Headlines News :
Home » » Prof. Farouk Muhammad Gelar Sarasehan dan Buka Puasa Bersama Warga Mbojo di Yogyakarta

Prof. Farouk Muhammad Gelar Sarasehan dan Buka Puasa Bersama Warga Mbojo di Yogyakarta

Written By Pewarta News on Senin, 05 Juni 2017 | 09.33

Prof. Farouk Muhammad usai sarasehan dan buka puasa bersama warga Mbojo di gedung DPD RI Jln. Kusumanegara, Kota Yogyakarta (03/06/2017).
 PEWARTAnews.com -- Prof. Farouk Muhammad, S.H. (Wakil Ketua DPD RI) melakukan serasehan dan buka puasa bersama warga Mbojo yang berada di Daerah Istimewa Yogyakarta, pada hari Sabtu, 3 Juni 2017 di gedung Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Jln. Kusumanegara, Kota Yogyakarta.
Yogyakarta,

Selain buka puasa bersama, dirangkaikan juga dengan penyampaian aspirasi bapak Farouk terkait pembangunan daerah di Nusa Tenggara Barat (NTB), khususnya Dana Mbojo.

Pertemuan yang berlangsung singkat di gedung DPD RI tersebut, dihadiri oleh perwakilan weki ndai mbojo, sesepuh, PUSMAJA, KEPMA, Dompu, dan forum-forum kecamatan di daerah Bima dan Dompu. Alhamdulillah acaranya berlangsung lancar dan indah.

Beberapa konsep strategis yang diutarakan oleh bapak Farouk sangat membantu pikiran civitas dou Mbojo yang di Yogyakarta. Beliau menegaskan, bahwa keadilan merupakan suatu tolak ukur pencapaian pembangunan bangsa dan negara. Kondisi bentrok yang terjadi akhir-akhir ini, entah antara suku, agama, bahkan kebudayaan adalah akibat kurangnya keadilan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang memegang alih suatu daerah tersebut.

Lanjutnya, Pendekatan terhadap individu juga sangat diutamakan dalam hal ini, yang artinya untuk menghadapi masalah konflik sosial kita harus dekati secara baik-baik terhadap orang yang kita tuju, kemudian kita bicarakan persoalan yang menjadi akar masalahnya. Karena kondisi bangsa sekarang ini sudah sangat rumit dan memprihatinkan, dalam menangani persoalan ini pemerintah harus menjadi orang yang pertama dalam memecahkan masalah yang terjadi.

Prof. Farouk juga sempat singgung juga terkait pembangunan desa oleh aparat desa yang akhir-akhir ini menurun. Dana pembangunan yang diberikan bukan sekedar untuk dimakan dan menunggu waktu jabatan habis, melainkan harus diberikan pengelolaan pembangunan kepada masyarakat, juga beliau melanjutkan terkait mekanisme pembangunan desa, bahwa aparat desa harus melakukan rapat bersama masyarakat ketika ingin melakukan pembangunan.


Penulis: Muhammad Akhir
Sekretaris Umum Keluarga Pelajar Mahasiswa (KEPMA) Bima-Yogyakarta.
Share this post :

Posting Komentar

Komentar netizen merupakan tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan redaksi. Kami berhak mengubah atau menghapus komentar yang mengandung intimidasi, pelecehan, dan SARA.

 
Copyright © 2015-2017. PEWARTAnews.com - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website