Headlines News :
Home » , » KEPMA Bima-Yogyakarta Gelar Buka Bersama dan Dialog Menyoroti Konflik Sosial dan Pelanggaran HAM di Bima

KEPMA Bima-Yogyakarta Gelar Buka Bersama dan Dialog Menyoroti Konflik Sosial dan Pelanggaran HAM di Bima

Written By Pewarta News on Jumat, 02 Juni 2017 | 12.12

Muhammad Akhir.
PEWARTAnews.com – Keluarga pelajar mahasiswa (KEPMA) Bima-Yogyakarta kembali menggelar aksi dialog dan buka bersama (31/05/2017) di aula asrama bima yogyakarta.

Daerah harus bersih dari gerakan radikal sosial. Foum dialog tersebut juga mendukung aksi kesejahteraan yang jika pemerintah mau memberikan konsep solusi yang baik untuk warga masyaratatnya, seperti solusi baik untuk konflik dua desa yang terjadi sekarang, dan konflik jenis yang lainya.

Dalam dialog ini mengecam keras tindakan sewenang-wenang dari aparatur polri yang memberikan pukulan dan tembakan langsung terhadap masyarakat, sehingga banyak masyarakat yang dilarikan kerumah sakit. Ini sudah jelas melanggar UU Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Pelanggaran HAM dan UU Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tugas dan Wewenang Polri. Tindakan ini sudah sangat jelas harus diperhatikan oleh pemerintah pusat untuk memberikan kebijakan tegas kepada Kapolres Bima Nusa Tenggara Barat.

Dialog tersebut dihadiri oleh mahasiswa dari berbagai forum dibawah naugan kepma bima yogyakarta yang beragam ideologi dan paham hukum, mereka bersih keras dalam mewujudkan kedamaian daerah demi kesejahteraan masyarakat bima tersebut. Ini merupakan wujud bahwa kita mahasiswa bima yang cinta dengan tanah kelahiran dan mengharapkan keindahan daerah itu harus dilestarikan.

Ebha salah satu Bidang Kajian Ilmiah KEPMA Bima-Yogyakarta yang juga terlibat dalam aksi dialog tersebut menjelaskan bahwa, setiap pemerintah menjadi contoh dan induk dalam  mengajarkan kebaikan dalam suatu daerah, kita sebagai anak yang darah dari dana Mbojo yang juga memiliki hak penuh dalam membantu mewujudkan masyarakat yang damai, setidaknya pemerintah bisa masuk dalam lingkungan-lingkungan masyartakat untuk mengadakan kegiatan sosial, misalnya masalah HAM, agar outputnya kita bisa saling menghargai dan menjaga kerukunan antara desa.

Selanjutnya, akar konflik sosial ini lahir dari dalam dunia pendidikan. Hal ini terjadi karena perbedaan paham dan cua ka coi angi yang tidak bisa saling toleran, sehingga melahirkan salah paham dan lain sebagainya. Bahkan hal seperti ini gampang didapat dari bangku pendidikan sekolah menengah atas, juga dari berita atau informasi hoax (berita bohong) yang dapat dikonsumsi mentah-mentah.

Pemerintah harus menjaga daerah dengan sedemikian rupa, tidak hanya melihat keadaan yang sudah terjadi dan memberikan solusi ketika masalah sudah terjadi, pemerintah harus hadir ditengah-tengah masyarakat ketika sebelum terjadinya konflik-konflik, sehingga kekuata emosional dari masyarakat itu tumbuh dengan sangat baik.

Penulis: Muhammad Akhir
Sekertaris Umum Keluarga pelajar mahasiswa (KEPMA) Bima-Yogyakarta.

Share this post :

Posting Komentar

Komentar netizen merupakan tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan redaksi. Kami berhak mengubah atau menghapus komentar yang mengandung intimidasi, pelecehan, dan SARA.

 
Copyright © 2015-2018. PEWARTAnews.com - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website