Headlines News :
Home » , » Peran dan Hak Perempuan dalam Islam

Peran dan Hak Perempuan dalam Islam

Written By Pewarta News on Sabtu, 01 April 2017 | 05.02

Ilustrasi Perempuan.
PEWARTAnews.com – Sebelum Islam datang yang dibawa oleh Nabi Muhammad saw., kondisi perempuan sangat menderita dan  tidak memiliki kebebasan hidup yang layak. Dalam peradaban Romawi, misalnya perempuan sepenuhnya berada di bawah kekuasaan ayahnya, setelah kawin, kekuasaan tersebut pindah ke tangan suaminya. Kekuasaan ini mencakup kewenangan menjual, mengusir, menganiaya, dan membunuh serta segala hasil usaha perempuan merupakan hak milik laki-laki atau suami (M. Quraish Shihab 1996: 296-297). Dalam undang-undang di India, perempuan tidak memiliki hak untuk menyukai dan mencintai. Semenjak kecil mereka diharuskan untuk mengikuti kemauan orang tuanya dan pada masa mudanya mereka diharuskan mengikuti kemauan suaminya dan ketika suaminya meninggal mereka harus mengikuti keinginan putra-putranya.

Dalam masyarakat Mekah pada masa Jahiliah, seorang ayah boleh saja membunuh anaknya sekirahnya lahir perempuan. Pada zaman itu, ada keyakinan bahwa setiap anak perempuan yang lahir harus dibunuh, karena dikhawatirkan nantinya akan kawin dengan orang asin atau orang yang berkedudukan sosial rendah misalnya budak (mawali) (Nasaruddin Umar, 2010: 122). Begitupun juga halnya di Eropa, kondisi perempuan tidak lebih baik dari sebelumnya, misalnya pada abad ke-5 dan 11 Masehi, di Inggris kaum laki-laki terbiasa menjual istrinya. Penguasa gereja telah memberikan hal kekuasaan para suami untuk memberikan istrinya kepada laki-laki lain untuk sementara waktu, baik untuk mendapatkan upah maupun tidak.

Begitu Islam datang, perempuan diberikan hak-haknya sepenuhnya yaitu dengan memberikan warisan kepada perempuan, memberikan kepemilikan penuh terhadap hartanya, bahkan tidak boleh pihak lain ikut campur kecuali setelah mendapatkan persetujuan darinya (Salim Abdul al-Ghani al-Rafi’I, 2002: 105-106). Perempuan juga diberikan kebebasan secara penuh dalam menentukan pasangan hidupnya, bahkan walinya dilarang menikahkan secara paksa maka sebuah pernikahan seorang gadis tidak akan terlaksana apabila belum mendapatkan persetujuan dan izin darinya (Mutawalli Sya’rawi, 2009: 107-108). Perempuan dan laki-laki mempuyai kedudukan yang sama di depan hukum, bahkan Islam memberikan hak yang sama kepada perempuan dalam mengakhiri kehidupan berumah tangga dengan cara khulu (Salim Abdul al-Ghani al-Rafi’I, 2002: 105).

Mahmud Syaltut, guru besar al-Azhar dalam bukunya min taujihat al-Islam menyatakan bahwa tabiat kemanusian antara laki-laki dan perempuan hampir dapat dikatakan sama. Allah swt., telah menganugrakan kepada perempuan sebagaimana yang dianugrahkan kepada laki-laki yaitu potensi dan kemanpuan yang cukup untuk memikul tanggung jawab dan menjadikan kedua jenis kelamin ini dapat melaksanakan aktivitas-aktivitas yang bersifat umum dan khusus. Oleh sebab itu, hukum-hukum syariat pun meletakkan keduanya ke dalam satu kerangka. Laki-laki dapat menjual dan membeli, mengawinkan dan kawin, melanggar dan dihukum, menuntut dan menyaksikan begitupun perempuan juga demikian, dapat menjual dan membeli mengawinkan dan kawin, melanggar dan dihukum, menuntut dan menyaksikan.

Dewasa ini, sebagian perempuan bahkan di lapisan masyarakat, terutama di daerah pedalaman (perkampungan) belum menyadari sepenuhnya perananan serta hak-haknya dalam agama, sehingga praktek-praktek diskriminatif masih mudah didapatkan. Anak perempuan terpaksa mengalah kepada keputusan ayahnya untuk dinikahkan kepada suami yang belum tentu dicintainya, disebabkan karena mereka takut durhaka dan sebagainya.

Di lain sisi, anggapan sebagian masyarakat yang mengatakan bahwa peran perempuan harus tinggal di rumah untuk menjaga atau memelihara anak serta larangan untuk bekerja dan keterlibatan di dunia publik dengan menjadikan dalil agama dalam membenarkan argumentasinya, yang menurut penulis hal itu perlu ditinjau lebih jauh lagi dengan perspektif sejarah dan sosiologis.

Melihat persolan yang disebutkan di atas, maka dipandang perlu untuk menguraikan peran dan hak-hak perempuan dalam Islam agar dapat diketahui, sehingga praktek-praktek deskriminatif dapat dibendung serta diharapkan dapat terwujud kondisi masyarakat yang interaktif dan egalitas yang sesuai dengan ruh agama.

Peranan dan hak-hak perempuan yang disebutkan dan digariskan dalam syari’at tidak hanya didasarkan pada teks al-Qur’an dan sunnah Nabi saw., namun sarat dengan pendapat para fukaha. Seorang hakim Mesir yang terkenal Syaikh Muhammad al-Khadari menyatakan bahwa hukum Islam yang didasarkan oleh al-Qur’an, apa yang datang dari Nabi saw., serta pendapat-pendapat para ahli fikhi yang dipengaruhi oleh zamannya masing-masing. Sehingga jelas, bahwa syariat itu juga bercampur dengan pendapat orang yang tidak lepas dari konteks zaman ketika mereka hidup (Muhammad al-Khadari, 1983: 5). Maka dari itu, kitab suci al-Quran yang bersifat normatif dan sekaligus pragmatis. Ajaran-ajarannya memiliki relevansi dengan zaman sekarang. Ajaran itu sebaiknya tidak diperlakukan sebagaimana ajaran yang normatif, tapi harus dilihat dalam konteks di mana ajaran itu harus diterapkan.

Contoh ayat di dalam al-Qur’an yang dijadikan dalih bahwa laki-laki mempuyai superior dari pada perempuan yaitu QS. an-Nisa: 4/34: “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum perempuan…. Ayat ini tampaknya memperlakukan perempuan secara kasar, namun harus dilihat dalam konteksnya yang proporsional. Pada saat ayat ini turun, wanita dibatasi hanya boleh berada di dalam rumah dan laki-lakilah yang menghidupinya. Al-Qur’an memperhitungkan kondisi ini dan menempatkan laki-laki pada kedudukan lebih tinggi. Namun al-Qur’an tidak menganggap bahwa suasana struktur sosial bersifat normatif, sehingga ayat tersebut tidak dapat diperlakukan secara umum kepada seluruh perempuan. Di lain sisi, M. Quraish Shihab memahami ayat di atas dengan konteks rumah tangga, karena hal itu lebih sesuai dengan konteks ayat, sebab ayat  tersebut menegaskan bahwa sebab kepemimpinan itu yakni antara lain karena laki-laki berkewajiban menanggung biaya hidup istri/keluarga mereka masing-masing (M.Quraish Shihab, 2014: 379).

Bahwa pendekatan ayat di atas bersifat pragmatis, bukan normatif, akan tampak jelas dengan adanya ayat al-Quran yang menyebutkan: “Dan para perempuan mempuyai hak yang seimbang dengan kewajiban menurut cara yang makruf”(QS.al-Baqarah: 2/228). Dan QS. al-Ahzab: 33/35 serta QS. at-Taubah: 9/71.

Dari ayat tersebut secara bersama-sama, jelaslah bahwa Allah swt., tidak membeda-bedakan jenis kelamin atau kodrat yang dibawa sejak lahir.ketidakadilan itu berasal dari struktur sosial yang menyebabkan superioritas laki-laki atas perempuan. Al-Qur’an sebagaimana disebutkan bahwa ayat-ayatnya tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga ada yang bersifat kontekstual. Sehingga kesalahan besar jika menganggap pendapat para fuqaha terdahulu bersifat final, transendental, dan tidak dapat diubah. Pendapat-pendapat mereka harus diubah dan ditafsirkan ulang sesuai dengan kondisi masyarakat yang dihadapi yang sesuai dengan ruh agama. Hal ini sebagaimana kaidah yang disampaikan oleh ulama besar Ibnu Qayyim al-Jauzi; “tataghayyaru al-ahkam bi taghayyaru al-azman”(Perubahan suatu hukum disebabkan berubahnya zaman).

Pada prinsipnya perempuan mempuyai hak atas dirinya dari pada orang lain, sehingga orang lain tidak ada haknya dalam memaksakan kehendaknya untuk menerima saran darinya. misalnya seorang perempuan mempuyai hak untuk menentukan calon suaminya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, Nabi saw., membatalkan pernikahan Khanza binti Khizam, ketika ayahnya memaksakan pernikahan yang tidak sesuai dengan kehendak anaknya (Shahih Bukhari, 1980: 326).

Selain itu, perempuan berhak untuk menentukan jumlah mahar dan mahar itu merupakan hak miliknya, dan tidak ada campur tangan orang lain atau suami untuk menggunakan dan mengambil mahar itu tanpa seizinnya. Hal ini sebagaimana yang diisyaratkan QS. an-Nisa: 4/4: “Berikanlah mas kawin (mahar) kepada perempuan yang kamu nikahi sebagai pemberian yang penuh kerelahan…

Perintah untuk memberikan mahar kepada istri adalah hak istimewa yang diberikan Tuhan kepada perempuan; mengapa demikian? Murthadla Muthahhari berpendapat bahwa mahar adalah milik perempuan, bukan milik ayah atau saudara laki-lakinya karena mahar disebut “shadaqat” yang merupakan pemberian yang penuh kerelahan (Murthadla Muthahhari, 2000: 128).

Ada sebagian kalangan yang melarang perempuan untuk keluar rumah untuk bekerja dan keterlibatannya dalam dunia publik dengan mengambil beberapa ayat dalam al-Qur’an di antaranya QS. al-Ahzab: 33/33: “waqarna fi buyutikunna…” (Dan hendaklah kamu tetap berada di rumahmu…). Pada ayat tersebut perintah Allah swt., kepada perempuan untuk tetap tinggal di rumah, tidak boleh keluar kecuali ada keperluan mendesak. Kalaulah ayat ini dipahami ditujukan kepada semua perempuan bukan terbatas kepada istri-istri Nabi saw., sebagaimana dipahami oleh sebagaian ulama, namun itu tidak berarti bahwa perempuan tidak boleh terlibat dalam kegiatan masyarakat, termasuk bidang politik (M. Quraish Shihab 1996: 379). Yang kedua hadis Nabi saw., yang menyatakan: “Lan yufliha qaumun walaw amrahum imra atan“(tidak akan berjaya satu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada perempuan). Dari hadis ini harus ditinjau dari aspek kondisi pada waktu itu yakni pengankatan putri penguasa tertinngi Persia sebagai pewaris kekuasaan ayahnya yang mangkat (meninggal), sebab putrinya belum dapat mengembang amanat itu, Nabi memahami betul kondisi kerajaan Persia yang tengah menghadapi musuh bebuyutannya yaitu Romawi, Bizantium (Nasarudin Umar, 2010: 179). Sehingga hadis itu tidak semena-mena diperlakukan secara umum. Bukankah banyak pemimipin dari kalangan perempuan yang sukses dalam memimpim. Misalnya Ratu Balqis yang memimpin kerajaan Saba’ di Yaman, dan masih banyak yang lain yang dapat disebutkan.

Sebenarnya, tidak ada perbedaan pendapat di kalangan kontemporer menyangkut perlunya mendudukkan perempuan pada kedudukan yang sebenarnya, serta memberikan  mereka peranan, bukan saja di lingkungan rumah tangga melainkan dalam kehidupan masyarakat (publik). Adanya bunyi hadis Nabi saw., yang melarang perempuan melakukan perjalanan tanpa disertai dengan muhrimnya. Menurut hemat penulis, hal itu harus ditinjau dari kondisi masyarakat pada waktu itu, yang di mana kondisi perempuan untuk keluar tanpa didampingi oleh orang yang dipercaya dapat menyebabkan fitnah, sehingga penyertaan muhrin sangatlah diperhitungkan.

Maka dari itu, peranan perempuan untuk meningkatkan kualitasnya seperti halnya menuntut ilmu, sangatlah penting agar mereka dapat memahami dan menyadari peranan dan hak-haknya, agar tidak menjadi objek diskriminatif di dalam masyarakat. Pada prinsipnya agama mendorong setiap insan untuk berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan, baik laki-laki maupun perempuan dan mereka akan mendapatkan ganjarannya masing-masing. Maka yang dibutuhkan adalah saling kerja sama dan memperlakukan serta memberikan tanggung jawab sesuai dengan kodrat dan potensi masing-masing agar tercipta kemaslahatan bersama. Sehingga, semua penafsiran dan pemahaman keagamaan yang bersifat menindas atau mengesampingkan perempuan perlu ditafsirkan ulang agar sesuai dengan prinsip dasar agama yang egaliter.

Daftar Pustaka:
Muhammad al-Khadari, Tarikh al-Tashari al-Islam, (Banaras, 1983).
M. Quraish Shihab, Wawasan al-Qur’an; Tafsir maudhu’I atas Pelbagai Persoalan Umat, (Bandung: Mizan, cet. 3, 1996).
Murthadla Muthahhari, Hak-Hak Perempuan dalam Islam. Terj. M. Hashem, (Jakarta: Lentera Hati, 2000).
Mutawalli Sya’rawi, Fikih Perempuan (Terj), (Jakarta: Amzah, cet.3, 2009).
M.Quraish Shihab, Perempuan, (Jakarta: Lentera Hati, cet. IX, 2014).
Nasaruddin Umar, Argumen Kesetaraan Jender, (Jakarta: Paramadina, cet. 2, 2010).
Nasarudin Umar, Fikih Wanita untuk Semua, (Jakarta: Serambi, cet. 1, 2010).
Shahih Bukhari, (Lahore, 1980), Vol. 1.
Salim Abdul al-Ghani al-Rafi’I, Ahkan al-Ahwal al-Syakhsyiyah li al-Muslimin fi al-Gharib, (Bairut: Dar Ibn Hazm, cet. 1, 2002).



Penulis: Muhammad Mukhtar S


Share this post :

Posting Komentar

Komentar netizen merupakan tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan redaksi. Kami berhak mengubah atau menghapus komentar yang mengandung intimidasi, pelecehan, dan SARA.

 
Copyright © 2015-2018. PEWARTAnews.com - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website