPTI), Partai Kristen Indonesia dan Partai Katolik (PARKINDO).

Kedua, Platform Kebangsaan Partai Nasional Indonesi (PNI), Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI), Persatuan Indonesia Raya (PIR), Partai Indonesia Raya (PARINDRA), Partai Rakyat Indonesia (PRI), Partai Demokrasi Rakyat/Banteng, Partai Rakyat Nasional (PRN), Partai Wanita Rakyat (PWR), Partai Kebangsaan Indonesia (PARKI), Partai Kedulatan Rakyat (PKR), Serikat Kerakyatan Indonesia (SKI), Ikatan Nasional Indonesia (INI), Partai Rakyat Djelata (PRD), Partai Tani Indoneia (PTI), Wanita Demoktrat Indonesia (WDI).

Ketiga, Platform Marxsisme Partai Komunis Indonesia (PKI), Partai Sosialis Indonesia (PSI), Partai Murba Pembela Proklamasi, Partai Buruh dan Permai, Partai Rakyat Marhaen Indonesia.

Meskipun banyak partai yang memberikan partisipasi politiknya berdasarkan platform masing-masing, kalau dapat  di sederhanakan menjadi tiga kelompok besar berdasarkan prinsip-prinsip aliran ideologinya, yaitu: mencakup  Islam, Sosial-Ekonomi dan Pancasila, yang mana hal ini terlihat dalam wadah konstituante serta tempat dimana para wakil rakyat hasil pemilihan umum 1955 mengadakan sidang-sidangnya.

Di atas telah di paparkan mengenai kelompok besar  partai-partai yang telah di sederhanakan yaitu mencakup aspek social,ekonomi,pancasila,dan islam.sebenarnya yang seluruh aliran yang idiologinya tersebut kalau di tinjau lebih mendalam bahwasanya semua  aspek kehidupan  telah termuat dalam islam.

Bila membahas mengenai penetapan Idiologi Negara KH. Muhammad Isa Anshari dalam salahsatu karyanya mengatakan bahwa masyarakat bangsa yang Undang-Undang dan ideologinya tidak bersendikan kitabullah (Al-Qur’an) dan sunnah rasul, hukumnya adalah kafir, Dzhalim dan fasik, ungkapannya tersebut berlandaskan Q.S. Al-Maidah (5): ayat 44, 45, dan 47. Seseorang menjadi kafir jika orang terrsebut menganggap hukum Allah  (Al-Qur’an dan Sunnah) itu tidak patut dan tidak layak di pakai menjadi Undang-Undang dan Dasar Negara. Isa Anshari mengingatkan pula kepada para Muslim dari partai manapun yang berada dalam majelis konstituante bahwa jangan mencari isme atau aliran dan ideologi selain dari ideologi Islam, dan jangan mengikuti hukum yang tidak sesuai dengan ketentuan syari’ah Islamiyah.

Sikap Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di bawah kepemimpinan Dja Faridz dan Dimyati Natakusuma, Senin 17 Oktober 2016 beberapa waktu lalu, telah mendeklarasikan dukungan untuk Ahok-Djarot, untuk Pilkada 2017. Tampaknya itu bukan hanya sekadar deklarasi dan dukungan saja, melainkan kehadiran Ahok Djarot juga untuk menandatangani nota kesepahaman ataupun kontrak politiik. “Dimyati mengatakan kontrak politik yang di tandatangani adalah untuk kepentingan masyarakat DKI, khususnya kepada umat Islam dimana tidak ada tendensius kepentingan PPPP. Kontrak politik ini di tandatangani saat deklarasi kemarin, ini bukan untuk kepentingan PPP, tapi kepentingan umat Islam di Jakarta, dimana PPP sebagai partai berasas islam, mencoba menjembatani. jadi sebenarnya Ahok sudah bantu, ini agar ditingkatkan lagi”, ucap Dimyati kepada Liputan6.com, jumat (21/10/2016).

Penulis memandang, dengan alasan apapun tidak dibenarkan bahwa Islam yang di campur adukkan dengan idiologi-idiologi lainya. Rasulullah pun tidak pernah mencontohkan penggabungan akidah Islam dengan pemahaman-pemahaman orang musyrik dan kafir dalam membangun daulah Islam dengan undang-undang Madinahnya. Walaupun ada yang berusaha untuk mengarahkan kepada arah “baldatun toyyibatun warabun gofuur (Saba-15)”, tetapi karna dalam menuju ke arah Islam telah dicampur adukkan dengan Pancasila, maka suatu hal yang tidak mungkin tercapai tujuan yang di sebut “baldatun toyyibatun wa robbun ghofuur’’(negri yang baik dan (Tuhanmu) adalah tuhan yang maha pengampun). Negri yang baik adalah negeri yang di ridhoi oleh Allah SWT, bukan negeri yang baik menurut manusia dan Pancasilanya.

Penulis memandang, dengan berdasar pertimbangan diatas, maka menjadi alasan dibalik perpecahan antara kaum Muslimin adalah bukan karna masalah perbedaan kepercayaan kepada Allah, melainkan karena adanya perbedaan pandangan, pikiran, metode, tujuan dan masalah poltik, kekuasaan pemerintahan dan Negara. Semua perbedaan tersebut bukanlah menjadi masalah yang sangat prinsipil, melainkan masalah yang masih bisa diselesaikan dengan jalan musyawarah dan tukar pikiran yang sehat, serta penuh dengan kebijaksanaan. Sehingga pertentangan diantara kelompok organisasi-organisasi, partai-partai yang perjuangannya melibatkan Islam, masih bisa diselamatkan dan diadakan dialog serta kerja sama yang baik, untuk melahirkan fakta pertahanan bersama dalam rangka menuju daulah Islamiyah, yang akan menaungi kaum muslimin khususnya Indonesia dan umumnya yang ada di seluruh Dunia.


Penulis: Fathur Rahman
Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta / Salahsau Srikandi Forum Intelektual Muda Ncera Yogyakarta (FIMNY).

Share this post :

Posting Komentar

Komentar netizen merupakan tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan redaksi. Kami berhak mengubah atau menghapus komentar yang mengandung intimidasi, pelecehan, dan SARA.

 
Copyright © 2015-2017. PEWARTAnews.com - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website