Headlines News :
Home » » KEPMA Bima Soroti Konflik Sosial dan Pelanggaran HAM di Bima

KEPMA Bima Soroti Konflik Sosial dan Pelanggaran HAM di Bima

Written By Pewarta News on Jumat, 02 Juni 2017 | 11.51

Suasana saat KEPMA Bima-Yogyakarta gelar dialog (31/05/2017).
Yogyakarta, PEWARTAnews.com – Keluarga Pelajar Mahasiswa (KEPMA) Bima-Yogyakarta kembali menggelar dialog dan buka bersama (31/05/2017) di Aula Asrama Bima Yogyakarta.

Agenda ini, sebagai pemantik hadir Ketua Umum Keluarga Mahasiswa (KEPMA) Bima-Yogyakarta saudara Agus Salim,  dan  Mahasiswa Pascasarjana Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah (UMY) Yogyakarta  saudara M. Ulfatur Akbar, S.IP., M.IP., serta didampingi oleh moderator saudara Erwin/Ebha (Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yogyakarta).

Dalam siaran pers KEPMA Bima-Yogyakarta mengatakan bahwasannya daerah harus bersih dari gerakan radikal sosial. Meraka juga mendukung aksi kesejahteraan yang jika pemerintah mau memberikan konsep solusi yang baik untuk warga masyarakatnya, seperti solusi baik untuk konflik dua desa yang terjadi sekarang, dan konflik jenis yang lainya.

Sekretaris Umum KEPMA Bima-Yogyakarta Muhammad Akhir mengatakan, “Tindakan sewenang-wenang dari aparatur polri yang memberikan pukulan dan tembakan langsung terhadap masyarakat, sehingga banyak masyarakat yang dibawa ke rumah sakit. Ini sudah jelas melanggar UU No. 39 Tahun 1999 tentang Pelanggaran HAM dan UU No. 2 Tahun 2002 Tentang Tugas dan Wewenang Polri. Tindakan ini sudah sangat jelas harus diperhatikan oleh pemerintah pusat untuk memberikan kebijakan tegas kepada Polres Bima Nusa Tenggara Barat.” bebernya.

Lebih jauh Muhammad Akhir menyatakan bahwa dalam dialog tersebut diwakili oleh mahasiswa dari berbagai forum dibawah naugan KEPMA Bima-Yogyakarta yang beragam ideologi dan paham hukum, mereka bersikeras dalam mewujudkan kedamaian daerah demi kesejahteraan masyarakat Bima tersebut. “Ini merupakan wujud bahwa mahasiswa Bima yang cinta dengan tanah kelahiran dan mengharapkan keindahan daerah itu harus dilestarikan,” ungkapnya.

“Pemerintah harus menjaga daerah dengan sedimikian rupa, tidak hanya melihat keadaan yang sudah terjadi dan memberikan solusi ketika masalah sudah terjadi, pemerintah harus hadir ditengah-tengah masyarakat ketika sebelum terjadinya konflik-konflik sehingga kekuatan emosional dari masyarakat itu tumbuh dengan sangat baik.” keluh Akhir. (PEWARTAnews)

Share this post :

Posting Komentar

Komentar netizen merupakan tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan redaksi. Kami berhak mengubah atau menghapus komentar yang mengandung intimidasi, pelecehan, dan SARA.

 
Copyright © 2015-2017. PEWARTAnews.com - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website