Headlines News :
Home » , » DPR Gunakan Hak Angket, Ini Dia Pernyataan Desk Hukum dan Antikorupsi LAKPESDAM PBNU terkait Angket KPK

DPR Gunakan Hak Angket, Ini Dia Pernyataan Desk Hukum dan Antikorupsi LAKPESDAM PBNU terkait Angket KPK

Written By Pewarta News on Jumat, 28 April 2017 | 12.22

Suasana ruang DPR saat sidang hak angket. foto: viva.co.id.
Jakarta, PEWARTAnews.com -- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) melalui sidang paripurna menyetujui hak angket terhadap KPK yang diusulkan oleh Komisi III pada Jumat, 28 April 2017.

Aturan legal formal mengenai hak angket dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Dewan Perwakilan Daerah (UU MD3). Pasal 79 ayat 3 UU MD3, menyebutkan bahwasannya hak angket adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas terhadap kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Selain hak angket, DPR memiliki hak interpelasi dan hak menyatakan pendapat.

Terkait DPR RI menggunakan hak angket, dibawah ini kita dapat melihat pernyataan desk hukum dan antikorupsi LAKPESDAM PBNU terkait angket KPK yang diunggah Hifdzil Alim, S.H., M.H. (Pegiat Anti Korupsi di Pusat Kajian Anti Korupsi UGM / Dosen FH UGM / Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta). Menurut informasi yang tertera dari status facebooknya, Hifdzil Alim merupakan salahsatu yang bertanggungjawab (menandatangani) pernyataan tersebut. Selengkapnya, silahkan baca dengan seksama pernyataan dibawah ini.

PERNYATAAN DESK HUKUM DAN ANTIKORUPSI LAKPESDAM PBNU TERKAIT ANGKET KPK
Jumat, 28 April 2017, DPR memutuskan penggunaan hak angket terhadap KPK. Mesti mendapatkan banyak penolakan, pimpinan DPR, khususnya saudara Fahri Hamzah bersikukuh untuk memuluskan penggunaan hak angket terhadap KPK. Atas hal tersebut, DESK HUKUM DAN ANTIKORUPSI LAKPESDAM PBNU menyampaikan pandangan sebagai berikut:
1. Hak angket terhadap KPK tidak sesuai dengan Pasal 79 ayat (3) UU nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. hak angket hanya ditujukan ke pelaksanaan undang-undang dan/atau kebijakan pemerintah. KPK tidak termasuk dalam ketentuan pasal tersebut.
2. Proses pengambilan keputusan paripurna dalam hak angket yang diadakan pada Jumat 28 April 2017 tidak memenuhi quorum. Oleh karena itu, hak angket terhadap KPK adalah batal demi hukum.
Atas fakta tersebut, DESK HUKUM DAN ANTIKORUPSI LAKPESDAM PBNU menyatakan sikap sebagai berikut:
1. Mengecam sikap DPR terhadap penggunaan hak angket yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
2. Mendesak DPR untuk menghentikan intervensi dan manuver politik yang kontra-produktif terhadap pemberantasan korupsi.
3. Mendukung KPK untuk tidak memenuhi panggilan angket karena batal demi hukum.
Jakarta, 28 April 2017
DESK HUKUM DAN ANTIKORUPSI LAKPESDAM PBNU
Rumadi Ahmad
Marzuki Wahid
Hifdzil Alim

Berkaitan dengan sikap LAKPESDAM yang di tulis dalam  status facebook Hifdzil Alim diatas, banyak komentar dari netizen, yang intinya mendukung sikap tersebut. "Sangat mendukung sikap dan pernyataan Desk Hukum dan Antikorupsi Lakpesdam PBNU," komentar akun Yuda Kusumaningsih. Selain itu ada juga yang ingin memfiralkan. "VIRALKAN status ini, agar Hak Angket tidak berhak melemahkan hak KPK," komentar netizen berakun facebook Muhammad Satibi. (PEWARTAnews)

Share this post :

Posting Komentar

Komentar netizen merupakan tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan redaksi. Kami berhak mengubah atau menghapus komentar yang mengandung intimidasi, pelecehan, dan SARA.

 
Copyright © 2015-2018. PEWARTAnews.com - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website