Headlines News :
Home » , » Hakekat Pendidikan Sebagai Humanisasi atau Komersialisasi?

Hakekat Pendidikan Sebagai Humanisasi atau Komersialisasi?

Written By Pewarta News on Kamis, 04 Mei 2017 | 20.58

Asrizal. 
PEWARTAnews.com -- Pendidikan adalah proses pencapaian cita cita ke-Negara-an. Sebagaimana yang tertuang dalam pembukaan Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) alinea ke-4, "Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial,".

Mencerdaskan kehidupan bangsa adalah salah satu dari tujuan pokok dibentuknya sistem pemerintahan Indonesia. Tujuan kenegaraan tersebut kemudian dielaborasi dalam pasal 31 UUD 1945 ayat 1-5, dari bunyi pasal tersebut dapat kita tarik kesimpulan, bahwa pendidikan adalah hak warga negara dan menimbulkan kewajiban negara untuk memfasilitasi pendidikan yang layak dan bermutu. Lebih lanjut dijelaskan, bahwa negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari Alokasi Anggaran Pendapat Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapat Belanja Daerah (APBD) untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.

Pendidikan dewasa ini menjadi isu vital dalam problematika kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimana tidak, massifnya privatisasi dalam sektor instansi pendidikan menjadi kegalauan sebagian besar kalangan, karena sulitnya mengakses pendidikan, terutama masyarakat dari kalangan ekonomi menengah kebawah. Alih-alih memperluas dan mempermudah proses jalannya pendidikan, privatisasi atau swastanisasi kerap menjadi lahan bisnis segelintir kapital (pengusaha) sehingga hakikat pendidikan terdistorsi oleh kondisi Realitasnya.

Sejarah Singkat Perkembangan Pendidikan di Indonesia
Sejarah perkembangan pendidikan Indonesia telah melwati beberapa fase perkembangan. Diantaranya, fase feodalisme, fase kolonialisme, fase orde lama, dan fase orde baru.

Fase Pertama, Fase Feodalisme
Pada fase feodalisme pendidikan adalah sebuah barang mewah yang hanya dapat dinikmati oleh para keturunan bangsawan, priyayi, raja atau keturunan para penguasa. Tidak ada sedikitpun peluang yang dimiliki oleh golongan kaum pribumi dengan ekonomi menengah kebawah untuk dapat mengenyam dunia pendidikan. Ciri utama dari pendidikan pada fase tersebut ialah pendidikan yang diskriminatif.

Fase Kedua, Fase Kolonialisme
Kondisi dalam fase kolonialisme, penulis paparkan pada masa penjajahan Belanda dan masa penjajahan Jepang.
Masa Penjajahan Belanda
Pendidikan di era penjajahan Belanda menggunakan mekanisme pendidikan yang terkenal dengan jargon "pendidikan politik etis" atau politik balas Budi.

Dalam perkembangannya terdapat 3 politik etis yang dikembangkan oleh Pemerintah Hindia Belanda, diantaranya :
Poin Pertama, Irigasi (pengairan), membangun dan memperbaiki pengairan-pengairan dan bendungan untuk keperluan pertanian. Tujuannya untuk mempercepat dan memperlancar eksploitasi Sumber Daya Alam nusantara

Poin Kedua, Emigrasi, yakni mengajak penduduk untuk bertransmigrasi. Menarik tenaga kerja dari desa-desa untuk dipekerjakan secara paksa ditempat atau wilayah yang menjadi rencana eksploitasi.

Poin Ketiga, Edukasi, yakni memperluas dalam bidang pengajaran dan pendidikan. Tujuannya adalah untuk memperoleh tenaga administrasi yang cakap dan murah. Pendidikan diskriminatif, pendidikan hanya diperuntukkan untuk anak-anak keturunan bangsawan dan orang orang yang bertahta.

Masa Penjajahan Jepang
Pendidikan pada fase Jepang diarahkan pada penguatan kekuatan pertahanan Jepang. Militerisasi adalah basis pendidikan kolonial Jepang. Pemuda pemuda pribumi dibekali dengan pendidikan militer guna mengamankan pertahanan Jepang dari upaya agresi militer yang dilakukan oleh Belanda dan Portugis yang ingin kembali menguasai nusantara.

Fase Ketiga, Fase Orde Lama
Pada fase ini Sejarah perkembangan pendidikan Indonesia dimulai, Pemerintahan Soekarno memulai dari penghapusan sistem pendidikan peninggalan Kolonel yang diskriminatif dan membangun landasan landasan pondasi dalam penyelenggaraan pendidikan nasional yang merata, adil, bermutu dan berintegritas dengan prinsip sosialisme pendidikan. Sosialisme pendidikan bertujuan untuk menghilangkan indoktrinasi pendidikan peninggalan Kolonel dan membentuk kurikulum yang Berlandas pada pandangan falsafah bangsa yakni Pancasila.

Fase Keempat, Fase Orde Baru
Pada masa orde baru sistem pendidikan pun memasuki era baru dalam perkembangannya dan banyak menyisahkan akar rumput masalah yang dihadapi sampai sekarang. Lahirnya regulasi regulasi yang membuka peluang untuk mengkomersialisasikan sektor pendidikan, memberikan kebebasan penuh kepada pihak swasta dapat pengawasan dan pengontrolan oleh negara untuk mengelola sektor pendidikan adalah awal dari semua kegalauan dan kegelisahan saat ini. Pendidikan pada masa ini kerap menjadi alat komoditi yang menguntungkan. Negara bahkan berafiliasi dengan organisasi-organisasi internasional guna membuka keran untuk meliberalisasikan sektor pendidikan secara masif.
 
Keempat fase tersebut diatas adalah hal hal yang mempengaruhi penyelenggaraan pendidikan nasional. Fase orde baru lagi lagi dalam hal ini mendapat perhatian khusus, maraknya praktik komersialisasi pendidikan saat ini disinyalir adalah berakar dari pondasi dasar yang dibangun oleh Pemerintahan orde baru. Kendati demikian, di era rezim Pemerintahan pasca reformasi praktik kapitalisasi pendidikan semakin gencar didorong dengan memperkuat pondasi komersialisasi dalam aspek regulasi yang kian menjauhkan hakekat pendidikan dari realitas kehidupan berbangsa dan bernegara. Ironisnya, guna melancarkan sistem tersebut, kurikulum pendidikan didesain sedemikian rupa dengan mengacu pada sistem pendidikan di belahan dunia barat yang Berlandas pada paradigma liberal. Sehingga tidak heran kurikulum pendidikan kian jauh dari budaya lokal dan falsafah kehidupan bangsa, hal ini yang kemudian menghambat proses pencapaian cita cita mencerdaskan kehidupan bangsa.

Hakekat pendidikan sebagai instrumen memanusiakan manusia atau yang biasa disebut sebagai proses humanisasi, kontemporer kerap berlawanan arah menjadi dehumanisasi akibat saratnya kepentingan kapitalis yang mengubah wajah pendidikan menjadi sebuah lahan industri kepentingan pemodal sebagai alat  komersial.

Pendidikan dimana pun berada haruslah mampu mendorong kesadaran yang ilmiah dan mampu menjawab problematika dalam tatanan kehidupan sosial.

Suasana usai kajian KEPMA Bima-Yogyakarta.
Tulisan ini merupakan review dari hasil Diskusi Bidang Kajian ilmiah Keluarga Pelajar Mahasiswa (KEPMA) BIMA-Yogyakarta, yang diselenggarakan pada hari Minggu, 30 April 2017 di Aula Asrama Keluarga Pelajar Mahasiswa Bima "Putra Abdul Kahir" Yogyakarta.


Penulis: Asrizal
Kabid Kajian Ilmiah KEPMA BIMA-Yogyakarta

Share this post :

Posting Komentar

Komentar netizen merupakan tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan redaksi. Kami berhak mengubah atau menghapus komentar yang mengandung intimidasi, pelecehan, dan SARA.

 
Copyright © 2015-2018. PEWARTAnews.com - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website