Headlines News :

    Like Fun Page Kami

    Kejanggalan dalam Diri

    Agus Salim.
    PEWARTAnews.com – Kajian rutin jum’at malam yang selalu dilaksanakan setiap satu pekan sekali kembali diadakan. Setelah satu pertemuan sebelumnya di tunda dengan beberapa kendala kecil. Kini ruang ilmiah yang dirahmati oleh Tuhan dan diiringi para malaikat yang senantiasa memanjatkan tasbih ilmu kembali dilaksanakan. Bagi saya, kajian ruitn ini (jum’at malam yang bertempat di Gedung PKSI Lama UIN Sunan Kalijaga) selalu menghadirkan spirit keilmuan dan memenuhi hasrat pengetahuan. Minimal secara perlahan memberikan sedikit-demi sedikit ‘cahaya’ untuk pikiran saya yang masih kelam dan mengash nalar saya yang masih tumpul. Walaupun sekedar untuk membaca situasi sosial, ekonomi, maupun politik yang semakin rumit untuk “dibaca”. Mungkin karena semakin banyaknya tabir-tabir tebal dan jubah kepalsuan yang menutupinya dengan aneka warna dan nama-nama. Ada yang atas nama agama, pemberdayaan, kesejahteraan, kepedulian sosial atau apapun warna bingkisannya, yang kina menutupinya dari cahaya kebenaran.

    Pertemuan hari ini menghadirkan suatu kajian tentang pemanfaatan modal sosial (social capital) dan kaitannya dengan pengelolalaan dana bergulir syari’ah yang ada di D. I. Yogyakarta. Pematerinya seorang Dosen Muda yang sudah bergelar Magister – Afdawaiza, S.Ag., M.Ag. – sebagaimana yang tertera dalam makalah yang beliau susun. Beliau menghadirkan satu kajian tentang satu lembaga pengelola keuangan – atau sejenisnya, dengan memberikan bantuan berupa pinjaman kepada masyarakat untuk mengembangkan usaha kecil dan menengah. Tentunya dengan berbagai macam persyaratan yang harus disepakati. Sejujurnya, saya bukanlah orang yang banyak bergelut pada wilayah semacam ini – kajian-kajian ekonomi. Namun, hasrat keingintahuan itu pasti akan muncul bila sudah berada pada forum ilmiah itu. Apa yang kemudian saya tulis merupakan refleksi ringan dan dialog saya dengan diri sendiri, yang bertolak dari kajian itu serta realitas sosial yang sedang berkembang. Kajian di fokuskan pada Baitul Mal Wa Tamwil – yang didalamnya terdapat fungsi sosial sekaligus fungsi komersil.

    Cukup menarik apa yang dikatakan oleh Pak Afdawiaza dalam makalahnya, bahwa “program ini dipandang cukup berhasil dalam pelaksanaannya terutama dalam hal pengembalian dana yang telah dikucurkan”, yang kemudian diikuti dengan perbandingan-perbandingan dari beberapa program pemerintah yang bertujuan untuk mengatasi kemiskinan, tetapi belum memperlihatkan hasil yang signifikan – sambil menyebutkan beberapa program yang belum berhasil dalam catatan kaki makalahnya. Namun, ada sedikit “kejanggalan” bagi saya – yang sebenarnya harus saya tanyakan – yaitu terkait jumlah atau persentase “keberhasilan” yang beliau makud dari lembaga ini. Setidaknya, sekedar untuk menjawab keberhasilan, berapa dari berapa? Dengan satu contoh sederhana, jika sepuluh orang yang mendapat bantuan usaha, sampai sekarang sudah berapa orang yang bisa dibilang berhasil. Inilah “kejanggalan” pertama yang saya rasakan.

    Hal menarik lainnya adalah, ketika dikaitkan dengan – pada wilayah kajian akademis – wacana modal sosial (social capital) yang hidup, tumbuh, dan berkembang dalam keseharian masyarakat – terutama grass root. Beliau mendasarkan argumennya tentang modal sosial kepada argumen Francis Fukuyama, “bahwa modal sosial memiliki kekuatan untuk mempengaruhi prinsip-prinsip yang melandasi kemajuan ekonomi dan kesejahteraan sosial suatu negara”. Bahwa negara-negara yang termasuk pada kategori kepercayaan masyarakat tingkat tinggi (high trust societies) memiliki kecenderungan untuk mencapai keberhasilan ekonomi yang mengagumkan – lanjutnya. Namun, tidak disebutkan negara-negara mana dan masyarakat belahan bumi mana yang telah mencapai tingkat kepercayaan yang di maksud. Apakah jenis masyarakat itu identik dengan masyarakat Indonesia, ataukan ia lebih cenderung dengan masyarakat Barat – Eropa dan Amerika – atau mungkin lebih cenderung dengan masyarakat Arab – Bangsa-Bangsa Arab – dan Afrika? Pada aspek inipun belum ada kejelasannya. 

    Beliau membagi modal sosial dalam tiga parameter, yaitu : Kepercayaan (trust), Norma (Norm), dan jaringan-jaringan (networks). Yang pertama – kepercayaan – merupakan tumpuan yang akan melahirkan dua modal setelahnya – Norma dan jaringan-jaringan. Modal sosial hadir dalam interaksi masyarakat yang dilakukan secara terus menerus dengan sikap penuh kepercayaan, kejujuran, dan penuh tanggung jawab – kata John Field. Siapapun akan sepakat dengan ajaran semacam ini. Karena modal sosial yang terawat dengan sebaik-baiknya akan melahirkan kehidupan masyarakat yang harmonis dan mengedepankan jaringan-jaringan (networks) sosial yang berlandaskan pada nilai-nilai norma yang hidup, tumbuh, dan berkembang dalam masyarakat. Walupun sebenarnya, nilai-nilai norma itulah yang menjadi inti daripada modal sosial itu. Tetapi menjadi pertanyaannya adalah, masih adakah modal-modal sosial itu hidup dalam masyarakat? Ditengah arus modernisme yang ‘mengagungkan’ individualisme dengan gaya hidup yang cenderung oportunistik dan hedonistik. Ataukah produk modernisme ini – berupa individualisme yang semakin beranak-pinak ini – justru tidak memiliki kaitan sama sekali dengan keberlangsungan nilai-nilai norma yang menjadi ruh dari modal sosial. Atau mungkin justru mendukung keberhasilan untuk melahirkan “modal sosial baru” yang bersumber dari nilia-nilai norma dan budaya manusia moderen? Belum lagi jika dikaitkan dengan falsafah kehidupan orang Jawa – karena studi kasusnya masyarakat Yogyakarta – yang lebih mengedepankan religiusitas dan hal-hal sakral dari daripada hal-hal profan dan keduniawian. Seperti yang secara langsung beliau – Pak Afdawaiza - sebutkan dalam makalahnya. Yaitu Manunggalin Kawula Gusti, yang merupakan falsafah hidup orang Jawa. Tetapi juga memunculkan pertanyaan, apakah kesatuan manusia dengan Tuhan itu bermakna politis dan melekat pada seorang raja (sultan) sebagai wakil Tuhan di muka Bumi, ataukah dia bermakna sosial-religius yang menjadi pandangan hiudp seluruh masyarakatnya. Apakah kecenderungan hidup orang Jawa yang mengedepankan nilai-nilai religius ada kaitannya dengan spirit untuk mengembangkan kehidupan dan kesejahteraan ekonomi. Begitupun dengan pandangan-pandangan hidup (falsafah hidup) masyarakat dalam Jawa yang lainnya – Hamemayu Hayunung Bawana. Padahal, prinsip dagang – tidak mencampur-adukan urusan dagang dengan urusan kekeluargaan dan persahabatan, mungkin memaknai kekeluargaan dan persahabatan tidak pada tempatnya atau bisa saja itu memang telah mengakar kuat dalam kultur manusianya. 

    Menarik apa yang disampaikan oleh Dosen Sepuh dalam pertemuan tersebut, yang berbicara tentang kultur suatu masyarakat dan suatu ajaran tentang filosofi hidup dengan menceritakan beberapa kisah. Lewat kisah-kisah itulah kemudian saya menangkap maksudnya. Bahwa, orang Minang – dengan bahasa saya - lebih tegas kalau berbicara uang (berdagang) namun tidak berarti mereka pelit, karena mereka tidak segan untuk memberikan makan sampai puas kepada keluarga atau sahabatnya. Artinya, saat berdagang tegas, dan tidak bisa dicampuradukkan dengan urusan keluarga dan persahabatan. Lebih menarik lagi, saat sang Dosen mengatakan tentang falsafah hidup orang Cina yang bersumber dari Kong Hu Chu. Lebih kurang beliau mengatakan bahwa “martabat manusia itu luhur jika uangnya banyak”. Tapi, tidak berarti menjadikan uang (harta) sebagai ukuran ketaatan dan kemudian men-Dewa-kannya. Melainkan untuk bisa mengendalikan uang (harta) itu. Mungkin juga tidak sama dengan ajaran Calvinisme – salah satu aliran dalam Protestan – yang mengukur keselamatan hidup dihari esok (akhirat) dengan kemampuan seseorang menumpuk sebanyak-banyaknya harta. Sebagaimana yang menginspirasi Max Weber, sampai melahirkan buku The Protestan Ethic and Spirit of Kapitalism – Etika Protestan dan Spirit Kapitalisme.

    Kejanggalan terakhir yang saya raskan terkait dengan keberadaan BMT ini, yang masih berada pada keadaan yang cukup dilematis. Karena, pada satu sisi “mengatasnamakan” syari’ah (hukum Islam) yang sangat melarang perbuatan riba’. Namun pada prakteknya, terjadi sesuatu yang sebaliknya – pemateri mengaskan tentang pentingnya akad yang dipilih, Mudarobah atau Murabahah. Karena, lebih mengedepankan perjanjian atau akad murabahah daripada mudarobah. Yang pertama, lebih dekat pada sistim komersil dan pemerasan (riba) – setidaknya itu yang saya pahami, sedangkan yang kedua lebih dekat pada kesejahteraan dan keadilan sosial. Menurut pandangan Seorang Dosen Sepuh itu, bahwa kelahiran lembaga keuangan semacam ini, berangkat dari ketidaksiapan umat Islam pada wilayah konseptual. Sehingga saat rezim Orde Baru ‘jatuh’. Umat Islam tidak memiliki konsep apa-apa tentang sistem pemberdayaan dan kesejahteraan sosial. Berangkat dari pendapat itu – kemudian saya berasumsi – apakah mungkin sekarang kita (masyarakat Islam) masih belum benar-benar menemukan satu konsep yang betul-betul mengejawantahkan nilai-nilai ajaran Islam (al-Qur’an) itu – bukan sekedar dengan label dan jubah saja – dan masih berada pada lingkaran satu sistem pasar besar dan kuat – kapitalisme – yang sedang dan terus ber-metamorfosa untuk memanfaatkan ‘kecanduan’ manusia moderen – dengan label-label dan jubah-jubah semata tanpa menghiraukan isi – dengan cara mengelabui tren dan cara berpikir dan gaya hidup manusia kekinian yang semakin pilu.

    Entahlah, tulisan ini tidak lebih dari sebuah kegelisahan yang berangkat dari kejanggalan-kejanggalan dalam diri saya dan akan terus meresahkan hati, jika tidak saya luapkan dengan cara ‘berdilaog dengan diri sendiri’. Kemudian saya tumpahkan lewat tulisan sederhana ini– lebih tepatnya ocehan¬. Selain itu, ocehan ini terlampau subyektif dan nama-nama serta kutipan-kutipan itu tidak lebih sebagai pijakan saya untuk memancing kerja nalar saya yang lemah, dan juga akumulasi pengetahuan saya yang masih sangat minim. Intinya! Tulisan ini, merupakan ocehan ‘liar’ dari seorang yang masih sangat minim pengetahuan, seorang anak manusia yang hidup di zaman moderen yang masih menyimpan banyak cerita pilu.

    Wallahu’alam.


    Yogyakarta, Jum’at, 22 September 2017
    Penulis: Agus Salim 
    Ketua Umum Keluarga Pelajar Mahasiswa (KEPMA) Bima-Yogyakarta

    Kebenaran Pemaafan dan Sebuah Kejahatan

    PEWARTAnews.com -- Pandangan Penulis, sekarang kita sudah mulai terjebak dengan warna dasar dan warna asli kehidupan dewasa ini. Kita tidak bisa benar-benar telanjang untuk menela’ah sesuatu. Telanjang dalam arti kita harus keluar dari sudut pandang mayoritas manusia ataupun melampaui dari itu. Kemurnian dalam berfikir memang susah untuk kita dapatkan, tetapi setidaknya sesuatu yang kita fikirkan dan katakan dapat bertanggung jawab terhadap sistem nilai dan etika yang sudah ada.

    Konflik nilai merupakan akar dari setiap masalah yang nampak dipermukaan, masing-masing mengatasnamakan kebenaran. Setiap kepala membawa satu statement kebenaran dalam pikirannya. Berarti setiap makhluk hidup mempunyai jutaan bahkan miliyaran kebenaran yang siap bertempur atas nama diri atau pun kelompok. Tapi sesekali mungkinkah kita mau mengetuk pintu rumah kebenaran itu. Apakah dia sudah menikah atau belum, sudah punya anak atau belum, apakah kebenaran itu berjenis kelamin laki-laki atau perempuan. Apakah kebenaran itu seorang ulama, negarawan, pendeta, politisi, petani, ibu rumah tangga atau seorang anak kecil. Ataukah kebenaran itu sesuatu yang spektrumnya luas dari itu semua. Dan jangan-jangan ini semua adalah palsu.

    Kita tidak terlalu jauh untuk mengupas kebenaran yang tak terbatas (mutlak). Kita hanya mencoba menfokuskan kebenaran yang mungkin hidup dalam setiap jeda interaksi umat manusia. Memang benar, filsafat sudah berupaya memilah dan memilih tentang kebenaran itu sendiri. Tapi semua tetap sampai pada kompleksitas akan makna dan pengertiannya. Berarti kita harus mulai terima sebagai suatu keharusan yang tak bisa ditawar lagi. Kondisi demikian, yang mutlak adalah keragaman dari arti kebenaran itu sendiri, bukan tentang kebenarannya.

    Terlepas dari itu, ada peluang bagi kita supaya bisa sampai pada satu kesepakatan dalam realitas sosial. Upaya-upaya memang sering muncul untuk membentur bahkan menghapus kebenaran sebelumnya. Semuanya punya ruang yang bisa ditembus dan menjadikannya cacat untuk menyelesaikan persoalan. Tapi mungkin saja persoalannya bukan pada tahap itu, persoalannya bisa saja terletak pada sistematisasi yang kita lakukan untuk sampai pada kebenaran. Semisal, kita berbicara tentang gajah. Pertanyaan selanjutnya adalah apakah setiap orang mengetahui tentang gajah, apakah setiap orang memahami tentang gajah, apakah setiap bisa menghayati tentang gajah, apakah setiap orang punya pengetahuan tentang gajah, apakah setiap orang mengetahui gajah dari A sampai Z. Kita tidak hanya berbicara pada kebenaran dan cara untuk sampai pada kebenaran yang relatif, tetapi juga berbicara pada tahap cara (metode = relatif) dan keteraturan (sistematis tahapan yang kita lakukan untuk menganilisis) untuk memahami gajah. Hidup dalam kondisi yang beragam seperti dewasa ini, kita harus serius untuk meletakkan segala sesuatu. Sebab tuntutannya tidak hanya saling berebut kesimpulan yang bersifat universal dan determinan, namun rentetan cara dan keteraturan untuk sampai pada kesimpulan adalah hal yang utama.

    Meskipun kebenaran dalam ruang lingkup sosial bersifat relatif, yang paling penting adalah cara dan keteraturan berfikir tentang itu. Penulis tidak menawarkan satu langkah yang baku dalam sengketa ini, tetapi kita harus menyadari ternyata dalam sosial ada banyak wajah dari kebenaran itu yang harus kita pahami.

    Pertama, Kebenaran yang membutuhkan keyakinan. Kebenaran ini identik dengan keyakinan akan Tuhan atau kepercayaan-kepercayaan lainnya. Kedua, Kebenaran yang membutuhkan kesepakatan, setiap orang dalam sosial sama-sama menyepakati atas suatu yang mereka analisis tentang kebenaran. Ketiga, Kebenaran yang tidak diketahui, orang tau itu kebenaran tapi bukan berdasarkan penggaliannya sendiri, dia tau sesuatu itu karena mendengarnya dari orang lain, membaca buku, berdiskusi dan dihasilkan dari interaksi. Keempat, Kebenaran yang dihasilkan dari kesadaran penuh akan adanya ketidakmampuan setiap orang untuk menemukan ke-mutlak-an sehingga berdampak pada wajah baru dari kebenaran itu. Pada tahap terakhir ini setiap orang tidak berkonflik pada ruang kebenaran lagi. Namun kita melampaui itu dengan alasan-alasan tertentu.

    Menurut Penulis, kebenaran inilah yang tertinggi dalam kehidupan sosial di sebut oleh penulis sebagai kebenaran pema’afan. Setiap orang pada waktu tertentu mungkin sebagai subjek dan pada waktu yang lain mungkin dia sebagai objek. Ataupun seseorang bisa saja pada waktu yang bersamaan sebagai objek dan subjek. Semuanya adalah mungkin. Pada suatu saat seseorang bisa menjadi pelaku, besok atau lusa mungkin dia sebagai korban. Ataupun bisa saja pada saat yang bersamaan dia bisa menjadi pelaku dan korban.

    Kembali pada tawaran diatas tadi. Supaya kehidupan ini setidaknya berjalan maju tanpa mundur ataupun ke belakang, kita harus keluar dari lingkaran konflik tersebut dengan sama-sama menyadari sepenuhnya bahwa kita adalah subjek dan juga objek. Kita bisa untuk salah dan bisa juga untuk benar.

    Perdebatan kita tidak akan sampai pada pertanggungjawaban atau kesimpulan bila seandainya bendera kita sama-sama berkibar untuk menyatakan perang. Begitu juga dengan kasus-kasus kemanusiaan masa lalu. Pembunuhan massal, pembantaian, pemenjarahan, kudeta, kerusakan dan sebagainya. Setiap orang yang pro dan kontra dengan dibuka kembalinya kasus-kasus tersebut punya alasan pembenarnya masing-masing. Itu sah-sah saja. Bahkan setiap orang tersebut mengantongi data masing-masing. Kesulitan kita bukan pada fakta atau data, tapi kesulitan kita terletak pada adanya keinginan untuk mengakui dan saling memohon ma’af atas segala sesuatu yang sudah terjadi.

    Penulis tidak berpihak pada apapun dan siapapun, hanya mengurai sesuatu sebagai anak dari rasa yang sama, alasan sejarah yang satu, jiwa yang utuh, nenek moyang kita yang memulai dan akar spiritual kita yang sama. Terlepas dari itu, hipotesa yang Penulis tawarkan tidak hanya untuk kejahatan atas nama apapun, mungkin juga bisa berguna bagi kehidupan beragama, kehidupan bertetangga, kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Kalau kita temukan alasan untuk berpisah semestinya kita juga punya alasan untuk bersatu.


    Penulis: Dedi Purwanto, S.H. (Gagak Hitam)
    Eks Ketua Umum Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta (DPC PERMAHI DIY) 2014-2017.

    PC IPNU IPPNU Kabupaten Bantul Gelar Pelatihan Jurnalistik

    Suasana saat pelatihan Jurnalistik PC IPNU IPPNU Bantul.
    Bantul, PEWARTAnews.com -- Pimpinan Cabang Ikatan Pelajar (PC) IPNU IPPNU Kabupaten Bantul menggelar pelatihan jurnalistik pada hari Minggu (17/09/17) di Aula PC IPNU IPPNU Kabupaten Bantul, jalan Marsda Adi Sudjipto No. 45 Bantul, Kode Pos 55711, Yogyakarta.

    Pelatihan jurnalistik ini di ikuti oleh seluruh pelajar Bantul yang dimulai dari pukul 08.30 – 12.30 WIB, adapun rangkaian acaranya pertama yakni menyanyikan mars IPNU IPPNU dengan dirjen Nur Istiana (20), kemudian dilanjut acara sambutan oleh Amin Khatimah (24), selaku Ketua panitia pelatihan jurnalistik.

    Dalam pelatihan ini, PC IPNU IPPNU menghadirkan pemateri yang berkompeten dalam bidang tulis menulis. Pemateri pertama adalah Aguk Irawan, seorang sastrawan nan penulis best seller. Beliau menyampaikan bahwa menulis merupakan sesuatu yang urgent dalam kehidupan manusia. Dengan menulis, maka manusia ada. Karena menulis merupkan ladang beramal yang tiada habisnya, seperti hal-nya gajah mati meninggalkan gading, manusia mati meninggalkan tulisan.

    Sejatinya, tulisan merupakan luapan emosi dan manifestasi jiwa seseorang, karena dengan menulis manusia bebas menuangkan apapun yang ada dalam benaknya sebagaimana kata sastrawan ulung, “Jika teriakanmu tidak didengar orang, maka menulislah sebagai luapan emosi dari kegundahanmu”. Selain daripada itu, Aguk Irawan juga berpesan kepada peserta pelatihan bahwa menulis harus istiqamah. Luangkan waktu untuk menulis, meskipun sebentar tapi continue itu lebih baik. "Waktu yang enak untuk menulis adalah pagi hari, karena otak masih fresh dan ide-ide cemerlang akan mudah didapat sembari mengamati hijaunya alam di pagi hari," bebernya.

    Beliau juga menekankan penting nya seseorang mengenali dirinya sendiri (self confidence). "Dengan percaya diri dan yakin akan kemampuan yang dimilikinya, maka manusia akan hebat. Begitu halnya dengan bakat menjadi penulis. Setiap manusia berpotensi menjadi penulis, tergantung dari seberapa optimal dia menggali dan mengembangkan potensi tersebut. Bakat akan senantiasa melekat dalam diri manusia yang punya kemauan (will), keinginan dan semangat yang tinggi untuk mewujudkan sesuatu hal, termasuk menghasilkan sebuah karya yang berbentuk tulisan. Berjuang dan berproses merupakan suatu hal yang harus ditempuh manusia untuk menemukan rencana Tuhan yang ada dalam dirinya," sambungnya.

    Dalam kaitan tersebut, Aguk Irawan berharap kepada generasi muda Indonesia, khususnya pelajar Bantul agar senantiasa melek literasi. "Bagaimana mungkin seseorang akan menyajikan tulisan yang bagus, padahal ia tidak rajin membaca? Indonesia merupakan negara yang mempunyai kualitas literasi rendah dibanding dengan negera-negara lain di dunia. Salah satu sebabnya karena kurang adanya rasa memiliki minimnya kesadaran bahwa manusia adalah makhluk intelektual. Inilah yang menjadi persoalan bangsa yang harus segera diatasi oleh semua elemen masyarakat, karena untuk membangun masyarakat yang haus literasi perlu adanya sinergisitas dari berbagai pihak," celotehnya.

    Irawan mengatakan lebih lanjut, tidak ada penulis hebat yang menganggur. "Semua penulis mempunyai pekerjaan pokok serta rutinitas untuk membangun dan menggerakkan masyarakat. Tan Malaka, Buya Hamka, W.S. Rendra, Asma Nadia, Habiburrahman el Shirazy, Ahmad Fuadi, Paulo Choelho dll, mereka adalah penulis hebat yang aktif dimana-mana, sehingga menjadi penulis tidak lah hanya diam di kamar sambil membaca buku dan mengetik, jelas hal itu hanya akan membuntukan ide yang pada akhirnya berimplikasi pada sulitnya untuk menulis," ujar Aguk Irawan.

    PC IPNU IPPNU juga menghadirkan pemateri Fatkhul Anas dari Majalaah Bangkit DIY. Dalam materinya, beliau menyampaikan tata cara penulisan artikel dan teknis-teknis jurnalistik kemudian latihan langsung membuat berita. "Untuk menjaga eksistensi NU kita pun juga harus melek media. Semoga pelajar IPNU IPPNU dapat bersama-sama megeksiskan media NU salah satunya membuat liputan berita ketika ada acara di PAC masing-masing, lalu dipublikasikan di medsos dan dikirim di majalah bangkit DIY maupun NU Online. Karena untuk membangun tatanan organisasi yang besar dan kuat dibutuhkan kerjasama dari semua pihak, termasuk IPNU IPPNU," beber Fatkhul Anas.


    "Pelatihan ini bertujuan untuk membangkitkan semangat menulis dan menggerakkan budaya literasi dikalangan Pelajar Bantul dan harapan kami setelah acara ini berakhir, peserta pelatihan dapat menghasilkan karya. Dengan berjuang, bertaqwa, berkarya dan berprestasi kelak dapat menjadi penulis-penulis hebat yang expert dibidangnya," ujar Wakil Ketua PC IPNU Bantul Miqdam Musawwa.


    Penulis: Mukaromah
    Ketua PAC IPPNU Kecamatan Sewon, Bantul DIY.

    Puisi "Mahasiswa", By Najwa Shihab

    Mahasiswa masa kini
    Menjadikan forum diskusi
    Sebagai ajang pamer intelegensi
    Menjatuhkan yang lain demi meninggikan gengsi

    Hobinya mengkritisi
    Tapi tak sanggup berkontribusi
    Berlagak politisi
    Tapi masih ciut dihadapan birokrasi
    Banyak menjadi mahasiswa wifi
    Yang diam dan bungkam dijejal koneksi

    Belajar jujur dikata individualis
    Tak memberi contekkan katanya tak etis
    Open brain tanpa open internet dibilang tak realistis
    Miris..

    Mahasiswa terlalu terambung IPK
    Huruf dan Angka yang masih dianggap simbol bahwa ia bisa
    Tak peduli hasil dari mana
    Asal bisa mendapat A

    Tak peduli rakyatnya lapar
    Harga kebutuhan dikendalikan pasar
    Teriakan mahasiswa tiada terdengar
    Mereka diruangan berAC 'katanya' sedang belajar

    Mahasiswa kekinian
    Titip absen dianggap simbol setia kawan
    Tak ada motivasi belajar membenahi tatanan
    Kuliah asal cukup kehadiran
    Masa bodo rakyat menderita asal mereka duduk nyaman

    Mahasiswa!
    Agen perubahan katanya
    Akbarkan sumpah mahasiswa beserta makna
    Jangan hanya mengejar IPK
    Rakyat tak butuh angka
    Mereka perlu aksi nyata


    Karya: Najwa Shihab

    Sang Juara Bertahan Nur Iman United, Akhirnya Tumbang di Babak Semifinal

    Suasana di lapangan Dwi Windu.
    Bantul, PEWARTAnews.com -- Pondok Pesantren Nur Iman FC Mlangi Sleman tumbang setelah kalah adu penalti 4-5  ke Pondok Posantren Nurul Iman Sorogenen Bantul dalam laga semifinal Liga Santri Nusantara (LSN) 2017 Region DIY di Stadion Dwi Windu, Sabtu (16/9).

    Dalam laga bergengsi ala santri tersebut, kedua kesebelasan bermain imbang dengan skor 1-1. Nur Iman United sempat memimpin setelah gol semata wayang mereka dicetak oleh nomor punggung 11 (G. Danu W) di menit ke 30. Sempat tertinggal 1-0, Nurul Iman FC mampu bangkit dan mencetak gol balasan lewat titik putih setelah pemain Nur Iman United hand ball. Eksekutor penalti andalan Nurul Iman,  M. Faris Ridwan berhasil mengecoh gawang Nur Iman, dan akhirnya gol.

    Laga sengit dan panas derby iman ini, dilanjut lewat tendangan adu penalti, setelah tidak ada satupun pemain yang mencetak gol tambahan. Nur iman Mlangi mendapat kesempatan menendang bola pertama. Namun, penendang bola kedua dan kelima tidak mampu menembus jala gawang Nurul Iman yang dijaga ketat Taufik Yulianto. Sementara, semua penendang dari kesebelasan Nurul Iman FC berhasil melesakkan bola ke gawang Nur Iman.

    Dengan kemenangan ini, Nurul Iman Sorogenen memastikan tiket final dan akan menghadapi kesebelasan As-Salam FC (Kerisan-Sleman) setelah berhasil mengalahkan Ponpes Ar-Romli dengan skor 3-1 di pertandingan yang sama.

    Final Liga Santri Nusantara (LSN) 2017 Region D.I. Yogyakarta akan digelar pada hari Senin tanggal 18 September 2017 di Stadion Sultan Agung, Bantul. Yuk sama-sama hadir tuk meriahkannya. (Arif / PEWARTAnews)

    Perempuan Sebagai Kepala Negara dalam Politik Islam

    Putri Rahyu.
    Sebuah Pengantar
    PEWARTAnews.com -- Sejak dahulu sampai sekarang, persoalan boleh tidaknya wanita menjadi kepala negara masih menjadi bahan perdebatan dikalangan para ulama maupun pemikir politik Islam. Perlakuan sebuah teks atau penafsiran baik secara tertulis maupun tidak tertulis yang dianggap mengekang atau menganggap remeh nalar perempuan, dimana nalar perempuan dianggap tidak cakap, tidak profesional, lemah, tidak tegas dan terlalu berperasaan halus, selalu dijadikan alasan bagi mereka untuk berpendapat bahwa wanita tidak pantas atau tidak mampu menjabat sebagai kepala negara.

    Namun pada kenyataan yang terjadi masa kini, para wanita banyak yang ikut serta mengambil bagian hampir pada semua lapangan kegiatan atau pekerjaan. Di Indonesia, terdapat wanita yang menjadi Menteri, Pemimpin Perusahaan, Angkatan Bersenjata, Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat, Bupati, Pegawai Negeri, Kepala Sekolah dan menjadi buruh serta ibu rumah tangga yang saat ini dianggap sebagai lapisan bawah. Sedangkan di daerah Bima sendiri saat ini memiliki perempuan hebat yang menjabat sebagai Bupati. Hal ini menunjukan bahwa perempuan telah ikut secara aktif untuk membangun negara, mengurus rumah tangga yang menjadi kewajiban sebagai seorang istri, dan mengurus anak sebagai seorang Ibu.

    Adanya perbedaaan fisik-biologis dan perbedaan budaya-badaniah antara laki-laki dan perempuan tidak menghalangi perempuan berperan dalam membangun negara. Karena pada dasarnya, prinsip pokok dalam ajaran Islam adalah persamaan antara manusia baik antara laki-laki, wanita maupun antar bangsa, suku, dan keturunan. Namun yang dapat membedakan antara wanita dan laki-laki hanyalah nilai pengabdian dan ketaqwaanya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sebagaimana disebutkan dalam firman Allah yang artinya:

    Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”. (Al-Hujurat [49] : 13)

    Dari gambaran di atas, terdapat beberapa hal yang Penulis paparkan dibawah ini, selengkapnya akan diuraikan dibawah ini.


    Definisi Kepemimpinan
    Di bawah ini akan dikemukakan beberapa pendapat tentang definisi kepemimpinan, sebagai berikut : Pertama, Arifin Abdurrahman memberikan pengertian bahwa pemimpin adalah orang yang dapay menggerakkan orang lain yang ada disekelilingnya untuk mengikuti jejak pemimpin itu.

    Kedua, Sarwono Prawirohardjo, berpendapat bahwa pemimpin adalah orang yang berhasil menumbuhkan bawahannya dalam perasaan ikut serta, ikut bertanggung jawab terhadap pekerjaan yang sedang diselenggarakan di bawah pimpinannya.

    Ketiga, Prajudi Atmosudirdjo mengatakan bahwa pemimpin adlah orang yang mempengaruhi orang lain agar orang lain mau menjalankan apa yang dikehendakinya.

    Dari beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa pemimpin adalah orang yang melakukan kegiatan dalam usaha mempengaruhi orang lain yang ada di lingkungannya pada situasi tertentu, agar orang lain mau bekerja dengan penuh rasa tanggung jawab demi tercapainya suatu tujuan yang telah ditetapkan. (Moh. Romzi Al-Amiri Mannan, 2011: 24-25).


    Syarat-syarat Menjadi Pemimpin Negara
    Adapun syarat-syarat yang dikemukakan ulama antara lain (Moh. Romzi Al-Amiri Mannan, 2011: 117-118): Pertama, Al-Mawardi, memberikan tujuh persyaratan, yaitu adil dengan segala persyaratan, memiliki ilmu yang dapat digunakan untuk berijtihad, sehat panca indera, sehat anggota badan, cerdas dan mampu mengatur rakyat dan berketurunan Quraisy’.

    Kedua, Abd. Wahab Khalaf, memberikan enam syarat sebagai mana Al-Mawardi dan tidak menerima syarat ketujuh yaitu orang Quraisy’, karena menurut beliau, alasan hadis yang menyebutkan harus orang Quraisy’ adalah bersifat siyasah untuk menghindari pertentangan karena asabiyah, sehingga penyebutan hadis tersebut pada masa itu adalah unsur maslahat.

    Ketiga, Yusuf Musa setelah menguraikan syarat-syarat imam menurut Ibnu Hazm Al-Juwaini, Al-Ghazali, Al-Kamal bin Abi Syarif, Al-Kamal bin Hunam, Al-Iji, Al-baqillani dan Ibnu Khaldun akhirnya beliau berpendapat bahwa syarat-syarat imam harus memenuhi tujuh macam, yaitu Islam, laki-lai, mukallaf, berilmu, adil, mampu, sehat panca indera, dan anggota badannya.

    Keempat, Abd. ‘Qadir ‘Audah, menetapkan ketujuh syarat yang ditetapkan oleh Yusuf Musa di atas. Kelima, Abu Ya’la Al-Hanbali menyebut empat syarat, yaitu orang Quraisy, memiliki syarat-syarat seorang hakim, mampu memegang kendali dalam masalah peperangan dan siyasah, orang yang paling bail di dalam ilmu dan agamanya.

    Keenam, Ibnu Khaldun, mengemukakan empat syarat, yaitu memiliki pengetahuan, adil, mampu melaksanakan tugas dan kreatif, sehat jasmani dalam arti panca indera dan anggota badannya.

    Ketujuh, Al-Ghazali, menyebutkan sepuluh syarat, yaitu dewasa atau aqil balig, otaknya sehat, merdeka dan bukan budak, laki-laki, keturunan Quraisy, sehat jasmani, kekuasaan yang nyata, hidayah, adanya ilmu pengetahuan, wara’ (kehidupan yang bersih dengan kemampuan mengendalikan diri, tidak berbuat hal-hal yang terlarang dan tercela).


    Kedudukan Perempuan dalam Islam
    Dalam Al-Qur’an Allah menjelaskan mengenai kedudukan perempuan, di antaranya Allah berfirman yang artinya:

    Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma’ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan salat, menunaikan zakat dan mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah, sesungguhnya Allah Maha perkasa lagi Maha Bijaksana”. (At-Taubah [9] : 71)

    Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa laki-laki dan perempuan dapat saling tolong menolong baik di wilayah domestik maupun publik. Mereka  mempunyai tugas dan kewajiban yang sama untuk menjalankan amar ma’ruf  nahi munkar. (Khoiruddin Nasution, 1996: 102).

    Allah juga berfirman yang artinya:
    Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu lebih banyak dari sebagian yang lain. (Karena) bagi orang laki-laki ada bagian daripada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan...”. (An-Nisa [4]: 32).

    Jika diperhatikan, ayat ini cukup jelas memberi gambaran, bahwa tidak ada diskriminasi bagi perempuan, tidak ada alasan untuk merendahkan derajat kaum perempuan. Semuanya bergantung kepada amalan dan ketaqwaan masing-masing individu. Perempuan mempunyai hak dari hasil usahanya sebagaimana laki-laki, di samping juga mempunyai kewajiban masing-masing.

    Akan tetapi dalam hal tertentu, kedudukan wanita tidak harus sama besar dengan kaum pria. Bukan karena kurang penghargaan, tetapi karena kodrat wanita yang menghendaki demikian. Sebagaimana firman Allah SWT yang artinya:

    Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan dari harta mereka...”.  (An-Nisa [4]: 34).

    Kaum laki-laki adalah qawwamun atas kaum perempuan. Kata qawwamun dalam kitab-kitab tafsir biasanya diterjemahkan sebagai penanggung jawab, penguasa, pemimpin, penjaga atau pelindung perempuan. Terdapat banyak alasan yang mengemukakan bahwa laki-laki memiliki kelebihan penalaran, kesempurnaan akal, kejernihan pikiran, matang dalam perencanaan, penilaian yang lebih tepat, kelebihan dalam amal dan ketaatan kepada Allah, tekad yang kuat, keteguhan, kemampuan menulis bahkan keberanian yang jika dibandingkan perempuan dengan yang sebaliknya.

    Itulah sebabnya menurut para fuqaha’, pada laki-laki terdapat tugas-tugas besar sebagai nabi, ulama, imam, guru sufi, laki-laki juga yang berperan dalam jihad, adzan, shalat jum’at, khutbah, takbir, persaksian dan lain sebagainya. Sedangkan sebaliknya perempuan tidak mendapat tugas-tugas tersebut. (Budhy Munawar-Rachman,  1996)l: 26-27)

    Peran dan Keterlibatan Perempuan dalam Politik Islam

    Pertama, Hak-Hak dalam Politik

    Islam memperbolehkan seorang perempuan untuk menduduki jabatan tertentu di luar rumah, termasuk dalam jabatan politik, sebagaimana bolehnya  diangkat sebagai pejabat dalam pemerintahan, selama jabatan yang dipegangnya itu dilakukan dengan sopan dan tenang tanpa menimbulkan fitnah berdasarkan syari’at Islam. Di samping dengan pekerjaannya, ia tidak akan meninggalkan kewajibannya mengatur rumah tanggah serta tidak membawa dampak negatif bagi keluarga dan masyarakatnya.

    Perempuan juga tidak dilarang melakukan tugas-tugas yang di lakukan oleh laki-laki dalam batas yang tidak melanggar ketentuan syari’ah. Pada zaman Rasulullah, tidak sedikit perempuan yang terjun dalam berbagai bidang kehidupan yang biasanya dilakukan oleh kaum laki-laki. “Aisyah binti Talhah (salah seorang ipar Abu Bakar) sering kali memperkuat barisan kaum muslimin menghadapi musuh di medan peperangan bersama kaum laki-laki. Ia mahir memainkan pedang dan melempar tombak serta lembing.

    Dengan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki oleh semua orang, termaksud kaum perempuan mereka mempunyai hak untuk berkerja dan menduduki jabatan tertentu, kendati (menurut yang pro) ada jabatan yang oleh sebagian ulama tidak boleh diduduki oleh kaum perempuan, yaitu kepala negara (al-imamah al-‘uzman) dan hakim. Mengingat walau pada prinsipnya Islam tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan, namun karena perbedaan fungsi dan perannya masing-masing dalam beberapa segi dibedakan. Subtansi  perbedaan tersebut bertujuan untuk membagi tanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga kemaslahatan hidup manusia tetap selalu terjaga.

    Kemaslahatan yang dimaksud meliputi (Budhy Munawar-Rachman, 1996: 126-127):  (a) Kemaslahatan seorang /individual, baik laki-laki maupun perempuan. (b) Kemaslahatan kelompok perkelompok, baik kelompok laki-laki maupun perempuan. (c) Kemaslahatan seluruh kehidupan manusia  dan kemaslahatan seluruh alam semesta, demi  kebahagiaan di  dunia dan akhirat.

    Untuk itu masing-masing  diberi  peranan sesuai dengan sifat, bakat dan kepentingannya untuk kemaslahatan seluruh kehidupan ini, sehingga Islam memmberikan kedudukan, peran, hak, kewajiban dan peraturan kepada keduanya untuk dapat menjadi manusia sejati.  

    Dari paparan di atas, jelaslah bahwa pandangan Islam terhadap perempuan adalah sama dengan pandangannya terhadap laki-laki dilihat dari segi kemanusiaannya. Dengan kata lain bahwa perempuan adalah manusia dan laki-laki pun adalah manusia, masing-masing tidak berbeda dari segi kemanusiaannya, bahkan tidak ada keistimewaannya bagi yang satu atas yang lainnya dari sudut ini. Atas dasar inilah pandangan Islam terhadap laki-laki dan perempuan sama. Rasulullah bersabda:

    Sesungguhnya kaum perempuan adalah setara dengan laki-laki”. (HR. Abu Daud dan An-Nasa’i).

    Hukum Islam bukan spesial untuk laki-laki atau perempuan saja, akan tetapi berlaku untuk keduanya sesuai dengan peran masing-masing selaku insan. Dengan demikian, jelaslah bahwa mereka Syaqaiq ar-Rijal (saudara sekandung kaum laki-laki), yang kedudukan serta hak-haknya hampir dapat dikatakan sama. Kalaupun ada perbedaan hanyalah akibat fungsi dan tugas utama yang dibebankan Tuhan kepada masing-masing jenis kelamin, sehingga perbedaan yang ada tidaklah mengakibatkan yang satu merasa memiliki kelebihan daripada yang lain. (QS. An-Nisa : 32)

    Dengan demikian, tidak dibenarkan jika hanya memperhatikan salah satu di antara mereka, keculi juga memperhatikan yang lainnya. Karena keduanya adalah manusia yang memiliki kekhasan insani serta sendi-sendi kehidupan yang sama. Allah telah menciptakan daya hidup (vitalitas) pada masing-masing mereka. Allah juga telah meletakkan pada keduanya berbagai keperluan anggota tubuh (physicsl needs), seperti lapar, haus, buang air, dan menempatkan pada masing-masing mereka naluri ingin hidup (subsisting instinc’s). Naluri mempertahankan jenis (rase instinct) dan kecenderungan beragama. (Budhy Munawar-Rachman,  1996: 127-130)

    Kedua, Pro-Kontra tentang Kepala Negara Perempuan
    Terdapat dua konfigurasi pemikiran keagamaan tentang keterlibatan perempuan dalam dunia politik. Di satu sisi, menyatakan bahwa perempuan diharamkan untuk terjun ke dunia politik, karena politik merupakan wilayah publik dan kekuasaan laki-laki. Apalagi sampai menjadi pemimpin politik atau kepala negara, hal ini sangat tidak dibenarkan. Argumentasi yang mereka gunakan adalah ijma’ ulama (konsensus para ahli hukum Islam) dengan berdasarkan pernyataan Al-Qur’an dan hadis (Budhy Munawar-Rachman,  1996: 30). Namun di sisi lain, Islam sendiri tidak menghalangi wanita untuk memasuki berbagai profesi sesuai dengan keahliannya, seperti menjadi guru atau dosen, dokter, pengusaha, menteri, hakim, dan lain-lain, bahkan bila ia mampu dan sanggup, boleh menjadi perdana menteri atau kepala negara, asal dalam tugasnya tetap memperhatikan hukum-hukum atau aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Islam.

    Jumhur ulama berpendapat bahwa tidak boleh perempuan menjadi hakim atau kepala negara berdasarkan ayat Al-Qur’an surat An-Nisa : 34 dan hadis dari Abu Bakrah ketika Rasulullah mengetahui Kaum Parsi dipimpin oleh seorang wanita, yang diriwayatkan oleh Bukhari, Ahmad, Nasa’i dan Turmudzi, bahwa Rasulullah bersabda, yang artinya: “Tidak akan bahagia suatu kaum yang mengangkat sebagai pemimpin mereka seorang perempuan”.

    Sedangkan Abu Hanifah membolehkan wanita untuk menjadi hakim dalam masalah perdata saja dan tidak membolehkannya dalam masalah jinayat, sementara Muhammad bin Jarir Al-Thabari membolehkan wanita menjadi hakim secara mutlak. Pendapat ini diikuti pula oleh Ibnu Hazm dari aliran Al-Zhahiriyah. (Huzaemah Tahido Yanggo, 1996: 88-90).

    Menurut Jawad Mugniyah dalam tafsir Al-Kasyif, bahwa maksud ayat 34 surat An-Nisa itu bukanlah menciptakan perbedaan menganggap perempuan itu rendah dibandingkan dengan pihak laki-laki, tetapi keduanya adalah sama, sedang ayat tersebut hanyalah ditujukan kepada laki-laki sebagai suami dan perempuan sebagai istri, keduannya adalah rukun kehidupan, tidak satupun bisa hidup tanpa yang lain, keduanya saling melengkapi. Ayat ini hanya ditujukan untuk kepemimpinan suami saja untuk memimpin istrinya. Bukan untuk menjadi pemimpin secara umum dan bukan untuk penguasa yang diktator.(Huzaemah Tahido Yanggo, 1996: 88).

    Sedangkan Fatima Mernissi menggolongkan hadis dari Abu Bakrah tersebut sebagai hadis yang misoginistik (membenci kaum wanita), yang disampaikan kepada kaum Muslimin sebagai hadis yang suci dan tak terbantahkan. Meskipun dinilai shahih oleh Bukhari dan beberapa yang lain, akan tetapi hadis ini banyak diperdebatkan. Fatima Mernissi menyatakan bahwa hadis ini banyak digunakan sebagai argumen untuk menggusur kaum perempuan dari pengambilan keputusan dan politik. (Fatima Mernissi, 1994: 78).

    DR. Kamal Jaudah mengatakan : Hadis dari Abu Bakrah tersebut melarang perempuan sendirian menentukan urusan bangsanya, sesuai dengan asbabu al-wurud hadis ini, yaitu telah diangkatnya Binti Kisrah untuk menjadi Ratu / pemimpin Persia. Sudah diketahui bahwa sebagian besar raja-raja pada masa itu, kekuasaan hanya ditangannya sendiri, hanya ia sendiri yang menetapkan urusan rakyat dan negerinya. Berdasarkan itu, selama suatu negara yang sistem pemerintahannya berdasarkan musyawarah yaitu seorang kepala negara tidak lagi harus bekerja sendirian melainkan dibantu oleh menteri-menteri, maka tidak ada halangan bagi seorang perempuan untuk menjadi kepala negara termasuk di negara Indonesia khususnya.

    Kebolehan wanita untuk menjadi kepala negara ini ditopang oleh Al-Qur’an surat At-Taubah ayat 71, yang atinya: “Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka (adalah penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (megerjakan) yang ma’ruf dan mencegah yang munkar”.

    Dalam ayat tersebut Allah SWT menggunakan kata auliya’ (pemimpin), itu bukan hanya ditjukan kepada pihak laki-laki saja, tetapi keduanya (laki-laki dan perempuan) secara bersamaan. Berdasarkan ini, wanita juga bisa menjadi pemimpin, yang penting dia mampu dan memenuhi kriteria sebagai seorang yang akan menjadi pimpinan tertinggi, karena menurut tafsir Al- Maraghi dan tafsir Al-Manar bahwa kata auliya’ tersebut dengan tafsir mencakup; wali penolong, wali solidaritas dan wali kasih sayang. (Huzaemah Tahido Yanggo, 1996: 89-91).

    Fakta Sejarah
    Dalam sejarah telah diungkapkan bahwa sejumlah perempuan telah terbukti mampu memimpin bangsanya dengan sukses gemilang. Pada masa sebelum Islam, kita mengenal Ratu Balqis, penguasa negeri Saba’ sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur’an :

    Sesungguhnya aku menjumpai seorang wanita yang memerintah mereka, dan dia dianugerahi segala sesuatu serta mempunyai singgasana yang besar”. (An-Naml [27] : 23).

    Pemaparan kisah ini menunjukkan bahwa perempuan dibenarkan menjadi pemimpin untuk sebuah negeri, karena kalau dilarang tentu Al-Qur’an akan menyatakan celaan terhadap perbuatan tersebut. Akan tetapi justru sebaliknya, Al-Qur’an menerangkan kebijakan yang dilakukan oleh Ratu Balqis dalam memerintah rakyatnya, yaitu dalam kepemimpinannya ia dikenal sangat piawai dan dikenal sukses gemilang, negaranya aman sentosa. Kesuksesan ini antara lain karena Ratu Balqis mampu mengatur negaranya dengan sikap dan pandangannya yang demokratis.

    Kenyataan sejarah di Zaman Nabi Muhammad SAW. juga menunjukkan bahwa ada sekian banyak perempuan yang terlibat pada persoalan politik praktis, Ummu Hani’ misalnya dibenarkan sikapnya oleh beliau, ketika memberi jaminan keamanan kepada sebagian orang musyrik (jaminan keamanan ini merupakan salah satu aspek bidang politik). Bahkan istri beliau sendiri, yaitu ‘Aisyah r.a. memimpin langsung peperangan melawan Ali bin Abi Thalib yang ketika itu menduduki jabatan kepala negara. Dan isu terbesar dalam peperangan tersebut adalah suksesi setelah terbunuhnya khalifah ketiga, yaitu Usman bin Affan r.a. peperangan ini dikenal dalam sejarah dengan nama perang unta (656 M). keterlibatan umum al-Mukminim (‘Aisyah r.a.) bersama sekian banyak sahabat Nabi dan kepemimpinannya dalam peperangan itu, menunjukkan bahwa beliau bersama para pengikutnya membolehkan keterlibatan perempuan dalam bidang politik praktis. Di negara modern juga ada yang pernah dipimpin perempuan yang relatif sukses sebagaimana Indira Gandi, Margaret Tatcher, Srimavo Bandaranaeke, Benazir Butto, dan Syeikh Hasina Zia. (Moh. Romzi Al-Amiri Mannan,  2011: 154-156).

    Penutup dan Kesimpulan
    Pertama, Pemimpin adalah orang yang melakukan kegiatan dalam usaha mempengaruhi orang lain yang ada di lingkungannya pada situasi tertentu, agar orang lain mau bekerja dengan penuh rasa tanggung jawab demi tercapainya suatu tujuan yang telah ditetapkan.

    Kedua, Syarat-syarat menjadi pemimpin negara secara garis besar menurut Al-Mawardi yaitu adil dengan segala persyaratan, memiliki ilmu yang dapat digunakan untuk berijtihad, sehat panca indera, sehat anggota badan, cerdas dan mampu mengatur rakyat dan berketurunan Quraisy’. Sedangkan menurut Al-Ghazali adalah dewasa atau aqil balig, otaknya sehat, merdeka dan bukan budak, laki-laki, keturunan Quraisy, sehat jasmani, kekuasaan yang nyata, hidayah, adanya ilmu pengetahuan, wara’ (kehidupan yang bersih dengan kemampuan mengendalikan diri, tidak berbuat hal-hal yang terlarang dan tercela).

    Ketiga, Kedudukan perempuan berdasarkan surat At-Taubah ayat 71, bahwa laki-laki dan perempuan mempunyai hak yang sama dengan bekerjasama dan saling tolong menolong baik di wilayah domestik maupun publik sekaligus mempunyai tugas dan kewajiban yang sama pula dalam menjalankan amar ma’ruf  nahi munkar. Tidak ada diskriminasi bagi perempuan, karena laki-laki dan perempuan setara dihadapan Allah SWT yang membedakan adalah ketakwaan dari masing-masing individu. Akan tetapi dalam hal tertentu, kedudukan perempuan tidak harus sama besar dengan kaum laki-laki bukan karena kurang penghargaan, tetapi karena kodrat perempuan yang menghendaki demikian.

    Keempat, Pendapat pertama mengatakan, wanita tidak mempunyai hak sama sekali dalam berpolitik. Di antara dalil yang dipakai untuk menguatkan pendapat mereka adalah adanya ketentuan laki-laki adalah pemimpin (An-Nisa 32 dan 34, Al-Baqarah: 228), hadis Abu Bakrah, ketika Rasulullah mengetahui Kaum Parsi dipimpin oleh seorang wanita, Rasulullah bersabda: “Tidak akan bahagia suatu kaum yang menyerahkan urusannya kepada wanita.” (HR Bukhari Muslim). Sebagian besar ulama klasik dan kontemporer, memandang wanita memiliki hak berpolitik yang sama seperti laki-laki kecuali memegang pucuk pemerintahan (presiden), dengan beralasan bahwa laki-laki dan perempuan mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam Islam (Al-Baqarah: 228, Al-Hujurat: 13, Al-Taubah: 71 dan An-Nur: 30-31). Alasan pendapat yang kedua bahwasanya wanita kapabel untuk berpartisipasi dalam wilayah politik, seperti bukti sejarah tentang suksesnya Ratu Bilqis yang memerintahkan Saba (Al-Naml : 32-34). Rasulullah juga mengakui politik dari kaum wanita, seperti Ummu Hani dalam peristiwa Fath Mekkah, Rasulullah juga menerima bai’at kaum wanita. Juga penyebaran dakwah Islam dengan periwayatan hadis yang dilakukan juga oleh kaum Muslimah seperti Aisyah ra. memandang wanita berhak berpolitik seperti laki-laki termasuk memegang pucuk pemerintahan. Pendapat ketiga yaitu kelompok yang sebagian besar ulama kontemporer ini mengintepretasikan Hadis Abu Bakrah khusus ditujukan untuk kaum Persia yang saat itu dipimpin oleh seorang wanita yang ditakutkan sifatnya mengikuti bapaknya yang selama memimpin bersifat otoriter, bukan dipukul rata untuk semua kaum. Juga mengambil dalil dari kisah sukses Ratu Bilqis yang diceritakan dalam Al-Qur’an (An Naml : 32-34), serta suksesnya pemimpin wanita seperti Margareth Teacher, Indira Gandhi, dan pemimpin perempuan lainnya.


    Bahan Bacaan :
    Depag RI, Al-Qur’an dan Terjemahan, Bandung : CV. Diponegoro, 2007.

    Al-Amiri Mannan, Moh. Romzi, Fiqh Perempuan : Pro Kontra Kepemimpinan Perempuan dalam Wacana Islam Klasik dan Kontemporer, Yogyakarta : Pustaka Ilmu, 2011.

    Fatima Mernissi, Wanita di dalam Islam, terj. Yaziar Radianti,  Bandung : Pustaka, 1994.

    Munawar-Rachman, Budhy, Rekonstruksi Fiqh Perempuan dalam Konteks Perubahan Zaman dalam Buku Rekonstruksi Fiqh Perempuan dalam Peradaban Masyarakat Modern, Yogyakarta : Ababil, 1996.

    Nasution, Khoiruddin, Konstruksi Fiqh Perempuan dalam Masyarakat Modern: Studi Kasus Atas Proses Perceraian Antara Suami Dan Isteri dalam Buku Rekonstruksi Fiqh Perempuan dalam Peradaban Masyarakat Modern, Yogyakarta : Ababil, 1996.

    Tahido Yanggo, Huzaemah, Konstruksi Fiqh Wanita dalam Peradaban Masyarakat Indonesia Modern dalam Buku Rekonstruksi Fiqh Perempuan dalam Peradaban Masyarakat Modern, Yogyakarta : Ababil, 1996.



    Penulis : Putri Rahyu
    Alumni Mahasiswi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta / Asal Bima Nusa Tenggara Barat.

    Kasus Etnis Rohingya, Ini 9 Sikap LBH Partai Hanura

    Rio Ramabaskara.
    Jakarta, PEWARTAnews.com -- Kasus Rohingya akhir-akhir ini ramai diperbincangkan secara internasional. Salah satu negara yang gencar memperbincangkan Rohingya adalah Indonesia. Terkait kasus Rohingya, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) DPP Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) juga memberikan sikap yang tegas, sesuai rilisnya tertanggal Jakarta, 2 September 2017, yang diterima PEWARTAnews.com di tanggal yang sama, melalui salahsatu pengurus LBH DPP Partai Hanura Rio Ramabaskara. Berikut dibawah ini sikap LBH Partai Hanura tersebut.

    Mencermati Pelanggaran Hak Azasi Manusia berupa Kekerasan dan Pembunuhan Kolosal yang terjadi di Myanmar atas Etnis Rohingya yang menimbimbulkan korban jiwa dan juga menyebabkann terus meningkat jumlah pengungsi, maka dengan ini Lembaga Bantuan Hukum (LBH) DPP Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA), menyatakan sikap :

    Pertama, Mengutuk keras genosida yang dilakukan  Pemerintah Junta Militer Myanmar terhadap etnis Rohingya di negara bagian Arakan (Rakhine), Myanmar karena tidak sesuai dengan nilai-nilai kemanusian dan nilai-nilai yang terkandung dalam agama apapun.

    Kedua, Mengapresiasi Langkah Pemerintah Indonesia, yang dalam hal ini diwakili oleh Menteri Luar Negeri (Menlu) Republik Indonesia, Retno Lestari Priansari Marsudi yang meresmikan Aliansi Kemanusiaan Indonesia untuk Myanmar (AKIM). Aliansi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang bergerak di bidang kemanusiaan untuk membantu krisis humaniter terhadap etnis Rohingya dan warga sipil terdampak konflik di Rakhine

    Ketiga, Mendukung langkah Negara-Negara Asia Tenggara (ASEAN) dan Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB)  yang meminta agar kekerasan yang terjadi terhadap etnis Rohingya segera di hentikan.

    Keempat, Mendesak Pemerintah Indonesia bersama dunia internasional untuk melakukan mediasi politik dalam rangka untuk mecari solusi jalan damai konplik yang berkepanjanhan di Rohingya, Myanmar karena dalam pembukanan UUD 1945 pada alinea 1 menyatakan" Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus di hapuskan karena tidak sesuai dengan primemanusia dan keadilan. Pada alinea 5 Tujuan dibentuknya Pemerintahan Negara Indonesia adalah untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, Perdamaian abadi dan keadilan Sosial.

    Kelima, Mendesak Dunia Internasional memberikan sangsi politik dan ekonomi kepada pemerintah Myanmar karena telah melakukan kejahatan HAM berat karena telah melanggar Piagam Hak Asasi Manusia Internasional pasal 3 dan 5; Pasal 3 "setiap individu mempunyai hak hidup, kemerdekaan dan keselamatan". Pasal 5 " seorangpun tidak boleh mengalami penyiksaan, hukuman, atau perlakuan keji.

    Keenam, Mendesak Dewan Keamanan PBB untuk Turun tangan dan berperan aktif untuk menyelesaikan Permasalahan di Myanmar agar Kekerasan dan Pelanggaran Hak Azasi Manusia yang terjadi terhadap etnis Rohingya tak semakin meluas karena tujuan Perserikatan Bangsa-bangsa di dirikan yang di sebutkan dalam Piagam PBB pasal 1 yang menyebutkan bahwa tujuan PBB didirikan untuk menciptakan perdamaian dan keamanan Internasional. Adalah kewajiban PBB untuk mendorong agar sengketa-sengketa diselesaikan secara damai.

    Ketujuh, Mengutuk Tindakan Militer nyanmar yang telah membakar kamp pengungsian etnis rohingya seperti yang dilaporkan rohingya TV Update Ahad, 27 Agustus 2017 yang telah menewaskan 800 orang muslim  menurut data yang di berikan Aktifis Pembela Rohingya yang di kutip Aljazera. Karena pembakaran Kamp ini telah melanggar hak-hak pengungsi.

    Kedelapan, Mengutuk Keras tindakan Pembiaran yang dilakukan oleh Aung San Suu Kyi sebagai Penerima Nobel Perdamaian, karena Selama tiga tahun terakhir telah  terjadi pembiaran atas pelanggaran Hak Azasi Manusia terhadap etnis Rohingya yang menyebabkan 140 ribu etnis muslim Rohingya hidup sengsara di  kamp pengungsi di Myanmar dan di berbagai negara. 

    Kesembilan, Mendesak Organisasi Konferensi Islam (OKI) untuk bersikap tegas dan melakukan langkah-langkah strategis untuk segera menghentikan pembantaian dan kekejaman militer Myanmar terhadap etnis Muslim Rohingya.

    (PEWARTAnews)

    Pengorbanan Seorang Ayah

    Jumratun.
    Pak
    Aku melihat bajumu sudah mulai sobek
    Celanamu lusuh dan sadalmu telah menipis

    Pak
    Aku melihat wajahmu mulai keriput
    Dan kakimu setengah telah mati rasa

    Pak
    Aku melihat semua yang dulu kau miliki semakin berkurang
    Berat badanmu turun
    Seluruh tubuhmu telah menghitam

    Pak aku melihat kau memilih nabung daripada membeli semua keperluanmu
    Meskipun begitu kau adalah laki-laki yang paling sempurna dari semua kesempurnaan


    Pak
    Maafkan putri kecilmu
    Maafkan pedihnya yang menjerumuskanmu ke dalam sesuatu yang kaku
    Maafkan kenakalanku yang sering membuat dirimu menangis
    Maafkan tingkah laku ku yang sering membuat amarahmu menjadi kambuh
    Dan maafkan atas keinginan besarku yang harus kau turuti


    Pak
    Terima kasih atas kasih tulusmu
    Terima kasih atas pengorbananmu
    Terima kasih atas derita anakmu yang telah kau renggut dan derita itu kau tanggung sendiri

    Terima kasih atas untain nama yang terus kau lafazkan sebelum amin tersendat di penghujung do'amu

    Pak
    Salam hormat ku padamu


    Yogyakarta, 11 September 2017
    Karya : Jumratun
    Pengurus Forum Intelektual Muda Ncera Yogyakarta (FIMNY) / Mahasiswi Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarrukmo (STIPRAM) Yogyakarta

    Pengaruh Politik Terhadap Pendidikan Karakter Bangsa

    PEWARTAnews.com – Bangsa yang terdiri dari masyarakat memiliki rezim kebenarannya sendiri dan memiliki politik kebenaran. Kebenaran ini adalah relasi kekuasaan sebagai sistem prosedur untuk memproduksi, mengatur, menyebarkan dan mengoperasikan pernyataan. Sehingga pengetahuan dan kekuasaan mengandung relasi yang berkembang. Pengetahuan dalam pendidikan adalah alat bagi negara, perusahaan multinasional, universitas, dan organisasi formal lainnnya. Politik memandang pendidikan ini menjadikan bangsa memanusiakan kembali manusia yang mengalai dehumanisasi karena sistem politik dan strukturnya yang tidak adil.

    Karakter yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat mencakup kondisi kehidupan atau sejahtera (terpenuhinya kebutuhan jasmaniah, rohaniah, dan sosial), bidang kegiatan yang melibatkan profesi kemanusiaan dan aktivitas manusia untuk mencapai kondisi sejahtera. Politik berupaya membangun sebuah kesadaran pendidikan yang lebih menitikberatkan pada kesadaran terbuka untuk membahas pendidikan, sehingga apabila dikaitkan dengan pembangunan karakter bangsa akan terlihat jelas keterkaitan keduanya. Sehingga politik pendidikan memiliki peran penting bagi keberhasilan pembentukan karakter bangsa yang mantap dan baik. Hal tersebut merupakan tanggung jawab para pemegang kebijakan di tingkat pemerintahan yang berkaitan dengan dunia pendidikan Islam di negeri ini.

    Upaya pemerintah adalah dengan pola penganggaran dan penyaluran dana pendidikan yang tidak diskriminatif terhadap setiap lembaga pendidikan secara bersih, tanpa korupsi, transparan harus dilakukan dengan konsekuen dan tegas. Tetapi penanganan pendidikan di Indonesia berlaku licik sehinggga merusak tujuan pendidikan sehingga semua komponen yang menerima dana pendidikan benar-benar puas secara politik karena tidak ada yang dirugikan dan tidak ada yang merasa diuntungkan secara sepihak.

    Kondisi pendidikan yang demikian itu menyulitkan pembentukan karakter bangsa. Ketika politik yang sudah dilakukan oleh pemerintah sudah semakin buruk dan tidak mencerminkan keseriusan politik yang tinggi bagi pengembangan pendidikan, maka bisa dilihat banyak kebobrokan yang menimpa negeri ini mulai dari banyaknya sekolah yang rusak, kualitas pendidikan yang tidak sesuai harapan, bahkan merosotnya peringkat prestasi di bidang akademik diantara negara lain sehingga harapan pembangunan karakter bangsa yang kuat, memiliki etos kerja yang tinggi demi perjuangan bangsa dan cita-cita lain tidak akan pernah tercapai.

    Persoalan dunia pendidikan yang didominasi oleh pemerintah hanya digunakan untuk kepentingan kekuasaan semata, sehingga terbentuk karakter yang sempit, rusak, buruk, muram dan politik pendidikan yang membodohkan serta kebijakan pendidikan yang selalu berubah. Tetapi, hal ini harus disikapi lebih arif dan bijaksana dengan mempertegas landasan dan tujuan sebagai alat agar pendidikan nasional yang berdiri pada landasan imajiner, sehat dan solid.

    Upaya menghubungkan kekuatan kekuasaan dengan kebijakan pendidikan menjadikan peningakatan semangat pendidikan untuk memanusiakan manusia dengan mementingkan kebutuhan dan tujuan bersama sudah mulai dilakukan. Politik pendidikan harus dijauhkan dari keberpihakan penguasa, mengabaikan pembentukan karakter bangsa yang ideal sehingga meminimalisir bencana yang menyebabkan segala pilar pendidikan menurunkan harkat dan martabat pendidikan karena keangkuhan penguasa.

    Dunia di era global membuat politisi yang sudah berada dalam tataran atas akan meninggalkan aturan main, hukum dan nilai moral. Politisi kehilangan sifat-sifat kepemimpinannya, menjadi tidak jujur, tidak adil, dan akan merugikan dirinya, orang lain, masyarakat, bahkan merugikan negara, bangsa dan tanah air. Pengaruh besar politik terhadap pembangunan karakter bangsa adalah pendidikan yang diharapkan mampu melahirkan masyarakat yang memiliki konsistensi dalam perjuangan untuk memikirkan persoalan-persoalan bangsa. Masyarakat akan memiliki ketegasan dalam mengusahakan berdirinya bangunan kebangsaan yang lebih solid dan kuat karena politik pendidikan membentuk sebuah kekuatan besar bagi pembangunan karakter bangsa. Dalam realisasinya, politik dimasukkan dalam visi dan misi pendidikan nasional yang akan memiliki efek secara langsung maupun tidak langsung.

    Pengaruh politik terhadap karakter bangsa adalah terbangunnya bangsa yang bermartabat, berwibawa, dan lainnya. Hal ini adalah metode mempengaruhi pihak lain untuk mencapai tujuan pendidikan Islam, berorientasi pada tujuan pendidikan Islam dapat dicapai, sejauh mana pencapaian pembentuk manusia yang berkualitas, menyangga ekonomi nasional, pembentuk bangsa berkarakter.


    Penulis: Chichi 'aisyatud Da'watiz Zahroh, S.Pd.I. M.Pd.I.
    Mahasiswi Doktor Kependidikan Islam di Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta.

    Pentingnya Kesadaran Kolektif dalam Memajukan Dunia Pendidikan

    Gunawan
    PEWARTAnews.com -- Tugas untuk membimbing dan mendidik peserta didik, tidak hanya dibebankan kepada para guru/dosen, tetapi juga kepada orang tua dan masyarakat. Sebab, peserta didik pasti bergaul dalam tiga lingkungan tersebut (sekolah/perguruan tinggi, keluarga, dan masyarakat). Tanpa adanya kerja sama ketiga elemen ini, maka untuk menciptakan generasi yang cerdas, berilmu, dan berakhlak baik agak sulit diwujudkan. Maka dari itu, minimal ketigal elemen tersebut harus sama-sama bersinergis dan mengambil peran masing-masing.

    Di samping itu juga, pelaku bisnis, Ormas, LSM, pengamat, maupun pemerintah sendiri (sebagai fasilitator dan pembuat regulasi) harus sama-sama ikut andil dalam memajukan pendidikan. Hematnya, tugas untuk memajukan dunia pendidikan merupakan tugas bersama (kolektif). Kesadaran ini harus tumbuh pada semua elemen bangsa agar harapan bersama bisa dicapai secara maksimal.

    Memang, dalam tataran implementasinya, menumbuhkan kesadaran kolektif ini tidaklah mudah seperti halnya membalikkan telapak tangan. Namun, bukan berarti tidak bisa. Semuanya bisa kita lakukan, jika berlandaskan dengan niat yang baik. Niat baik yang dimaksud adalah niat untuk betul-betul mau memajukan dunia pendidikan kita.

    Paling penting juga, di samping beberapa elemen yang disebut di atas, agar pendidikan kita semakin membaik maka kesadaran juga harus tumbuh dari dalam diri peserta didik (siswa/mahasiswa) itu sendiri. Siswa/mahasiswa yang sadar pendidikan adalah mereka yang sadar akan tugasnya sebagai siswa/mahasiswa, yaitu belajar, belajar, dan belajar (memburu dan mendalami ilmu pengetahuan). Ini sangat penting, sebab bagaimana pun usaha pihak sekolah/PT, keluarga, masyarakat, pelaku bisnis, Ormas, LSM, maupun pemerintah dalam memajukan dunia pendidikan kita, tanpa adanya kesadaran dari internal peserta didik (siswa/mahasiswa) maka semuanya tidak akan berarti apa-apa.


    Wallahu a’lam.


    Ditulis pada hari Sabtu, 18 Februari 2017
    Oleh: Gunawan

    Lembaga ROEANG inisiatif Gelar Pelatihan Bisnis

    Para peserta pelatihan.
    Yogyakarta, PEWARTAnews.com -- Lembanga ROEANG inisiatif bekerjasama dengan BBPPK & PKK KEMNAKER RI melaksanakan Pelatihan Inkubasi Outwall Tahap Awal Budidaya Ikan air Tawal. Pelatihan ini berlangsung selama 5 hari mulai tanggal 06 september 2017 – 10 September 2017 bertempat di Pendopo Lkis Yogyakarta dan diikuti oleh 16 peserta.

    Peserta dalam acara ini adalah kalangan pemuda di Kabupaten Sleman, khususnya dari Desa Condongcatur, karena menurut Panitia Pelaksana, “Pemuda dianggap paling ideal karena berada dalam usia produktif, dan merupakan usia yang tepat untuk merintis sebuah usaha dan kita juga akan memberdayakan masyarakat sekitar terutama di kalangan pemuda,” ujar Arif Rahman selaku Direktur ROEANG inisiatif.

    Dalam pelatihan tersebut ada beberapa materi yang disampaikan yaitu materi "motivasi berwirausaha, nilai-nilai ekonomis dalam berwirausaha budidaya ikan, pemasaran hasil budidaya", disampaikan oleh Sudarmono S.Pd.(Pengusaha Ikan Air Tawar), kemudian materi berikutnya yaitu "tahap-tahap budidaya ikan air tawar, managemen pengelolaan budidaya ikan air tawar, pengembangan usaha budidaya ikan air tawar" yang disampaikan oleh Wiji Eko Santoso (Penggiat kelompok tani ikan air tawar Yogyakarta).

    Selain materi-materi yang didapat dalam ruang pelatihan peserta juga berkesempatan untuk terjun langsung kekolam dan bisa melihat praktik langsung budidaya ikan air tawar. Sehingga dapat memahamkan secara utuh dari hulu ke hilir bagaimana membudidayakan ikan yang baik dan benar.

    Selain mengikuti pelatihan peserta juga akan dibentuk dalam sebuah kelompok tani yang nantinya mereka akan menjalakan bisnis budidaya ikan air tawar tersebut. Dalam pengembangannya Lembaga ROEANG inisiatif akan melaksanakan pendampingan terhadap kelompok tani tersebut. Besar harapan kegiatan ini dapat menjadi titik awal kemandirian dalam berwirausaha bagi pemuda, sehingga dapat menekan angka penggangguran yang ada di Yogyakarta. * 

    Pemuda sebagai Jembatan Perdamaian

    Yogyakarta, PEWARTAnews.com -- Sebagai umat manusia pasti menginkan hidup damai. Kehidupan damai adalah sebuah keharusan, akan tetapi, dewasa ini perdamaian antar umat mulai meredup. Meredupnya nilai perdamaian salah satunya diakibatkan oleh tidak ada saling memahami antar agama dan kurangnya pengetahuan tentang agama yang dianutnya maupun agama lain.

    Melihat hal itu, Komisi GERMASA GPIB Paulus Jakarta berkerjasama dengan Interfidei Yogyakarta (Institute for Interfaith Dialogue in Indonesia) mengadakan kegiatan “Lokakarya Pemuda Lintas Iman untuk Pedamaian. Dalam keterangan yang disampaikan oleh Jeffrey yang juga ketua panitia acara tersebut, bahwa peserta yang mengikuti lokakarya tersebut adalah datang berbagai latar belakang Agama. Ada dari Agama Protestan, Katolik dan Islam. Ia menambahkan jumlah peserta yang mengikuti kegiatan tersebut adalah sebanyak 75 orang.

    Kegiatan yang dilakukan selama tiga hari di Yogyakarta itu, dari tanggal 1-3 September 2017 memiliki tujuan yang mulia. Tujuan dari kegiatan lokakarya ini, menurut Jeffry yang juga sebagai seorang pendeta itu, salah satunya, bahwa agar pemuda bisa saling mengenal agama lain, dengan mengenal dan belajar agama lain maka akan ada dan muncul bibit toleran antar pemuda, umumnya antar umat beragama.

    Secara terpisah, Pendeta Adriaan Pitoy menyampaikan bahwa pemuda harus menjadi jembatan perdamaian. Selain itu, dalam lokakarya itu hadir sebagai pemateri KH. Husein Muhammad yang juga sebagai Direktur Fahmina Institute Cirebon. Dalam materinya beliau menyatakan bahwa semua agama harus memberi rasa damai, maka peran pemuda sangat diharapkan sebagai agen perdamaian itu, tandasnya. (Arif Bulan)

    Lembaga Pendidikan Islam Perspektif Politik

    PEWARTAnews.com – Kebijakan pemerintah terhadap pendidikan Islam merupakan proyek elit politik yang mempunyai wewenang untuk membuat dan mengganti sebuah kebijakan. Kebijakan ini dirasakan banyak pihak ada dikotomi antara pendidikan umum dan pendidikan Islam karena perlakuan yang tidak adil dan adanya sentralisasi dari Kementerian Agama dan desentralisasi dari Pendidikan Nasional. Hal ini dapat dilihat dari anggaran pendidikan, pendidikan Islam mendapat bagian yang jauh lebih kecil dibanding dengan pendidikan umum. Misalnya, sarana prasarana dan minimnya gaji guru lembaga pendidikan Islam yang sangat jauh dari harapan.

    Pendidikan agama membangun karakter bangsa dengan berusaha memupuk sifat keberanian hidup, kesanggupan untuk mandiri, berinisiatif, peka terhadap hak dan kebutuhan sesama manusia, sanggup bekerjasama untuk kepentingan umum dalam suatu proses perubahan sosial terus menerus tanpa rasa takut akan perubahan itu. Selain itu juga berusaha memupuk motivasi yang kuat pada anak didik untuk mempelajari dan memahami kenyataan sosial dalam msyarakat, berusaha merangsang anak didik untuk mengamalkan iman mereka, dan berusaha berintegrasi serta bersinkronisasi dengan pendidik.

    Lembaga pendidikan Islam termasuk dalam sistem pendidikan nasional. Pendidikan Islam ini merupakan pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan khusus tentang ajaran agama Islam. Upaya pengembangan pendidikan Islam yang bermutu adalah masalah minimnya anggaran pendidikan agama di Departemen Agama apabila dibandingkan lembaga pendidikan dibawah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Hal ini akan berimplikasi buruk bagi lembaga pendidikan Islam baik negeri maupun swasta. Upaya untuk menghilangkan diskriminasi anggaran ini adalah dengan sistem diskriminasi terbalik yaitu sebuah sistem pendidikan yang mencoba memberikan kesempatan subsidi anggaran pendidikan agama lebih besar dari pendidikan umum dalam jangka waktu tertentu. Lembaga Pendidikan Islam Madrasah (Formal).

    Lembaga pendidikan Islam yang terus berkembang ditengah arus politik negara dan di jalur sekolah berjenjang berkelas adalah madrasah. Jenjangnya dimulai dari Raudlatul Athfal atau Taman Kanak-kanak Islam, Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, Madrasah Aliyah dan Madrasah Terpadu dan dilanjutkan di lembaga pendidikan Islam Perguruan Tinggi.

    Sedangkan lembaga non formal dimulai dari pendidikan Keluarga. Sisi-sisi politik di dalam institusi keluarga tidak mendapatkan perhatian di dalam pemikiran dan fikih Islam. Keluarga merupakan satuan kekerabatan yang sangat mendasar dalam masyarakat. Biasanya terdiri dari bapak, ibu dengan anak-anaknya, atau orang seisi rumah yang menjadi tanggungannya. Keluarga batih biasanya disebut keluarga inti, yakni keluarga yang terdiri atas suami, istri dan anak. Keluarga dalam sosiologi adalah Batih. Batih ini dimana-mana menjadi sendi masyarakat yang terutama. Batih adalah tempat lahir, tempat pendidikan, tempat perkembangan budi pekerti anak. Batih juga lambing, tempat dan tujuan hidup bersama isteri. Sehingga ahli sosiologi dan pedagogic social, ahli Negara dan sebagainya sama berpendapat bahwa sendi masyarakat yang sehat dan kuat adalah Batih yang kukuh sentosa.

    Pentingnya sebuah pendidikan politik  dalam keluarga, yang mana Keluarga adalah wadah pertama yang membentuk alam spiritual dan moral seorang anak bangsa. Sesungguhnya dapat dikatakan bahwa keluarga merupakan tahap pertama lembaga-lembaga penting sosial dan dalam tingkat yanag sangat tinggi ia berkaitan erat denagn kelahiran peradaban, transformasi warisan dan pertumbuhan serta perkembangan umat manusia. Secara keseluruhan semua tradisi, keyakinan, sopan santun, sifat-sfat individu dan social ditransfer lewat keluarga kepada generasi-generasi berikutnya. Disamping itu keluarga ternyata memainkan peran yang sangat penting dalam reproduksi materi dan kultur antar generasi.

    Dari keluarga inilah segala sesuatu tentang pendidikan bermula. Keluarga merupakan satuan dasar bagi ketaatan ritual maupaun sebagai tempat berpengaruh bagi pendidikan agama dan sekular dan bagi penyaluran pengetahuan agama dan duniawi dari stau generasi ke generasi berikutnya, ketika suami istri mulai hidup bersama sebagai keluarga, pada kenyataanya mereka meletakkan dasar-dasar kebudayaan dan peradaban.

    Selanjutnya dalam lembaga pendidikan Islam non formal adalah Pesantren. Pesantren menjadi model pendidikan tertua di Indonesia. Kebijakan politik pemerintah yang telah memaksa pesantren untuk mengikuti pola-pola kebijakan yang telah ditentukan demi pembangunan dan keterlibatan pesantren sebagai suatu lembaga tradisional dalam kegiatan lembaga masyarakat. Hubungan ini terlihat dari masa awal kemerdekaan, orde baru sampai masa reformasi. Secara politik pedagogis, pesantren berhubungan dengan kebijakan pembangunan politik orde baru yang bersifat represif terhadap pendidikan yang berciri keagamaan dari kehidupan politik.

    Program-program yang dilakukan pemerintah adalah pengkaderan ulama dan pengembangan keilmuwan, menyukseskan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun dan pengembangan masyarakat. Pesantren memiliki perkumpulan sebagai wahana untuk menyalurkan ide-idenya atau kumpulan organisasi pesantren yang diikat secara psikologis untuk menyalurkan ilmunya kepada masyarakat luas. Lembaga swadaya masyarakat ini dipenuhi kegiatan yang ditangani oleh santri tanpa menggangu aktovitas mengajinya, aspeknya adalah aspek eksternal (kegiatan keagamaan) dan internal (kegiatan pengembangan pesantren dan masyarakat).

    Terakhir yaitu lembaga pendidikan Islam Madrasah Diniyah. Madrasah Diniyah adalah salah satu jenis pendidikan non formal dengan mengkhususkan pada pengajaran agama Islam yang ditangani oleh ustadz sesuai dengan bidang kajiannya. Madrasah ini dijadikan sebagai sekolah pendamping untuk menambah pengetahuan agama. Upaya pemerintah pada peningkatan mutu kualitas dengan memberikan bantuan berupa sarana dan prasarana untuk menunjang kelancaran proses belajar mengajar dan pembinaan peningkatan kualitas sumber daya manusia (pendidik) di Madrasah Diniyah. Wujudnya berupa, pemberian bantuan finansial untuk meningkatkan sarana dan prasaran fisik, penyusunan naskah buku bahasa Arab, pengadaan buku pelajaran, pelatihan, pembinaan kepala dan pendataan Madrasah Diniyah.

    Pemerintah juga melakukan pembinaan pengembangan potensi santri dengan memberikan bantuan keterampilan seperti perbengkelan, pertanian, dan pertukangan. Selain itu, ketika siswa atau santri yang telah selesai atau dianggap cukup menerima pendidikan, diberikan ijazah. Ijazah ini berupa lembaran yang menunjukkan bukti bahwa siswa telah selesai melakukan pendidikan di suatu perguruan untuk masa pembelajaran tertentu yang bentuk dan isinya bervariasi karena tidak ada pembakuan dari pemerintah.


    Penulis: Chichi 'aisyatud Da'watiz Zahroh, S.Pd.I. M.Pd.I.
    Mahasiswi Doktor Kependidikan Islam di Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta.

     

    Iklan

    Iklan
    Untuk Info Lanjut Klik Gambar
    Copyright © 2015-2017. PEWARTAnews.com - All Rights Reserved
    Template Created by Creating Website