Headlines News :
Home » » Kasus Etnis Rohingya, Ini 9 Sikap LBH Partai Hanura

Kasus Etnis Rohingya, Ini 9 Sikap LBH Partai Hanura

Written By Pewarta News on Kamis, 14 September 2017 | 21.49

Rio Ramabaskara.
Jakarta, PEWARTAnews.com -- Kasus Rohingya akhir-akhir ini ramai diperbincangkan secara internasional. Salah satu negara yang gencar memperbincangkan Rohingya adalah Indonesia. Terkait kasus Rohingya, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) DPP Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) juga memberikan sikap yang tegas, sesuai rilisnya tertanggal Jakarta, 2 September 2017, yang diterima PEWARTAnews.com di tanggal yang sama, melalui salahsatu pengurus LBH DPP Partai Hanura Rio Ramabaskara. Berikut dibawah ini sikap LBH Partai Hanura tersebut.

Mencermati Pelanggaran Hak Azasi Manusia berupa Kekerasan dan Pembunuhan Kolosal yang terjadi di Myanmar atas Etnis Rohingya yang menimbimbulkan korban jiwa dan juga menyebabkann terus meningkat jumlah pengungsi, maka dengan ini Lembaga Bantuan Hukum (LBH) DPP Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA), menyatakan sikap :

Pertama, Mengutuk keras genosida yang dilakukan  Pemerintah Junta Militer Myanmar terhadap etnis Rohingya di negara bagian Arakan (Rakhine), Myanmar karena tidak sesuai dengan nilai-nilai kemanusian dan nilai-nilai yang terkandung dalam agama apapun.

Kedua, Mengapresiasi Langkah Pemerintah Indonesia, yang dalam hal ini diwakili oleh Menteri Luar Negeri (Menlu) Republik Indonesia, Retno Lestari Priansari Marsudi yang meresmikan Aliansi Kemanusiaan Indonesia untuk Myanmar (AKIM). Aliansi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang bergerak di bidang kemanusiaan untuk membantu krisis humaniter terhadap etnis Rohingya dan warga sipil terdampak konflik di Rakhine

Ketiga, Mendukung langkah Negara-Negara Asia Tenggara (ASEAN) dan Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB)  yang meminta agar kekerasan yang terjadi terhadap etnis Rohingya segera di hentikan.

Keempat, Mendesak Pemerintah Indonesia bersama dunia internasional untuk melakukan mediasi politik dalam rangka untuk mecari solusi jalan damai konplik yang berkepanjanhan di Rohingya, Myanmar karena dalam pembukanan UUD 1945 pada alinea 1 menyatakan" Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus di hapuskan karena tidak sesuai dengan primemanusia dan keadilan. Pada alinea 5 Tujuan dibentuknya Pemerintahan Negara Indonesia adalah untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, Perdamaian abadi dan keadilan Sosial.

Kelima, Mendesak Dunia Internasional memberikan sangsi politik dan ekonomi kepada pemerintah Myanmar karena telah melakukan kejahatan HAM berat karena telah melanggar Piagam Hak Asasi Manusia Internasional pasal 3 dan 5; Pasal 3 "setiap individu mempunyai hak hidup, kemerdekaan dan keselamatan". Pasal 5 " seorangpun tidak boleh mengalami penyiksaan, hukuman, atau perlakuan keji.

Keenam, Mendesak Dewan Keamanan PBB untuk Turun tangan dan berperan aktif untuk menyelesaikan Permasalahan di Myanmar agar Kekerasan dan Pelanggaran Hak Azasi Manusia yang terjadi terhadap etnis Rohingya tak semakin meluas karena tujuan Perserikatan Bangsa-bangsa di dirikan yang di sebutkan dalam Piagam PBB pasal 1 yang menyebutkan bahwa tujuan PBB didirikan untuk menciptakan perdamaian dan keamanan Internasional. Adalah kewajiban PBB untuk mendorong agar sengketa-sengketa diselesaikan secara damai.

Ketujuh, Mengutuk Tindakan Militer nyanmar yang telah membakar kamp pengungsian etnis rohingya seperti yang dilaporkan rohingya TV Update Ahad, 27 Agustus 2017 yang telah menewaskan 800 orang muslim  menurut data yang di berikan Aktifis Pembela Rohingya yang di kutip Aljazera. Karena pembakaran Kamp ini telah melanggar hak-hak pengungsi.

Kedelapan, Mengutuk Keras tindakan Pembiaran yang dilakukan oleh Aung San Suu Kyi sebagai Penerima Nobel Perdamaian, karena Selama tiga tahun terakhir telah  terjadi pembiaran atas pelanggaran Hak Azasi Manusia terhadap etnis Rohingya yang menyebabkan 140 ribu etnis muslim Rohingya hidup sengsara di  kamp pengungsi di Myanmar dan di berbagai negara. 

Kesembilan, Mendesak Organisasi Konferensi Islam (OKI) untuk bersikap tegas dan melakukan langkah-langkah strategis untuk segera menghentikan pembantaian dan kekejaman militer Myanmar terhadap etnis Muslim Rohingya.

(PEWARTAnews)

Share this post :

Posting Komentar

Komentar netizen merupakan tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan redaksi. Kami berhak mengubah atau menghapus komentar yang mengandung intimidasi, pelecehan, dan SARA.

 
Copyright © 2015-2017. PEWARTAnews.com - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website