Headlines News :
Home » » PUSMAJA Mbojo-Yogyakarta Gelar Diskusi Ilmiah Meneropong Banjir Bima dalam Berbagai Perspektif

PUSMAJA Mbojo-Yogyakarta Gelar Diskusi Ilmiah Meneropong Banjir Bima dalam Berbagai Perspektif

Written By Pewarta News on Senin, 01 Mei 2017 | 19.19

Suasana usai acara kajian ilmiah PUSMAJA. 
Yogyakarta, PEWARTAnews.com – Pusat Studi Mahasiswa Pascasarjana (PUSMAJA) Mbojo-Yogyakarta gelar kajian ilmiah dengan mengangkat tema “PUSMAJA Meneropong Banjir Bima dalam Berbagai Perspektif” pada 29 April 2017 di Cafe Play Ground, Kota Yogyakarta.

Acara diformat dengan bentuk Diskusi Klub ala-ala Indonesian Lawyer Club (ILC) TV One. Pada kesempatan kajian ini menghadirkan Dr.rer.nat Arifudin Idrus, S.T., M.T. (Ketua Jurusan Geologi, Fakultas Teknik, Universitas Gadjah Mada) sebagai Pemteri. Didampingi oleh bung Rifan (Mahasiswa Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta) sebagai moderator.

Dalam kesempatan itu, Arifudin Idrus memaparkan berbagai persoalan mengapa terjadinya banjir dan bagaimana solusi untuk mengatasi persoalan banjir tersebut. Dari hulu sampai hilir penggunaan lahan (land-use) sudah mengalami banyak perubahan sehingga menyebabkan mudah terjadinya banjir. Kondisi di wilayah kota Bima saat ini, yang seharusnya jarak rumah dari bantaran sungai 7 meter malah kian lama mengalami penyempitan, selain itu kondisi drainase yang kian lama memburuk, serta tata ruang wilayah kota yang belum begitu memadai.

“Beberapa penyebab banjir bandang Bima, diantaranya; perubahan land-use di daerah hulu, bahkan hilir. Bantaran sungai yang semakin sempit. Kondis sungai yang kian mendangkal. Kondisi drainase kota Bima yang kurang baik. Serta penataan ruang yang belum memadai,” beber Arifudin Idrus.

Lebih jauh, Arifudin Idrus mengatakan bahwasannya beberapa solusi dan upaya yang harus dilakukan pemerintah agar meminimalisir terjadinya banjir, yakni dengan melakukan normalisasi sungai yang ada, walau pun upaya ini mengarah untuk jangka menengah bahkan jangka panjang, karena selain membutuhkan waktu lama juga membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Selain itu pemerintah harus membuat zona-zona lokasi rawan banjir, bila terjadi lagi banjir dikemudian hari maka masyarakat sudah mengetahui dimana mereka akan lari menyelamatkan diri di lokasi yang kemungkinan besar tidak terkena banjir. Yang tidak kalah penting perlu dilakukan upaya untuk merubah pola pikir masyarakat agar hal-hal yang bisa menyebabkan banjir tidak dilakukan, seperti menebangan pohon secara liar, membuang sambah sembarangan, dan lain sebagainya. "Pemerintah perlu lakukan normalisasi sungai, membuat zonasi rawan banjir, selain itu perlu pemerintah melakukan upaya untuk merubah pola pikir masyarakat," ucap Arifudin Idrus.

Ketua Umum PUSMAJA Mbojo-Yogyakarta M. Saleh Ahalik, S.Pd. mengatakan kegiatan ini  merupakan salah satu program kerja Bidang Kajian dan Riset, yang dimana kegiatan ini semata-mata bentuk kepedulian kami terdahap dana Mbojo tercinta. Dalam kegiatan ini kami betul-betul mengkaji lebih dalam penyebab terjadinya banjir. "Kami menghadirkan ahli Geologi dari UGM sebagai pemateri. Alhamdulilah beliau mampu memberikan data yang valid terkait penyebab bencana banjir di Bima. Semoga kegiatan PUSMAJA kedepan mampu memberi kontribusi yang lebih besar lagi untuk masyarakat dana Mbojo," harap M. Saleh Ahalik.

Salahsatu mantan pengurus PUSMAJA Mbojo-Yogyakarta Nawassyarif, S.Kom. juga memaparkan beberapa hal terkait tema yang diangkat. Diantaranya kenapa masyarakat selalu melakukan penebangan hutan, karena rata-rata masyarakat yang ada di daerah hulu aliran sungai, mereka melakukan penebangan hutan untuk dijadikan ladang, setelah ditanami dua musim maka biasanya mencari lokasi yang baru lagi yang lebih subur untuk dijadikan ladang, supaya kebutuhan ekonomi sehari-hari tetap dapat terpenuhi. Untuk menghalau itu, pemerintah perlu melakukan upaya penegakan hukum serta membuat kebijakan strategis yang bisa membuat jera semua elemen masyarakat. "Rata-rata karena kebutuhan ekonomi, masyarakat melakukan penebangan hutan berpindah-pindah untuk mencari lahan yang subur. Pemerintah harus membuat kebijakan strategis agar masyarakat tidak lagi melakukan hal yang sama," keluh Nawassyarif.

Mantan Ketua Umum yang juga sekaligus saat ini sebagai Koordinator Dewan Pertimbangan Organisasi (DPO) PUSMAJA Mbojo-Yogyakarta M. Jamil, S.H. mengatakan, secara legal formal Pemerintah Daerah sudah diamanahi untuk mengembangkan daerahnya sendiri melalui amanah undang-undang Otonomi Daerah. Lebih sempit lagi, ditingkat desa sudah diberi wewenang khusus dalam Undang-Undang Desa, salahsatunya untuk mengembangkan potensi yang ada di desa untuk disulap menjadi pundi-pundi rupiah. "Untuk masyarakat Bima khususnya yang terkena dampak banjir, harus cepat bangkit, beberapa diantaranya mendata potensi-potensi lokal yang ada, baik wisata alam, wisata sejarah, wisata kuliner dan lain sebagainya untuk dijadikan sumber ekonomi. Semisal yang ada di wilayah Kabupaten Bima, lebih-lebih masyarakat yang ada di hulu (sekitar Wera, Ambalawi dan sekitarnya, red) daerah aliran sungai yang banjir kirimannya bermuara ke kota Bima. Setelah mendata potensi lokalnya, pemerintah kabupaten Bima juga harus mendorong dan mengawal dengan intens pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di setiap desa yang ada di kabupaten Bima untuk mengelola sumber daya alam tersebut. Dengan adanya BUMDes dan pengelolaan maksimal potensi sumber daya alam yang ada di desa, akan meminimalisir bahkan menghapus kebiasaan buruk masyarakat yang biasanya mencari penghidupan dari membuka lahan baru di hutan untuk dijadikan ladang, beralih ke pengembangan potensi desa," beber M. Jamil. (PEWARTAnews)

Suasana saat acara berlangsung. 


Share this post :

Posting Komentar

Komentar netizen merupakan tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan redaksi. Kami berhak mengubah atau menghapus komentar yang mengandung intimidasi, pelecehan, dan SARA.

 
Copyright © 2015-2018. PEWARTAnews.com - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website