Headlines News :
Home » » SGI Bima Tanggapi Seleksi Guru Honorer SMA/SMK Provinsi NTBEk

SGI Bima Tanggapi Seleksi Guru Honorer SMA/SMK Provinsi NTBEk

Written By Pewarta News on Rabu, 10 Mei 2017 | 12.52

Eka Ilham (baju merah).
Bima, PEWARTAnews.com – Dewan Pengurus Daerah Serikat Guru Indonesia (SGI) Bima menanggapi langkah pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk menyeleksi guru honorer layaknya seperti test Calob Pegawai Negeri Sipil (CPNS).

SGI Bima melalui ketua umumnya Eka Ilham, S.Pd., M.Si. mengatakan bahwasannya langkah yang di ambil Pemprof NTB tersebut harus dibarengi dengan ketentuan guru honorer yang layak mengikuti seleksi tersebut berdasarkan SK Pengabdian atau berlaku untuk seluruh guru honorer yang menurut data Pemprov NTB berjumlah 9.000 guru SMA/SMK akan dirasionalisasi menjadi 3.000 guru honorer yang layak untuk mendapatkan SK dan gaji dari Pemprov NTB melalui anggaran APBD Pemprov NTB. "Langkah yang dilakukan oleh Pemprov NTB harus melihat kebutuhan dari SMA/SMK baik itu guru honorer produktif maupun adaptif. Pada khususnya guru honorer di SMK banyak didominasi oleh guru-guru adaptif (umum), hal ini menyebabkan penumpukan pada satu sekolah sehingga guru produktif sangat kurang sekali," beber Eka Ilham.

Lebih jauh dia mengatakan, "Contohnya SMK Kelautan hampir dipastikan sarjana yang berlatarbelakang ilmu kelautan sangat kurang. Untuk itu SGI Bima meminta kepada Pemprov NTB melihat kebutuhan guru-guru berdasarkan laporan dapodik atau data base disetiap sekolah di NTB," bebernya.

Lebih lanjut Eka Ilham mengatakan, jika Pemprov NTB akan merasionalisasi guru yang berjumlah 9.000 orang otomatis ada 6.000 guru honorer yang di PHK karena yang diterima sebagai guru provinsi NTB hanya 3.000 orang. Hal ini sangat menyedihkan apabila diantara 9.000 ribu guru honorer tersebut telah memiliki pengabdian yang sangat lama di sekolah tersebut.

"Untuk itu SGI Bima memberikan saran kepada Pemprov NTB sebagai organisasi profesi guru untuk membuat sebuah peraturan atau surat yang mengikuti seleksi guru honorer harus melihat indikator-indikator yang penting. Pertama, melihat kebutuhan guru disetiap sekolah. Kedua, guru produktif untuk SMK diperbanyak. Ketiga, bagi guru honorer daerah yang selama ini sebelum peralihan ke Provinsi yang di gaji dan di SK kan oleh Pemkab/Pemkot yang menjadi guru di SMA/SMK apakah termasuk untuk mengikuti seleksi karena hampir sebagian besar mereka menanyakan kejelasan statusnya bahkan mereka sudah bersertifikasi lagi." cetus Eka Ilham

Beberapa anggota Serikat Guru Indonesia yang berstatus honorer daerah menginginkan proses seleksi tidak berlaku bagi mereka, mengingat mereka sudah mengikuti seleksi UKG, PLPG dan telah mendapatkan sertifikasi guru profesional termasuk dari sisi pengabdian mereka yang sudah cukup lama terhitung Januari 2005-sekarang.

SGI Bima mendapatkan masukan dan pertanyaan dari guru yang berstatus honorer daerah (honda). Ketua umum SGI Bima melalui siaran press rilisnya mengatakan Pemprov NTB harus mengedepankan transparansi dan akuntabilitas terhadap seleksi ini karena ini menyangkut nasib guru-guru honorer di NTB. Mereka ini adalah guru juga dari sisi pengabdian sama-sama memberikan kontribusi seperti para abdi negara (PNS/ASN).

Kalaupun Pemprov NTB hanya menerima 3.000 guru honerer dari jumlah 9.000 guru honerer harus melihat dari kebutuhan dari sekolah-sekolah di NTB. "Semoga pendidikan di NTB dapat meningkatkan kualitas atau mutunya agar tidak tertinggal oleh provinsi-provinsi di daerah lainnya." harapnya. (PEWARTAnews)



Share this post :

Posting Komentar

Komentar netizen merupakan tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan redaksi. Kami berhak mengubah atau menghapus komentar yang mengandung intimidasi, pelecehan, dan SARA.

 
Copyright © 2015-2017. PEWARTAnews.com - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website