Headlines News :
Home » , » Politik Itu Mulia (Perspektif Hukum Islam)

Politik Itu Mulia (Perspektif Hukum Islam)

Written By Pewarta News on Kamis, 29 Juni 2017 | 23.11

Mustafa, S.E., M.M.
PEWARTAnews.com – Politik merupakan ‘ilmu pemerintahan’ atau ‘ilmu syiasyah dalam Islam’, yaitu ‘ilmu tata negara’ dalam hukum politik adalah melayani masyarakat sepenuh hati. Sedangkan pengertian dan konsep politik atau syiasyah dalam Islam sangat berbeda dengan pengertian dan konsep yang digunakan oleh orang-orang yang bukan Islam.

Politik dalam Islam menjuruskan kegiatan ummah kepada usaha untuk mendukung dan melaksanakan syari’at Allah melalui sistem kenegaraan dan pemerintahan. Ia bertujuan untuk menyimpulkan segala sudut Islam yang syumul melalui satu institusi yang mempunyai syahksiyyah untuk menerajui dan melaksanakan undang-undang.

Firman Allah yang artinya:
Artinya: “Dan Katakanlah: Ya Tuhan-ku, masukkanlah aku secara benar dan keluarkanlah (pula) aku secara keluar yang benar dan berikanlah kepadaku dari sisi Engkau kekuasaan yang menolong”. (AI Isra’: 80).

Maksudnya: memohon kepada Allah supaya kita memasuki suatu ibadah dan selesai daripadanya dengan niat yang baik dan penuh keikhlasan serta bersih dari ria dan dari sesuatu yang merusakkan pahala. Ayat ini juga mengisyaratkan kepada nabi supaya berhijrah dari Mekah ke Madinah. Ada juga yang menafsirkan: memohon kepada Allah s.w.t. supaya kita memasuki kubur dengan baik dan keluar daripadanya waktu hari-hari berbangkit dengan baik pula. Berdasarkan landasan di atas inilah para ‘ulama’ menyatakan bahawa: “Allah menghapuskan sesuatu perkara melalui kekuasaan pemerintahan (negara) apa yang tidak dihapuskan-Nya melalui al-Qur’an”

Sistem Politik Islam
Ada beberapa sistem politik Islam, diantaranya Hakimiyyah Ilahiyyah, Risalah dan  Khalifah. Beberapa sistem politik Islam yang telah disebutkan diatas, dibawah ini penulis coba uraikan satu-persatu.

Pertama: Hakimiyyah Ilahiyyah atau memberikan kuasa pengadilan dan kedaulatan hukum tertinggi dalam sistem politik Islam hanyalah hak mutlak Allah. Bahwasanya Allah adalah Pemelihara alam semesta yang pada hakikatnya adalah Tuhan yang menjadi Pemelihara manusia, dan tidak ada jalan lain bagi manusia kecuali patuh dan tunduk kepada sifat Ilahiyyah-Nya Yang Maha Esa. Bahwasanya hak untuk menghakimi dan mengadili tidak dimiliki oleh sesiapa kecuali Allah. Oleh kerana itu, manusia wajib ta’at kepada-Nya dan beribadat kepada-Nya. Bahawasanya hanya Allah saja yang memiliki hak mengeluarkan hukum sebab Dialah satu-satu-Nya pencipta. Bahwasanya hanya Allah saja yang memiliki hak mengeluarkan peraturan-peraturan, sebab Dialah satu-satu-Nya Pemilik. Bahwasanya hukum Allah adalah sesuatu yang benar sebab hanya Dia saja yang mengetahui hakikat segala sesuatu, dan di tangan-Nya saja penentuan hidayah dan penentuan jalan yang selamat dan lurus. Tidak mungkin Ianya menjadi milik siapapun selain Allah dan tidak ada siapapun yang memiliki suatu bahagian daripadanya. Sebagaimana Firman Allah yang Artinya:

Yang kepunyaan-Nya-lah kerajaan langit dan bumi, dan dia tidak mempunyai anak, dan tidak ada sekutu baginya dalam kekuasaan-Nya, dan dia telah menciptakan segala sesuatu, dan dia menetapkan ukuran-ukurannya dengan serapi-rapinya”. (Al-Furqan: 2).

Maksudnya: segala sesuatu yang dijadikan Tuhan diberi-Nya perlengkapan-perlengkapan dan persiapan-persiapan, sesuai dengan naluri, sifat-sifat dan fungsinya masing-masing dalam hidup. Jadi manusia tidak punya alasan lagi untuk tidak melayani antara satu dengan yang lainnya, karena manusia adalah makhluk sosial yang saling dan sangat membutuhkan bantuan dan pertolongan manusia yang lainnya, sehingga dalam kita berkelompok, bermusawarah untuk mencapai mufakatpun selalu dianjarkan untuk saling menghormati, menghargai dan memperjuangkan yang benar serta meniadakan yang salah (amar makruf nahi mungkar), tetapi kebanyakan musyawarah dalam politik, menetapkan hukum, serta melaksanakan kebijakan pemerintahan tidak lagi memperhatikan unsur-unsur, yang terdapat dalam Islam, padahal semuanya bersumber dari Islam.

Seperti Firman Allah dibawah ini yangArtinya:
Dan Dialah Allah, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia, bagi-Nyalah segala puji di dunia dan di akhirat, dan bagi-Nyalah segala penentuan hukum dan hanya kepada-Nyalah kamu dikembalikan”. (A1 Qashash: 70).

Maksudnya: Allah sendirilah yang menentukan segala sesuatu dan ketentuan-ketentuan itu pasti berlaku dan dia pulalah yang mempunyai kekuasaan yang mutlak. Ketentuen hukum (penetapannya) hanyalah miliki mutlak Allah, maka sebagai seorang muslim kita harus bersikap dan bertindak serta menetapkan sebuah keputusan dalam hukum, tentunya menetapkan dengan cara-cara yang adil, sesuai dengan anjuran Islam. Sementara kita lihat dewasa ini para, hakim, dalam menetapkan hukum sudah jauh menyimpang dari ketetapan hukum Allah. Selain itupula kekuasaan yang mutlak hanyalah milik Allah, sehingga para anggota legislatif, eksekutif dan yudikatif, merupakan alat negara yang melayani masyarakat dengan baik, berdasarkan politik, hukum, maupun ekonomi islam, juga tidak terlepas dengan kaidah yang ada dalam UUD 1945, sebagai dasar negara kita.

Artinya: “Katakanlah: Sesungguhnya Aku berada di atas hujjah yang nyata (Al-Quran) dari Tuhanku, sedang kamu mendustakannya. Tidak ada padaku apa (azab) yang kamu minta supaya disegerakan kedatangannya. Menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah. Dia menerangkan yang sebenarnya dan dia pemberi keputusan yang paling baik”. (A1 An'am: 57).

Maksudnya: Nabi Muhammad s.a.w. mempunyai bukti yang nyata atas kebenarannya hukum, karena sesuanggunya keputusan suatu hukum dan kekuasaan yang tertinggi adalah Allah. Sehingga kita sebagai hamba Allah, dan juga ummat  Muhammad, tentu bersikap dan bertindak bijak dalam menegakkan hukum dan memberikan keputusan yang adil. Karena manusia secara naluri membutuhkan keadilan yang nyata. Keadilan merupakan tuntunan hati nurani manusia, oleh karenanya, Islam sebagai jalan yang benar, amat menekankan agar dalam hubungan antar manusia selalu ditegakkan nilai-nilai keadilan.

Kedua: Risalah. Jalan kehidupan para rasul diiktiraf oleh Islam sebagai sunan al-huda atau jalan-jalan hidayah. Jalan kehidupan mereka berlandaskan kepada segala wahyu yang diturunkan dari Allah untuk diri mereka dan juga untuk umat-umat mereka. Para rasul sendiri yang menyampaikan hukum hukum Allah dan syari’at syari’at-Nya kepada manusia. Risalah berarti bahwa kerasulan beberapa orang lelaki di kalangan manusia sejak nabi Adam hingga kepada nabi Muhammad s.a.w adalah satu asas yang penting dalam sistem politik Islam. Melalui landasan risalah inilah maka para rasul mewakili kekuasaan tertinggi Allah di dalam bidang perundangan dalam kehidupan manusia.

Para rasul menyampaikan, mentafsir dan menterjemahkan segala wahyu Allah dengan ucapan dan perbuatan mereka. Dalam sistem politik Islam, Allah telah memerintahkan agar manusia menerima segala perintah dan larangan Rasulullah s.a.w. Manusia diwajibkan tunduk kepada perintah perintah Rasulullah s.a.w dan tidak mengambil selain daripada Rasulullah s.a.w untuk menjadi hakim dalam segala perselisihan yang terjadi di antara mereka. Sebagaimana firman-Nya:

Artinya: “Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya”. (Al Hasyr: 7).

Artinya: “Dan kami tidak mengutus seseorang Rasul melainkan untuk dita’ati dengan seizin Allah. Sesungguhnya Jikalau mereka ketika menganiaya dirinya, datang kepadamu, lalu memohon ampun kepada Allah, dan rasulpun memohonkan ampun untuk mereka, tentulah mereka mendapati Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang”. (An Nisa’: 64).

Maksudnya: berhakim kepada selain Nabi Muhammad s.a.w., adalah keputusan yang salah, atau penetapan hukum yang keliru, dan tidak dibenarkan dalam islam, oleh karena itu, setiap hakim, polisi, makhkam agung, pengadilan apapun yang ada di Indonesia ini sudah seharusnya memiliki nilai-nilai keislaman dalam menetapkan hukum di masyarakat. Karena mengingat masyarakat Indoesia mayoritas, tapi itulah realitas di Indonesia, bahwa dengan mayoritas masyarakat Islam para penguasa belum mampu mengibarkan bendera Islam ditataran kenegaraan yang berdaulat.

Adapaun pendapat orang islam sendiri, bahwa negara kita adalah bukan negara Islam, memang benar negara Indonesia adalah negara demokrasi, tetapi melihat dari mayoritas Islam di Indonesia, mengapa para penguasa tidak mampu menerapkan hukum Islam, mari kita lihat di provinsi Klantan Malaysia, disana mayoritas muslim, tapi orang-orang China, Budha dan agama lain, mereka merasa nyaman dengan penerapan nilai Islam di Klantan, karena kerusakan-kerusakan, perjudian, minuman keras, tidak terdapat di mana-mana, sehingga orang Klatan mau minuman keras saja harus keluar dari provinsi tersebut. Sebenarnya pemerintah Indonesia tidak ada alasan lagi untuk tidak menerapkan UUD Islam.

Ketiga: Khalifah berarti perwakilan, dengan pengertian ini, ia bermaksud bahwa kedudukan manusia di atas muka bumi ialah sebagai wakil Allah. Ini juga bermaksud bahwa di atas kekuasaan yang telah diamanahkan kepadanya oleh Allah, maka manusia dikehendaki melaksanakan undang-undang Allah dalam batas-batas yang ditetapkan. Di atas landasan ini, maka manusia bukanlah penguasa atau pemilik, tetapi ia hanyalah khalifah atau wakil Allah yang menjadi pemilik yang sebenarnya. Sebagaimana firmannya:

Artinya: “Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: ‘Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi.’ mereka berkata: ‘Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?’ Tuhan berfirman: ‘Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui’.” (QS. Al Baqarah: 30).

Artinya: “Kemudian kami jadikan kamu pengganti-pengganti (mereka) di muka bumi sesudah mereka, supaya kami memperhatikan bagaimana kamu berbuat”. (QS. Yunus: 14).

Maksudnya: Seorang khalifah hanya menjadi khalifah yang sah selama mana ia benar-benar mengikuti hukum-hukum Allah. Oleh karena itu khilafah sebagai asas ketiga dalam sistem politik Islam menuntut agar tugas tersebut dipegang oleh orang-orang yang memenuhi syarat-syarat berikut: Pertama: Mereka mestilah terdiri dari orang-orang yang benar-benar menerima dan mendukung prinsip-prinsip tanggungjawab yang terangkum di dalam pengertian khilafah. Kedua: Mereka tidak terdiri dari orang-orang zalim, fasiq, fajir dan lalai terhadap Allah serta bertindak melanggar batas-batas yang ditetapkan oleh-Nya. Ketiga: Mereka mestilah terdiri dari orang-orang yang berilmu, berakal sehat, memiliki kecerdasan, kearifan serta kemampuan intelek dan fizikal. Keempat: Mereka mestilah terdiri dari orang-orang yang amanah sehingga dapat dipikulkan tanggungjawab kepada mereka dengan aman dan tanpa keraguan.

Prinsip-Prinsip Utama Sistem Politik Islam
Ada beberapa prinsip-prinsip utama sistem politik Islam, diantaranya musyawarah, keadilan, kebebasan, persamaan dan  hak menghisab pihak pemerintah. Beberapa prinsip-prinsip utama sistem politik Islam yang telah disebutkan diatas, dibawah ini penulis coba uraikan satu-persatu.

Pertama: Musyawarah, sebagai prinsip pertama dalam sistem politik Islam ialah musyawarah berkenaan dengan pemilihan kepala negara dan orang-orang yang akan menjalankan tugas-tugas utama dalam pengabdian ummah. Asas musyawarah yang kedua pula adalah berkenaan dengan penentuan jalan dan cara perlaksanaan undang-undang yang telah dimaktubkan di dalam al-Qur’an dan al-Sunnah. Asas musyawarah yang seterusnya ialah berkenaan dengan jalan jalan menentukan perkara perkara baru yang timbul di kalangan ummah melalui proses ijtihad.

Kedua: Keadilan, merupakan pondasi utama dalam sistem politik Islam, karena keadilan menyangkut dengan sosial yang dijamin oleh sistem politik tatanegara dan sistem politik ekonomi Islam. Keduanya memenuhi hajat hidup orang banyak. Keadilan di dalam bidang-bidang sosio ekonomi tidak mungkin terlaksana tanpa terwujudnya kuasa politik yang melindungi dan mengembangkannya. Di dalam perlaksanaannya yang luas, prinsip keadilan yang terkandung dalam sistem politik Islam meliputi dan menguasai segala jenis perhubungan yang berlaku di dalam kehidupan manusia, termasuk keadilan di antara rakyat dan pemerintah, di antara dua pihak yang bersengketa di hadapan pihak pengadilan, di antara pasangan suami isteri dan di antara ibu bapak dan anak-anaknya. Oleh sebab kewajiban berlaku adil dan menjauhi perbuatan zalim adalah merupakan di asas utama dalam sistem sosial Islam, maka menjadi peranan utama sistem politik Islam untuk memelihara asas tersebut. Pemeliharaan terhadap keadilan merupakan prinsip nilai nilai sosial yang utama kerana dengannya dapat dikukuhkan kehidupan manusia dalam segala aspeknya.

Ketiga: Kebebasan, prinsip ketiga dalam sistem politik Islam ialah kebebasan. Kebebasan yang dipelihara oleh sistem politik Islam ialah kebebasan yang berteraskan kepada ma’ruf dan kebajikan. Menegakkan prinsip kebebasan yang sebenarnya adalah di atas tujuan tujuan terpenting bagi sistem politik dan pemerintahan Islam serta asas asas bagi undang undang perlembagaan negara Islam.

Keempat:  Persamaan, dalam sistem politik Islam ialah persamaan atau musawah. Persamaan di sini terdiri daripada persamaan dalam mendapat dan menuntut hak-hak, persamaan dalam memikul tanggungjawab menurut peringkat-peringkat yang ditetapkan oleh undang-undang perlembagaan dan persamaan berada di bawah taklukan kekuasaan undang-undang.

Kelima:   Hak Menghisab Pihak Pemerintah dalam sistem politik Islam ialah hak rakyat untuk menghisab pihak pemerintah dan hak mendapat penjelasan terhadap tindak tanduknya. Prinsip ini berdasarkan kepada kewajiban pihak pemerintah untuk melakukan musyawarah dalam hal-hal yang berkaitan dengan urusan dan pertimbangan negara dan ummah. Hak rakyat untuk disuarakan adalah kewajiban setiap anggota di dalam masyarakat untuk menegakkan kebenaran dan menghapuskan kemungkaran. Hak ini dalam pengertian yang luas juga berarti hak untuk mengawasi dan menghisab tindak tanduk dan keputusan-keputusan pihak pemerintah. Prinsip ini berdasarkan kepada firman Allah:

Artinya: “Dan apabila ia berpaling (dari kamu), ia berjalan di bumi untuk mengadakan kerusakan padanya, dan merusak tanam-tanaman dan binatang ternak, dan Allah tidak menyukai kebinasaan.”  (QS. Al-Baqarah: 205).

Artinya: “Hai Daud, sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan”. (QS. Shaad : 26).

Maksudnya: Ungkapan Ini adalah ibarat dari orang-orang yang berusaha menggoncangkan iman orang-orang mukmin dan selalu mengadakan pengacauan, karena sesungguhnya kerusakan itu datang dan di undang oleh manusia itu sendiri, lalu kemudian Allah memenuhi undangan hambanya tersebut, sehingga Allah pun mengirim angin topan, gunung meletus, pesawat jatuh, dll.

Kemudian ketika kita manusia memberikan keputusan berdasarkan hawa nafsu kita, maka kita telah melakukan kesalahan besar, kita melakukan kesalahan besar berarti kita telah melupakan perhitungan dari Allah. Jadi apa saja yang terjadi dimuka bumi ini, bukan kirimin Allah semata, tetapi kejadian-kejadian tersebut, atas dasar undangan kita kepada Allah, dengan kita melakukan kerusakan, di darat, dilaut dan diudara.

Tujuan Politik Menurut Islam
Tujuan sistem politik Islam ialah untuk membangunkan sebuah sistem pemerintahan dan kenegaraan yang tegak di atas dasar untuk melaksanakan seluruh hukum syari’at Islam. Tujuan utamanya ialah untuk menegakkan sebuah negara Islam atau darul Islam. Dengan adanya pemerintahan yang mendukung syari’ah, maka akan tertegaklah ad-Din dan berterusanlah segala urusan manusia menurut tuntutan-tuntutan ad-Din tersebut.

Para fuqaha Islam telah menggariskan sepuluh perkara penting sebagai tujuan kepada sistem politik dan pemerintahan Islam. Pertama: Memelihara keimanan menurut prinsip-prinsip yang telah disepakati oleh ‘ulama’ salaf dari kalangan umat Islam. Kedua: Melaksanakan proses pengadilan di kalangan rakyat dan menyelesaikan masalah di kalangan orang-orang yang berselisih. Ketiga: Menjaga keamanan daerah-daerah Islam agar manusia dapat hidup dalam keadaan aman dan damai. Keempat: Melaksanakan hukuman-hukuman yang ditetapkan syara’ demi melindungi hak-hak asasi manusia. Kelima: Menjaga perbatasan negara dengan berbagai persenjataan untuk menghadapi kemungkinan serangan dari pihak luar. Keenam: Melancarkan jihad terhadap golongan yang menentang Islam. Ketujuh: Mengendalikan urusan pengutipan cukai, zakat dan sedekah/pajak sebagai mana yang ditetapkan oleh syara’. Kedelapan: Mengatur anggaran belanja dan perbelanjaan dari perbendaharaan negara agar tidak digunakan secara boros ataupun secara kikir. Kesembilan: Mengangkat pegawai-pegawai yang cakap dan jujur bagi mengawal kekayaan negara dan mengurus hal ihwal berkaitan dengan negara. Kesepuluh: Menjalankan pengaulan dan pemeriksaan yang rapi di dalam hal ihwal aman demi untuk memimpin negara dan melindungi ad-Din.

 Dari tulisan ini memberikan kesadaran, pemahaman, konsep politik islam yang sebenarnya, kepada seluruh masyarakat Indonesia khususnya masyarakat bima, bahwasanya politik dalam Islam adalah suatu kewajiban, dan sangat mulia, barangsiapa yang mengatakan politik tidak boleh dikaitkan dengan Islam, maka sesungguhnya orang tersebut telah kafir, keluar dari Islam, mengapa penulis menegaskan hukum kafir terhadap orang-orang yang memandang politik tidak ada kaitan dengan islam, karena penulis mendasari Firman Allah dan Hadist Rasulullah tersebut diatas. Sehingga politik dalam islam adalah sangat dimuliahkan, karena melayani masyarakat dengan sepenuh hati. Dan tidak bertentangan dengan hak-hak asasi manusia, yang di gembar-gemborkan selama ini, bahwasanya Islam adalah agama yang sangat mulia dan rahmatan lil alamin (rahmat bagi seluruh alam).


Penulis: Mustafa, S.E., M.M.
Pimpinan Yayasan Tauhidul Ummah / Kandidat Doktor Hukum Islam Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta.

Share this post :

Posting Komentar

Komentar netizen merupakan tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan redaksi. Kami berhak mengubah atau menghapus komentar yang mengandung intimidasi, pelecehan, dan SARA.

 
Copyright © 2015-2017. PEWARTAnews.com - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website