Headlines News :

    Like Fun Page Kami

    PUSMAJA Road Show dan Bagikan Buku "Bima Berubah" pada Instansi dan Kampus di Kota-Kabupaten Bima

    Suasana saat penyerahan buku di STKIP Taman Siswa. 
    Bima, PEWARTAnews.com -- Pusat Studi Mahasiswa Pascasarjana (PUSMAJA) Mbojo-Yogyakarta melakukan silaturahmi dengan Pimpinan dan Jajaran Struktural serta Dosen STKIP Taman Siswa pada tanggal 6 Juli 2017. Dalam kesempatan tersebut, TIM Penulis menyerahkan buku "BIMA BERUBAH: Jejak-Jejak Gagasan Intelektual Muda", yang telah mereka tulis guna menyebarluaskan hasil karya mereka dalam rangka ikut kontribusi membangun Dana Mbojo. Mereka juga sebelumnya melakukan hal yang sama di Dinas Keperpustakaan Kota Bima, Dinas Keperpustaaan Kabupaten Bima, STIQ Bima & Pondok Al-Husainy.

    Dalam kesempatan tersebut, salahsatu utusan PUSMAJA Mbojo-Yogyakarta, Nawassyarif, S.Kom., menyampaikan bahwasannya yang membedakan antara bangsa barat dengan timur, utara dengan selatan, dan daerah yang maju dan yang tertinggal adalah gagasanya. Gagasan bagaikan jalan, jika tidak ada jalan dan petunjuk, jalan para pengendara pasti bingung menyarahkan kendaraannya. Jika jalan dan petunjuknya bagus pasti memudahkan kendaraannya agar cepat sampai ke tujuannya. Sama halnya pembangun didaerah memerlukan gagasan sebagai jalan menuju dana Mbojo yang berubah ke-arah yang lebih baik dengan langkah yang tepat, cepat dan benar. Gagasanlah yang mengarahkan masyarakat menuju langkah, tindakan maupun kebijakan yang efektif dan efisien. Gagasan yang membangun dibentuk hasil ide cemerlang, ide cemerlang muncul karna semangat budaya literasi, bukan muncul secara tiba-tiba.

    Saat momen road show dan silaturrahmi  tersebut, para mahasiswa Pascasarjana dari dana Mbojo (Bima dan Dompu) dengan kerendahan hati menyampaikan beberapa point penting dalam kunjungannya sebagai berikut dibawah ini.

    Pertama. Meminta nasehat dari pimpinan Sekolah tinggi dan para dosen senior supaya buku tersebut bisa dipelajari oleh masyarakat dana Mbojo terutama para pengambil kebijakan dan akademisi.

    Kedua. Membangun jejaring kerjasama saling menguntungkan baik dalam hal buku maupun dalam bidang berkaitan dengan Pusat Studi Mahasiswa Pascasarjana Mbojo (PUSMAJA) Mbojo-Yogyakarta.

    Ketiga. Memohon dukungan supaya buku "Bima Berubah" dijadikan sebagai salasatu pemicu pembangunan dana Mbojo.

    Melihat begitu antusiasnya teman-teman pusmaja menyampaikan gambaran umum tentang buku tersebut, Pimpinan STKIP Taman Siswa, Dr. Ibnu Khaldun, M.Si. pun terbesit keinginan untuk bertanya, siapa aja menulis bukunya, dan bagaimana proses terbitnya buku tersebut.

    Perwakilan PUSMAJA menjawab bahwa buku tersebut ditulis oleh 21 mahasiswa yang terdiri dari berbagai bidang keahlian yang digeluti, terbitnya buku melalui proses panjang.  Pada mulanya setahun yang lalu PUSMAJA mengadakan pelatihan menulis dan mengadakan kajian-kajian, sehingga hasilnya ditulislah sebuah buku dengan judul "BIMA BERUBAH: Jejak-Jejak Gagasan Intelektual Muda".

    Ibnu Khaldun pun juga menyampaikan siap bekerja sama dalam menyebarluaskan, baik melalu kegiatan ilmiah, kepada mahasiswa minimal melalui perpustaannya. Siap bekerja sama dalam menyalurkan potensi mahasiswa Pascasarjana yang siap kembali mengabdi di dana Mbojo khususnya dikampus yang beliau pimpin.

    Para Dosen senior STKIP Taman Siswa siap memfasilitasi melakukan bedah buku dikampus kampus tersebut.

    Pada waktu yang berbeda, saat Tim PUSMAJA mengunjungi dan silaturahim serta menyerahkan buku ke Perpustakaan Daerah Kota Bima, Kepala dinas keperpustaan Kota Bima, yang biasa disapa umi Ratna, mengatakan akan membuka ruang bagi yang berminat membantu dalam kemampuan profesional dibidang ilmu perpustakaan atau kearsipan dan membutuhkan media untuk meningkatkan minat literasi di kota bima.

    Sementara, Sekretaris dinas keperpustakaan Kota Bima yang biasa disapah pak Edi Trisno, mengatakan bahwasannya perpustakaan Kota Bima membutuhkan para intelektual muda melalui inovasi media, sistem informasi dan strategi pembelajaran yang memudahkan pengelolahan perpustakaan dan meningkatkan minat literasi masyarakat.

    Usai mengunjungi perpustakaan kota Bima, tidak lupa juga tim pusmaja menyambangi dan menyerahkan buku untuk Perpustakaan Kabupaten Bima. Perwakilan perpustakaan Kabupaten Bima, yang biasa disapah ibu Sahraini, mengatakan siap bekerja sama membantu menyebarluaskan buku tersebut. Beliau berkata pada mahasiswa untuk terus bekarya dengan keahlian yang dimiliki. Juga menyarankan untuk menulis buku-buku bacaan yang kontektual & sesuai karakter dana Mbojo untuk kalangan pelajar.

    Saat mengunjungi dengan tujuan yang sama (silaturahim dan penyerahan buku). Pimpinan Sekolah Tinggi Ilmu Al-Quran Bima dan Pendiri Pondok Al-Husainy Bima Tuan Guru H. Ramlin menesaheti agar belajar dengan benar, bersyukur dengan memaksimalkan potensi yang adik-adik miliki, serta terus berkarya dengan pengabdian yang tulus. Karena kesuksesan bukan hanya dilihat dari materi, tapi juga karna rasa syukur kita yang tiada henti.

    Eks Ketua Umum Pusat Studi Mahasiswa Pascasarjana (PUSMAJA) Mbojo-Yogyakarta periide 2015-2017, M. Jamil, S.H. mengatakan bahwasannya hadirnya buku ini merupakan bentuk komintmen PUSMAJA berkontribusi nyata untuk tanah leluhur Mbojo. "Ini merupakan bentuk komitmen kami mencoba memberikan gagasan terbaik untuk Mbojo, walau prosesi penerbitan buku ini melalui tahap yang panjang, namun kami coba mewujudkannya, hingga hadirlah buku ini di tangan kita semua," ucap M. Jamil, S.H. yang juga secara struktural di PUSMAJA Mbojo-Yogyakarta periode 2017-2018 menjabat sebagai Koordinator Dewan Pertimbangan Organisasi.

    Semoga buku "BIMA BERUBAH: Jejak-Jejak Gagasan Intelektual Muda" tersebut dibaca oleh pengambil kebijakan, para akademisi dalam rangka pembangunan bima ke arah yang lebih baik. (NWS / PEWARTAnews)

    China Harus Hormati Indonesia Terkait Laut Natuna Utara

    Laut Cina Selatan (kini Indonesia telah menamai dengan Laut Natuna Utara). Foto: bbc. 
    Jakarta, PEWARTAnews.com -- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) pada 18 Juli 2017 meminta Pemerintah China menghormati langkah Indonesia yang telah merilis peta resmi baru yang mengganti nama zona ekonomi eksklusif Laut Cina Selatan sebagai Laut Natuna Utara.

    "Pemerintah China harus menghormati langkah Indonesia terkait penamaan kawasan yang ada di dalam teritorinya sendiri. Adapun terkait keberadaan dan sengketa Laut China selatan prinsip Indonesia harus tetap berpegang teguh sesuai dengan aturan internasional yang berlaku" ucap Wakil Ketua Badan Kerjasama Antarparlemen (BKSAP) DPR RI Rofi' Munawar kepada media pada hari selasa (18/7) menanggapi terkait protes Pemerintah China atas penamaan Laut Natuna Utara.

    Legislator asal Jawa Timur ini memberikan alasan bahwa pemutakhiran peta geografis dan kontinen perlu dilakukan Indonesia, sebagai langkah untuk menjaga kedaulatan wikayah Indonesia. Disisi lain, hal ini berguna dalam mengidentifikasi berbagai potensi yang ada dan belum teroptimalkan.

    "Pemerintah harus secara konsisten menerapkan langkah pemetaan ini berdasarkan kajian dan pertimbangan yang selama ini telah dirumuskan. Tidak boleh ada intervensi yang mengganggu," tegasnya.

    Bercermin pada peristiwa ini, Rofi' mendorong Pemerintah untuk segera mendaftarkan secara resmi peta terbaru berserta kawasan lautnya ke International Hydrographic Organization (IHO). Kemudian juga secara simultan Pemerintah melakukan langkah cepat rencana proses pendaftaran terhadap 1.106 pulau kecil ke Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNESCO).

    "Sengketa kawasan dan wilayah akan senantiasa terjadi, terlebih Indonesia negara kepulauan, tentu secara langsung atau tidak akan bersinggungan dengan banyak negara. Pemerintah harus bersikap tegas terhadap semua unsur yang mengganggu wilayah kedaulatan Indonesia," pungkasnya.

    Sebagai informasi, Kementerian Luar Negeri Cina lewat Juru Bicara Geng Shuan menyampaikan protes kepada Indonesia yang telah mengubah nama Laut China Selatan menjadi Laut Natuna Utara pada hari Jumat (14/7) di Beijing. *

    Tangis Kembali Tumpah, saat Kapolres Bantul juga ikut bantu Keluarga Sunarto

    Kapolres Bantul AKBP imam Kabut Sariadi (tengah) saat menyantuni keluarga Sunarto pada 14/07/2017.
    Bantul, PEWARTAnews.com -- Jumat berkah Polres Bantul peduli kemanusiaan. Hari Jum'at (14/07/2017) Pukul 17.00 WIB, Kapolres Bantul AKBP Imam Kabut Sariadi, S.IK., M.M., dan putrinya yang didampingi ROEANG inisiatif memberi santunan pendidikan kepada seorang warga difabel yang hendak menyekolahkan anaknya di SMK 4 Yogyakarta.

    Santunan pendidikan tersebut diberikan Kapolres Bantul setelah mendapat informasi bahwa Sunarto berencana menjual ginjalnya untuk memenuhi biaya pendidikan putri sulungnya, Solikhah Nur Jannah (16).

    "Penghasilan tidak tentu, kadang sebulan juga pernah tidak ada yang servis. Saya juga tidak pernah mematok biaya servis, tarif servis saya juga seikhlasnya dan istri berpofesi sebagai ibu rumah tangga tapi terkadang mencari penghasilan dengan menjadi asisten rumah tangga di sekitar rumah kontrakannya. Setiap bulannya, Sukinah mendapatkan upah sebesar Rp 500.000.," ujar Sunarto seperti dilansir kompas.com, Rabu 12 Juli 2017.

    "Tapi pengahasilan kami belum cukup membayar biaya pendidikan anak, karena kadang upahnya habis buat bayar sewa tempat tinggal. Kemarin anak saya yang pertama juga ikut membantu ibunya waktu liburan sekolah, biar dapat uang lebih untuk masuk sekolah. Pokoknya saya rela melakukan apa aja pak, asal anak saya tidak seperti saya, termasuk menjual ginjal," lanjut Pria yang tidak memiliki tempat tinggal tetap itu meski tercatat sebagai warga Kabupaten Bantul.

    Diketahui, biaya pendidikan Solikhah di SMK 04 Yogyakarta tak mampu dipenuhi secara maksimal oleh Sunarto. Dari catatan Sukinah, biaya yang harus dikeluarkannya mencapai Rp 4.877.500. Biaya tersebut diperuntukkan untuk pembelian seragam sekolah Rp 982.500, seragam jurusan tata busana Rp 775.000, SPP/bulan Rp 120.000, serta sumbangan pendidikan Rp 3.000.000.

    "Saya kaget pak, tahu  biaya pendidikan anak saya yang mahal. Kata orang kalau sekolah di Negeri itu murah, gak tahunya mahal," sambung bapak dari dua anak ini sambil menundukkan kepalanya.

    Melihat kondisi keluarga Sunarto yang ekonomiannya tergolong kurang mampu, namun semangat  menyekolahkan anaknya yang luar biasa ke jenjang pendidikan lebih tinggi. Mengundang rasa ibah dan kepedulian Kapolres Bantul untuk membantu meringankan beban keluarga Sunarto.

    Imam berbagi rezeki berupa peralatan pendidikan dan sepeda mini untuk adik Solikhah. "Ini bukan dari saya, ini hadiah dari Allah yang kebetulan melalui saya, semoga rezeki kecil ini bermanfaat untuk keluarga bapak Sunarto dan untuk adik Solikhah semangat belajar, jangan mengecewakan pengorbanan besar orang tua," ujar Kapolres sebelum pamitan ke Sunarto dan keluarganya.

    "Ini rasa peduli kemanusiaan, dan patut dicontoh oleh kalangan pemuda. Jangan sampai bapak Sunarto menjadi korban di tengah kota pendidikan ini," tambah Arif Rahman selaku direktur ROEANG inisiatif. (Arif / PEWARTAnews)

    Sebuah Tinjauan Tentang Keistimewaan Surakarta

    Rio Ramabaskara. 
    PEWARTAnews.com – Secara konstitusional  dasar hukum daerah-daerah bersifat istimewa diatur dalam konstitusi dasar Negara Republik Indonesia yakni Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Tepatnya, pada pasal 18 UUD 1945 junto Pasal 18 huruf  B UUD 1945  setelah amandemen.

    Pembicaraan mengenai Pasal 18  UUD 1945 tentang Pemerintahan Daerah telah dimulai dalam sidang-sidang Badan Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) yang beranggotakan 60 orang. BPUPKI diketuai  KRT  dr. Radjiman  Widyodiningrat yang mewakili utusan Kooti (daerah istimewa) atau Zelbesturende Landschappen (Swapraja) Surakarta.

    Pembahasan lebih intensif dilakukan oleh Panitia Perancang UUD 1945 pada tanggal 11 Juli 1945 yang dipimpin Ir. Soekarno dengan anggota 18 orang. Dalam panitia tersebut duduk utusan-utusan dari Kooti di Jawa seperti KRT dr. Radjiman Widyodiningrat, GPH Suryohamidjojo, KRHA Sosrodiningrat, KRHT Mr. Wongsonegoro dan KRMTH Woerjaningrat yang semuanya berasal dari Kooti Surakarta. Sedangkan Kooti Jogjakarta diwakili BPH Poerobojo.

    Rancangan UUD itu kemudian dibawa dalam Rapat Besar BPUPKI pada tanggal 14 dan 15 Juli 1945. Dalam rapat besar itu, Prof Dr. Soepomo yang berasal dari Sukoharjo Surakarta diberi kesempatan menjelaskan secara panjang lebar tentang Rancangan UUD, termasuk mengenai Pemerintahan Daerah.

    Tentang Pemerintahan Daerah, Soepomo menjelaskan daerah Indonesia dibagi atas daerah-daerah yang besar dan di dalam daerah yang besar itu ada lagi daerah-daerah yang kecil denga mengingat dasar permusyawaratan.

    Maksud dari mengingat dasar permusyawaratan menurut Soepomo bagaimanapun juga penetapan tentang bentuk pemerintahan daerah tersebut berdasar atas permusyawaratan. Jadi aka ada juga Dewan Permusyawaratan Daerah. Lagi Pula harus diingat hak asal usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa. Hal itu mengingat adanya kerajaan-kerajaan, kooti-kooti baik di Jawa maupun luar Jawa dan kerajaan-kerajaan dan daerah-daerah yang meskipun kerajaan, tetapi mempunyai status zelfbestuur.

    Dalam sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pembicaraan tentang UUD masih tetap intensif. Dalam rapatnya tanggal 18 Agustus 1945, masalah UUD ramai dibicarakan kembali. Tentang Pemerintahan Daerah,  Prof Dr. Soepomo kembali menjelaskan antara lain dengan mengatakan :

    Dan adanya daerah-daerah istimewa diindahkan dan dihormati. Kooti-kooti, sultanat-sultanat tetap ada dan dihormati susunan yang asli, akan tetapi itu keadaannya sebagai daerah bukan negara, jangan sampai ada salah paham dalam menghormati adanya daerah zelbesturende landschappen, itu bukan negara. Jadi zelbesturende landschappen, hanyalah daerah saja, tetapi daerah-daerah istimewa yaitu yang mempunyai sifat istimewa.

    Jadi daerah-daerah istimewa itu suatu bagian dari staat Indonesia, tetapi mempunyai sifat istimewa, mempunyai susunan asli. Begitupun adanya zelstandige gemeenchappen seperti desa, di Sumatera negeri (Minangkabau), marga (Palembang) yang dalam bahasa Belanda disebut Inhee Rechtsgemeenschappen. Susunan asli itu dihormati.

    Setelah Prof. Dr. Soepomo selesai memberikan penjelasan, terjadi diskusi yang cukup panjang. Menyangkut status daerah bersifat istimewa, diskusi yang mengemuka seperti tertulis dalam buku Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945 karya Prof. Mr. Muhammad Yamin sebagai berikut :

    Anggota BPH Poeroebojo dari Kooti Jogjakarta :
    Kalau diterima oleh Panitia, saya sebagai wakil Kooti mengusulkan supaya Pemerintahan Kooti disahkan 100 persen zelfstandig. Tentang Perhubungannya, tentang detil nanti bisa diadakan aturan sebaik-baiknya.

    Ketua Soekarno :
    Saya kira usul tidak bisa. Kemarin kita tentukan bentuk negara Republik Kesatuan, Jadi kalau Kooti diberi hak zelfbestuur seluas-luasnya, maka ada staat sendiri di dalam Negara Republik Indonesia. Itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Pasal 1.

    Anggota Oto Iskandardinata :
    Paduka tuan ketua, apa sebabnya panitia tidak memajukan usul tentang Kooti?  Sebetulnya sadia tidak lain ialah supaya jangan diadakan pembicaraan panjang lebar. Sebab dalam pembicaraan panitia nyata sekali bahwa pendirian anggota ada berlainan,...

    Ketua Soekarno :
    Terima kasih.

    Wakil Ketua Muhammad Hatta
    Saya kira bahwa soal Kooti memang sukar, oleh karena kita belum mengadakan undang-undang tentang Kooti. Untuk sementara waktu kita teruskan sadia keadaan sebagaimana yang ada. Kemudian kita bisa mengurus bagaimana mestinya soal Pemerintahan Kooti, sehingga sesuai dengan tuntutan kedaulatan rakyat.

    Anggota GPH Soejohamidjojo dari Kooti Surakarta
    Saya setuju dengan usulan tuan Hatta yaitu diteruskan apa yang ada sekarang mengingat waktu sulit. Memang saya mengetahui sendiri hal itu, apalagi di Surakarta Kooti, di mana kalau dilihat dari luar ada satu Kooti, akan tetapi sesungguhnya ada dua pemerintahan. Jadi keadaannya masih sulit. Saya minta keadaan seperti sekarang diteruskan. Akan tetapi saya usulkan oleh karena tadi dikatakan pembagian Jawa dalam tiga provinsi supaya diingat bahwa kedudukan Ko yang akan menjadi Syutyokan seperti sekarang. Syutyokan lebih rendah daripada Gubernur. Permintaan saya, supaya yang menjadi Residen di Kooti disamakan dengan Gubernur.

    Anggota Soepomo :
    Saya mufakat. Jadi Kooti daerahnya diluar provinsi yang tiga itu. Daerah Kooti sebetulnya langsung di bawah pusat, tetapi di situ ada pengganti Tyokan-Tyokan.

    Ketua Soekarno :
    Barangkali semuanya sudah mufakat? (semua mufakat). Untuk sementara waktu urusan Kooti diatur seperti adanya sekarang…

    Hasil rapat itu kemudian menjadi keputusan PPKI pada tanggal 19 Agustus 1945 tentang Pembagian Wilayah Republik Indonesia Menetapkan wilayah Indonesia menjadi 8 propinsi dengan 2 daerah istimewa beserta gubernurnya, yaitu :
    a) Jawa Barat         : Sutardjo Kartohadikusumo
    b) Jawa Tengah       : R. Panji Soeroso
    c) Jawa Timur         : R.A Soerjo
    d) Kalimantan          : Ir. Mohammad Noor
    e) Sulawesi               : Dr. Sam Ratulangi
    f) Maluku                : Mr. J. Latuharhary
    g) Sunda Kecil          : Mr. I Gusti Ketut Pudja
    h) Sumatera              : Mr. Teuku Moh. Hasan
    i)  Dua daerah istimewa yaitu  Surakarta dan Jogjakarta

    Lahirnya Daerah Istimewa Surakarta
    Menyikapi kemerdekaan RI yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945, Susuhunan Paku Buwono XII dan Sri Mangkunegoro VIII mengeluarkan dekrit kerajaan yang disebut Maklumat  1 September 1945.

    Memasuki Proklamasi Kemerdekaan RI, Keraton Surakarta segera menyatakan Daerah Surakarta merupakan Daerah Istimewa dari Republik Indonesia. Ini tertuang dalam Maklumat Susuhunan Paku Buwono XII yang dikeluarkan pada tanggal 1 September 1945 yang berisi :
    Makloemat Sri Padoeka Ingkang Sinohoen Kandjeng Soesoehoenan
     
    Kepada
    SELOEROEH PENDOEDOEK NEGERI SURAKARTA HADININGRAT
    Kami Pakoe Boewono XII, Soesoehoenan Negeri Surakarta Hadiningrat menyatakan Negeri Surakarta Hadiningrat yang bersifat kerajaan adalah daerah istimewa dari  Negara Republik Indonesia dan berdiri di belakang Pemerintah Pusat Negara Republik Indonesia.

    Kami menyatakan bahwa pada dasarnya segala kekuasaan dalam daerah negeri Surakarta Hadiningrat terletak di tangan Soesoehoenan Surakarta Hadiningrat dan oleh karena itu, berhubung dengan keadaan pada dewasa ini, maka kekuasaan-kekuasaan yang sampai kini tidak di tangan kami dengan sendirinya kembali ke tangan kami.

    Kami menyatakan bahwa perhubungan antara Negeri Surakarta Hadiningrat dengan Pemerintah Pusat Negara Republik Indonesia bersifat langsung.

    Kami memerintahkan dan percaya kepada seluruh Penduduk Negeri Surakarta Hadiningrat, mereka akan bersikap sesuai dengan Sabda Kami tersebut di atas.

    Surakarta Hadiningrat
    1 September 1945

    Paku Buwono XII

    Terhadap dukungan Keraton Surakarta itu, Presiden RI Soekarno pada 19 Agustus 1945 mengeluarkan Piagam Kedudukan yang selengkapnya berbunyi :

    Republik Indonesia
    Kami, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, menetapkan :
    Ingkang Sinohoen Kanjeng Soesoehoenan Paku Buwono Senopati Ing  Ngalogo Abdurrahman Sayidin Panotogomo Ingkang Kaping XII, ing Surakarta Hadiningrat

    Pada Kedudukannya

    dengan kepercayaan bahwa Seri Paduka Kanjeng Soesoehoenan akan mentjurahkan segala pikiran, tenaga, jiwa dan raga untuk keselamatan daerah Surakarta sebagai bagian dari pada Republik Indonesia

    Djakarta 19 Agustus 1945
    Presiden Republik Indonesia

    Ir Soekarno

    Piagam tersebut merupakan pengakuan dan penetapan resmi Pemerintah Republik Indonesia atas Negeri Surakarta Hadiningrat sebagai daerah pemerintahan asli dan karenanya bersifat istimewa beserta kedudukan Seri Paduka Soesoehonan sebagai kepala Daerah Istimewa. Piagam tersebut diserahka utusan Pemerintah RI Mr AA Maramis dan Mr Sartono.

    Menilik tanggal dikeluarkannya maklumat, maka dapat dikatakan Maklumat PB XII itu dikeluarkan lebih awal dari maklumat sejenis yang dikeluarkan Sri Sultan HB IX dan Sri Paku Alam VIII di Jogjakarta yang dikeluarkan pada 5 September 1945.

    Undang-Undang Pertama Republik Indonesia
    Pemerintah RI di awal kemerdekaan memiliki komitmen dan konsisten mengakui keberadaan daerah-daerah bersifat istimewa sebagaimana diatur dalam Pasal 18 UUD 1945  yang berbunyi :
    Pembagian Daerah Indonesia atas dasar daerah besar dan kecil dengan bentuk susunan pemerintahan ditetapkan dengan Undang-undang, dengan memandang dan mengingati dasar permusyawaratan dalam sistim pemerintahan negara dan hak-hak asal usul dalam daerah-daerah yang  bersifat istimewa.

    Komitmen dan konsistensi Pemerintah RI itu diwujudkan dengan dikeluaraknya UU Nomor 1 Tahun 1945 tanggal 23 November 1945 tentang Peraturan Kedudukan Komite Nasional Daerah.

    Dalam Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1945 dinyatakan Komite Nasional Daerah diadakan,  kecuali di Daerah Surakarta dan Jogjakarta, di Karesidenan, di Kota berotonomi, Kabupaten dan lain-lain daerah yang dianggap perlu oleh Menteri Dalam Negeri.

    Sedangkan dalam penjelasannya dinyatakan tentang Jogjakarta dan Surakarta, dalam surat pengantar rancangan undang-undang tersebut,  diterangkan  ketika merundingkan rancangan itu, Badan Pekerja Pusat tidak mempunyai gambaran yang jelas. Jika begitu  surat pengantar ­ sekiranya pemerintah menganggap perlu untuk daerah tersebut diadakan aturan yang berlainan, Badan Pekerja bersedia menerima untuk membicarakan rancangan undang-undang  mengenai daerah itu.

    Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 1945 dapat digarisbawahi bahwa pembentukan  Komite Nasional Daerah dibentuk di semua  Karesidenan, kota otonomi, kabupaten dan daerah-daerah yang dianggap perlu oleh Menteri Dalam Negeri kecuali Dearah Istimewa Surakarta dan Jogjakarta. Tentang kedudukan Daerah Istimewa Surakarta dan Jogjakarta Badan Pekerja Pusat tidak memiliki gambaran yang jelas dan bersedia membicarakan undang-undang mengenai daerah tersebut yang berlainan dengan daerah lain.

    Panitia Tata Negara Daerah Istimewa Surakarta
    Sebagai tindak lanjut dari UU Nomor 1 Tahun 1945  pada tanggal 27 November 1945 dibentuk Panitia Tata Negara Daerah Istimewa Surakarta yang bertugas menyusun peraturan tentang Daerah Istimewa Surakarta. Peraturan Daerah Istimewa Surakarta dibahas oleh pihak Keraton Kasunanan dan Mangkunegaran dengan 27 organisasi di Surakarta baik laskar rakyat, organisasi kemasyarakatan dan organisasi politik. Peraturan Daerah Istimewa Surakarta itu meliputi :
    1. Mempertahankan Kedudukan Surakarta sebagai Daerah Istimewa

    2. Kekuasaan Daerah Istimewa Surakarta harus lebih luas dari masa penjajahan yaitu dengan meniadakan Gubernur pada masa colonial Belanda dan Tyokan di masa Jepang dan Komisaris Tinggi pada masa RI

    3. Urusan pemerintahan langsung dibawah pemerintah Pusat

    4. Memperhatian kedaulatan rakyat dengan arti mengakomodasikan aliran-aliran dalam masyarakat dan Daerah Istimewa Surakarta member manfaat bagi masyarakat Surakarta

    5. Adanya persatuan antara pihak Kasunanan dengan Mangkunegaran dalam menjalankan Daerah Istimewa Surakarta.

    Penetapan Pemerintah No 16 SD/Tahun 1946
    Memasuki awal 1946 terjadi instabilitas politik di wilayah Daerah Istimewa Surakarta oleh gerakan kaum oposisi terhadap Pemerintah RI yang berkedudukan di ibukota Jogjakarta. Akibat pergolakan itu, Perdana Menteri Sutan Syahrir dan beberapa pejabat Pemerintah Daerah Istimewa Surakarta sempat diculik oleh  pemerintah saat itu  Surakarta dinyatakan dalam kondisi darurat.

    Menghadapi pergolakan di Surakarta itu, Pemerintah kemudian mengeluarkan Penetapan Pemerintah No 16/SD Tahun 1946 tanggal 15 Juli 1946 tentang Pemerintah di Daerah Istimewa Surakarta dan Jogjakarta.

    Dalam Penetapan Pemerintah itu Daerah Surakarta yang bersifat istimewa untuk sementara dipandang sebagai Karesidenan.

    Dalam angka kedua Penetapan Pemerintah No 16/SD Tahun 1946 itu juga berisi janji  pemerintah terhadap rencana membuat undang-undang untuk Daerah Istemewa Surakarta.

    Selengkapnya bunyinya adalah sebagai berikut :
    Sebelum bentuk susunan pemerintahan daerah Kasunanan Surakarta dan Mangkunegaran ditetapkan dengan Undang-Undang, maka daerah tersebut untuk sementara waktu dipandang merupakan Karesidenan dikepalai oleh seorang Residen yang memimpin segenap pegawai pamong praja dan polisi serta memegang segala kekuasaan sebagai seorang Residen di Jawa dan Madura dan luar daerah Surakarta dan Jogjakarta.

    Sedangkan angka kelima mengamanatkan Pemerintah di daerah-daerah Surakarta dan Jogjakarta berada langsung di bawah pimpinan Pemerintah Pusat.

    Undang-Undang No 22 Tahun 1948
    Undang-Undang tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah yang pertama kali berlaku di Indonesia adalah UU No 22 Tahun 1948 sebagai pelaksanaan dari Pasal 18 UUD 1945.

    Berdasarkan UU No 22 Tahun 1948, kedudukan daerah yang bersifat istimewa diatur dalam Pasal 1 ayat (2) dan (3), Pasal 18 ayat (5) da (6) serta dalam Pasal 19. Kutipan pasal-pasal tersebut adalah sebagai berikut :

    Bab I
    Tentang pembagian negara dalam daerah-daerah yang dapat mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

    Pasal 1
    (2) Daerah-daerah yang mempunyai hak-hak asal-usul dan di zaman sebelum Republik Indonesia mempunyai pemerintahan sendiri yang bersifat istimewa dengan undang-undang pembentukan termaksud dalam ayat (3) dapat ditetapkan sebagai daerah istimewa yang setingkat Propinsi, Kabupaten atau Desa yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.
    (3) Nama, batas-batas, tingkatan, hak dan kewajiban daerah-daerah tersebut dalam ayat (1) dan (2) ditetapkan dalam  undang-undang pembentukan.

    Bab II
    Tentang bentuk dan susunan pemerintahan daerah

    Pasal 18
    (5) Kepala Daerah Istimewa diangkat oleh Presiden dari keturunan keluarga yang berkuasa di daerah itu  di zaman sebelum Republik Indonesia dan yang masih menguasai daerahnya dengan syarat-syarat kecakapan, kejujuran dan kesetiaan dan dengan mengingat adat istiadat di daerah itu.

    Kesimpulan
    Dari uraian tersebut di atas diperoleh gambaran kedudukan daerah istimewa dijamin  oleh konstitusi sejak pembahasan Rancang Undang-Undang Dasar 1945 oleh BPUPKI maupun PPKI. Keberadan  daerah istimewa kemudian diatur dalam pasal 18. Kedudukan daerah istimewa akan diatur lebih lanjut dengan undang-undang.

    Sejak awal kemerdekaan, berdasarkan konstitusi ada dua daerah istimewa yang diakui yakni Daerah Istimewa Surakarta dan Jogjakarta. Kedudukan kedua daerah istimewa kemudian dituangkan lebih lanjut dalam keputusan PPKI tanggal 19 Agustus 1945, UU No 1 Tahun 1945, Penetapan Pemerintah No 16/SD Tahun 1946 dan UU No 22 Tahun 1948 tentang Pemerintahan Daerah.

    Bahwa berdasarkan Penetapan Pemerintah No 16/SD Tahun 1946 kedudukan Daerah Istimewa Surakarta akan diatur dengan undang-undang. Demikian pula dengan UU No 22 Tahun 1948 yang mengatakan daerah istimewa  kedudukannya setingkat dengan provinsi, kabupaten atau desa yang pembentukannya diatur dengan undang-undang.

    Sampai 65 tahun kemerdekaan RI, janji pemerintah untuk mengatur Daerah Istimewa Surakarta dengan undang-undang belum dipenuhi. Dalam bulan Agustus 1950, Daerah Istimewa Surakarta justru dicaplok masuk bagian dari Provinsi Jawa Tengah.

    POSISI KASUS:
    Bahwa Surakarta adalah Daerah Istimewa sebagaimana yang disebutkan secara tegas dalam Penetapan Pemerintah No.16/SD Tahun 1946 tentang Pemerintahan di Daerah Istimewa Surakarta dan Jogjakarta, 15 Djuli 1945 yang ditandatangani oleh Presiden Republik Indonesia Soekarno dan Surat Wakil Presiden, Den Haaq, 12 September 1949 yang ditujukan kepada J.M. fg. Ministert Presiden dan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Djogjakarta;

    Bahwa status Surakarta sebagai Daerah Istimewa sebagaimana yang diatur dalam Penetapan Pemerintah No.16/SD Tahun 1946 tentang Pemerintahan di Daerah Istimewa Surakarta dan Jogjakarta, 15 Djuli 1945 yang ditandatangani oleh Presiden Republik Indonesia Soekarno tersebut dihapus dan dicaplok oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah;

    Bahwa pengahapusan dan pencaplokan tersebut secara implisit disebutkan dalam Bagian Memutuskan angka I dan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah, yang berbunyi:

    a. Bagian Memutuskan angka I: “Mengahapuskan Pemerintahan Daerah Karesidenan Semarang, Pati, Pekalongan, Banjumas, Kedu, dan Surakarta, serta membubarkan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Karesidenan-Karesidenan tersebut;

     b. Pasal 1 ayat (1): “Daerah jang meliputi Daerah Karesidenan Semarang, Pati, Pekalongan, Banjumas, Kedu, dan Surakarta ditetapkan mendjadi Propinsi Djawa Tengah.

    4. Bahwa meskipun hal tersebut tidak secara eksplisit menyebutkan pengahapusan status Surakarta sebagai Daerah Istimewa sebagaimana yang disebutkan dalam Penetapan Pemerintah No.16/SD Tahun 1946 tentang Pemerintahan di Daerah Istimewa Surakarta dan Jogjakarta, 15 Djuli 1945, namun dalam kenyataannya hingga saat ini status Surakarta sebagai Daerah Istimewa tidak jelas;

    5. Bahwa suatu kenyataan pula Penetapan Pemerintah No.16/SD Tahun 1946 tentang Pemerintahan di Daerah Istimewa Surakarta dan Jogjakarta, 15 Djuli 1945 sampai saat ini masih berlaku, karena belum pernah dicabut.

    ANALISIS HUKUM:
    I.    Penggabungan dan Penghapusan Status Surakarta sebagai Daerah Istimewa adalah Tidak Sah

    Bahwa pembentukan Propinsi Djawa Tengah yang mencaplok Karesidenan Surakarta dan sekaligus  menghapus Surakarta sebagai Daerah Istimewa adalah berdasarkan UU 10 Tahun 1950;

    Bahwa sebagai dasar hukum dikeluarkannya UU 10 Tahun 1950 tersebut adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pemerintahan Daerah;

    Bahwa dalam UU 22 Tahun 1948 tidak ada satu pasal atau ayat pun yang memerintahkan pencaplokan Karesidenan Surakarta sebagai bagian dari Propinsi Djawa Tengah. Begitu juga tidak ada satu pasal atau ayatpun  yang menyatakan penghapusan status Surakarta sebagai Daerah Istimewa;

    Bahwa pencaplokan dan pengapusan status Surakarta sebagai Daerah Istimewa bersadarkan UU 10 Tahun 1950 yang mendasarkan kepada UU 22 Tahun 1948 adalah sangat bertentangan dengan fakta hukum lainnya, yaitu:

    Baik UU 22 Tahun 1948 maupun UU 10 Tahun 1950 sama sekali tidak ada satu pasal atau ayatpun yang menyatakan pencabutan atau yang menyatakan tidak berlaku lagi Penetapan Pemerintah No.16/SD Tahun 1946 tentang Pemerintahan di Daerah Istimewa Surakarta dan Jogjakarta;

    Bahwa dalam Diktum Kedua Penetapan Pemerintah No.16/SD Tahun 1946 tentang Pemerintahan di Daerah Istimewa Surakarta dan Jogjakarta, secara tegas menyebutkan bahwa susunan pemerintahan daerah Kasunanan dan Mangkunegaran akan ditetapkan dengan Undang-Undang. Dengan demikian sangat jelas bukan dihapus dan selanjutnya digabung sehingga menjadi bagian dari Propinsi Djawa Tengah;

    Bahwa  Surat Wakil Presiden, Den Haaq, 12 September 1949 yang ditujukan kepada J.M. fg. Ministert Presiden dan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Djogjakarta adalah dibuat setelah dikeluarkannya UU 22 Tahun 1948. Oleh karena itu, apabila UU 22 Tahun 1948 memerintahkan penghapusan status Surakarta sebagai Daerah Istimewa dan menggabungkan Karesidenan Surakarta sebagai bagian dari Propinsi Djawa Tengah, maka secara otomatis tidak mungkin Wakil Presiden membuat surat tersebut.


    II. Penggabungan dan Penghapusan Status Surakarta sebagai Daerah Istimewa bertentangan dengan UUD 1945

    Bahwa Penetapan Pemerintah No.16/SD Tahun 1946 tentang Pemerintahan di Daerah Istimewa Surakarta dan Jogjakarta, sampai saat belum pernah dicabut. Oleh karena itu, eksistensi Surakarta sebagai Daerah Istimewa adalah sah menurut hukum;

    Bahwa  Penetapan Pemerintah No.16/SD Tahun 1946 tentang Pemerintahan di Daerah Istimewa Surakarta dan Jogjakarta dikeluarkan setelah berlakunya UUD 1945 yang dalam Pasal 18 secara tegas mengakui daerah-daerah yang bersifat istimewa. Oleh karena itu Penetapan Presiden tersebut sangat sejalan dan dikeluarkan berdasarkan dengan Pasal 18 UUD 1945. Dengan demikian, status Keistimewaan Surakarta adalah konstitusional, sehingga penggabungan Karesidenan Surakarta menjadi bagian dari Propinsi Djawa Tengah dan pengahapusan status Keistimewaan Surakarta menjadi inkonstitusional;

    Bahwa UU tentang Pemerintahan Daerah yang diberlakukan setelah UU 22 Tahun 1948 hingga yang terakhir yang berlaku saat ini yaitu UU 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU 12 Tahun 2008 juga tidak ditemukan satu pasal atau ayatpun yang menyatakan pencabutan atau menyatakan tidak berlaku lagi Penetapan Pemerintah No.16/SD Tahun 1946 tentang Pemerintahan di Daerah Istimewa Surakarta dan Jogjakarta;

    Bahwa eksistensi dari Daerah Istimewa juga secara tegas disebutkan dalam Pasal 18B ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi: “Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang”;

    Bahwa dengan demikian UU 10 Tahun 1950 adalah bertentangan dengan Pasal 18 UUD 1945 (sebelum amandemen) jo Pasal 18B ayat (1) UUD 1945 (hasil amandemen).


    Penulis: Rio Ramabaskara
    Pemuda Asal Nusa Tenggara Barat (NTB), Advokat pada Law Office Rio Ramabaskara & Co.

    DPW PKB DIY Sambangi Para Kyai dan Tokoh NU se-DIY

    Umarudin Masdar (tengah) saat mengunjungi Kyai NU di DIY. 
    Yogyakarta, PEWARTAnews.com – Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa Daerah Istimewa Yogyakarta (DPW PKB DIY) diwakili Sekretaris Wilayah DPW PKB Umarudin Masdar menyambangi dan melakukan silaturahim keliling Kyai dan tokoh Nahdlatul Ulama (NU) serta Rois Syuriah dan Tanfidziyah Pengurus Cabang NU Se-DIY pada Hari Senin, 3 Juli 2017.

    Saat melakukan kunjungan, turut hadir juga mendampingi saat silaturahim Erman dari Pengurus DPP PKB dan Pengurus DPW PKB DIY.

    Dalam kesempatan emas itu, Sekretaris Wilayah DPW PKB DIY Umarudin Masdar mengatakan bahwasannya PKB siap turut andil bersama NU untuk sama-sama meminimalisir serta membendung hadirnya paham radikalisme dan intoleransi di Indonesia, lebih khusus di DIY. "PKB siap membantu NU dan para Kyai untuk membendung radikalisme dan intoleransi," ucap Umarudin Masdar di sela-sela acara berlangsung.

    Selain itu, Umarudin Masdar mempunyai keinginan dan komitmen yang kuat untuk meneguhkan Nahdlatul Ulama sebagai jantung dan hati peradaban Islam yang toleran dan bermartabat. "PKB ingin meneguhkan NU sebagai jantung peradaban Islam Indonesia yang toleran." sambungnya. (PEWARTAnews)

    LSM Warmasindo Minta KPK Tindaklanjuti Dugaan Korupsi di Pangandaran

    Pengacara LSM Warmasindo, Rio Ramabaskara.
    Jakarta, PEWARTAnews.com – Lembaga Swadaya Masyarakat Wadah Aspirasi Masyarakat Indonesia (LSM Warmasindo) meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menindaklanjuti pengaduan dugaan tindak pidana korupsi di Kabupaten Pangandaran Jawa Barat.

    “Diketahui praktik korupsi itu diduga merugikan keuangan negara sebesar Rp98 miliar berdasarkan temuan pada buku laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2016 yang patut diduga terdapat keganjilan,” kata pengacara LSM Warmasindo Rio Ramabaskara di Jakarta, Rabu.

    Pengacara kelahiran Nusa Tenggara Barat (NTB) ini menjelaskan, awalnya Ketua Umum LSM Warmasindo Ujang Denny Supriatna mengadukan dugaan korupsi itu ke Polda Jawa Barat berdasarkan Nomor Pengaduan : 20/LAPDU-TPK/WRMS/DPP/I/2017 tertanggal 11 Januari 2017.

    Namun pihak Polda Jawa Barat diambil alih KPK yang diperkuat pengaduan resmi oleh tim kuasa hukum LSM Warmasindo ke KPK pada Juni 2017.

    Rio menjelaskan Kabupaten Pangandaran memiliki potensi besar pada sektor pariwisata, pertanian, peternakan, perikanan dan kehutanan yang telah memisahkan diri dari Kabupaten Ciamis sejak 16 November 2012.

    Rio mengungkapkan kliennya menemukan berbagai kejanggalan penggunaan anggaran pemerintah yang diduga melibatkan unsur penyelenggara negara dan pemenang lelang proyek.

    Rio mengatakan kejanggalan pengelolaan anggaran negara meliputi tidak terdapat laporan bunga deposito Pendapatan Asli Daerah (PAD) berikut relasinya senilai Rp3,77 miliar.

    Laporan itu juga tidak tersaji pada dokumen LKPJ terkait pengembalian denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan dan uang muka sebesar Rp5,29 miliar.

    Selanjutnya, terdapat sisa anggaran senilai Rp71,2 miliar dibandingkan anggaran tahun 2015 sebesar Rp123,3 miliar yang direalisasikan sekitar Rp51,9 miliar.

    Kejanggalan lainnya menurut Rio tertera pada LKPJ TA 2016 yang terdapat perbedaan antara 2015 dan 2016 mencapai Rp5,5 miliar meliputi Dinas Puhubkominfo senilai Rp1,85 miliar, SKPD (Rp150 juta), Dinas Dikbudpora (Rp1,24 miliar) dan Dinas Kesehatan (Rp1,05 miliar).

    Kuasa Hukum Lainnya, Syarifudin M Kasim menambahkan dugaan korupsi juga terjadi pada proyek pembangunan jalan menuju pemakaman umum Desa Pager Gunung Kecamatan Pangandaran senilai Rp958 juta terindikasi pengadaan fiktif karena telah dianggarkan dari Alokasi Dana Desa (ADD) dan berstatus bukan jalan kabupaten.

    Proyek pembangunan yang dimanipulasi lainnya dituturkan Syarifudin yaitu proyek pengadaan jembagan sepanjang 40 meter di Sungai Sintok Tunggilis Ciparakan senilai Rp1,93 miliar yang dibangun tanpa tiang penyangga tengah.

    “Proyek ini menggunakan pondasi bekas sebelumnya sehingga pengerjaan baru mencapai 60 persen sudah ambruk dan mangkrak,” ungkap Syarifudin.

    Syarifudin beberkan bahwa dugaan korupsi lainnya yakni proyek program pertanian kedelai seluas 1.500 hektare per 10 kecamatan, jagung seluas 750 ha per sembilan kecamatan, padi sawah (6.000 ha) per 10 kecamatan, padi ladang (300 ha) per empat kecamatan dan kacang tanah.

    Syarifudin menyatkan total anggaran pengadaan proyek pertanian itu sebesar Rp9,26 miliar namun terealisasi sekitar Rp4 miliar sehingga diduga terjadi penyimpangan mencapai Rp5,26 miliar. (PEWARTAnews)

    Maluku asal Sangaji Bima

    DR (Can) Hasrul Buamona, S.H., M.H.
    PEWARTAnews.com – Menurut penulis “Belajar sejarah untuk mengetahui arti persaudaraan, serta mengenal jati diri”. Ungkapan diatas telah memotivasi penulis selama ini, yang tujuannya menelusuri sejarah yang saat ini hidup dalam ruang sunyi dan sengaja di sunyikan. Maluku saat ini oleh kebanyakan orang Indonesia di kenal tidak lebih hanya pada Ambon dan Ternate, serta konflik SARA yang menimpa Maluku pada tahun 1999. Namun dalam ruang sejarah yang sunyi oleh kebanyakan orang Indonesia tidak mengetahui Maluku atau Jazirah Al-Mulk atau Jazirah Al-Mamlakatul Mulukiyah (Negeri Raja-Raja) telah memiliki peradaban sejarah yang sangat lama dikarenakan pada zaman Firaun, Hammurabi, catatan Jalur Sutera (the silk road), Konstantinopel baik pada saat Romawi berkuasa dan pada saat Turkey Utsmania berkuasa, Maluku atau Jazirah Al-Mulk dikenal dikarenakan telah berdagang rempah-rempah yakni Cengkeh dan Pala, dengan peradabaan bangsa tersebut diatas, artinya bahwa Maluku atau orang-orang Maluku saat itu telah memiliki peranan penting dalam hubungan kerjama sama internasional baik dalam bentuk budaya, religi dan berniaga dengan bangsa-bangsa tersebut. Maluku (Jazirah Al-Mulk) dalam lintas sejarah dunia dikenal memiliki 4 (empat) Kesultanan Islam tertua dan terbesar di Nusantara yang terdiri dari Kesultanan Jailolo, Kesultanan Ternate, Kesultanan Bacan dan Kesultanan Tidore, yang mana dari ke empat Kesultanan tersebut, memiliki hubungan sedarah dikarenakan Sultan dari ke empat Kesultanan tersebut adalah anak kandung dari Syekh Jafar Sadik dengan Boki Nur Safa.

    Kesultanan Ternate yang memiliki lintas sejarah tertua yang puncak kejayaannya pada saat Kesultanan Ternate dipimpin oleh Sultan Babullah Syah (1565-1583) yang adalah anak Sultan Khairun Syah (1538-1965) dari Isteri keduanya yang merupakan anak dari Sangaji Sula Foka’aha/Fuq’aha (tempat para Ulama Sufistik Sula), (Manaf dan Fuata; 2015). Dalam catatan sejarah, Sultan Babullah Syah adalah Tokoh Revolusioner yang membangkitkan Nasionalisme dan Patriotisme Islam Nusantara sebelum republik Indonesia beridiri, sehingga Sultan Babullah Syah adalah Tokoh yang pertama kali melakukan jihad melawan kolonialisme Portugis saat itu, yang telah membunuh Sultan Khairun di Ternate saat Sultan Babullah Syah belajar ilmu Islam dan Perang di Sula.

    Menurut Buya Hamka bahwa peran Sultan Babullah Syah pada zamannya telah menunda penjajahan 100 tahun (seratus tahun). Selain itu Sultan Babullah Syah adalah Sultan di Nusantara yang memiliki peran sangat besar dalam menyebarkan Islam di Indonesia. Wujud dari penyebaran Islam oleh Sultan Babullah Syah yang saat ini, bisa dibuktikan salah satunya hadirnya kedudukan Sangaji dalam sosial kemasyarakatan orang Mbojo yang lebih kenal dengan Bima atau Kesultanan Bima yang saat ini telah menjadi Kabupaten Bima (NTB).

    Sultan Babullah Syah adalah Sultan yang memang telah dipersiapkan oleh ayahnya Sultan Khairun Syah untuk belajar Islam dan Perang di Sula. Mengapa harus ke Sula untuk belajar ilmu Islam dan Perang? Jawabanya ialah harus diketahui bahwa pola pendidikan di Maluku saat dulu tidak mengenal pelembagaan pendidikan pesantren seperti di Jawa atau Arab, dikarenakan nilai Adat di Maluku mengatur setiap Anak akan belajar ilmu Islam atau ilmu tua (ilmu turunan) dan ilmu Perang hanya belajar kepada Ayah kandungnya, Kakek dari Ayah Kandungnya atau Kakek dari Ibu Kandungnya, hal ini sesuai dalam ajaran Islam bahwa setiap Kepala Rumah Tanggah adalah “Imam” atau “Pemimpin” bagi keluarganya yang mewajibkan setiap “Imam” harus memiliki pengetahuan pendidikan Islam dan Adat yang sempurna, sehingga ini menjadi alasan historis terkuat Sultan Babullah Syah belajar ilmu Islam dan ilmu Perang di Sula.

    Secara singkat struktur ketatanegaraan Kesultanan Ternate selain Sultan sebagai pemimpin tertinggi Kesultanan, dikenal pula Sangaji yang kedudukannya sebagai pemimpin yang mewakili Sultan di luar ibu kota Ternate sebagai ibu kota Kesultanan Ternate hingga sekarang. Sangaji bukan hanya sebagai kedudukan pemerintahan, politik dan hukum dalam struktur ketatanegaraan Kesultanan Ternate, namun lebih dari itu Sangaji adalah sebuah kedudukan spiritual Islam yang sama halnya seperti seorang Kiyai di Jawa atau Syekh di Jazirah Arab, dikarenakan Sangaji sendiri berasal dari kata dasar “Ngaji” yang artinya mengaji “Al-qur’an”, hanya kemudian di tambahkan “Sang” sebagai wujud penghormatan tertinggi kepada orang yang memiliki keilmuan Islam dan juga sebagai pemimpin dalam menyebarkan Islam dan Adat. Sangaji sendiri secara nama dan kedudukan hanya berasal pada 4 (empat) Kesultanan di Maluku yakni Kesultanan Ternate, Kesultanan Bacan, Kesultanan Jailolo dan Kesultanan Tidore, artinya bahwa ketika ada Kesultanan Islam yang di Nusantara kemudian juga terdapat kedudukan Sangaji. Maka hal tersebut merupakan bukti perluasan wilayah dan syiar Islam Kesultanan Ternate yang dilakukan oleh Sultan Babullah Syah dan para Sangajinya.

     Hal ini dibuktikan Bima hingga saat ini oleh orang Bima masih mengenal kedudukan Sangaji dalam sosial kemasyarakatan, dalam beberapa kesempatan penulis pernah bertanya kepada Mahasiswa Bima di Yogyakarta bagaimana kedudukan Bima dan asal-usulnya, hal mengejutkan terjadi dalam jawaban mereka bahwa Sangaji sendiri di Bima menempati kedudukan sangat penting dikarenakan yang menjadi Sultan harus berasal dari keturunan Sangaji dan kemudian yang harus menjadi tokoh Islam dalam Kesultanan Bima hingga dalam lingkup masyarakat harus dari keturunan Sangaji sampai pada senjata baik keris dan sebagainya di Kesultanan Bima bernama Sangaji atau lebih tepatnya pusaka peninggalan Sangaji, dan kononya Sangaji itu sendiri berasal dari Kesultanan Ternate (Maluku). Dari cerita Mahasiswa Bima tersebut, menguatkan bukti sejarah Kesultanan Ternate sendiri yang pada zaman Sultan Babullah Syah yang pernah mengirim para Sangaji ke Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur pada tahun 1574 yang terdiri dari Sangaji Mena, Sangaji Dili, Sangaji Solor, Sangaji Lawayong, Sangaji Lamaharra, Sangaji Kore (Sanggar), Sangaji Bima, Jougugu Boi, Jougugu Lang, Kiemalaha Gogos dan, Jougugu Ilyas setelah Sultan Babullah Syah mengislamkan Raja Gowa ke-14 Manganrangi Manrabia alias Sultan Alaudin I yang memerintah Gowa tahun 1593-1639 (Alm. Sultan Mudaffar Syah, dalam buku Ekspansi Islam & Imprealisme Modern; 2008). Apabila dilihat dari tahun Sultan Babullah Syah dan Sultan Alaudin I, terlihat bahwa Sultan Babullah Syah lebih senior dalam memerintah dan melakukan perluasan kekuasaan, dan juga pada tahun tersebut Sultan Babullah Syah sedang pada puncak kejayaan dengan menguasai 74 (sebenarnya lebih karena kekuasaanya dari Afrika[Peninsula] sampai Pasifik [Honolulu]) pulau diluar Kepulauan Maluku untuk melakukan syiar Islam serta mengusir Portugis dari Nusantara.

    Sangat bertentangan dengan keadaan historis saat ini, yang menceritakan bahwa Kesultanan Gowa yang melakukan syiar Islam pertama kali dan memiliki pengaruh kuat dalam Kesultanan Bima hingga sekarang. Apabila berdasarkan fakta-fakta sejarah jelas bahwa Kesultanan Ternate yang pertama dan memiliki pengaruh bagi Kesultanan Bima,  hal ini diperkuat dengan kedudukan Sangaji itu sendiri tidak dikenal dan tidak ada dalam sistem Kesultanan Gowa, dan Sultan Alaudin I di Islamkan oleh Sultan Babullah Syah, serta juga ada kesamaan yakni di Maluku yakni Sula dan Ternate Masjid disebut “Sigi”, Sholat disebut Sabea/Sambia, sama halnya di Bima Masjid disebut “Sigi” dan Sholat di Bima disebut “Sambea”. Selain itu fakta sejarah juga menunjukkan lambang Kesultanan Bima memiliki kesamaan dengan lambang Kesultanan Ternate yakni burung berkepala dua berhati satu (Goheba Dopolo Romdihi) yang mengandung arti filosofis kalimat Syahadat, yang oleh penulis memaknai sebagai Nur Allah dan Nur Muhammad dalam proses terbentuknya alam dunia, yang dalam bahasa Sula dikenal dengan bahasa tua “Kim Bal Ak, Ak Bal Kim” (Kamu adalah Aku, dan Aku adalah Kamu) dan juga dalam bahasa tua Ternate “Gudu Moju Si To Nonaku, Ri Jou Si To Suba (Aku telah mengenalnya, karena Aku menyembahnya). Apabila di aplikasi dalam sosial kemasyarakatan oleh Alm.Sultan Mudaffar Syah di maknai sebagai hubungan pemimpin dan rakyatnya harus “bersatu hati”.

    Fakta sejarah lain yang membantah klaim sejarah Kesultanan Gowa hari ini atas Kesultanan Bima, dapat terlihat dengan Perjanjian Bongaya yang nama aslinya Joungaya (Perjanjian Raja-Raja) isinya bahwa “Makasar harus melepaskan hak-haknya atas Jazirah Utara dan Sulawesi sampai Teluk Kolanodale (Palu) kepada Sultan Ternate. Bahwa semua daerah diatas Mandar Sampaga, Buwol, Toli-Toli, Dempelas, Balesang, Silisa,Kaili adalah daerah Gowa. Makasar harus menyerahkan daerah-daerah itu dari Manado ke Pancana (Muna) kepada Kesultanan Ternate” (Alm. Sultan Mudaffar Syah, Ekspansi Islam;2008). Dari isi perjanjian ini terlihat bahwa pada saat itu Kerajaan Gowa tidak super power sebagai empirium Islam Nusantara yang kemudian melakukan perluasan wilayah, apalagi syiar Islam, karena super power dan empirium Islam Nusantara terkuat dan terbesar saat itu, yang saat ini di sunyikan oleh sejarah Indonesia adalah Kesultanan Ternate (Jazirah Al-Mamlakul Mulukiyah) yang dipimpin Sultan Babullah Syah dikarenakan pada saat Sultan Babullah adalah pemimpin tertinggi yang membawahi Kesultanan Islam Demak, Aceh,dan Malaka. Semoga Allah SWT menempatkan Allahumagfirullah Sultan Babullah Syah dan Para Sangaji di Firdausnya Allah SWT. Amin Jou (Syukur Eb-Eb Kolano).


    Penulis : DR (Can) Hasrul Buamona, S.H., M.H. 
    (Advokat di Jakarta dan Anak Adat Sangaji Fagud Sula)


     

    Iklan

    Iklan
    Untuk Info Lanjut Klik Gambar
    Copyright © 2015-2017. PEWARTAnews.com - All Rights Reserved
    Template Created by Creating Website