Headlines News :
Home » » Lembaga Pendidikan Islam Perspektif Politik

Lembaga Pendidikan Islam Perspektif Politik

Written By Pewarta News on Jumat, 01 September 2017 | 22.09

PEWARTAnews.com – Kebijakan pemerintah terhadap pendidikan Islam merupakan proyek elit politik yang mempunyai wewenang untuk membuat dan mengganti sebuah kebijakan. Kebijakan ini dirasakan banyak pihak ada dikotomi antara pendidikan umum dan pendidikan Islam karena perlakuan yang tidak adil dan adanya sentralisasi dari Kementerian Agama dan desentralisasi dari Pendidikan Nasional. Hal ini dapat dilihat dari anggaran pendidikan, pendidikan Islam mendapat bagian yang jauh lebih kecil dibanding dengan pendidikan umum. Misalnya, sarana prasarana dan minimnya gaji guru lembaga pendidikan Islam yang sangat jauh dari harapan.

Pendidikan agama membangun karakter bangsa dengan berusaha memupuk sifat keberanian hidup, kesanggupan untuk mandiri, berinisiatif, peka terhadap hak dan kebutuhan sesama manusia, sanggup bekerjasama untuk kepentingan umum dalam suatu proses perubahan sosial terus menerus tanpa rasa takut akan perubahan itu. Selain itu juga berusaha memupuk motivasi yang kuat pada anak didik untuk mempelajari dan memahami kenyataan sosial dalam msyarakat, berusaha merangsang anak didik untuk mengamalkan iman mereka, dan berusaha berintegrasi serta bersinkronisasi dengan pendidik.

Lembaga pendidikan Islam termasuk dalam sistem pendidikan nasional. Pendidikan Islam ini merupakan pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan khusus tentang ajaran agama Islam. Upaya pengembangan pendidikan Islam yang bermutu adalah masalah minimnya anggaran pendidikan agama di Departemen Agama apabila dibandingkan lembaga pendidikan dibawah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Hal ini akan berimplikasi buruk bagi lembaga pendidikan Islam baik negeri maupun swasta. Upaya untuk menghilangkan diskriminasi anggaran ini adalah dengan sistem diskriminasi terbalik yaitu sebuah sistem pendidikan yang mencoba memberikan kesempatan subsidi anggaran pendidikan agama lebih besar dari pendidikan umum dalam jangka waktu tertentu. Lembaga Pendidikan Islam Madrasah (Formal).

Lembaga pendidikan Islam yang terus berkembang ditengah arus politik negara dan di jalur sekolah berjenjang berkelas adalah madrasah. Jenjangnya dimulai dari Raudlatul Athfal atau Taman Kanak-kanak Islam, Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, Madrasah Aliyah dan Madrasah Terpadu dan dilanjutkan di lembaga pendidikan Islam Perguruan Tinggi.

Sedangkan lembaga non formal dimulai dari pendidikan Keluarga. Sisi-sisi politik di dalam institusi keluarga tidak mendapatkan perhatian di dalam pemikiran dan fikih Islam. Keluarga merupakan satuan kekerabatan yang sangat mendasar dalam masyarakat. Biasanya terdiri dari bapak, ibu dengan anak-anaknya, atau orang seisi rumah yang menjadi tanggungannya. Keluarga batih biasanya disebut keluarga inti, yakni keluarga yang terdiri atas suami, istri dan anak. Keluarga dalam sosiologi adalah Batih. Batih ini dimana-mana menjadi sendi masyarakat yang terutama. Batih adalah tempat lahir, tempat pendidikan, tempat perkembangan budi pekerti anak. Batih juga lambing, tempat dan tujuan hidup bersama isteri. Sehingga ahli sosiologi dan pedagogic social, ahli Negara dan sebagainya sama berpendapat bahwa sendi masyarakat yang sehat dan kuat adalah Batih yang kukuh sentosa.

Pentingnya sebuah pendidikan politik  dalam keluarga, yang mana Keluarga adalah wadah pertama yang membentuk alam spiritual dan moral seorang anak bangsa. Sesungguhnya dapat dikatakan bahwa keluarga merupakan tahap pertama lembaga-lembaga penting sosial dan dalam tingkat yanag sangat tinggi ia berkaitan erat denagn kelahiran peradaban, transformasi warisan dan pertumbuhan serta perkembangan umat manusia. Secara keseluruhan semua tradisi, keyakinan, sopan santun, sifat-sfat individu dan social ditransfer lewat keluarga kepada generasi-generasi berikutnya. Disamping itu keluarga ternyata memainkan peran yang sangat penting dalam reproduksi materi dan kultur antar generasi.

Dari keluarga inilah segala sesuatu tentang pendidikan bermula. Keluarga merupakan satuan dasar bagi ketaatan ritual maupaun sebagai tempat berpengaruh bagi pendidikan agama dan sekular dan bagi penyaluran pengetahuan agama dan duniawi dari stau generasi ke generasi berikutnya, ketika suami istri mulai hidup bersama sebagai keluarga, pada kenyataanya mereka meletakkan dasar-dasar kebudayaan dan peradaban.

Selanjutnya dalam lembaga pendidikan Islam non formal adalah Pesantren. Pesantren menjadi model pendidikan tertua di Indonesia. Kebijakan politik pemerintah yang telah memaksa pesantren untuk mengikuti pola-pola kebijakan yang telah ditentukan demi pembangunan dan keterlibatan pesantren sebagai suatu lembaga tradisional dalam kegiatan lembaga masyarakat. Hubungan ini terlihat dari masa awal kemerdekaan, orde baru sampai masa reformasi. Secara politik pedagogis, pesantren berhubungan dengan kebijakan pembangunan politik orde baru yang bersifat represif terhadap pendidikan yang berciri keagamaan dari kehidupan politik.

Program-program yang dilakukan pemerintah adalah pengkaderan ulama dan pengembangan keilmuwan, menyukseskan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun dan pengembangan masyarakat. Pesantren memiliki perkumpulan sebagai wahana untuk menyalurkan ide-idenya atau kumpulan organisasi pesantren yang diikat secara psikologis untuk menyalurkan ilmunya kepada masyarakat luas. Lembaga swadaya masyarakat ini dipenuhi kegiatan yang ditangani oleh santri tanpa menggangu aktovitas mengajinya, aspeknya adalah aspek eksternal (kegiatan keagamaan) dan internal (kegiatan pengembangan pesantren dan masyarakat).

Terakhir yaitu lembaga pendidikan Islam Madrasah Diniyah. Madrasah Diniyah adalah salah satu jenis pendidikan non formal dengan mengkhususkan pada pengajaran agama Islam yang ditangani oleh ustadz sesuai dengan bidang kajiannya. Madrasah ini dijadikan sebagai sekolah pendamping untuk menambah pengetahuan agama. Upaya pemerintah pada peningkatan mutu kualitas dengan memberikan bantuan berupa sarana dan prasarana untuk menunjang kelancaran proses belajar mengajar dan pembinaan peningkatan kualitas sumber daya manusia (pendidik) di Madrasah Diniyah. Wujudnya berupa, pemberian bantuan finansial untuk meningkatkan sarana dan prasaran fisik, penyusunan naskah buku bahasa Arab, pengadaan buku pelajaran, pelatihan, pembinaan kepala dan pendataan Madrasah Diniyah.

Pemerintah juga melakukan pembinaan pengembangan potensi santri dengan memberikan bantuan keterampilan seperti perbengkelan, pertanian, dan pertukangan. Selain itu, ketika siswa atau santri yang telah selesai atau dianggap cukup menerima pendidikan, diberikan ijazah. Ijazah ini berupa lembaran yang menunjukkan bukti bahwa siswa telah selesai melakukan pendidikan di suatu perguruan untuk masa pembelajaran tertentu yang bentuk dan isinya bervariasi karena tidak ada pembakuan dari pemerintah.


Penulis: Chichi 'aisyatud Da'watiz Zahroh, S.Pd.I. M.Pd.I.
Mahasiswi Doktor Kependidikan Islam di Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Share this post :

Posting Komentar

Komentar netizen merupakan tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan redaksi. Kami berhak mengubah atau menghapus komentar yang mengandung intimidasi, pelecehan, dan SARA.

 
Copyright © 2015-2018. PEWARTAnews.com - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website