Headlines News :
Home » , , » Sebuah Tinjauan Tentang Keistimewaan Surakarta

Sebuah Tinjauan Tentang Keistimewaan Surakarta

Written By Pewarta News on Senin, 03 Juli 2017 | 08.13

Rio Ramabaskara. 
PEWARTAnews.com – Secara konstitusional  dasar hukum daerah-daerah bersifat istimewa diatur dalam konstitusi dasar Negara Republik Indonesia yakni Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Tepatnya, pada pasal 18 UUD 1945 junto Pasal 18 huruf  B UUD 1945  setelah amandemen.

Pembicaraan mengenai Pasal 18  UUD 1945 tentang Pemerintahan Daerah telah dimulai dalam sidang-sidang Badan Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) yang beranggotakan 60 orang. BPUPKI diketuai  KRT  dr. Radjiman  Widyodiningrat yang mewakili utusan Kooti (daerah istimewa) atau Zelbesturende Landschappen (Swapraja) Surakarta.

Pembahasan lebih intensif dilakukan oleh Panitia Perancang UUD 1945 pada tanggal 11 Juli 1945 yang dipimpin Ir. Soekarno dengan anggota 18 orang. Dalam panitia tersebut duduk utusan-utusan dari Kooti di Jawa seperti KRT dr. Radjiman Widyodiningrat, GPH Suryohamidjojo, KRHA Sosrodiningrat, KRHT Mr. Wongsonegoro dan KRMTH Woerjaningrat yang semuanya berasal dari Kooti Surakarta. Sedangkan Kooti Jogjakarta diwakili BPH Poerobojo.

Rancangan UUD itu kemudian dibawa dalam Rapat Besar BPUPKI pada tanggal 14 dan 15 Juli 1945. Dalam rapat besar itu, Prof Dr. Soepomo yang berasal dari Sukoharjo Surakarta diberi kesempatan menjelaskan secara panjang lebar tentang Rancangan UUD, termasuk mengenai Pemerintahan Daerah.

Tentang Pemerintahan Daerah, Soepomo menjelaskan daerah Indonesia dibagi atas daerah-daerah yang besar dan di dalam daerah yang besar itu ada lagi daerah-daerah yang kecil denga mengingat dasar permusyawaratan.

Maksud dari mengingat dasar permusyawaratan menurut Soepomo bagaimanapun juga penetapan tentang bentuk pemerintahan daerah tersebut berdasar atas permusyawaratan. Jadi aka ada juga Dewan Permusyawaratan Daerah. Lagi Pula harus diingat hak asal usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa. Hal itu mengingat adanya kerajaan-kerajaan, kooti-kooti baik di Jawa maupun luar Jawa dan kerajaan-kerajaan dan daerah-daerah yang meskipun kerajaan, tetapi mempunyai status zelfbestuur.

Dalam sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pembicaraan tentang UUD masih tetap intensif. Dalam rapatnya tanggal 18 Agustus 1945, masalah UUD ramai dibicarakan kembali. Tentang Pemerintahan Daerah,  Prof Dr. Soepomo kembali menjelaskan antara lain dengan mengatakan :

Dan adanya daerah-daerah istimewa diindahkan dan dihormati. Kooti-kooti, sultanat-sultanat tetap ada dan dihormati susunan yang asli, akan tetapi itu keadaannya sebagai daerah bukan negara, jangan sampai ada salah paham dalam menghormati adanya daerah zelbesturende landschappen, itu bukan negara. Jadi zelbesturende landschappen, hanyalah daerah saja, tetapi daerah-daerah istimewa yaitu yang mempunyai sifat istimewa.

Jadi daerah-daerah istimewa itu suatu bagian dari staat Indonesia, tetapi mempunyai sifat istimewa, mempunyai susunan asli. Begitupun adanya zelstandige gemeenchappen seperti desa, di Sumatera negeri (Minangkabau), marga (Palembang) yang dalam bahasa Belanda disebut Inhee Rechtsgemeenschappen. Susunan asli itu dihormati.

Setelah Prof. Dr. Soepomo selesai memberikan penjelasan, terjadi diskusi yang cukup panjang. Menyangkut status daerah bersifat istimewa, diskusi yang mengemuka seperti tertulis dalam buku Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945 karya Prof. Mr. Muhammad Yamin sebagai berikut :

Anggota BPH Poeroebojo dari Kooti Jogjakarta :
Kalau diterima oleh Panitia, saya sebagai wakil Kooti mengusulkan supaya Pemerintahan Kooti disahkan 100 persen zelfstandig. Tentang Perhubungannya, tentang detil nanti bisa diadakan aturan sebaik-baiknya.

Ketua Soekarno :
Saya kira usul tidak bisa. Kemarin kita tentukan bentuk negara Republik Kesatuan, Jadi kalau Kooti diberi hak zelfbestuur seluas-luasnya, maka ada staat sendiri di dalam Negara Republik Indonesia. Itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Pasal 1.

Anggota Oto Iskandardinata :
Paduka tuan ketua, apa sebabnya panitia tidak memajukan usul tentang Kooti?  Sebetulnya sadia tidak lain ialah supaya jangan diadakan pembicaraan panjang lebar. Sebab dalam pembicaraan panitia nyata sekali bahwa pendirian anggota ada berlainan,...

Ketua Soekarno :
Terima kasih.

Wakil Ketua Muhammad Hatta
Saya kira bahwa soal Kooti memang sukar, oleh karena kita belum mengadakan undang-undang tentang Kooti. Untuk sementara waktu kita teruskan sadia keadaan sebagaimana yang ada. Kemudian kita bisa mengurus bagaimana mestinya soal Pemerintahan Kooti, sehingga sesuai dengan tuntutan kedaulatan rakyat.

Anggota GPH Soejohamidjojo dari Kooti Surakarta
Saya setuju dengan usulan tuan Hatta yaitu diteruskan apa yang ada sekarang mengingat waktu sulit. Memang saya mengetahui sendiri hal itu, apalagi di Surakarta Kooti, di mana kalau dilihat dari luar ada satu Kooti, akan tetapi sesungguhnya ada dua pemerintahan. Jadi keadaannya masih sulit. Saya minta keadaan seperti sekarang diteruskan. Akan tetapi saya usulkan oleh karena tadi dikatakan pembagian Jawa dalam tiga provinsi supaya diingat bahwa kedudukan Ko yang akan menjadi Syutyokan seperti sekarang. Syutyokan lebih rendah daripada Gubernur. Permintaan saya, supaya yang menjadi Residen di Kooti disamakan dengan Gubernur.

Anggota Soepomo :
Saya mufakat. Jadi Kooti daerahnya diluar provinsi yang tiga itu. Daerah Kooti sebetulnya langsung di bawah pusat, tetapi di situ ada pengganti Tyokan-Tyokan.

Ketua Soekarno :
Barangkali semuanya sudah mufakat? (semua mufakat). Untuk sementara waktu urusan Kooti diatur seperti adanya sekarang…

Hasil rapat itu kemudian menjadi keputusan PPKI pada tanggal 19 Agustus 1945 tentang Pembagian Wilayah Republik Indonesia Menetapkan wilayah Indonesia menjadi 8 propinsi dengan 2 daerah istimewa beserta gubernurnya, yaitu :
a) Jawa Barat         : Sutardjo Kartohadikusumo
b) Jawa Tengah       : R. Panji Soeroso
c) Jawa Timur         : R.A Soerjo
d) Kalimantan          : Ir. Mohammad Noor
e) Sulawesi               : Dr. Sam Ratulangi
f) Maluku                : Mr. J. Latuharhary
g) Sunda Kecil          : Mr. I Gusti Ketut Pudja
h) Sumatera              : Mr. Teuku Moh. Hasan
i)  Dua daerah istimewa yaitu  Surakarta dan Jogjakarta

Lahirnya Daerah Istimewa Surakarta
Menyikapi kemerdekaan RI yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945, Susuhunan Paku Buwono XII dan Sri Mangkunegoro VIII mengeluarkan dekrit kerajaan yang disebut Maklumat  1 September 1945.

Memasuki Proklamasi Kemerdekaan RI, Keraton Surakarta segera menyatakan Daerah Surakarta merupakan Daerah Istimewa dari Republik Indonesia. Ini tertuang dalam Maklumat Susuhunan Paku Buwono XII yang dikeluarkan pada tanggal 1 September 1945 yang berisi :
Makloemat Sri Padoeka Ingkang Sinohoen Kandjeng Soesoehoenan
 
Kepada
SELOEROEH PENDOEDOEK NEGERI SURAKARTA HADININGRAT
Kami Pakoe Boewono XII, Soesoehoenan Negeri Surakarta Hadiningrat menyatakan Negeri Surakarta Hadiningrat yang bersifat kerajaan adalah daerah istimewa dari  Negara Republik Indonesia dan berdiri di belakang Pemerintah Pusat Negara Republik Indonesia.

Kami menyatakan bahwa pada dasarnya segala kekuasaan dalam daerah negeri Surakarta Hadiningrat terletak di tangan Soesoehoenan Surakarta Hadiningrat dan oleh karena itu, berhubung dengan keadaan pada dewasa ini, maka kekuasaan-kekuasaan yang sampai kini tidak di tangan kami dengan sendirinya kembali ke tangan kami.

Kami menyatakan bahwa perhubungan antara Negeri Surakarta Hadiningrat dengan Pemerintah Pusat Negara Republik Indonesia bersifat langsung.

Kami memerintahkan dan percaya kepada seluruh Penduduk Negeri Surakarta Hadiningrat, mereka akan bersikap sesuai dengan Sabda Kami tersebut di atas.

Surakarta Hadiningrat
1 September 1945

Paku Buwono XII

Terhadap dukungan Keraton Surakarta itu, Presiden RI Soekarno pada 19 Agustus 1945 mengeluarkan Piagam Kedudukan yang selengkapnya berbunyi :

Republik Indonesia
Kami, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, menetapkan :
Ingkang Sinohoen Kanjeng Soesoehoenan Paku Buwono Senopati Ing  Ngalogo Abdurrahman Sayidin Panotogomo Ingkang Kaping XII, ing Surakarta Hadiningrat

Pada Kedudukannya

dengan kepercayaan bahwa Seri Paduka Kanjeng Soesoehoenan akan mentjurahkan segala pikiran, tenaga, jiwa dan raga untuk keselamatan daerah Surakarta sebagai bagian dari pada Republik Indonesia

Djakarta 19 Agustus 1945
Presiden Republik Indonesia

Ir Soekarno

Piagam tersebut merupakan pengakuan dan penetapan resmi Pemerintah Republik Indonesia atas Negeri Surakarta Hadiningrat sebagai daerah pemerintahan asli dan karenanya bersifat istimewa beserta kedudukan Seri Paduka Soesoehonan sebagai kepala Daerah Istimewa. Piagam tersebut diserahka utusan Pemerintah RI Mr AA Maramis dan Mr Sartono.

Menilik tanggal dikeluarkannya maklumat, maka dapat dikatakan Maklumat PB XII itu dikeluarkan lebih awal dari maklumat sejenis yang dikeluarkan Sri Sultan HB IX dan Sri Paku Alam VIII di Jogjakarta yang dikeluarkan pada 5 September 1945.

Undang-Undang Pertama Republik Indonesia
Pemerintah RI di awal kemerdekaan memiliki komitmen dan konsisten mengakui keberadaan daerah-daerah bersifat istimewa sebagaimana diatur dalam Pasal 18 UUD 1945  yang berbunyi :
Pembagian Daerah Indonesia atas dasar daerah besar dan kecil dengan bentuk susunan pemerintahan ditetapkan dengan Undang-undang, dengan memandang dan mengingati dasar permusyawaratan dalam sistim pemerintahan negara dan hak-hak asal usul dalam daerah-daerah yang  bersifat istimewa.

Komitmen dan konsistensi Pemerintah RI itu diwujudkan dengan dikeluaraknya UU Nomor 1 Tahun 1945 tanggal 23 November 1945 tentang Peraturan Kedudukan Komite Nasional Daerah.

Dalam Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1945 dinyatakan Komite Nasional Daerah diadakan,  kecuali di Daerah Surakarta dan Jogjakarta, di Karesidenan, di Kota berotonomi, Kabupaten dan lain-lain daerah yang dianggap perlu oleh Menteri Dalam Negeri.

Sedangkan dalam penjelasannya dinyatakan tentang Jogjakarta dan Surakarta, dalam surat pengantar rancangan undang-undang tersebut,  diterangkan  ketika merundingkan rancangan itu, Badan Pekerja Pusat tidak mempunyai gambaran yang jelas. Jika begitu  surat pengantar ­ sekiranya pemerintah menganggap perlu untuk daerah tersebut diadakan aturan yang berlainan, Badan Pekerja bersedia menerima untuk membicarakan rancangan undang-undang  mengenai daerah itu.

Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 1945 dapat digarisbawahi bahwa pembentukan  Komite Nasional Daerah dibentuk di semua  Karesidenan, kota otonomi, kabupaten dan daerah-daerah yang dianggap perlu oleh Menteri Dalam Negeri kecuali Dearah Istimewa Surakarta dan Jogjakarta. Tentang kedudukan Daerah Istimewa Surakarta dan Jogjakarta Badan Pekerja Pusat tidak memiliki gambaran yang jelas dan bersedia membicarakan undang-undang mengenai daerah tersebut yang berlainan dengan daerah lain.

Panitia Tata Negara Daerah Istimewa Surakarta
Sebagai tindak lanjut dari UU Nomor 1 Tahun 1945  pada tanggal 27 November 1945 dibentuk Panitia Tata Negara Daerah Istimewa Surakarta yang bertugas menyusun peraturan tentang Daerah Istimewa Surakarta. Peraturan Daerah Istimewa Surakarta dibahas oleh pihak Keraton Kasunanan dan Mangkunegaran dengan 27 organisasi di Surakarta baik laskar rakyat, organisasi kemasyarakatan dan organisasi politik. Peraturan Daerah Istimewa Surakarta itu meliputi :
1. Mempertahankan Kedudukan Surakarta sebagai Daerah Istimewa

2. Kekuasaan Daerah Istimewa Surakarta harus lebih luas dari masa penjajahan yaitu dengan meniadakan Gubernur pada masa colonial Belanda dan Tyokan di masa Jepang dan Komisaris Tinggi pada masa RI

3. Urusan pemerintahan langsung dibawah pemerintah Pusat

4. Memperhatian kedaulatan rakyat dengan arti mengakomodasikan aliran-aliran dalam masyarakat dan Daerah Istimewa Surakarta member manfaat bagi masyarakat Surakarta

5. Adanya persatuan antara pihak Kasunanan dengan Mangkunegaran dalam menjalankan Daerah Istimewa Surakarta.

Penetapan Pemerintah No 16 SD/Tahun 1946
Memasuki awal 1946 terjadi instabilitas politik di wilayah Daerah Istimewa Surakarta oleh gerakan kaum oposisi terhadap Pemerintah RI yang berkedudukan di ibukota Jogjakarta. Akibat pergolakan itu, Perdana Menteri Sutan Syahrir dan beberapa pejabat Pemerintah Daerah Istimewa Surakarta sempat diculik oleh  pemerintah saat itu  Surakarta dinyatakan dalam kondisi darurat.

Menghadapi pergolakan di Surakarta itu, Pemerintah kemudian mengeluarkan Penetapan Pemerintah No 16/SD Tahun 1946 tanggal 15 Juli 1946 tentang Pemerintah di Daerah Istimewa Surakarta dan Jogjakarta.

Dalam Penetapan Pemerintah itu Daerah Surakarta yang bersifat istimewa untuk sementara dipandang sebagai Karesidenan.

Dalam angka kedua Penetapan Pemerintah No 16/SD Tahun 1946 itu juga berisi janji  pemerintah terhadap rencana membuat undang-undang untuk Daerah Istemewa Surakarta.

Selengkapnya bunyinya adalah sebagai berikut :
Sebelum bentuk susunan pemerintahan daerah Kasunanan Surakarta dan Mangkunegaran ditetapkan dengan Undang-Undang, maka daerah tersebut untuk sementara waktu dipandang merupakan Karesidenan dikepalai oleh seorang Residen yang memimpin segenap pegawai pamong praja dan polisi serta memegang segala kekuasaan sebagai seorang Residen di Jawa dan Madura dan luar daerah Surakarta dan Jogjakarta.

Sedangkan angka kelima mengamanatkan Pemerintah di daerah-daerah Surakarta dan Jogjakarta berada langsung di bawah pimpinan Pemerintah Pusat.

Undang-Undang No 22 Tahun 1948
Undang-Undang tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah yang pertama kali berlaku di Indonesia adalah UU No 22 Tahun 1948 sebagai pelaksanaan dari Pasal 18 UUD 1945.

Berdasarkan UU No 22 Tahun 1948, kedudukan daerah yang bersifat istimewa diatur dalam Pasal 1 ayat (2) dan (3), Pasal 18 ayat (5) da (6) serta dalam Pasal 19. Kutipan pasal-pasal tersebut adalah sebagai berikut :

Bab I
Tentang pembagian negara dalam daerah-daerah yang dapat mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Pasal 1
(2) Daerah-daerah yang mempunyai hak-hak asal-usul dan di zaman sebelum Republik Indonesia mempunyai pemerintahan sendiri yang bersifat istimewa dengan undang-undang pembentukan termaksud dalam ayat (3) dapat ditetapkan sebagai daerah istimewa yang setingkat Propinsi, Kabupaten atau Desa yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.
(3) Nama, batas-batas, tingkatan, hak dan kewajiban daerah-daerah tersebut dalam ayat (1) dan (2) ditetapkan dalam  undang-undang pembentukan.

Bab II
Tentang bentuk dan susunan pemerintahan daerah

Pasal 18
(5) Kepala Daerah Istimewa diangkat oleh Presiden dari keturunan keluarga yang berkuasa di daerah itu  di zaman sebelum Republik Indonesia dan yang masih menguasai daerahnya dengan syarat-syarat kecakapan, kejujuran dan kesetiaan dan dengan mengingat adat istiadat di daerah itu.

Kesimpulan
Dari uraian tersebut di atas diperoleh gambaran kedudukan daerah istimewa dijamin  oleh konstitusi sejak pembahasan Rancang Undang-Undang Dasar 1945 oleh BPUPKI maupun PPKI. Keberadan  daerah istimewa kemudian diatur dalam pasal 18. Kedudukan daerah istimewa akan diatur lebih lanjut dengan undang-undang.

Sejak awal kemerdekaan, berdasarkan konstitusi ada dua daerah istimewa yang diakui yakni Daerah Istimewa Surakarta dan Jogjakarta. Kedudukan kedua daerah istimewa kemudian dituangkan lebih lanjut dalam keputusan PPKI tanggal 19 Agustus 1945, UU No 1 Tahun 1945, Penetapan Pemerintah No 16/SD Tahun 1946 dan UU No 22 Tahun 1948 tentang Pemerintahan Daerah.

Bahwa berdasarkan Penetapan Pemerintah No 16/SD Tahun 1946 kedudukan Daerah Istimewa Surakarta akan diatur dengan undang-undang. Demikian pula dengan UU No 22 Tahun 1948 yang mengatakan daerah istimewa  kedudukannya setingkat dengan provinsi, kabupaten atau desa yang pembentukannya diatur dengan undang-undang.

Sampai 65 tahun kemerdekaan RI, janji pemerintah untuk mengatur Daerah Istimewa Surakarta dengan undang-undang belum dipenuhi. Dalam bulan Agustus 1950, Daerah Istimewa Surakarta justru dicaplok masuk bagian dari Provinsi Jawa Tengah.

POSISI KASUS:
Bahwa Surakarta adalah Daerah Istimewa sebagaimana yang disebutkan secara tegas dalam Penetapan Pemerintah No.16/SD Tahun 1946 tentang Pemerintahan di Daerah Istimewa Surakarta dan Jogjakarta, 15 Djuli 1945 yang ditandatangani oleh Presiden Republik Indonesia Soekarno dan Surat Wakil Presiden, Den Haaq, 12 September 1949 yang ditujukan kepada J.M. fg. Ministert Presiden dan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Djogjakarta;

Bahwa status Surakarta sebagai Daerah Istimewa sebagaimana yang diatur dalam Penetapan Pemerintah No.16/SD Tahun 1946 tentang Pemerintahan di Daerah Istimewa Surakarta dan Jogjakarta, 15 Djuli 1945 yang ditandatangani oleh Presiden Republik Indonesia Soekarno tersebut dihapus dan dicaplok oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah;

Bahwa pengahapusan dan pencaplokan tersebut secara implisit disebutkan dalam Bagian Memutuskan angka I dan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah, yang berbunyi:

a. Bagian Memutuskan angka I: “Mengahapuskan Pemerintahan Daerah Karesidenan Semarang, Pati, Pekalongan, Banjumas, Kedu, dan Surakarta, serta membubarkan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Karesidenan-Karesidenan tersebut;

 b. Pasal 1 ayat (1): “Daerah jang meliputi Daerah Karesidenan Semarang, Pati, Pekalongan, Banjumas, Kedu, dan Surakarta ditetapkan mendjadi Propinsi Djawa Tengah.

4. Bahwa meskipun hal tersebut tidak secara eksplisit menyebutkan pengahapusan status Surakarta sebagai Daerah Istimewa sebagaimana yang disebutkan dalam Penetapan Pemerintah No.16/SD Tahun 1946 tentang Pemerintahan di Daerah Istimewa Surakarta dan Jogjakarta, 15 Djuli 1945, namun dalam kenyataannya hingga saat ini status Surakarta sebagai Daerah Istimewa tidak jelas;

5. Bahwa suatu kenyataan pula Penetapan Pemerintah No.16/SD Tahun 1946 tentang Pemerintahan di Daerah Istimewa Surakarta dan Jogjakarta, 15 Djuli 1945 sampai saat ini masih berlaku, karena belum pernah dicabut.

ANALISIS HUKUM:
I.    Penggabungan dan Penghapusan Status Surakarta sebagai Daerah Istimewa adalah Tidak Sah

Bahwa pembentukan Propinsi Djawa Tengah yang mencaplok Karesidenan Surakarta dan sekaligus  menghapus Surakarta sebagai Daerah Istimewa adalah berdasarkan UU 10 Tahun 1950;

Bahwa sebagai dasar hukum dikeluarkannya UU 10 Tahun 1950 tersebut adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pemerintahan Daerah;

Bahwa dalam UU 22 Tahun 1948 tidak ada satu pasal atau ayat pun yang memerintahkan pencaplokan Karesidenan Surakarta sebagai bagian dari Propinsi Djawa Tengah. Begitu juga tidak ada satu pasal atau ayatpun  yang menyatakan penghapusan status Surakarta sebagai Daerah Istimewa;

Bahwa pencaplokan dan pengapusan status Surakarta sebagai Daerah Istimewa bersadarkan UU 10 Tahun 1950 yang mendasarkan kepada UU 22 Tahun 1948 adalah sangat bertentangan dengan fakta hukum lainnya, yaitu:

Baik UU 22 Tahun 1948 maupun UU 10 Tahun 1950 sama sekali tidak ada satu pasal atau ayatpun yang menyatakan pencabutan atau yang menyatakan tidak berlaku lagi Penetapan Pemerintah No.16/SD Tahun 1946 tentang Pemerintahan di Daerah Istimewa Surakarta dan Jogjakarta;

Bahwa dalam Diktum Kedua Penetapan Pemerintah No.16/SD Tahun 1946 tentang Pemerintahan di Daerah Istimewa Surakarta dan Jogjakarta, secara tegas menyebutkan bahwa susunan pemerintahan daerah Kasunanan dan Mangkunegaran akan ditetapkan dengan Undang-Undang. Dengan demikian sangat jelas bukan dihapus dan selanjutnya digabung sehingga menjadi bagian dari Propinsi Djawa Tengah;

Bahwa  Surat Wakil Presiden, Den Haaq, 12 September 1949 yang ditujukan kepada J.M. fg. Ministert Presiden dan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Djogjakarta adalah dibuat setelah dikeluarkannya UU 22 Tahun 1948. Oleh karena itu, apabila UU 22 Tahun 1948 memerintahkan penghapusan status Surakarta sebagai Daerah Istimewa dan menggabungkan Karesidenan Surakarta sebagai bagian dari Propinsi Djawa Tengah, maka secara otomatis tidak mungkin Wakil Presiden membuat surat tersebut.


II. Penggabungan dan Penghapusan Status Surakarta sebagai Daerah Istimewa bertentangan dengan UUD 1945

Bahwa Penetapan Pemerintah No.16/SD Tahun 1946 tentang Pemerintahan di Daerah Istimewa Surakarta dan Jogjakarta, sampai saat belum pernah dicabut. Oleh karena itu, eksistensi Surakarta sebagai Daerah Istimewa adalah sah menurut hukum;

Bahwa  Penetapan Pemerintah No.16/SD Tahun 1946 tentang Pemerintahan di Daerah Istimewa Surakarta dan Jogjakarta dikeluarkan setelah berlakunya UUD 1945 yang dalam Pasal 18 secara tegas mengakui daerah-daerah yang bersifat istimewa. Oleh karena itu Penetapan Presiden tersebut sangat sejalan dan dikeluarkan berdasarkan dengan Pasal 18 UUD 1945. Dengan demikian, status Keistimewaan Surakarta adalah konstitusional, sehingga penggabungan Karesidenan Surakarta menjadi bagian dari Propinsi Djawa Tengah dan pengahapusan status Keistimewaan Surakarta menjadi inkonstitusional;

Bahwa UU tentang Pemerintahan Daerah yang diberlakukan setelah UU 22 Tahun 1948 hingga yang terakhir yang berlaku saat ini yaitu UU 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU 12 Tahun 2008 juga tidak ditemukan satu pasal atau ayatpun yang menyatakan pencabutan atau menyatakan tidak berlaku lagi Penetapan Pemerintah No.16/SD Tahun 1946 tentang Pemerintahan di Daerah Istimewa Surakarta dan Jogjakarta;

Bahwa eksistensi dari Daerah Istimewa juga secara tegas disebutkan dalam Pasal 18B ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi: “Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang”;

Bahwa dengan demikian UU 10 Tahun 1950 adalah bertentangan dengan Pasal 18 UUD 1945 (sebelum amandemen) jo Pasal 18B ayat (1) UUD 1945 (hasil amandemen).


Penulis: Rio Ramabaskara
Pemuda Asal Nusa Tenggara Barat (NTB), Advokat pada Law Office Rio Ramabaskara & Co.

Share this post :

Posting Komentar

Komentar netizen merupakan tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan redaksi. Kami berhak mengubah atau menghapus komentar yang mengandung intimidasi, pelecehan, dan SARA.

 
Copyright © 2015-2017. PEWARTAnews.com - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website